Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis temuan audit Pajak pada Kontraktor Migas dilihat dari Aspek Akuntansi, Perpajakan, serta Konsep Migas seperti kesesuaian kontrak, pemenuhan prosedur, serta pertimbangan kekhususan yang mengatur mengenai ruang lingkup Industri Migas. Metode yang digunakan adalah studi kasus pada temuan audit Tahun Buku 20XX pada sample KKKS. Ruang lingkup yang diangkat adalah koreksi Pajak Penghasilan Badan Minyak dan Gas seperti Alokasi Overhead Kantor Pusat, dan koreksi atas Depresiasi. Pajak lain yang diangkat adalah Pajak Pertambahan Nilai PPN atas Facility Sharing Agreement pada Floating Storage Offloading. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa kondisi industri Migas merupakan industri yang spesifik dan perlu diperlakukan dengan mekanisme yang khusus.

---

ABSTRACTThe Research Analyzes the tax audit findings on Oil Gas Production Sharing Contrator viewed from Accounting Principle, Taxation, as well as the Oil Gas concept, including the suitability of the Contract, procedural compliance, as well as consideration of the specifity concerning the scope of the Oil Gas Industry specificity. Research method used is case study on the 20XX audit Findings of the PSC. Scope of the research related with Corporate Income Tax Correction generated from Parent Company Overhead Allocation and Corection from Depreciation. Other Tax Issues analyzed is the Value Added Tax VAT of the Facility Sharing Agreement on Floating Storage Offloading. This research show that the condition of the Oil Gas Industry is a Special Industry and need to be treated with Special procedure. "

"Penelitian bertujuan untuk melakukan analisis penerapan pemeriksaan bersama(joint audit) oleh Satuan Tugas Pemeriksaan Bersama pada industri hulu minyakdan gas bumi sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.03/2018 (PMK34/2018). Joint audit merupakan suatu inovasi yang dilakukan oleh Pemerintahuntuk meningkatkan efisiensi dan memberikan kepastian hukum bagi Kontraktordimana sebelumnya pemeriksaan dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Satuan Kerja KhususPelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) secaraterpisah pada suatu tahun buku yang sama dengan pendekatan dan dasarpemeriksaan yang berbeda sehingga berpotensi menimbulkan sengketa danketidakpastian hukum. Penelitian berupa studi kasus yang dilakukan denganmetode kualitatif deskriptif. Penelitian ini melakukan analisis penerapan joint auditdengan batasan metode, pembentukan tim Satgas Pemeriksaan Bersama, konsepdan fokus area audit.

---

The study aims to analyze the application of joint audits by Satuan Tugas

Pemeriksaan Bersama in the upstream oil and gas industry in accordance with the

Minister of Finance Regulation No. 34/PMK.03/2018 (PMK 34/2018). A joint audit

is an innovation carried out by the Government to increase efficiency and provide

legal certainty for Contractors where previously audits were carried out by Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Direktorat Jenderal Pajak

(DJP) and Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas

Bumi (SKK Migas) separately in the same financial year with a different approach

and basis for audit, thus potentially causing a dispute and legal uncertainty. The

research was case study conducted using descriptive qualitative methods. This

research analyzes the implementation of the joint audit with the limitations of the

method, the formation of the Satgas Pemeriksaan Bersama, the concept and focus

of the audit area"

"

Mekanisme reimbursement Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada industri hulu minyak dan gas bumi mengalami perubahan yang signifikan sejak PMK No. 218 Tahun 2014 diberlakukan. Tambahan persyaratan dokumen pengajuan reimbursement PPN seperti Surat Keterangan Fiskal, Surat Konfirmasi Penerimaan Negara dan konfirmasi faktur pajak dari Direktorat Jenderal Pajak membuat prosedur reimbursement PPN lebih lama dari sebelumnya. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi PMK No. 218 Tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelititan kualitatif dengan metode pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan beberapa narasumber utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi PMK 218 Tahun 2014 tidak melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan dan tidak mempunyai alternatif pilihan kebijakan. Dalam proses formulasi kebijakan yang baik seharusnya mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak dan mempunyai alternatif kebijakan.

---

The reimbursement of Value Added Tax (VAT) mechanism regarding upstream oil and gas industry has found significant change since the The Minister of Finance Decree No. 218/PMK.02/2014 enactment. Additional documents required in order to propose for VAT reimbursement such as Fiscal Certificate, Confirmation Letter, and Tax Invoice administered by the Director General of Taxation has proven make the procedures of obtaining VAT reimbursement is longer than before. Based on this phenomenon, this study is aimed to analyze the formulation process of The Minister of Finance Decree No. 218/PMK.02/2014. This qualitative research uses in-depth interview with numbers key informants as the primary data collection method. The result of this study showed that the formulation process of The Minister of Finance Decree No. 218/PMK.02/2014 does not involve all interested parties and failed to provide alternative policy options. In the process of policy formulation, it would be better to put into consideration inputs from various parties, along with composing a set of alternative policies.

"

"Laporan magang ini menjelaskan prosedur audit yang dilakukan atas akun pendapatan PT SSK yang bergerak pada bidang Jasa Teknologi Informasi. Prosedur audit yang dilakukan terdiri dari tahap penerimaan klien, perencanaan, pengujian dan pengumpulan bukti, serta tahap penyelesaian laporan audit. Audit juga dilakukan untuk melihat kesesuaian praktik akuntansi PT SSK dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan prosedur yang dilakukan, terdapat beberapa kelemahan yang berpotensi menimbulkan masalah bagi perusahaan yaitu pada pengendalian internal perusahaan dan ketidaksesuaian periode akuntansi pada pengakuan pendapatan.

---

The intership report aims to explain audit procedure of Revenue in PT SSK, which operate in Technology and Information Industry. The audit procedures performed consist of client acceptance, planning, testing and gathering evidence, until completing the audit report. Audit was also conducted to know whether the company has implemented accounting standard in Indonesia. Based on the audit results, there are some weaknesses which can cause some problem for the company in the future. The problem were on company internal control and the accounting period in recognized revenue"

"Skripsi ini membahas kebijakan insentif Pajak Penghasilan untuk industri petrokimia berbasis migas. Pembahasan ditujukan untuk menganalisis pertimbangan pemerintah dalam menyediakan dua insentif PPh berupa Tax Holiday dan Investment Allowance untuk industri petrokimia, kemampuan kebijakan insentif PPh untuk mendorong investasi di sektor industri petrokimia, dan manfaat yang dapat diperoleh guna meningkatkan daya saing industri petrokimia nasional. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tax Holiday diperuntukkan untuk industri petrokimia hulu, sedangkan Investment Allowance diperuntukkan untuk industri petrokimia hilir. Insentif PPh ini masih belum dapat mendorong investasi di sektor industri petrokimia secara optimal karena berbagai macam hambatan. Namun, pemberian insentif PPh ini diharapkan akan dapat meningkatkan daya saing industri petrokimia nasional dengan adanya manfaat-manfaat yang terjadi.

---

This undergraduate study discusses about The Corporate Income Tax Incentive Policy (PPh) granted to oil & gas-based petrochemical industry. This study analyzes the government consideration in offering these two kinds of tax incentives, Tax Holiday and Investment Allowance, for The Petrohemical Industry, the implementation of these incentives to encourage investment in order to increase the competitiveness of National Petrochemical Industry. This research have been done by using a qualitative approach, with the techniques of data collection through field and literature study.

The results of the research indicated that Tax Holiday Incentive mainly provided for the upstream industry, while Investment Allowance Incentive is mainly given to the downstream industry. Both PPh incentives still could not encouraged the increasing of investment in petrochemical industry because some contraints are still exist. However, these PPh incentives hopefully may increase the competitiveness of National Petrochemical Industry by gaining some benefits from them. "

"Laporan magang ini membahas mengenai gambaran proses bisnis dan produksi industri minyak dan gas, perlakuan akuntansi yang di dalamnya termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas akun aset tetap (oil and gas properties) dalam rangka memahami risiko audit yang mungkin terjadi, studi kasus pada tahap pelaksanaan audit atas laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Studi kasus ini bersifat deskriptif serta menjelaskan mengenai kerja praktek yang dilakukan di PT Hulu yang akan dibandingkan dengan PSAK 16, PSAK 48, PSAK 57, dan PSAK 64, UU No. 22 Tahun 2001 serta PTK No. 040/PTK/XI/2010. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi atas akun aset tetap (oil and gas properties) telah sesuai dengan PSAK yang berlaku. Serta tahap pelaksanaan audit yang dijalankan oleh tim audit KAP PwC atas akun aset tetap (oil and gas properties) telah sesuai dengan teori dan standar yang berlaku.

---

The focus of this study explained about the oil and gas industry as a whole, accounting treatment of oil and gas properties, which consists of recognition, measurement, presentation, and disclosure, to understand audit risks, case study of audit implementation of financial statement 2014 in hulu migas company. This study focused on descriptive study that compared between PSAK 16, PSAK 48, PSAK 57, PSAK 64, Government Regulation in UU No. 22 Year 2001 and Guideline of SKK Migas No. 040/PTK/XI/2010. Based on the result of this study, accounting treatment of oil and gas properties have complied with the Indonesian Financial Accounting Standards (IFAS). In addition, audit implementation by the public accountant firm, have complied with the theory and standards which prevail. "

"Analisis Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Industri HuluMinyak dan Gas BumiPembimbing : Prof. Dr. Haula Rosdiana, M.SiPenelitian ini membahas tentang pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada IndustriHulu Minyak dan Gas Bumi pasca diaturnya Perubahan atas Peraturan PemerintahNomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan PerlakuanPajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di dalam PeraturanPemerintah Nomor 27 Tahun 2017. Pembahasan ditujukan untuk menganalisis latarbelakang dan pertimbangan Pemerintah memberikan pengurangan PBB Migas sebesar100 dari yang tercantum dalam SPPT selama masa eksplorasi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangandan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurangan PBB Migassebesar 100 selama masa eksplorasi bertujuan untuk mengembalikan visi pemerintahdalam menjaga sustainability energi di Indonesia. Pemerintah bertujuan untukmeningkatkan nilai keekonomian proyek hulu migas agar aktivitas ekspolrasi akanmeningkat. Diaturnya Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan diBidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27Tahun 2017 merupakan permanen solution bagi masalah tidak adanya insentif berupaassume and discharge pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Namundemikian, para pelaku industri masih menunggu aturan pelaksanaan dari PeraturanPemerintah No. 27 Tahun 2017 karena masih terdapat beberapa aturan yang masihmenjadi subject to clarification dan perlu aturan penjelasan.

---

Analysis of Implementation of Land and Building Tax onUpstream Oil and Gas IndustryCounsellor Prof. Dr. Haula Rosdiana, M.SiThis research discusses regarding the imposition of Land and Building Tax on UpstreamOil and Gas Industry after the enactment of Government Regulation Number 79 Year2010 regarding Operating Cost Recoverable and Income Tax Treatment in UpstreamOil and Gas Industry that stipulated in Government Regulation Number 27 Year 2017. The discussion is aimed to analyze the background and consideration of theGovernment grant the Land and Building Tax in Oil and Natural Gas of 100 reductionfrom those stated in the SPPT during the exploration period. The research wasconducted by qualitative approach with data collection technique through field studyand literature study.

The results of the study show that the reduction of PBB Migas by100 during the exploration is to restore the government 39 s vision in maintaining energysustainability in Indonesia. The government goal is to increase the economic value ofupstream oil and gas projects so that exploration activities will increase significantly.The amendment of Government Regulation Number 79 Year 2010 on Operating CostsRecoverable and the Treatment of Income Tax in the Upstream Oil and Gas BusinessSector under Government Regulation No. 27 of 2017 is a permanent solution to theabsence of incentives in the form of assume and discharge in the prior GovernmentRegulation Number 79 Year 2010. Nevertheless, industry players are still waiting forthe implementation rules of Government Regulation no. 27 Year 2017 due to there arestill some rules that are still be subject to clarification and need explanatory rules."

"Konsekuensi atas sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut Self Assessment System menuntut Dirjen Pajak untuk meningkatkan pengawasan atas kewajiban perpajakan melalui pemeriksaan pajak. Oleh karena itu, wajib pajak perlu melakukan persiapan untuk menghadapi pemeriksaan, salah satunya melalui ekualisasi SPT. Penelitian ini membahas mengenai ekualisasi peredaran usaha dalam SPT PPh badan dan PPN sebagai bagian dari perencanaan pajak dalam rangka pemeriksaan berdasarkan studi kasus PT XYZ. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan ekualisasi dipengaruhi oleh proses bisnis wajib pajak dan permasalahan teknis. Ekualisasi memiliki peran sebagai perencanaan pajak untuk meminimalisir adanya kejutan pajak dalam pemeriksaan.

---

As a consequence of tax collecting system in Indonesia applied Self Assessment System requires Directorate General of Taxation to increase monitoring system of tax obligation by tax audit. Thus, taxpayer have to prepare facing tax audit, through equalization of tax return. This research discusses sales equalization of Corporate Income Tax Return and VAT Tax Return as a part of tax planning in audit based on the case study at PT XYZ. This study is a descriptive qualitative research design. The result of this study shows that equalization is influenced by business nature of taxpayer and the technical problems. Equalization has a role as tax planning to minimize tax surprise in audit."

"Tesis ini meneliti pengaruh perlakuan pajak tidak langsung (PPN, PBB dan PDRD) terhadap penerimaan bagi hasil migas dan jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas pada Kontraktor migas sebelum dan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data simulasi dan membandingkan hasil atas kebijakan pajak tidak langsung tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pajak tidak langsung setelah Peraturan Pemerintah tersebut akan meningkatkan penerimaan Pemerintah dan meningkatkan jumlah DBH Migas serta memperbaiki distribusi pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sedangkan bagi Kontraktor, penerimaan bagi hasil migas mengalami penurunan dan mengurangi cash flow Kontraktor. Untuk menarik investor, Pemerintah perlu memberikan insentif kepada Kontraktor baru atau membuka peluang negosiasi perubahan split bagi hasil migas.

---

The thesis examines the effect of indirect tax policies (value added tax, land tax and local dan duties tax) to oil and gas's profit revenue and revenue sharing on oil and gas contractors before and after the implementation of Government Regulation Number 79/2010. The research focuses on quantitative research by using simulation data and comparing the result to indirect tax policy applied.

The result show that the indirect tax policy after the implementation of regulation will increase government revenue and revenue sharing and also improve revenue distribution between Central and Local governments. Meanwhile contractor will get benefits from decreasing of the amount of their oil and gas sharing revenue and decreasing cashflow. To attract more investors, Indonesian government should give incentives to new contractors or willing to negotiate on profit split of oil and gas."

"Sejak ditetapkannya putusan MK yang membatalkan beberapa pasal di UU Migas No. 22 Tahun 2001, struktur pengaturan kebijakan migas terlihat ambigu dan menyebabkan stabilitas ekonomi nasional terganggu. Keberpihakkan pemerintah masih relatif lemah dalam upaya peningkatan kemampuan nasional di bidang Migas. Bagaimana pemenuhan kebutuhan publik di Indonesia dapat berlangsung efektif dan pengadaan cadangan Migas di Indonesia. Kebijakan yang ada perlu dievaluasi kembali dan diadaptasikan, apakah sudah cocok dengan keadaan Indonesia sekarang ini. Fokus dari penelitian ini adalah menggangkat permasalahan Migas di dalam UU No. 22 Tahun 2001 dari sektor industri Migas yang berkaitan dengan struktur kelembagaan Migas dan bagaimana bentuk pengembangan Industri Migas kedepannya dapat lebih baik dan berkesinambungan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan diperlukannya perbaikkan dari kebijakan Migas Indonesia berangkat perbaikkan dari yudicial review hingga pemberdayaan Migas, baik secara kontrol pengelolaan cadangan migas sehingga Indonesia kedepannya dapat melakukan kegiatan ekplorasi secara efisiensi dan efektif dan sesuai dengan ideologi UUD 1945, perbaikkan atas kelembagaan di Industri Migas dengan keberpihakkan pemerintah yang jauh lebih besar dalam kegiatan hulu migas. Kelembagaan dalam pengembangan industri Migas dikatakan dalam kepemilikan sumber daya Migas tetap menjadi milik negara dan industri hulu Migas dapat menyaring para pelaku bisnis dalam melakukan pengolahan migas. Maka diperlukan peran negara melalu kebijakan untuk mengatur sehingga tercipta keseimbangan antara tujuan komersial, sustainabilitas, ketahanan energi, kontribusi makro dalam perekonomian nasional, Lalu diperlukannya suatu kebijakan yang mengembangankan daya saing industri migas nasional dengan menggunakan suatu metode ndash; metode pengelolaan dan penerapan kegiatan dan struktur industri migas yang efektif dan efisien. Kata kunci : analisa kebijakan publik, neoliberalisme, New Institutional Economics / Kelembagaan, Daya Saing

---

Since the adoption of the Constitutional Court 39 s decision to cancel several articles in the Oil and Gas Law No. 22 In 2001, the structure of the oil and gas policy setting looks ambiguous and lead to national economic stability interrupted. government part is still relatively weak in improving national capabilities in the field of oil and gas. How to meet the needs of the public in Indonesia can be both effective and procurement of oil and gas reserves in Indonesia. Existing policies need to be re evaluated and adapted, if it matches the current state of Indonesia. The focus of this research is about problems in the Oil and Gas Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas industry sectors associated with the institutional structure of oil and gas and how to shape the future development of oil and gas industry can be better and more sustainable.This study uses a qualitative method. Results from the study indicate the need for any improvement of oil and gas policies Indonesia departing the revision of judicial review to the empowerment of oil and gas, both management control oil and gas reserves that Indonesia in the future be able to carry out exploration activities in the efficiency and effectively and in accordance with the ideology of the 1945 Constitution, any improvement on institutional in Oil and Gas Industry with government part which far greater in the upstream oil and gas activities. Institutional development of oil and gas industry is said to be in the ownership of oil and gas resources remain the property of the state and the upstream oil and gas industry can filter businesses in conducting oil and gas processing. It is necessary role of the state through policies to regulate so as to create a balance between commercial objectives, sustainability, energy security, macro share in the national economy, then the need for a policy that develop competitiveness of the oil and gas industry nationwide by using a method a method of managing and implementing the activities and structure of the industry oil and gas effectively and efficiently. Key words public policy analysis implementation, neoliberalism, New Institutional Economics, Competitiveness."