Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 50311 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Indah Indriawati
Akibat minuta akta yang tidak disimpan sebagai protokol notaris = Due to minute of notarised deedllaw as a notary protocol
"Permasalahan administrasi yang dilakukan Notaris karena tidak tertib secara administratif terhadap pencatatan dan penyimpanan Protokol Notaris merupakan bagian dari pertanggungjawaban Notaris terhadap kewajibannya membuat minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Tipe penelitian ini menggunakan deskriptif analitis untuk memperoleh gambaran akibat hukum dari minuta akta yang tidak disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Notaris harus lebih memperhatikan mengenai kewajibannya dalam menyimpan minuta akta sebagai bagian dari Protokol Notaris. Tujuannya agar Protokol Notaris tetap terjaga dan terpelihara sehingga juga akta autentik yang merupakan alat bukti tersebut agar tetap aman apabila suatu saat nanti dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan. Kata kunci: protokol notaris, minuta akta, reportorium.
The problem conducted the notary due to undisciplined administratively against recording and storage Protocols Notary against liability obligations make minuta deed and save them as part of the Notary Protocols. This research method using normative juridical. This type of research uses analytical descriptive to obtain an overview of legal consequences of Minuta Deed which is not stored as part of the Notary Protocol. Next after the legal materials collected then analyzed the legal materials to get the conclusion of analysis techniques with the verdict. The purpose of this research is to know the legal consequences of Certificate not stored Minuta as part of the Protocol of the notary and notary 39 s responsibility towards the deed made and sanctions against the notary. The results of this research show that a notary public should pay more attention to regarding their obligations in the save minuta deed as part of the Notary Protocols. The purpose is to make Notary Protocols maintained and preserved so that also the authentic deed is evidence that remain secure when one day needed by interested parties.Keywords Notary protokol, authentic deeds, reportorium."
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T51440
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Weka Mahardi
Konversi dan Legalitas Penyimpanan Minuta Akta dan Dokumen Pendukung Akta ke dalam bentuk Elektronik oleh Pemegang Protokol Notaris = Conversion and Legality of Storage of Deed Minutes and Deed Supporting Documents into Electronic Documents from by Notary Protocol Holder's
"Minuta akta merupakan bagian dari protokol notaris. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Akta notaris terdiri dari minuta akta dan dokumen pendukung akta berupa surat dan dokumen serta sidik jari penghadap. Proses konversi arsip minuta akta dan dokumen pendukung akta ke dalam bentuk digital dan legalitasnya dapat merujuk pada Undang-Undang Kearsipan dan Dokumen Perusahan. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengaturnya. Berdasarkan hal tersebut, penulisan mengulas konversi penyimpanan minuta akta dan dokumen pendukung akta ke dalam bentuk elektronik oleh pemegang protokol notaris merujuk Undang-Undang Kearsipan dan Undang-Undang Dokumen Perusahaan. Selain itu diulas juga legalitas dan autentikasi dokumen digital hasil pengalihmediaan minuta akta dan dokumen pendukung akta dilihat dari perspektif Undang-Undang Kearsipan dan Undang-Undang Dokumen Perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Setelah melakukan penelitian dan analisa maka penulis mendapatkan 11 (sebelas) langkah yang harus ditempuh dalam pengalihmediaan minuta akta dan dokumen pendukung akta menjadi bentuk digital. Dokumen digital yang dihasilkan perlu dilakukan legalisasi dan autentikasi dalam perspektif Undang-Undang Kearsipan dan Undang-Undang Dokumen Perusahaan. Legalisasi dan autentikasi diperlukan agar dokumen digital yang dihasilkan memenuhi unsur keterpercayaan atau
Minutes of deed are part of the notary protocol. Notary Protocol is a collection of documents which are state archives that must be stored and maintained by a Notary. The notary deed consists of the minutes of the deed and supporting documents of the deed in the form of letters and documents as well as the fingerprint of the appearer. The process of converting the minuta deed archive and supporting documents into digital form and its legality can refer to the Archives and Company Documents Law. This is because the Law on Notary Positions has not regulated it. Based on this, the writing reviews the conversion of the storage of the minutes of deed and supporting documents of the deed into electronic form by the notary protocol holder referring to the Archives Law and the Company Document Law. Beside that analys of the legality and authentication of documents resulting from digital transfer of the minutes of deed and supporting documents for the deed from the perspective of the Archives Act and the Company Documents Act. This study uses a normative juridical research method with a statutory approach. After conducting research and analysis, the authors get 11 (eleven) steps that must be taken in transferring the media of the minutes of the deed and supporting the deed into digital form. The resulting digital documents need to be legalized and authenticated in the perspective of the Archives Law and the Company Documents Law. Legalization and authentication are required so that the resulting digital documents meet the reliability."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Cindy Cynthia
Perlindungan notaris sebagai pemegang protokol notaris terhadap kerahasiaan akta (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 970/PDT.G/2019/Pn.Sby) = Protection Of notary as The Holder Of the notary protocol on The confidentiality Of deed (Study Of Surabaya District Court Number 970/Pdt.G/2019/Pn.Sby)
"Tesis ini meneliti mengenai perlindungan Notaris sebagai pemegang protokol terhadap kerahasiaan akta yang ada di dalam penyimpanannya serta kewenangan dan tanggung jawab terhadap pemberian salinan Akta. Dalam tesis ini, Pemegang Protokol Notaris digugat untuk memberikan salinan akta oleh bukan para pihak yang ada di dalam
Akta. Sehingga Notaris Pemegang Protokol dalam menjalankan jabatannya diperlukan Perlindungan hukum untuk memenuhi pemanggilan dan pemeriksaan jika terjadi
sengketa-sengketa hukum karena penerima protokol hanya menerima peralihan protokol guna menjaga minuta/surat-surat yang dilekatkan pada minuta atau protokol dalam
penyimpanan Notaris serta untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya, termasuk kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan dianalisa dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah
perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Notaris yang berasal dari Undangundang yakni Notaris dapat menggunakan hak ingkar Notaris apabila Notaris dimintai
keterangannya dalam proses peradilan, serta tanggung jawab dan kewenangan pemegang protokol Notaris sebagai penerima protokol bukan pembuat Akta, tanggung jawabnya
hanya sebatas administratif yakni merawat minuta akta dan menyimpan protokol Notaris di tempat penyimpanannya, karena protokol Notaris tersebut telah diamanahkan dan telah beralih tanggung jawabnya untuk memelihara dan menjaganya. Selain itu mempunyai kewajiban untuk memberikan salinan Akta sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
This thesis examines the protection of the Notary as a protocol holder against the confidentiality of deeds in their storage and the authority and responsibility for providing a copy of the Deed. In this thesis, the Notary Protocol Holder is sued to provide a copy of the deed by non-parties in the Deed. So that the Notary Holder of Protocol in carrying out his position requires legal protection to fulfill summons and examinations in case of legal disputes because the recipient of the protocol only receives a transfer of protocol in order to maintain the minuta / letters attached to the minuta or protocol in the Notary's
storage and to maintain dignity. and the dignity of their position, including testimony and processing in examinations and trials. This research is a normative juridical research type with descriptive analytical research and analyzed by qualitative methods. The result of this research is the legal protection that can be given to Notaries that comes from law, namely Notaries can use the right of refusal of the Notary if the Notary is asked for his information in the judicial process, as well as the responsibilities and authorities of the
Notary protocol holder as the recipient of the protocol not the Deed maker. it is only limited administratively, namely maintaining the Minuta deed and keeping the Notary's protocol in its storage, because the Notary's protocol has been mandated and has shifted its responsibility to maintain and safeguard it. In addition, it has the obligation to provide a copy of the Deed in accordance with the provisions of Article 54 of Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary which has been amended by Law Number 2 of 2014."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Regina Ayu Sepriani
Tanggung Jawab Notaris Pemegang Protokol Terhadap Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Yang Tidak Didaftarkan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 844/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Brt) = Liability Of The Notary Protocol Holders On The Uuregistered Deed Of Amendment To The Limited Budgets Of A Limoted Company (Decision Analysis Of Barat Jakarta State Court Number 844/PDT.G/2018/PN.JKT.BRT)
"Protokol notaris merupakan kumpulan dokumen atau arsip yang merupakan salah satu kewenangan dari notaris untuk menyimpannya. Penyerahan protokol notaris biasanya diserahkan karena ada suatu kondisi seperti notaris cuti, atau meninggal dunia. Penyerahan protokol notaris akan dilakukan berdasarkan penunjukan dari Majelis Pengawas Daerah. Tujuan penyimpanan protokol notaris adalah untuk menjaga kerahasiaan akta serta Tanggung jawab penyimpanan akta beralih kepada notaris yang menerima protokol. namun, terkadang dapat ditemukan akta dari notaris pembuat akta yang ternyata bermasalah pada saat telah menjadi protokol notaris. masalah dalam akta protokol tersebut dapat memicu adanya gugatan yang timbul setelah aktanya beralih kepada notaris pemegang protokol. Penelitian ini membahas mengenai peranan majelis pengawas daerah notaris dalam penyerahan protokol notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 16 Tahun 2021; dan, pertanggungjawaban notaris pemegang protokol atas protokol notaris yang terindikasi adanya kelalaian oleh Notaris pembuat akta. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder disertai tipologi penelitian eksplanatoris analitis. Hasil penelitian ini, yaitu peranan majelis pengawas daerah terhadap penyimpanan dan penunjukkan pemegang protokol notaris; dan pertanggungjawaban notaris pemegang protokol hanya sebatas menyimpan dan mengeluarkan salinan atas akta dalam protokol notaris yang dipegangnya, akta dalam protokol notaris yang bermasalah bukan merupakan tanggung jawab dari notaris pemegang protokol dan yang seharusnya bertanggung jawab adalah notaris pembuat akta.
A notary protocol is an collection of documents or archives that one of the notary authorities stores them. Notary protocols are usually submitted because there is a condition such as a notary leave or death. The submission of the notary protocol will be carried out based on the appointment of the Regional Supervisory Assembly. The purpose of notary protocol storage is to maintain the confidentiality of the deed, and the responsibility of deed storage is transferred to the notary who receives the protocol. However, sometimes it can be found an act from a notary of the deed maker that turns out to be problematic when it has become a notary protocol. Problems in the protocol deed can trigger a lawsuit that arises after the deed is transferred to the notary of the protocol holder. This research discusses the role of the notary regional supervisory assembly in the submission of notary protocols in the Notary Department Law and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 16 of 2021 and the accountability of the notary of the protocol holder for the notary protocol indicated by negligence by the notary of the deed maker. This is normative juridical research using secondary data and analytical explanatory research typology. The results of this study, namely the role of the regional supervisory assembly on the storage and appointment of notary protocol holders; and the accountability of the notary of the protocol holder are only limited to storing and issuing copies of the deed in the notary protocol he holds, the deed in the problematic notary protocol is not the responsibility of the notary of the protocol holder and who should be responsible is the notary of the deed maker."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ananta Trifani
Status Hukum Atas Protokol Notaris Yang Ditinggal Notaris Meninggal Dunia Serta Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat = The Legal Status Of The Notary Protocol Which Is Left The Notary Die And The Legal Protection Of The Community
"Penelitian ini membahas mengenai jabatan seorang Notaris dapat berakhir karena telah berusia 65 tahun sehingga ia harus pensiun atau dapat pula berakhir karena Notaris meninggal dunia. Apabila Notaris pensiun ataupun meninggal dunia maka harus ada Notaris lain yang akan menggantikannya sebagai pemegang dari protokol-protokol Notaris yang ia miliki semasa jabatannya sebagai Notaris. Adapun hal itu bertujuan agar Protokol Notaris yang ditinggalkan tetap terjaga dan terpelihara dengan baik. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai, proses penyerahan Protokol Notaris yang telah meninggal dunia oleh ahli warisnya; dan, konsekuensi dan status terhadap Protokol Notaris dalam hal Notaris yang meninggal dunia.  Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, pernelitian ini menggunakan metode analisis data secara deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatis. Hasil dari penelitian ini adalah proses penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia dilakukan oleh ahli waris dari Notaris dengan melakukan pelaporkan atas meninggalnya Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah dan setelah itu ditunjuklah Notaris pemegang protokol oleh Majelis Pengawas Daerah serta konsekuensi dan status terhadap Protokol Notaris yang ditinggalkan Notaris yang meninggal dunia adalah hilangnya orang yang bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara Protokol Notaris. Protokol Notaris wajib diserahkan kepada Notaris Penerima Protokol agar tetap dapat terjaga dan terpelihara sehingga adanya kejelasan dan kepastian hukum siapa yang berwenang dan berhak atas Protokol Notaris tersebut.
This study discusses the position of a Notary that can end because they are 65 years old, so they must retire, or it can also end because the Notary passes away. If the Notary retires or passes away, there must be another Notary who will replace them as the holder of the Notary protocols they had during their tenure as a Notary. This aims to ensure that the Notary Protocol left behind is preserved and well-maintained. This study raises the questions, "How is the process of submitting a Notary Protocol who has passed away by their heirs?" and "What are the consequences and status of the Notary Protocol in the case of a Notary who passes away?" This study used an empirical juridical approach to answer these questions. This study used secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, and this research used descriptive data analysis methods with a qualitative approach. The results of this study are that the process of submitting the protocol of a Notary who has passed away is carried out by the heirs of a Notary by reporting the death of a Notary to the MPD. After that, MPD will appoint a Notary who will hold the protocol, and the consequences that arise on the Notary Protocol left behind is the loss of the person responsible for preserving and maintaining the Notary Protocol. The Notary Protocol must be submitted to the Notary Recipient of the Protocol so that it can be maintained and maintained so that there is clarity and legal certainty as to who is authorized and entitled to the Notary Protocol."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mutiara Andika
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Notaris (Studi Kasus: Ketiadaan Notaris Penerima Protokol Dari Notaris Yang Meninggal Dunia) = Legal Protection for Notary Service Users (Case Study: The Absence of Notary Recipient Protocol From Deceased Notary)
"

Protokol notaris adalah sekumpulan dokumen yang merupakan arsip negara. Ketika seorang Notaris meninggal, protokol dari Notaris yang meninggal dunia tersebut harus segera diserahkan kepada Notaris penerima protokol agar pengguna jasa Notaris terdahulu tetap mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Namun dalam kenyataannya ada protokol Notaris yang disimpan sendiri oleh ahli waris dari Notaris yang meninggal dunia sehingga dapat terjadi hilangnya minuta akta yang merupakan arsip negara. Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian yuridis normatif di mana penulis membandingkan antara fakta di lapangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan perlindungan hukum bagi pengguna jasa Notaris dalam kasus hilangnya minuta akta yang berada dalam penyimpanan ahli waris tidak terwujud. Bahwa berdasarkan teori pertanggungjawaban hukum, yang menjelaskan bahwa kerugian kepada pihak ketiga dibebankan kepada instansi atau badan dari tempat pejabat tersebut berasal. Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagai badan pengawas pejabat notaris sudah seharusnya memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum dan ketertiban hukum. Protokol Notaris merupakan arsip Negara dan sudah sepatutnya disimpan, dipelihara dan dijaga keutuhannya. Perlu diadakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Majelis Pengawas Notaris serta diatur pula sanksi apabila terjadi hal-hal yang merugikan akibat kelalaian pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Pengawas Notaris serta peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang Protokol Notaris.

 

Kata kunci    : Protokol Notaris, Arsip Negara, Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Notaris (MPN).

 

Notary Protocol is a collection of documents which are state archives. When a Notary passed away, the protocol of the Notary must be immediately handed over to the Notary recipient of the protocol to ensure that the previous users of the Notary services would still receive legal protection and legal certainty. In practice, however, there are a few cases in which the Notary Protocol is kept by the heirs of the deceased Notary, which resulted in the loss of minutes of deed which are national archive. This thesis research methodology is legal normative, in which the writer compared the facts that happened with the prevailing laws and regulations. From the result of this research, the writer concluded that the legal protection for the users of a Notary service, in which the minutes of deed are considered lost, does not transpire. That according to the theory of legal responsibility, this explains that the damages suffered by a third party are imposed to the agency or entity of the region in which the official came from. The Regional Supervisory Council (Majelis Pengawas Daerah) as the supervisory agency of a Notary official is obliged to provide legal protection, legal certainty and legal order. Notary Protocol as a national archive should be duly kept, maintained and protected. Guidance, supervision and evaluation towards the performance of the Regional Supervisory Council is long overdue, as well as regulations regarding sanctions should there be adverse effects incurring from the negligence of performance of duties and authority of the Regional Supervisory Council as well as the laws and regulations which specifically regulate the Notary Protocol.

 

Keywords     : Notary Protocol, State Archives, Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Notaris (MPN).

 

"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jeffira Ridhany
UPAYA HUKUM NOTARIS DALAM PEMBUATAN SALINAN AKTA BARU KARENA MUSNAHNYA MINUTA AKTA AKIBAT PERISTIWA FORCE MAJEURE = "LEGAL EFFORT IN THE MAKING OF NEW COPY OF THE DEED DUE TO THE DESTROYED OF THE ORIGINAL DEED CAUSED BY FORCE MAJEURE EVENTS"
"Sudah menjadi kewajiban bagi Notaris untuk menyimpan dan menjaga keberadaan dokumen-dokumen protokol Notaris, khususnya minuta akta. Akan tetapi dalam praktiknya sampai saat ini, penyimpanan minuta akta masih dilakukan dengan menggunakan media konvensional dalam bentuk fisik kertas secara manual, yang seringkali berdampak pada berkas yang rawan kerusakan ataupun musnah akibat peristiwa force majeure. Padahal, dengan hilang, rusak ataupun musnahnya minuta akta dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang bersangkutan. Penelitian ini membahas mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Notaris pembuat ataupun Notaris pemegang protokol dalam hal pembuatan salinan akta baru karena musnahnya minuta akta akibat peristiwa force majeure. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, bersifat eksplanatoris analitis dengan metode analisa data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris apabila minuta aktanya musnah atau rusak adalah membuat Berita Acara dan laporan kepada Majelis Pengawas Notaris, dan jika dimungkinkan dapat meminta permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri untuk dapat dibuatkan persetujuan dalam pembuatan salinan akta yang baru. Sehingga, Notaris tetap dapat membuat salinan akta yang baru setelah musnahnya minuta akta, mengacu pada data yang tersimpan dalam soft file, hal ini karena penyimpanan salinan akta dalam bentuk soft file diperbolehkan sebagai penyimpanan tambahan. Salinan akta yang dibuat baru karena minuta aktanya telah musnah tetap memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang kuat karena masih dikeluarkan oleh Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang. Dalam era digitalisasi seperti saat ini, diharapkan pemerintah dapat membuat peraturan yang secara khusus mengatur mengenai pengarsipan protokol Notaris berbasis media elektronik, sebagai langkah untuk meminimalisir risiko kerusakan atau musnahnya dikemudian hari. Sehingga, dunia kenotariatan diharapkan dapat memanfaatkan teknologi untuk memudahkan pekerjaannya terutama dibidang pelayanan hukum dan pengarsipan.
It is an obligation for a Notary to keep and maintain the existence of Notary protocol documents, especially the original deed. However, until now, the filing of the original deed is still carried out using conventional media in the form of physical paper manually, which often has an impact on files that are prone to damage or destruction due to force majeure events. While in fact, the loss, damage or destruction of the original deed may cause loss or disadvantage to the parties concerned. This study discusses the legal remedies that can be taken by the Notary or the ‘protocol-holder’ Notary in terms of making a new copy of the deed due to the destruction of the original deed due to the force majeure event. This research is a normative juridical research, explanatory analytical with qualitative data analysis method. The results of this study indicate that, legal remedies that can be taken by a Notary if the original deed are destroyed or damaged is to make a report to the Notary Supervisory Board, and if it is possible, they may request an application to the Panel of Judges of the District Court for an approval in the making a new copy of the Deed. Thus, the Notary can still make a new copy of the deed after the destruction of the original deed, referring to the data stored in the soft file, this is because the storage of the copy of the deed in the form of a soft file is allowed as additional storage. A new copy of the deed made because the minutes of the deed have been destroyed still have legal force as strong evidence because it is still issued by a Notary as an authorized public official. In this current digitalization era, it is hoped that the government can make regulations that specifically regulate the filing of Notary protocols based on electronic media, as a step to minimize the risk of damage or destruction in the future. Thus, the notary world is expected to be able to utilize technology to facilitate its work, especially in the field of legal services and archiving."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ridhwan Dirham
Permasalahan Hukum Akta Notaris yang Tidak Dibacakan oleh Notaris
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T36879
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Linda Winarti Tjandra
Tanggung jawab Notaris dan perlindungan hukum terhadap para pihak yang dirugikan berkaitan dengan kebatalan akta sebagai akibat dari tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh Notaris. Studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 1847/K/PID 2010 = Responsibilities of notary and legal protection of the injured party related to the nullification deed as a result of the crime of forgery committed by a notary. Case study the Supreme Court Decision No 1847/K/PID 2010
"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Seorang Notaris dituntut untuk bersikap profesional dalam menjalankan jabatannya dengan mengindahkan larangan-larangan yang terdapat dalam ketentuan yang mengatur mengenai Jabatan Notaris tersebut. Namun demikian tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaranpelanggaran terhadap pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris. Jika terjadi kesalahan dalam pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris, hal tersebut dapat berindikasi pidana, yaitu tindak pidana pemalsuan akta autentik yang diatur dalam Pasal 264 KUHP. Akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris berkaitan dengan pertanggung-jawaban dari Notaris dan perlindungan hukum terhadap para pihak.
Metode penelitian yang digunakan adalan metode penelitian yuridis normatif. Tipologi penelitian ini adalah penelitian preskriptif dan eksplanatoris, sehingga bentuk penelitian ini menjadi preskriptif-eksplanatorisanalitis. Data yang digunakan dalam peneltian ini adalah data sekunder, yang berupa studi kepustakaan. Penelitian ini juga dianalisis secara kualitatif.
Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap para pihak sudah terjamin apabila akta yang dibuat oleh Notaris telah sesuai dengan Undangundang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris (I.N.I). Bentuk pertanggung-jawaban Notaris yang melakukan pemalsuan akta autentik dapat dikenai sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif. Pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Akta yang telah dipalsukan itu juga menjadi batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah ada dan akta tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian apapun.
Notary is a public official who is authorized to make an authentic act and other authorities referred to in Law No. 2 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 concerning Notary. A notary is required to be professional in carrying out their position with regard to the prohibitions contained in the regulations concerning the Notary. However, there is possibility of the occurrence of violations of the deed committed by a notary. If an error occurs in a deed executed by notary, it may indicate a criminal, that criminal counterfeiting authentic act under Article 264 of the Criminal Code. As a result of criminal offenses committed by the notary in connection with the responsibility of notary and legal protection of the parties.
The method used is a normative juridical research method. Typology of research is prescriptive and ekspalanatoris, so this form of research into the prescriptive-ekplanatoris-analytical. The data used in this research is secondary data, in the form of literature. The study also analyzed qualitatively.
From the analysis it can be concluded that the protection of the parties is guaranteed when the deed made by the notary in compliance with the laws of the jurisdiction of the Notary and the Notary Code (INI). Forms of accountability that have forged the authentic act may be subject to criminal penalties, civil penalties, and administrative sanctions. The aggrieved party can demand reimbursement of expenses, damages and interest to a notary. The Act has forged it also becomes null and void so that there is never considered and that the act does not have the power to prove anything."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T44917
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Zaky Rifnaldi
Pembacaan Akta Notaris Oleh Pegawai Notaris Dilihat Dari Kewajiban Notaris Dan Akibat Hukumnya = The Reading of The Notary Deed by Notary Employees Is Seen From The Notary's Obligations and The Legal Consequences
"Penelitian ini menganalisis perbuatan Notaris yang menyerahkan pembacaan akta Notaris kepada Pegawai Notaris, di mana perbuatan tersebut dapat mempengaruhi autentisitas akta, walaupun akta tersebut dibuat oleh Notaris. Penulisan ini untuk mengetahui bagaimana kewajiban dan tanggung jawab Notaris dalam hal pembacaan akta dilimpahkan oleh Notaris kepada Pegawai Notaris, serta untuk mengetahui bagaimana autentisitas dan akibat hukum akta yang dibacakan oleh Pegawai Notaris. Melalui metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelurusan/studi kepustakaan dan diolah secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa kewajiban Notaris dalam hal pembacaan akta adalah suatu keharusan atau kewajiban yang tidak dapat dilimpahkan kepada siapapun termasuk kepada Pegawai Notaris, karena jabatan sebagai Pejabat Umum hanya melekat kepada Notaris. Notaris yang melimpahkan kewajiban dalam pembacaan akta merupakan hal yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Sedangkan akibat hukum akta yang dibacakan oleh Pegawai Notaris menyebabkan akta terdegradasi dari akta autentik menjadi akta dibawah tangan, sehingga akta tersebut tidak bisa menjadi alat bukti dengan kekuatan pembuktian yang sempurna. Penelitian ini diharapkan agar Notaris dalam menjalankan jabatannya senantiasa berpegang teguh pada ketetapan yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris, sehingga pembacaan akta yang sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Notaris tidak dilimpahkan kepada siapapun melainkan Notaris sendiri yang membacakan akta
This study analyzes the actions of a notary who submits the reading of a notary deed to a notary employee, where the act can affect the authenticity of the deed, even though the deed was made by a notary. This writing is to find out how the obligations and responsibilities of a notary in terms of reading the deed are delegated by a notary to a notary employee, as well as to find out how the authenticity and legal consequences of the deed read by a notary employee. Through normative juridical research methods, this research uses secondary data obtained from literature research and processed qualitatively. From the results of the research conducted, it was found that the obligation of a Notary in terms of reading the deed is a necessity or obligation that cannot be delegated to anyone, including Notary Employees, because the position as a General Officer is only attached to the Notary. A Notary who delegates obligations in reading the deed is a violation of the provisions of the Law on Notary Positions and the Notary Code of Ethics. Meanwhile, the legal consequences of the deed read by the Notary Officer caused the deed to be degraded from an authentic deed to a private deed, so that the deed could not be used as evidence with perfect evidentiary power. This research is expected that the Notary in carrying out his position always adheres to the provisions relating to the procedure for making a Notary deed, so that the reading of the deed which has become the obligation and responsibility of the Notary is not delegated to anyone but the Notary himself who reads the deed."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>