Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saat ini, terdapat teknologi terbaru di bidang penyiaran yaitu digitalisasi penyiaran dimana terjadi perubahan sistem penyiaran dari analog menuju digital. Sehingga pemerintah memerlukan sebuah penetapan penyelenggara multipleksing sebagai penyelenggara infrastruktur. Setelah diterbitkannya penetapan, muncul gugatan atas penyelenggaraan tersebut karena belum ada peraturan perundang-undangan yang cukup sehingga penyelenggaraan digitalisasi penyiaran tertunda. Tesis ini membahas pengaruh dari pembatalan keputusan menteri tersebut dan menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan dan sebaiknya dilakukan oleh Pemerintah dalam menghadapi pembatalan keputusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan sejarah, dan pendekatan kasus.Hasil penelitian in menunjukkan bahwa Pemerintah sebagai pelayan publik, harus memberikan pelayanan publik demi mewujudkan good governance tanpa melupakan asas-asas pemerintahan yang baik AAUPB . Pemerintah juga harus memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara penyiaran dalam melakukan usaha meskipun beluum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur, sehingga Pemerintah diperkenankan untuk membuat peraturan kebijakan untuk mengisi kekosongan hukum dan sekaligus memberi kepastian hukum. Selain itu, Pemerintah juga harus segera melakukan revisi pada Undang-Undang Penyiaran sebagai dasar penyelenggaraan penyiaran di Indonesia.

---

Currently, there is a new technology in the field of broadcasting that is broadcasting digitalization where there is a change of broadcasting system from analog to digital. So the government needs a multiplexing organizer as the organizer of the infrastructure. After the issuance of the stipulation, a lawsuit arose regarding the implementation because there is no adequate legislation so that the implementation of digitalization of broadcasting is delayed. This thesis examines the effect of the cancellation of the ministerial decree and analyzes the efforts that have been made and should be undertaken by the Government towards the cancellation of the decision. The research method used is normative research with historical approach, and case approach.The results of this study indicate that the Government as a public servant, must provide public services in order to realize good governance without forgetting the principles of Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik AAUPB . The government should also provide legal certainty for broadcasters in conducting business even though there is no legislation governing regulations, so the Government is permitted to make policy rules to fill legal vacuum and at the same time provide legal certainty. In addition, the Government should also immediately revise the Broadcasting Act as the basis for broadcasting in Indonesia."

"Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan kebijakan digitalisasi penyiaran televisi setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ciptakerja. Desain kebijakan mencoba untuk melihat perancangan konsep kebijakan yang dibangun serta praktik untuk mewujudkan tujuan kebijakan digitalisasi penyiaran. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur. Peneliti melakukan penelusuran terhadap berbagai sumber data sekunder yang kemudian diolah untuk di deskripsikan kedalam bentuk studi literatur. Peneliti melakukan analisis data yang didasarkan pada teori desain kebijakan oleh Birkland (2015) yang difokuskan pada empat eleman desain kebijakan, yaitu tujuan, teori kausal, instrumen, dan proses implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi penyiaran televisi seharusnya dirumuskan secara holistik dan implementasinya melibatkan dukungan dari para pemangku kepentingan. Desain kebijakan digitalisasi penyiaran televisi belum diimbangi dengan pemetaan teori kausal yang komprehensif sehingga instrumen dan proses implementasi kebijakan belum sepenuhnya dipersiapkan untuk membangun industri penyiaran dan masyarakat untuk beralih ke televisi digital. Untuk mensukseskan peralihan teknologi digital diperlukan pemetaan strategi industri yang berorientasi masa depan dan melindungi kebutuhan publik, peningkatan dukungan insentif pemerintah, serta keterlibatan secara inklusif dari institusi pemerintah baik pusat dan daerah, serta institusi non-pemerintah daerah dalam proses transisi

---

The research was conducted with the aim of describing the policy of digitizing television broadcasting after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. Policy design tries to look at the design of policy concepts that are built and practices to realize the policy objectives of broadcasting digitization. The researcher uses a qualitative approach with the type of literature study research. Researchers conducted searches on various secondary data sources which were then processed to be described in the form of a literature study. The researcher conducted a data analysis based on the policy design theory by Birkland (2015) which focused on four elements of policy design, namely objectives, causal theory, instruments, and policy implementation processes. The results of the study indicate that the policy of digitizing television broadcasting should be formulated holistically and its implementation involves the support of stakeholders. The policy design for television broadcasting digitization has not been balanced with a comprehensive causal theory mapping so that the instruments and policy implementation processes have not been fully prepared to build the broadcasting industry and the public to switch to digital television. To succeed in the digital technology transition, it is necessary to plan future-oriented industrial strategies, increase government incentive support, as well as inclusive involvement from both central and local government institutions, as well as local non-government institutions in the transition process."

"Sektor UMKM menjadi salah satu penopang utama terhadap perekonomian di Indonesia dimana sektor tersebut didominasi oleh sektor Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Kedua sektor tersebut didominasi oleh industri yang bergerak di bidang penyedia makanan yang memiliki tingkat pertumbuhan yang cepat. Hal tersebut mendorong tingkat persaingan yang tinggi, khususnya di wilayah Jabodetabek sebagai pusat perkekonomian dan pembangunan di Indonesia, serta menjadi kawasan pasar potensial dengan tingkat persaingan bisnis yang ketat. Untuk dapat mempertahankan keberlangsungan dan mengembangkan bisnisnya, para pelaku usaha tersebut dituntut untuk memiliki keunggulan kompetitif sehingga dapat meningkatkan daya saing dibandingkan pesaing. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa pengaruh strategic orientation yang terdiri dari entrepreneurial orientation, market orientation, dan learning orientation terhadap digitalisasi dan apakah digitalisasi memiliki pengaruh terhadap keunggulan kompetitif berkelanjutan pada usaha kecil makanan dan minuman di Jabodetabek. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 120 responden secara online dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa entrepreneurial orientation tidak berpengaruh terhadap digitalisasi maupun keunggulan kompetitif berkelanjutan (sustainable competitive advantage) pada Usaha Kecil Makanan dan Minuman di Jabodetabek. Sedangkan, market orientation dan learning orientation memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap sustainable competitive advantage pada Usaha Kecil Makanan dan Minuman di Jabodetabek.

---

The MSME sector is one of the main pillars supporting Indonesia’s GDP where it is dominated by Micro and Small Business. Both sectors are dominated by food and beverages industry which have rapid growth rates and drives high level of competition, especially in Jabodetabek, as the center of economy and infrastructure development. This makes Jabodetabek as a potential market area with intense business competition. Therefore, in order to maintain business sustainability and development, the entrepreneurs are required to create competitive advantage to increase competitiveness among their competitors. This research aims to analyze the effect of strategic orientation, consisting of entrepreneurial orientation, market orientation, and learning orientation, on sustainable competitive advantage, and whether digitalisation has an impact on sustainable competitive advantage. This research was conducted using a quantitative approach. Data was collected by distributing questionners to 120 respondents online using purposive sampling technique. The results of indicates that entrepreneurial orientation has no effect on digitalisation or sustainable competitive advantage in small food & beverages business in Jabodetabek. Meanwhile, market orientation and learning orientation have a positive but not significant effect on sustainable competitive advantage in small food & beverages business in Jabodetabek."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi penerjemahan dalam majalah NADI vol. 28 tahun 2021 pada artikel berjudul "Digitalisasi, Solusi Pemulihan Ekonomi?" dengan menggunakan unsur makro dan mikro melalui skema W-Frage oleh Christiane Nord. Penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsistensi penerjemahan dalam konteks media komunikasi. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 7 alasan yang menyebabkan ketidakkonsistenan antara TSu (teks sumber) dan TSa (teks sasaran). Setelah diteliti secara keseluruhan, ketidakkonsistenan pada teks terjadi karena penerjemah memperhatikan konvensi budaya sasaran dan menggunakan metode komunikatif guna memperjelas maksud dari kalimat.

---

This study aims to analyze the consistency of translation in NADI magazine vol. 28 of 2021 in the article titled "Digitalisation, Solution for Economic Recovery?" by using macro and micro elements through Christiane Nord's W-Frage scheme. The research aims to provide a better understanding of translation consistency in the context of communication media. Based on the research results, there are 7 reasons that cause inconsistency between TSu (source text) and TSa (target text). After an overall study, the inconsistency in the text occurs because the translator pays attention to the conventions of the target culture and uses communicative methods to clarify the meaning of the sentence."

"ABSTRAKTulisan ini membahas tiga permasalahan. Pertama mengenai pengaturanpenyelenggaraan penyiaran televisi yang berkaitan dengan siaran yang bermuatanunsur cabul. Kedua mengenai kondisi penyelenggaraan penyiaran yang ditinjaudari perspektif perlindungan anak. Ketiga mengenai kendala-kendala dalam upayaperlindungan anak terhadap adanya siaran yang bermuatan unsur cabul.Penggunaan metode penelitian kepustakaan yang dipadu dengan penelitianlapangan ditujukan untuk memberikan paparan mengenai hukum yang berlakudan penerapannya di bidang penyiaran televisi dalam rangka perlindungan anak.Hukum yang berlaku terdiri atas berbagai peraturan yang memberikan laranganterhadap adanya siaran yang bermuatan unsur cabul yang dibuat oleh Pemerintahdan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Selain itu juga disertakan analisisterhadap peraturan yang dibuat oleh internal lembaga penyiaran dan jugaperaturan negara lain sebagai pembanding. Selanjutnya peraturan-peraturantersebut dianalisis berdasarkan prinsip perlindungan anak. Sedangkan penerapanhukum yang dimaksud ditinjau dari data KPI yang menggambarkan kepatuhanlembaga penyiaran terhadap hukum yang berlaku. Dari paparan tersebut kemudiandapat ditemukan hambatan-hambatan dalam upaya perlindungan anak besertasolusi dalam menghadapi permasalahan tersebut.

---

ABSTRACTThis writing mainly discusses about three problems. The first is a matter regardingto regulation towards television programs containing obscene materials. Secondly,implementation of television broadcasting considered from child protection?sperspective. The third is obstacles to protect children from television programscontaining obscene materials. By using literature research method combined withfield research method, this writing aims to explain applied law and itsimplementation toward television broadcasting sector in the child protectionperspective. The applied law includes regulations that provide prohibition to anyobscene materials in television broadcasting and made by government andIndonesian Broadcasting Committee (KPI). Moreover, related internal rules oftelevision station and regulations from other countries are provided as anassessment. Then, the regulations are analyzed by the principles of childprotection. On the other hand, the implementation is by KPI?s data showing hasthe television station complied with the regulations or not. Then, from theexplanation, the obstacles to protect children from television program containingobscene materials and its solution can be found."

"Digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang disebabkan oleh perkembangan teknologi penyiaran. Implikasinya, seluruh lembaga penyiaran swasta harus mengubah teknologi siarannya dari analog menuju digital. Pada awalnya pemerintah menetapkan analogue switch off pada tahun 2018, namun akibat terganjal oleh regulasi yang belum matang dan penolakan dari beberapa pihak menyebabkan pelaksanaan digitalisasi penyiaran televisi terhambat. Penelitian ini menganalisis interaksi yang terjadi diantara aktor yang terlibat dalam digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia menurut perspektif tata kelola interaktif. Analisis interaksi dilakukan pada aktor negara, pasar dan masyarakat sipil. Dalam menganalisis interaksi yang terjadi diantara aktor yang terlibat dalam digitalisasi penyiaran televisi, penulis menggunakan teori interactive governance yang dikemukakan oleh Kooiman. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis interaksi antara negara, pasar dan masyarakat sipil dalam digitalisasi penyiaran televisi menurut perspektif tata kelola interaktif (interactive governance). Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan informan terkait. Hasil dari data dan informasi yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis ilustratif. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa (1)bentuk interaksi yang disengaja pada level aktor merupakan campuran dari bentuk interaksi partisipatif, kolaboratif serta kebijakan dan manajemen. (2) bentuk interaksi yang dominan pada level struktural adalah interaksi pemerintah hierarki.

---

The digitalization of television broadcasting in Indonesia is a necessity caused by the development of broadcast technology. The implication is that all private broadcasters must change their broadcast technology from analog to digital. Initially the government set the analogue switch off in 2018, but due to being hampered by immature regulations and the refusal of some parties, the implementation of television broadcasting digitalization was impeded. This study analyzes interactions between actors involved in digitizing television broadcasting in Indonesia according to an interactive governance perspective. Interaction analysis is carried out on state, markets and civil society actors. In analyzing the interactions that occur between actors involved in digitizing television broadcasting, the writer uses the theory of interactive governance proposed by Kooiman. The purpose of this study is to analyze the interaction between the state, the market and civil society in digitizing television broadcasting according to an interactive governance perspective. This study uses a postpositivist approach with qualitative methods with data collection techniques in the form of in-depth interviews with relevant informants. The results of the data and information obtained were analyzed using illustrative analysis techniques. The results of the study show that (1) the form of intentional interaction at the actor level is a mixture of participatory, collaborative and policy and management interactions. (2) the dominant form of interaction at the structural level is the interaction of the hierarchical government."

"Peningkatan pengguna internet di Indonesia memunculkan masalah baru mengenai barang yang diperjualbelikan oleh penjual (merchant) dalam sistem yang ditawarkan oleh pihak penyelenggara marketplace. Beragamnya barang dalam platform marketplace bahkan mencakup barang yang seharusnya tidak diperjualbelikan secara bebas contohnya beberapa perangkat surveillance. Rekaman melalui perangkat surveillance dapat dilaksanakan dengan proses yang tanpa didasari persetujuan dari pihak yang direkam dan dapat mengandung informasi bersifat pribadi sehingga mengancam eksistensi hak privasi. Sepatutnya penggunaan perangkat surveillance mempertimbangkan metode yang digunakan untuk mendapatkan suatu informasi atau data yang bersifat pribadi seharusnya melalui cara yang adil dan tidak menyalahi ketentuan hukum. Dibutuhkan kerjasama berbagai pihak mengingat potensi masalah tersebut tidak lepas dari hubungan saling terkait antara para pihak yaitu negara atau Pemerintah; marketplace atau penyedia Platform; pemilik toko daring/Penjual/seller/merchant; dan Pembeli. Kehadiran negara mengawasi peredaran beberapa jenis perangkat surveillance penting adanya. Keadaan diperburuk dengan tidak dilaksanakannya berbagai prinsip dan kewajiban dalam penyelenggaraan sistem elektronik oleh marketplace menyikapi penjual (merchant) yang memperjualbelikan produk tersebut. Perlu dikaji mengenai regulasi yang mendasari pelaksanaan kegiatan surveillance dan penggunaan perangkat surveillance di Indonesia dan aktivitas perdagangan perangkat tersebut dikaitkan dengan eksistensi pelindungan hak privasi masyarakat di Indonesia serta menganalisa tanggung jawab hukum marketplace. Pendekatan dalam kajian ini adalah dengan metode yuridis normatif.

---

The increase in internet users in Indonesia raises new problems regarding goods traded by sellers (merchants) in the system offered by the marketplace organizer. The variety of goods in the marketplace platform even includes goods that should not be freely traded, for example some surveillance devices. Recording through surveillance devices can be carried out with a process that is not based on the consent of the recorded party and may contain personal information that threatens the existence of privacy rights. The use of surveillance equipment should consider the method used to obtain information or personal data that should be in a fair manner and not violate legal provisions. The cooperation of various parties is needed considering that the potential problem cannot be separated from the interrelated relationship between the parties, namely the state or the Government; marketplace or Platform provider; online shop owner/seller/seller/merchant; and Buyers. The presence of the state oversees the circulation of several types of important surveillance equipment. The situation is exacerbated by the non-implementation of various principles and obligations in the implementation of the electronic system by the marketplace in response to the seller (merchant) who trades the product. It is necessary to study the regulations that underlie the implementation of surveillance activities and the use of surveillance equipment in Indonesia and the trading activities of these devices are related to the existence of protecting the privacy rights of the people in Indonesia as well as analyzing the legal responsibilities of the marketplace. The approach in this study is the normative juridical method."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dominasi kepentingan pemodalbesar dalam pembentukan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor22 Tahun 2011 mengenai penyiaran digital di Indonesia. Dalam prosespembentukannya pemerintah menggunakan kekuasaannya melakukan sejumlahlangkah yang bertentangan dengan Undang-Undang Penyiaran bahkan mekanismepembentukan regulasi. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis yangmemandang pembentukan Permen terkait penyiaran digital menjadi bagian dariupaya terencana pemilik modal untuk melanggengkan penjajahan ekonomi danpolitik. Teori strukturasi Anthony Giddens dikaitkan dengan konsep strukturasiekonomi politik Vincent Mosco menjadi teori utama dalam penelitian ini.Pendekatan penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus digunakanuntuk memberikan deskripsi secara lengkap. Data dikumpulkan melaluiwawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melaluiPeraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2011 pemilikmodal besar mengontrol beberapa kebijakan pemerintah dengan membentukmodel baru lembaga penyiaran yang tidak disebutkan didalam Undang-UndangPenyiaran. Bentuk lembaga ini hanya melegalkan penyiaran eksisting saja,sehingga melanggengkan dominasi dengan lingkup yang lebih luas yaitu padapenyiaran digital serta berusaha mematikan kelompok-kelompok kecil. Penelitianini juga menunjukkan bahwa kebijakan penyiaran digital mampu menghasilkanserangkaian keuntungan ekonomi yang membuka ruang luas bagi ekspansi modal.Selain kepentingan ekonomi, kebijakan penyiaran digital juga ditentukan olehberagam agen yang turut mempengaruhi proses pengambilan keputusan diIndonesia.

---

ABSTRACTThis study aimed to describe the dominance of large capital interests in theestablishment of Information and Communication Minister Regulation Number22 of 2011 regarding digital broadcasting in Indonesia. In the process ofgovernment formation using his power a number of measures that are contrary tothe Broadcasting Act and even the formation mechanism of regulation. Thisresearch uses a critical paradigm that sees the formation of a ministerial regulationrelated to digital broadcasting to be part of a planned effort to perpetuate theoccupation of the owners of capital and political economy. Structuration theoryof Anthony Giddens structuration linked to the concept of political economyVincent Mosco into a major theory in this study. Qualitative research approachwith a case study design is used to provide a complete description. Data werecollected through interviews and document study. The results showed that throughthe Minister of Communication and Information Technology Number 22 of 2011owners of big capital controls several government policies by establishing newmodels of broadcasters that are not mentioned in the Broadcasting Act. Forms ofthis institution only legalize the existing broadcasting only, thus perpetuating thedominance of a broader scope, namely on digital broadcasting and try to shut offsmall groups. This study also shows that digital broadcasting policy capable ofproducing a series of economic benefits that opens ample room for expansioncapital. In addition to economic interests, digital broadcasting policy is alsodetermined by a variety of agents that influence the decision making process inIndonesia."

"ABSTRAKDisaat sebagian besar negara di dunia telah memulai proses migrasi penyiaran televisi analog ke digital, langkah migrasi menuju penyiaran digital di Indonesia harus tertunda karena adanya resistensi dari industri penyiaran terkait regulasi yang mendasari implementasi tersebut. Revisi Undang-undang Penyiaran yang saat ini masih menjadi pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat DPR menjadikan pemerintah belum merumuskan kembali regulasi untuk menggantikan regulasi sebelumnya.Migrasi dari penyiaran televisi analog ke digital memberikan benefit berupa efisiensi penggunaan spektrum, kualitas penerimaan siaran yang lebih baik, serta memberikan peluang bagi industri penyiaran baru. Hal ini juga erat kaitannya dengan rencana strategis pemerintah terkait pembangunan mobile broadband. Pemanfaatan frekuensi digital dividend untuk mobile broadband baru dapat terwujud setelah proses migrasi televisi analog ke digital selesai dilakukan. Saat ini digitalisasi penyiaran televisi menjadi salah satu rencana strategis pemerintah dalam kurun waktu 2015-2019. Sisa waktu yang semakin singkat untuk bermigrasi ke digital sesuai target yang ditetapkan pemerintah membutuhkan strategi tersendiri agar tidak menimbulkan resistansi dari industri televisi eksisting. Oleh karenanya, dibutuhkan suatu skema penyelenggaraan yang tepat agar resistansi industri tersebut tidak terjadi.Melalui indepth interview dan gap analysis diketahui bahwa peraturan yang mendasari penyelenggaraan televisi digital di Indonesia pada implementasinya masih memiliki beberapa kelemahan antara lain terkait alokasi frekuensi, mekanisme dan persyaratan seleksi penyelenggara infrastruktur, perubahan model bisnis, target analog switch off serta unsur-unsur penyiaran digital yang belum dimasukkan dalam Undang-undang Penyiaran.Tesis ini telah merumuskan skema baru penyelenggaraan televisi digital sebagai langkah perbaikan, meliputi perencanaan spektrum dengan kombinasi konsep Single Frequency Network SFN dan Multi Frekuensi Network MFN , penentuan parameter seleksi, roadmap penyiaran digital dengan target analog switch off baru, perhitungan tarif sewa infrastruktur, skema insentif, service level agreement serta unsur-unsur penyiaran digital yang harus dimasukkan dalam revisi Undang-undang Penyiaran.

---

ABSTRACTWhile most countries in the world have started the migration process from analog to digital television, the migration process in Indonesia unfortunately on hold due to resistance of the broadcasting industry related to the regulation underlying its implementation. Revision of the Broadcasting Act, which is currently still under discussion in the Parliament, has caused the government unable to define new regulation to replace the previous one.Migration of analog television to digital television provides benefits such as efficient use of spectrum, better quality of broadcast reception, and gives opportunities for new broadcasting industry. It is also closely related to the government 39 s strategic plan for development of mobile broadband. The utilization of digital dividend spectrum for mobile broadband can be realized after the migration process of analog television to digital television is complete. Nowadays digitization of television broadcasting becomes one of the government 39 s strategic plan in the period 2015 2019. The short remaining time of migration process according to the targets set by the government requires good strategy to avoid resistance from the existing broadcasting industry. Therefore, a proper implementation scheme is needed so that the resistance from industry can be avoided.Through indepth interview and gap analysis, it is known that the regulation underlying the implementation of digital television in Indonesia on its implementation still has some weaknesses related to the frequency allocation, mechanism and requirement for infrastructure operator selection, the shift of business model, analog switch off target and elements of digital broadcasting that have not been included in the Broadcasting Act.This thesis has proposed new implementation scheme as corrective action, including spectrum planning with combinations of Single Frequency Network SFN and Multi Frequency Network MFN concept, selection parameters for infrastructure operator, digital television roadmap with new target of analog switch off, tariff calculation, incentive schemes, service level agreement and elements of digital broadcasting that should be included in the revision of the Broadcasting Act. "

"AbstrakPenelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran terkait status dan tantanganperalihan penyiaran digital di Indonesia saat ini. Penelitian ini menggunakanpendekatan kualitatif dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwaIndonesia menghadapi beberapa tantangan di sisi regulasi, yaitu UU Penyiaran saat iniyang belum mengatur penyiaran digital secara spesifik dan permasalahan hukumterkait regulasi penyiaran digital yang berdampak tenggat waktu peralihan dari analogke penyiaran televisi digital tahun 2018 tidak dapat dipenuhi."