Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pengawasan pembangunan pusat perbelanjaan di Kota Bekasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bekasi. Dengan menganalisis pelaksanaan pengawasan pembangunan pusat perbelanjaan akan terlihat hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Bekasi. Teori yang digunakan antara lain ialah teori pengawasan. Simpulan dari hasil penelitian bahwa pengawasan pembangunan pusat perbelanjaan belum dilakukan secara optimal, hal tersebut dikarenakan masih banyaknya pusat perbelanjaan yang tidak memiliki Sertifikat Laik fungsi dan dalam pelaksanaan pengawasan sendiri memiliki hambatan – hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang seperti keterbatasan sumber daya manusia, tidak adanya sanksi dalam peraturan mengenai SLF dan adanya aktifitas penyuapan kepada pengawas lapangan. Dengan tidak optimalnya pelaksanaan pengawasan ini akan berdampak pada hasil laporan pengawasan.

---

The aim of this study is about the implementation of monitoring shopping center construction at the Bekasi City by public Works Office and Spatial Planning of Bekasi City. By Analyze implementation of monitoring of that, there will be obstacles faced by the Office of Public Works and Spatial Planning of the Bekasi City. The theories used include the theory of Monitoring. The conclusion from the results of study that monitoring of the shopping center construction has not been done optimally, this is because there are still many shopping centers that don’t have a Certificate of Appropriateness and in the implementation of monitoring themselves have barriers faced by the Public Works and Spatial Planning Services such as limited Man Power, there is no punishment in the regulations regarding the SLF and bribery activities to the field supervisor. Not optimal implementation of this supervision will have an impact on the results of the supervision report.

"

"Pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi merupakan hal yang baru dalam penegakkan hukum Indonesia. Salah satu contoh kasus pengembalian aset yang diduga mengarah pada tindak pidana korupsi adalah pekerjaan kegiatan pembangunan jalan sisi selatan kali mookervart oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang Tahun Anggaran 2016 yang mengakibatkan kerugian negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya pengembalian aset negara dalam penyelidikan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara, triangulasi dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pertama, pengaturan mekanisme pengembalian aset di Indonesia sekarang ini masih menggunakan Kitab UndangUndang Hukum Pidana, Kitab Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi proses pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi belum diatur. Kedua, proses penyelidikan Polda Metro Jaya kaitannya dengan proyek pembangunan jalan yang dilakukan dinas pekerjaan umum dan tata ruang kota tangerang pada tahun 2019 dengan melakukan pengumpulan bahan keterangan dan penyelidikan awal berupa klarifikasi. Kemudian setelah melakukan pengumpulan bahan keterangan dilanjutkan dengan pengambilan keterangan kepada pejabat pengadaan dan penyedia termasuk melakukan pengecekan ulang fisik di lokasi pekerjaan. Ketiga, kendala terkait upaya pengembalian aset negara secara umum,. 1.Dalam proses pengembalian aset, yaitu: para penegak hukum memiliki kesulitan lain yaitu dalam pemilihan aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Kadangkala, penyidik kebingungan dalam melakukan pemilihan aset yang dimaksud sehingga untuk beberapa penyidik memilih untuk merampas semua aset yang berada di bawah pengelolaan pelaku kemudian dilakukan identifikasi terkait aset tersebut., 2. Aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi seringkali tidak hanya berada dalam satu tangan pelaku tindak pidana,Kendala lain bahwa aset tersebut biasanya disimpan di luar negeri

---

Returning state assets resulting from criminal acts of corruption is something new in Indonesian law enforcement. One example of a case of returning assets that is suspected of leading to a criminal act of corruption is the construction of the road on the south side of the Mookervart River by the Department of Public Works and Spatial Planning for the City of Tangerang for the 2016 Fiscal Year which resulted in state losses. This study aims to analyze efforts to recover state assets in the investigation of corruption. This study uses a qualitative approach with a case study design. Data collection was carried out through interviews, triangulation and document studies. The results of this study explain that First, the regulation of the mechanism for returning assets in Indonesia is currently still using the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, and the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption, the process for returning state assets resulting from criminal acts of corruption has not yet been regulated. Second, the investigation process by Polda Metro Jaya in relation to a road construction project carried out by the public works and spatial planning services for the city of Tangerang in 2019 by collecting information and initial investigations in the form of clarifications. Then after collecting information material, it is followed by taking information from procurement officials and providers, including carrying out physical re-checks at the work location. Third, constraints related to efforts to recover state assets in general. 1. the investigation process by Polda Metro Jaya in relation to the road construction project carried out by the public works and spatial planning services for the city of Tangerang in 2019 by collecting information and initial investigations in the form of clarifications. Then after collecting information material, it is followed by taking information from procurement officials and providers, including carrying out physical re-checks at the work location. Third, constraints related to efforts to recover state assets in general. 1. the investigation process by Polda Metro Jaya in relation to the road construction project carried out by the public works and spatial planning services for the city of Tangerang in 2019 by collecting information and initial investigations in the form of clarifications. Then after collecting information material, it is followed by taking information from procurement officials and providers, including carrying out physical re-checks at the work location."

"Latar belakang penulisan tesis ini adalah dijadikannya tanah fasilitas sosial dan fasilitas umum yang telah slap bangum yang diperuntukan untuk keperiuan masyarakat lingkungan perumahan Harapan Indah kota Bekasi Jawa Barat menjadi lokasi proyek pembangunan komplek pertokoan atau rumah toko oleh pihak perusahaan pembangunan perumahan, dan yang menjadi pokok permasalahannya adalah 1. Apakah pembangunan komplek pertokoan diatas tanah fasilitas sosial data fasilitas umum yang terjadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? dan 2. Apakah dengan pembangunan komplek pertokoan tersebut maka hak masyarakat atas fasilitas sosial dan fasilitas umum telah terpenuhi?.Metode penelitian yang dipakai dalam tesis ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan mengunakaa alat pengumpulan data berupa studi dokumen dengan tujuan uatuk mengumpulkan data sekunder dalam bidang hukum yang terbagi dalam berbagai jenis seperti sumber primer berupa Peraturan Dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan, seperti UU Nomor: 5 Tahun 1960, UU Nomor. 4 tahun 1992, PMDN Nomor. 1 tahun 1987, PMDN Nomor. 3 tahun 1987, Perda Kota Bekasi Nomor .77 Tahun 1999. Sumber sekunder berupa Buku, makalah, laporan penelitian dan Tesis, sedangkan sumber tarsier adalah petunjuk geograpis dll.Data yang ada diolah menggunakan pendekatan kualitatif maka kesimpulan yang didapat bahwa pembangunan komplek pertokoan yang terjadi telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bangunan komplek pertokoan tersebut bukan merupakan hak dari penghuni perumahan atas fasilitas sosial.

---

The background of writing this thesis is the conversion of land for social and public utilities for Harapan Indah Residential Community in Bekasi City into location of 'shopping project or Semi Residential Complex by the Land Developer. And the core problems in this case are: (1) whether the construction of shopping complex on such social & public utility land complies with the prevailing laws; (2) whether with the construction of such shopping complex, the residential community's rights upon the social & public utility land have been fulfilled.The method used in writing this thesis includes library research, that is collecting documentary studies as secondary data in legal aspects, which consist of primary resources such as the Constitution and other laws relevant to the problems, including Law No. 5 of 1960, Law No. 4 of 1992, Decree of Minister for Domestic Affairs No. 1 of 1987, Decree of Minister for Domestic Affairs No. 3 of 1987, and Regional Regulation of Bekasi City No. 77 of 1999. Secondary resources include books, articles, research reports and thesis, while tertiary resources include geographic mapping, etc.The data collected with qualitative approach shall conclude that the construction of shopping complex in social and public utility land has breached the prevailing laws and that the shopping complex constructed do not belong to the residential community who deserve to get the social & public utilities."

"Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan salah satu pemanfaatan lahan dalam kota yang mempunyai manfaat positif. Karena RTH selain memiliki manfaat untuk keamanan dan keindahan lingkungan perkotaan, selain itu juga memiliki manfaat dan fungsi utama sebagai penyedia jasa ekologis. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi sendiri untuk tahun 2010 sampai 2030 bertujuan mewujudkan wilayah Kota Bekasi sebagai tempat hunian dan usaha kreatif yang nyaman. Penelitian ini bertujuan untuk merencanakan RTH sebagai penyedia jasa ekologis produsen oksigen dan penyerap air untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan udara bersih dan pemanfaatan air tanah dangkal untuk peningkatan kualitas hidup yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian luas lahan ruang terbuka hijau pada tahun 2030 yang dapat disediakan tidak dapat memenuhi kebutuhan jasa ekologis dan amanah undang-undang maka perlu suatu upaya optimasi. Pemenuhan jasa ekologis RTH sebagai penyimpan air digantikan dengan penambahan dan perluasan pelayanan air bersih, pemenuhan jasa ekologis RTH sebagai produsen oksigen dapat dilakukan dengan pemilihan jenis pohon yang memiliki daya serap CO2 besar dan menghasilkan O2 besar dalam penanaman serta penerapan konsep green wall dan roof garden dan keberlanjutan Kota Bekasi serta kekurangan RTH dapat dilakukan melalui meningkatkan peranserta masyarakat, bahwa pembuatan rumah susun dan pengendalian pola pemanfaatan lahan perdagangan dan jasa.

---

Green space (RYH) is a type of land use in cities that have a positive benefits. Because the green space in addition to having the benefits for security and esthetics of the urban environment, but it also has the benefit and the main function as a provider of ecological services. The sparial plan of the City of Bekasi itself for the years 2010 to 2030 aims to create the Bekasi urban areas as a creaiire and congfortable area for business and living.

This study aims to plan the green space as a ecological services provider producer of oxygen and absorption of wafer to meet the needs of the population of clean air and use of shallow ground wafer for sustainable improvement of living qualily. Based on the research area of green space in the City of Bekasi in 2030 cannot be met therefore an optimization effort is necessary.

Fulfillment services as water storage ecological green space is replaced with the addition and expansion of wafer service fulfillment services as produces oxygen ecological green space can be done with the selection of tree species which have large absorption of CO2 dan produce O2 large in the planting and application of the concept of green wall and a roof garden and Bekasi sustainability and Lack of green space can be done through improving community development, vertical apartment housing and land use patiens control the node and services."

"Unit Pelaksana Teknis Pengukuran dan Pengujian Bahan Konstruksi adalah Laboratorium Penguji pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Tangerang, yang melaksanakan fungsinya untuk melaksanakan pengujian bahan konstruksi. SNI ISO/IEC 17025 : 2017 merupakan Persyaratan Umum untuk Kompetensi Laboratorium Penguji dan Laboratorium Kalibrasi. Dengan telah menunjukkan kompetensinya sebagai laboratorium penguji, dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17025 : 2017, maka KAN ( Komite Akreditasi Nasional) menerbitkan dan memberikan sertifikat Aktreditasi dengan Nomor LP -1696 -IDN sebagai Laboratorium Penguji. Hal ini memberikan kepastian atas hasil uji yang diterbitkan oleh Laboratorium Penguji yang dimiliki Pemerintah Daerah dan memberikan kepastian atas penilaian kualitas atas pekerjaan mutu Konstruksi di lapangan.

---

The Technical Implementation Unit for Measurement and Testing of Construction Materials is the Testing Laboratory at the Tangerang City Spatial Planning Public Works Service, which carries out its function to carry out testing of construction materials. SNI ISO/IEC 17025 : 2017 is a General Requirement for the Competence of Testing Laboratories and Calibration Laboratories. By demonstrating its competency as a testing laboratory, by consistently applying SNI ISO/IEC 17025: 2017, KAN (National Accreditation Committee) issues and grants an Accreditation certificate with LP Number -1696 -IDN as a Testing Laboratory. This provides certainty for the test results issued by the Testing Laboratory owned by the Regional Government and provides certainty for the quality assessment of construction quality work in the field."

"ABSTRAKObat publik dan perbekalan kesehatan merupakan bagian penting dalam pelayanankesehatan sehingga ketersediaannya harus terjaga. Untuk menjaga ketersediaan obatpublik dan perbekalan kesehatan, salah satu faktor penentunya adalah perencanaan.Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana perencanaan yang tepat dalampengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan di puskesmas yangberada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Penelitian ini bersifatobservasional dengan pendekatan secara kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkanbahwa metode yang digunakan dalam perencanaan obat publik dan perbekalankesehatan di Dinas Kesehatan Kota Bekasi adalah metode konsumsi. Untuk lebih tepatdalam perencanaan harus didukung oleh penggunaan obat yang rasional dan tertibadministrasi dalam pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan.

---

Public drug dan medical supplies is an important part of health care so that itsavailability should be maintained. To keep the public availability of drugs and medicalsupplies, one of the determining factors is the planning. This study aims to determinehow the proper planning for procurement of drugs and medical supplies for publicservices in health centers located in the working area of Bekasi City Health Office. Thiswas an observasional study with a qualitative approach. The final conclusion is themethods used in the planning of public drug and health supplies in Bekasi City HealthDepartement is a method of consumption. To be more precise in planning must besupported by rational use of drug in management and orderly administration of thedrug."

"Tuberculosis (TB) sampai hari ini masih menjadi masalah dunia terutama pada negara berkembang termasuk Indonesia. Sejak tahun 1993, WHO (World Health Organization) menyatakan bahwa TB sebagai Global Emergency (kedaruratan umum). Pada tahun 2000, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) merespon dengan mengeluarkan resolusi PBB tentang Deklarasi Millenium. Tahun 2005, Indonesia resmi mengadopsi MDG?s (Millenium Development Goal?s) sebagai arah pembangunan nasional dan menetapkan TB sebagai prioritas penanggulangan penyakit infeksi dan penyakit menular. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan model manajemen penyakit TB paru berbasis wilayah Kota Bekasi tahun 2012. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan hasil penderita TB BTA (+) laki-laki 62%, Wanita 38%, kelompok umur penderita terbanyak (25-34 tahun) 28%, kelompok umur anak (0-14 tahun) 12%, kelompok pelajar (5-24 tahun) 30%, kelompok umur produktif (25-55 tahun) 85,33%, kelompok lansia (>55 tahun) 9,34%, status imunisasi BCG 6% dan status tidak imunisasi BCG 94%. Kondisi lingkungan fisik rumah penderita TB paru BTA (+) tidak memenuhi syarat sehat, meliputi suhu 72,33%, kelembaban 82,67%, pencahayaan 82%, ventilasi 69,33% dan lantai rumah 38%. Sangat perlu dilakukan tindakan penanggulangan untuk memutuskan rantai penularan TB secara integrated dengan melibatkan lintas sektor dan lintar program untuk perbaikan fisik rumah penderita seperti Dinas Tata Kota, PNPM, Kecamatan dan Kelurahan, serta ibu-ibu PKK untuk penggiatan posyandu.dan menambah faktor risiko lingkungan fisik rumah penderita pada formulir TB.01.

---

Tuberculosis (TB) shall today still become the world problem especially at developing countries including Indonesia. Since year of 1993, WHO ( World Health Organization) please express that TB as Global Emergency. In the year 2000, United Nations response by the resolution PBB concerning Deklarasi Millenium. Year of 2005, Indonesia begin to adopt MDG's ( Millenium Development Goal's) as national development direction and specify TB as priority prevention disease of contagion and infection.

Purpose of research is to get the disease management model TB paru base on the region Kota Bekasi year of 2012. This research is research descriptif with patient result TB BTA (+) men of 62%, Woman of 38%, of old age group of patient many ( 25-34 year) 28%, of old age group [of] child ( 0-14 year) 12%, student group ( 5-24 year) 30%, productive of old age group ( 25-55 year) 85,33%, group lansia (> 55 year) 9,34%, status immunize BCG 6% and status don't immunize BCG 94%.

Environmental condition of patient house physical TB paru BTA (+) healthy ineligibility, cover the temperature of 72,33%, dampness of 82,67%, illumination of 82%, ventilation of 69,33% and house floor of 38%. Is very needed to conduct action preventife to decide to enchain the infection TB integratedly by entangling to pass by quickly the sector and pass by quickly program for the repair of patient house physical be like Dinas Tata Kota, PNPM, Kecamatan and Kelurahan, and also mothers PKK for animation posyandu."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan pengawasanpembangunan hotel di Kota Bogor oleh Dinas Pengawasan Bangunan danPermukinan (Wasbangkim) Kota Bogor. Dengan memberikan gambaranbagaimana pelaksanaan di dalam pengawasan pembangunan hotel, dapat di analisisapa saja yang menjadi hambatan di dalam pelaksanaan pengawasan pembangunanhotel. Teori yang digunakan antara lain adalah teori pengawasan, perizinan, danpembangunan gedung bertingkat tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatankualitatif yang termasuk di dalam jenis penelitian deskriptif, murni, dan crosssectionalmelalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitianmenyimpulkan pengawasan pembangunan hotel belum dilaksanakan secaraoptimal. Hal ini disebabkan terdapatnya hambatan di dalam pelaksanaanpengawasan terkait sumber daya manusia, peraturan detail, dan alur persebaraninformasi laporan hasil pelaksanaan pengawasan. Pelaksanaan pengawasan yangtidak optimal berakibat kepada tidak mampu dibuatnya laporan hasil pelaksanaanpengawasan pembangunan yang baik dan lengkap, sehingga hal ini berdampakkepada alur persebaran informasi yang tidak berjalan dengan baik kepadamasyarakat, media, dan Pemerintah Kota Bogor.

---

ABSTRACTThis research discuss about how the implementation of hotel constructionsupervision in the city of Bogor by Bogor Building and Settlement SupervisionAgency. By describing the implementation of hotel construction supervision,researcher can analyze the osbtacles of supervision implementation. Theory whichused are supervision theory, lisencing, and high-rise buliding construction. Thisresearch is a qualitative research which include in the type of descriptive, pure, andcross-sectional research through in-depth interview and literature study. The resultsof this research shows that the implementation of hotel construction supervision isnot running optimally. It?s because there are obstacles in the supervisionimplementation, such as in human resources, detail regulation, and the distributioninformation of supervision implementation reports. Supervision implementationthat not running optimally can impact to the bad result of the implementationsupervision reports. So that, this matter could affect to the distribution informationof supervision implementation reports that are not running well to society, media,and Bogor Government.;"

"Sudah 50 tahun lebih Perencanaan Penataan Ruang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia. Namun sampai saat ini belum dapat dinyatakan telah berhasil diterapkan secara efektif dan optimal, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Situasi ini termasuk kawasan pembangunan strategis nasional seperti Kawasan Jabodetabekjur. Masalah ini diteliti dalam perspektif kelembagaan penataan ruang. Penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis penataan kelembagaan (institutional arrangment) untuk memahami kemampuan merealisasi kebijakan perencanaan penataan ruang terkait dan pilihan publik (public choice) untuk memahami dinamika pembangunan satu kawasan. Selain itu juga mekanisme perwujudan aspirasi masyarakat serta pemahaman teoritis penataan ruang menggunakan basis teori ruang dan organisasi ruang. Untuk memahami secara mendalam (eksploratif) kompleksitas dan dinamisnya permasalahan pembangunan ini maka digunakan penelitan kualitatif dengan menggunakan Kawasan Metropolis Jabodetabekjur sebagai studi kasus. Pilihan metode ini didasari oleh orientasi pemikiran penelitian pada interpretivisme atau konstruksivisme sebagai bagian kerangka pemikiran post-positivisme. Orientasi pemikiran ini mengarahkan pada proses penelitian berturut-turut melakukan konstruksi teoritis, dekonstruksi melalui kajian kondisi eksisting, dan rekonstruksi konsep alternatif sistem kelembagaan penataan ruang.Dari hasil dekonstruksi terhadap kondisi eksisting Kawasan Jabodetabekjur dan eksplorasi kondisi kapasitas kelembagaan serta mengkaji dari prinsip-prinsip Good Governance menunjukkan bahwa rencana penataan ruang tidak terrancang dengan tepat fungsi dan dapat diimplementasikan secara efektif, diantaranya ditandai dengan munculnya urban sprawl. Demikian pula dengan peran dan fungsi BKSP Jabodetabekjur yang sudah tidak lagi efektif sebagai lembaga yang berfungsi sebagai koordinator. Untuk itu dalam mengelola kawasan Metropolis Jabodetabekjur ini diperlukan peningkatan kekuatan otorita dengan membentuk lembaga semacam Dewan Metropolis yang ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) dan dapat termasuk kategori Badan Ekstra Struktural. Dewan ini pada dasarnya terbagi atas dua unit yakni urusan yang mendasar yaitu unit yang mengatur terdiri dari para pemangku kepentingan dari pihak wakil pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangkukepentingan utama lainnya. Sementara itu unit kedua adalah satuan kerja pelaksana pembangunan. Dewan Metropolis Jabodetabekjur ini dikepalai oleh seorang gubernur dan memiliki otoritas mengelola wilayahnya, diantaranya yang prinsipiil adalah menetapkan dan mengangkat walikota atau bupati seperti yang diterapkan di provinsi DKI Jakarta. Ruang lingkup Dewan Metropolis memiliki ruang lingkup kerja utamanya adalah merumuskan rencana pembangunan penataan ruang dan sektor pembangunan strategis yang terkait dengan urusan lintas batas antar daerah. Dewan Metropolis ini merupakan kombinasi dari konsep lembaga otoritas Metropolis (Metropolitan) tingkat tinggi dan place bounded institution.

---

Over the last 50 years, the Government of Indonesia have applied spatial planning. Almost all spatial planning have not successful implemented effectively yet, either at, either at national or local level development. A similar situation also occurred in Strategic Regional Development, such as Kawasan Jabodetabekjur. This problem is scrutinized through policies and institutional arrangement perspectives of spatial planning implementation. Basically it use institutional, public choice, and spatial organization theory for understanding its dynamic problems of regional development. Moreover, a spatial theory and its spatial organization approach were applied to have better understanding of decision making on how the spatial planning policy being formulated and implemented in fulfilling public and development demand. In order to overcome the complexity and dynamic of regional development then this research apply a qualitative approach and Jabodetabekjur Metropolis area as its case study. As a post positivism research, it is applied on interpretivism and constructivism perspectives which has research steps as follows: constructing , deconstructing, and reconstructing. The restructuring of an alternative concept or theory of mainly spatial development institutional arrangement. By having the decontruction process it is found that spatial plan is not well constructed and implemented.It is shown by the emerging of urban sprawl phenomena within the Jabodetabekjur area. While by using good governance principles for understanding organization capabilities, it is also found that BKSP jabodetabekjur (Development Collborative Board for Jabodetabek Area) is unsuccessfully implemented its role and function as development coordinator board. Therefore, an alternative stronger powerfull institution and capacity such Metropolis (Metropolitan) Council. The Metropolis Council should be established under a higher and stronger Law. In terms of Indonesia?s institutional government system, the Metropolis Council is categorized as an Extra Structural Institution (at national level) and lead by governor similar to DKI Jakarta government structure. There are two main units under the Metropolis Council. First, unit for regulating which is consist of main stakeholders including central government, local governments as well as their legislative representation, and other major stakeholders. While the second unit is Implementing Body which is consist of a combinations of professionals and government employees. The Metropolis Council scope of works mainly on making Jabodetabekjur spatial plan and implementing Jabodetabekjur strategic development scheme which bounding with local cross border affairs. The Jabodetabek Metropolis Council is basically refer to a combination of High Level Metropolitan Authority and Place Bounded Institution concepts."

"Penelitian ini mencoba membahas tentang Pengaruh Musyawarah Rencana (Musrenbang) Pembangunan di Kota Bandar Lampung serta melihat juga proses pembuatan kebijakannya. Musrenbang merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara bottom up dan top down sehingga masyarakat dan pemerintah bekerja sama dalam menyalurkan aspirasi untuk merancang kegiatan/program yang dianggap sebagai prioritas daerah satu tahun kedepan unutk membentuk Rencana Kerja Pemerintah daearah (RKPD). Peneliti berpendapat Musrenbang tidak selalu efektif dalam memengaruhi perumusan kebijakan sebab beberapa kondisi dalam tahap Musrenbang seringkali bersifat seremonial semata. Musrenbang sering kali diperlakukan sebagai acara rutin yang dilakukan pemerintah, tanpa memastikan atau memperhatikan apakah masyarakat telah berpartisipasi dan dapat menyampaikan aspirasinya. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik dan partisipasi politik dengan menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian dalam mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan analisis data sekunder seperti Studi pustaka, jurnal dan literatur resmi, rilis resmi dan tidak resmi dari lembaga pemerintahan (Dinas PU dan Bappeda), dan berita . Hasil dari temuan ini adalah usulan Musrenbang banyak yang tidak terealisasi di Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, yang berarti bahwa pelaksanaan Musrenbang tidak bekerja dengan baik.

---

This study tried to explain impact of Development Planning (Musrenbang) in Bandar Lampung City in terms of policy making process. Musrenbang is a forum that conducted by government with bottom up and top down procedures, which are the community and the government working together in guiding aspirations from all stakeholders including the civil society. The important issues as the results of Musrenbang will be drafting which are considered as the regional development priorities for the next year calling Regional Governmental Work Plan (RKPD). The researcher argue that Musrenbang has not always been effective to influence the policy formulation due to several conditions, based on the Musrenbang implementations have just being ceremonial. Musrenbang tends to become as routine events by the government without paying much attention to whether stakeholders (communities) who participated in, meanwhile its aspirations not seriously being considered by the Government to the next process to come. Researcher use some theories in political science such as public policy and political participation as the perspective, and by collecting data through in-depth interviews and analysis secondary data such as literature studies, official journals and data, official and unofficial releases from government institutions (Dinas PU and Bappeda). The result of this study is, some issues in Musrenbang have not been elevated as unrealized on Public Works Service Work Plan, which means Musrenbang is not really effective at implementation."