Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPembangunan infrastruktur jaringan gas kota untuk rumah tangga di Indonesia saat ini dilakukan melalui penunjukan langsung kepada BUMN migas dengan pembiayaan dari anggaran APBN tanpa melalui uji Value for Money VfM dan analisa risiko. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui risiko-risiko beserta dampaknya terhadap kinerja biaya Life Cycle Cost LCC proyek serta untuk mengetahui besaran nilai VfM pada pembiayaan proyek infrastruktur antara skema pembiayaan 100 APBN PSC dengan skema KPBU melalui uji Value for Money kuantitatif pada contoh studi kasus proyek jargas kota di Prabumulih Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa proyek tersebut memiliki 3 tiga faktor risiko dominan terhadap kinerja biaya LCC proyek serta skema KPBU merupakan skema pembiayaan yang dapat menghasilkan nilai penghematan sebesar 21 terhadap LCC proyek apabila dibandingkan dengan PSC 100 APBN.

---

ABSTRACTCity gas network infrastructure for households in Indonesia is currently developed through direct appointment to state owned oil and gas company with financing from state budget APBN without going through Value for Money VfM test risk analysis. This research conducted to obtain risks and impact of project life cycle cost LCC performance and to obtain the VfM between 100 state fund PSC financing scheme and Public Private Partnership PPP scheme through quantitative value for money test with a case study of the city gas network project in Prabumulih South Sumatra. The results show that the project has 3 three dominant risk factors againts the project LCC performance and the PPP scheme can generate saving of LCC cost of 21 when compared to PSC 100 state fund .Keywords City gas network for households Project financing scheme Value for Money."

"ABSTRAKInfrastruktur berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu negara. Untuk membangun sebuah proyek infrastruktur sendiri dibutuhkan sebuah proses mulai dari tahap perencanaan, desain, konstruksi, operasi, pemeliharaan, diikuti oleh pembongkaran atau perbaikan, di mana pada setiap tahap tersebut dibutuhkan pembiayaan. Pembiayaan infrastruktur berbasis syariah menjadi salah satu alternatif pembiayaan infrastruktur di Indonesia untuk mengurangi beban anggaran pemerintah. Saat ini pembiayaan infrastruktur berbasis syariah telah diterapkan pada pembiayaan Proyek Pengembangan Pelabuhan Belawan, Medan. Proyek ini didanai dengan skema istishna oleh Islamic Development Bank (IDB) dan pada akhir masa konstruksi selesai Pemerintah wajib untuk segera mengembalikan pembiayaan kepada IDB dengan menggunakan akad-akad syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah murabahah dapat diterapkan sebagai skema pengembalian pembiayaan Proyek Pengembangan Pelabuhan Belawan. Selain itu penelitian ini juga akan membahas mengenai kondisi perkembangan Proyek Pengembangan Pelabuhan Belawan saat ini, kemudian mengidentifikasi kendala-kendala yang dapat mempengaruhi serta syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam penerapan murabahah sebagai skema pengembalian pembiayaan Proyek Pengembangan Pelabuhan Belawan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi dan studi pustaka.

---

ABSTRACTInfrastructure plays an important role in supporting the economic delvelopment of a country. To build an infrastructure project require a process begin from planning, design, construction, operation, maintenance, followed by demolition or refurbishment, where every phase requires financing. Islamic financing became one of Indonesia's infrastructure financing alternatives to reduce the burden on the government budget. Currently Islamic financing for infrastructure has been applied in The Development of Belawan Port Project. This project is funded by Islamic Development Bank (IDB) with istisna financing and at the end of the construction period, the government is obliged to immediately return the financing to the IDB by using sharia contracts. This study aims to determine whether the murabaha can be applied as an alternative financing in The Development of Belawan Port Project. In addition, this study will discuss the current condition of The Development of Belawan Port Project, and then identify the constraint of murabaha financing implementation and the requirements that need to be considered in the implementation of murabaha as an alternative financing in The Development of Belawan Port Project. This study used qualitative method with techniques of collecting data through in-depth interview, documentary study and literature."

"Infrastruktur adalah salah satu sarana penunjang pembangunan. Sistem transportasi merupakan bagian penting dan stategis bagi pembangunan suatu negara dan merupakan sarana penunjang kemajuan ekonomi karena akan mendukung mobilitas penduduk dan mendistribusikan barang dari satu daerah ke daerah lain. Namun, adanya ketidakmerataan akses masyarakat dan kesenjangan pengembangan wilayah dalam bidang infrastruktur transportasi di Indonesia. Maka perlunya pemetaan infrastruktur transportasi pada Ibukota Provinsi di Indonesia diharapkan dapat menentukan pola pembangunan dan pembenahan infastruktur transportasi pada pembangunan masa mendatang. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah studi literatur untuk menetapkan indikator penilaian pada pemetaan infrastruktur transportasi di Indonesia dan penyebaran 30 kuesioner pada stakeholder terkait untuk melakukan pembobotan pada setiap indikator dengan AHP (Analytical Hierarchy Process) dengan perhitungan manual. Setelah mendapatkan pembobotan pada setiap indikator, dilakukan scoring atau penilaian pada setiap infrastruktur pada 33 Ibukota Provinsi di Indonesia dan didapatkan pemetaan infrastruktur transportasi pada 33 Ibukota Provinsi di Indonesiadari nilai tertinggi sampai terendah. Hasil yang didapatkan adalah pada kuadran I yaitu Kota Jakarta di posisi pertama, disusul oleh Kota Medan, Bandung, Surabaya, Semarang, Padang, Palembang dan Makassar. Pada kuadran II, Kota Yogyakarta berada pada posisi kesembilan diikuti oleh Kota Ambon, Pontianak, Denpasar, Banjarmasin, Mataram, Banda Aceh dan Samarinda. Pada kuadran III, Kota Jambi pada posisi ke-17 diikuti oleh Manado, Kendari, Bengkulu, Pangkal Pinang, Kupang, Pekanbaru dan Bandar Lampung. Pada kuadran IV, Kota Gorontalo berada pada posisi ke-25 diikuti oleh Jayapura, Tanjung Pinang, Palu, Manokwari, Serang, Mamuju, Ternate, Palangka Raya. Dibuktikan dari pemetaan infrastruktur transportasi ini sebagian besar kota-kota pada bagian barat Indonesia memperoleh penilaian yang lebih baik dari kota-kota di bagian timur Indonesia. Maka perlu adanya pembenahan infrastruktur transportasi pada kota-kota dengan nilai rendah yaitu sebagian besar berada pada kota-kota di bagian timur Indonesia.

---

Infrastructure is one of the definitions of supporting development. The transportation system is an important and strategic part of the development of economic progress of a country because it will support the mobility of people and to distribute goods from one place to another. However, There are the existence of inequality in access and gap in the sector of transportation infrastructure in Indonesia. Hence, the need for mapping of transportation infrastructure in the Capital of Provinces in Indonesia is expected to determine the pattern of development and improvement of future transportation infrastructure?s development.

Reasearch methodology for this research are study of literature to establish the indicators of mapping transport infrastructure in Indonesia and spread of 30 quetioners on the related stakeholders to get weight for each indicator with manual counting of AHP (Analytical Hierarchy Process). After weighting of each indicator, the next step is scoring the transport infrastructure components at 33 Capital of Provinces in Indonesia to get the results of mapping transportation infrastructure from the highest to lowest score.

The results on this reaseach are in quadrant I, the city of Jakarta in the first position, followed by the city of Medan, Bandung, Surabaya, Semarang, Padang, Palembang dan Makassar. In quadrant II, the city of Yogyakarta is at ninth position followed by the city of Ambon, Pontianak, Denpasar, Banjarmasin, Mataram, Banda Aceh dan Samarinda. In quadrant III, City of Jambi in the 17th position followed by Manado, Kendari, Bengkulu, Pangkal Pinang, Kupang, Pekanbaru dan Bandar Lampung. In quadrant IV, Kota Gorontalo are at the 25th position followed by Jayapura, Tanjung Pinang, Palu, Manokwari, Serang, Mamuju, Ternate, Palangka Raya.

Evidenced from the result of mapping of transport infrastructure is mostly cities in the western part of Indonesia get better scores than the cities in the eastern part of Indonesia. Hence the improvement of transport infrastructure is needed for the cities with low scores that are mostly located in the eastern part of Indonesia."

"Pada rencana awal pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, rute yang dipilih belum mengacu pada PDRB dan jumlah penduduk yang merupakan faktor penting dalam pengembangan suatu wilayah. Selain itu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik sebagai hasil dari perencanaan rute JTTS, diperlukan pengembangan potensi yang dimiliki wilayah secara optimal. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan memetakan sektor unggulan wilayah yang akan dilalui rute jalan tol tersebut menggunakan metode location quotient. Pada penelitian ini dilakukan penambahan integrasi jalur fiber optik, pengembangan kawasan pariwisata dan rest area sehingga total initial cost dari rute ini adalah Rp102.732.733.062.404. Untuk sektor unggulan yang terdapat pada rute ini adalah berupa pertambangan dan galian, industri pengolahan serta pertanian.

---

At the beginning of the Trans Sumatra Toll Road’s construction plans, the route chosen is not referring to the GDP and population that is an important factor in the development of a region. In addition to achieving good economic growth as a result of JTTS route planning, required the development potential of the region optimally. One approach that can be done is to map the leading sectors in the areas to be traversed highway route is using location quotient. In this study, is added the integration of the optical fiber lines, the development of a tourism area and rest area so that the total initial cost of this route is Rp102.732.733.062.404. For the leading sectors contained on this route are mining and quarrying, manufacturing industry and agriculture."

"ABSTRAKKinerja pembangunan perumahan mengatasi backlog di Indonesia belum memuaskan. Pendelegasian penanganan backlog oleh Kemenpera. Salah satu programnya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) perumahan dan kawasan permukiman. Dalam pelaksanaannya masih terdapat deviasi anggaran sebesar 33%–39% pada Tahun 2011–2013. Deviasi anggaran disebabkan antara lain rendahnya realisasi komponen infrastruktur perumahan terutama terhadap Permenpera 01/2014. Perlu diperhatikan komponen infrastruktur apa yang meningkatkan penyerapan DAK melalui analisis deskriptif, Relative Importance Index, one-sample t-test serta seberapa besar mengoptimalisakan penyerapan anggaran DAK melalui simulasi monte carlo. Sehingga diperoleh komponen infrastruktur (x) mengoptimalkan penyerapan DAK sebesar z % dan proporsi per unit rumah sebesar y %.

---

ABSTRACTPerformance of housing development in Indonesia address by backlog has’t been satisfactory. One of the programs through the Special Allocation Fund (DAK) housing and residential areas. In practice there is a budget deviation of 33% -39% in the year 2011-2013. Budget deviation is caused the low realization of housing infrastructure components especially against Permenpera 01/2014. Please note what infrastructure components can increase DAK absorption through descriptive analysis, Relative Importance Index, one-sample t-test and how much DAK absorption through monte carlo simulation. Thus obtained infrastructure components (x) to optimize the DAK absorption by z% and the proportion per unit of y%."

"The mission of the PRACE Research Infrastructure is to enable high impact scientific discovery and engineering research and development across all disciplines to enhance European competitiveness for the benefit of society. The paper presents the current state of the computational infrastructure, which is unique on the European level and procedures helping with the seamless access to the European HPC infrastructure: supercomputers, applications, storage. Several Polish computational grants have been called in the paper in order to present examples of the Polish domestic scientific engagement."

"Pada tahun 2045, Indonesia akan memasuki usia emas yaitu 100 tahun. Adapun, pada tahun tersebut Indonesia diharapkan dapat menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur seperti yang tertuang dalam Visi Indonesia 2045. Saat ini, berbagai strategi sedang dilakukan untuk mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045, salah satunya dengan dibuatnya Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Berdasarkan MP3EI, untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi maka Indonesia dibagi ke dalam enam wilayah koridor ekonomi yaitu Koridor Sumatera, Koridor Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor Sulawesi, Koridor Bali Nusa Tenggara, dan Koridor Papua Kepulauan Maluku. Untuk mempercepat pengembangan potensi industri pada setiap koridornya, maka perlu dibangunan infrastruktur yang memadai seperti industrial Infrastructure dan infrastruktur utama yang dapat menunjang kelancaran aktivitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Namun pembangunan infrastruktur tersebut perlu biaya yang sangat besar, sedangkan dana APBN terbatas sehingga diperlukan alternatif pembiayaan yang lain. Berdasarkan analisis life cycle cost yang dilakukan pada proyek ini diperoleh nilai IRR sebesar 11,51%, artinya proyek layak secara finansial karena nilai IRR di atas WACC yaitu 11,01%. Namun untuk lebih meningkatkan daya tarik swasta, maka dibuat pola pembiayaan dan kelembagaan berbasis Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dari keseluruhan skenario sharing biaya antara pemerintah dengan swasta dan analisis yang dilakukan, diperoleh pola pembiayaan yang optimal untuk proyek ini yaitu skenario dengan IRR sebesar 15,62% dan pembagian biaya yang menjadi tanggung jawab pihak swasta adalah 64,14% dari biaya initial cost, 73,61% dari biaya operasional dan pemeliharaan, adapun pihak swasta juga memperoleh 76,62% dari hasil pendapatan. Pada skema kelembagaan KPBU banyak pihak yang berperan, diantaranya adalah PT. Indonesia Maju Bersama yang dibentuk sebagai perusahaan SPV (Special Purpose Vehicle).

---

Indonesia will enter the golden age of 100 years of independence in the next 2045. Besides that, in that year Indonesia will meet a demographic bonus so that it becomes a great opportunity for the Indonesian people to develop rapidly and realize the dream of Indonesia. Indonesia is also expected to become a sovereign, developed, equitable and prosperous country as stated in the vision of Indonesia 2045. Currently, various strategies are carried out to achieve Indonesia's golden generation of 2045, one of which is the Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development (abbreviated MP3EI). Based on MP3EI, to accelerate and expand economic development, Indonesia is divided into six economic corridor areas, namely the Sumatra Corridor, the Java Corridor, the Kalimantan Corridor, the Sulawesi Corridor, the Bali-Nusa Tenggara Corridor, and the Papua - Maluku Corridor. To accelerate the development of industrial potential in each corridor, it is necessary to build adequate infrastructure such as industrial infrastructure and main infrastructure that can support the smooth economic activities and increase economic growth in the region. However, infrastructure development requires a very large cost, while funds in the state budget are limited so that other financing alternatives are needed. Based on the life cycle cost analysis conducted on this project, the Internal Rate of Return (IRR) value of 11.51% is obtained, meaning that the project is financially feasible because the Internal Rate of Return value above the Weighted Average Cost of Capital (WACC) is 11.01%. To further enhance the attractiveness of the private sector, a financing and institutional pattern based on Public Private Partnership (PPP) scheme is made. From the overall cost sharing scenario between the government and the private sector and the analysis conducted, the optimal financing pattern for this project is obtained, namely the scenario with an IRR of 15.62% and the cost sharing which is the responsibility of the private party is 64.14% of the initial cost, 73.61% of operating and maintenance costs, and 76.62% of income. In the Public Private Partnership (PPP) scheme many parties play a role, including PT. Indonesia Maju Bersama which is formed as a SPV (Special Purpose Vehicle) company.

"