Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerapan portal data terbuka merupakan suatu gagasan baru yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia untuk mendukung terwujudnya pemerintah terbuka. Portal Jakarta Open Data adalah inovasi yang lahir untuk menyediakan data terbuka yang akurat, terintegrasi, lengkap dan akuntabel bagi masyarakat serta dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi data terbuka pada portal Jakata Open Data dengan metode kuantitatif melalui kuesioner dengan teknik analisis data menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). Penelitian ini menggunakan penggabungan antara teori kesuksesan sistem informasi DeLone & McLean dan Technology Acceptance Model (TAM). Hasil penelitian dari 10 hipotesis terdapat 5 hipotesis yang diterima dan 5 hipotesis yang ditolak. Hipotesis yang diterima adalah service quality berpengaruh terhadap perceived ease of use, system quality berpengaruh terhadap perceived usefulness, perceived ease of use berpengaruh terhadap perceived usefulness, perceived ease of use berpengaruh terhadap user satisfaction dan user satisfaction berpengaruh terhadap Net Benefit. 

---

The application of an open data portal is a new idea carried out by the Government in Indonesia to support the realization of an open government. Jakarta Open Data Portal is an innovation that was born to provide open, accurate, integrated, complete and accountable data for the community and can increase transparency and accountability of the performance of the DKI Jakarta Provincial Government.

This study aims to determine the factors that influence the acceptance and use of open data technology on the Jakata Open Data portal with quantitative methods through questionnaires with data analysis techniques using Structural Equation Modeling (SEM). This study uses a combination of the success theory of DeLone & McLean information systems and Technology Acceptance Model (TAM).

The results of the study of 10 hypotheses there are 5 accepted hypotheses and 5 rejected hypotheses. The accepted hypothesis is that service quality has an effect perceived ease of use, system quality has an effect perceived usefulness, perceived ease of use has an effect perceived usefulness, perceived ease of use has an effect on user satisfaction and user satisfaction has an effect on Net Benefit."

"Indonesia meluncurkan inisiatif data terbuka Satu Data Indonesia untuk mempromosikan pemerintahan dengan asas keterbukaan pada tahun 2014. Indonesia juga mendapat dukungan dari Bank Dunia dengan bentuk dukungan teknis, termasuk membangun Portal Satu Data di Indonesia, untuk dijadikan one-stop shop untuk data dari seluruh pemerintah di Indonesia. Saat ini, Satu Portal Data memiliki sekitar 2700 kumpulan data dari lebih dari 32 instansi. Kondisi ini, membuat para pembuat kebijakan berharap keterbukaan akan diterima dan digunakan lebih dan lebih oleh warga negara dan menghasilkan berbagai manfaat, termasuk transparansi pemerintah, partisipasi pemerintah, dan inovasi. Kemampuan untuk menggunakan data terbuka sebagian besar bergantung pada ketersediaan teknologi data terbuka. Namun, sebenarnya penggunaan teknologi data terbuka telah menunjukkan hasil yang beragam, dan hanya ada sedikit penelitian mengenai prediktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi data terbuka. Pemahaman yang lebih baik tentang prediktor ini dapat membantu untuk menerima dan menggunakan teknologi data terbuka di Indonesia, dengan menggunakan model modifikasi berdasarkan Teori Unified Acceptance and Use of Technology UTAUT dan Structural Equation Modelling SEM terhadap prediktor empiris dari mempengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi data terbuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi fasilitas Facilitating Conditions adalah faktor yang paling mempengaruhi niat perilaku Behavioral Intention . Analisis tentang prediktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi data terbuka dapat digunakan untuk merangsang penggunaan teknologi data terbuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pembuat kebijakan harus memperbaiki penerimaan dan penggunaan teknologi data terbuka dengan menciptakan data open source, dengan mengintegrasikan penggunaan data terbuka dalam aktivitas sehari-hari, dan mengurangi usaha yang diperlukan untuk menggunakan teknologi data terbuka.

---

Indonesia launched its Open Data initiative Satu Data Indonesia to promote open government in 2014. Indonesia also got support from World Bank by providing technical support, including establishing the country 39 s online One Data Portal, to serve as a one stop shop for data from across the government. Currently, One Data Portal has more or less 2700 datasets from more than 32 instances. From this conditions, the Policy makers expect that openness will be accepted and used more and more by the citizen and resulting in a range of benefits including government transparency, government participation, and innovation.

The ability to use open data partly depends on the availability of open data technologies. However, the actual use of open data technologies has shown mixed results, and there is a paucity of research on the predictors affecting the acceptance and use of open data technologies.

A better understanding of these predictors can help to make the acceptance and use of open data technologies in Indonesia, using a modified model based on the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology UTAUT and Structural Equation Modeling SEM to empirically predictors of influencing the acceptance and use of open data technologies.

The results show that the predictor 39 s Facilitating Conditions is the influence of Behavioral Intention. Our analysis of the predictors that influence the acceptance and use of open data technologies can be used to stimulate the use of open data technologies.

The findings suggest that policy makers should improve the acceptance and use of open data technology by creating an open source data, by integrating open data use in daily activities, and decrease the effort necessary to use open data technologies. "

"CROP (Cepat Respon Opini Publik) dirilis pada bulan Desember 2014 hadir sebagai media dan juga saluran implementasi dari TIK dalam bentuk aplikasi yang digunakan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta untuk memonitor, memahami, menganalisis dan merencanakan kota yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, ekuitas dan kualitas hidup warganya secara real time. Ketika sebuah teknologi hadir, diadopsi, dan diterapkan, selalu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik itu berpengaruh positif atau negatif secara individu maupun organisasi. Oleh sebab itu penelitian ini berupaya untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penerimaan dan penggunaan aplikasi CROP dalam versi mobile yang digunakan oleh para pegawai pemerintah DKI Jakarta tingkat Kelurahan yang dianalisis dengan menggunakan model UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) yang dikembangkan oleh Venkatesh, et al. pada tahun 2003. Penelitian ini menggunakan model UTAUT yang dimodifikasi sesuai dengan fenomena yang terjadi, terdapat 4 variabel independen yaitu: Performace Expectancy (PE), Effort Expectancy (EE), Peer Influence (PI), dan Facilitating Conditions (FC) serta 1 variabel dependen yaitu Behavioral Intention to Use the System (BIUS), dan 1 variabel moderat: Gender. Populasi dalam penelitian ini adalah para pengguna aplikasi CROP versi mobile tingkat kelurahan di Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang berjumlah 231 kelurahan (tanpa menyertakan 6 kelurahan di Kabupaten Kepulauan Seribu dan 30 buah kelurahan yang telah digunakan sebagai pre-test). Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik multistage cluster sampling, dan pengujian hipotesis dilakukan dengan uji regresi berganda (multiple regression) dan Moderated Regression Analysis (MRA).

---

CROP (Quick Response of Public Opinion) released in December 2014 present as media and also implementation channel of ICT in the form of application system used by Provincial Government of DKI Jakarta to monitor, understand, analyze and plan the city with aim to improve efficiency, equity and the quality of life of its citizens in real time. When a technology is present, adopted, and applied, there are always factors that influence it, whether it affects positively or negatively. Therefore, this research attempts to find out what factors of acceptance and use of CROP application in mobile version that are used by city government officials at Village level using UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) model developed by Venkatesh, et al in 2003. The population of this research is the users of CROP mobile application at the Village level in Provincial Government of DKI Jakarta, total population is 231 Village (without 6 Villages in Kepulauan Seribu Regency and 30 Villages that have been used as pre-Test). Sampling gathered by multistage cluster sampling technique, and hypothesis confirmation run by multiple regression and Moderated Regression Analysis (MRA) test."

"DKI Jakarta sebagai pemerintah daerah pertama yang memiliki inisiasi Open Data masih menghadapi sejumlah permasalahan mulai dari terbatasnya jumlah data yang tersedia, tampilan portal yang masih terbatas, hingga kompetensi dan komitmen dari pegawai yang terlibat dalam pengelolaan portal Open Data DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kematangan Open Government Data pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 dengan menggunakan teori Open Government Data Maturity Model melalui pendekatan penelitian post-positivist. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kematangan Open Government Data di DKI Jakarta berada pada level 3 atau existent capacities yang mana masih banyak memerlukan optimalisasi di berbagai aspek, utamanya pada tata kelola kelembagaan, pengembangan teknologi yang digunakan, dan pemberian ruang yang lebih luas bagi masyarakat, sehingga melahirkan sebuah knowledge management untuk tata kelola data yang berkelanjutan serta tercapainya tujuan dari Open Data DKI Jakarta yaitu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

---

DKI Jakarta as the first local government to have an Open Data initiative is still facing various problems such as limited amount of data, limited services on the portal’s website, and the competence and commitment of employees involved in managing DKI Jakarta's Open Data portal. This study aims to analyze the maturity level of Open Government Data in DKI Jakarta in year 2022 using the theory of the Open Government Data maturity model through a post-positivist research approach. Sources of data in this study came from in-depth interviews and literature studies. The research finding shows that the government's Open Data in DKI Jakarta is at maturity level 3 or the existent capacity which still requires optimization in numerous aspects, such as institutional governance, development of the technology used, and providing wider space for the citizen, so that knowledge management will be created for sustainable data management and will help achieve the goal of Open Data for DKI Jakarta itself, which can be useful for the society."

"Gerakan pemerintahan terbuka menjadi agenda global yang diterapkan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam rangka mewujudkan open government, pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan open data yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta mewujudkan keterbukaan informasi. Akan tetapi, pelaksanaan kebijakan data terbuka menyebabkan sering terjadinya duplikasi data dan semakin beragamnya data yang dimiliki oleh pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia membuat kebijakan Satu Data Indonesia yang mampu membenahi tata kelola data pemerintahan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu Provinsi yang sebelumnya pernah menerapkan kebijakan data terbuka, kini harus mengikuti aturan pemerintah pusat untuk melaksanakan kebijakan Satu Data Indonesia. Hal itu menyebabkan terjadinya perubahan pada tatanan kelembagaan open data dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyesuaian kebijakan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi tatanan kelembagaan open data terhadap implementasi kebijakan Satu Data Indonesia pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tatanan kelembagaan open data yang dikemukakan oleh Safarov tahun 2020 yang terdiri atas policy and strategy, legislative foundations, organizational arrangements, public support and awareness dan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle tahun 1980. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tatanan kelembagaan open data berupa policy and strategy, legislative foundations, organizational arrangements, dan public support and awareness berperan penting terhadap pelaksanaan open data, namun belum semua unsur kelembagaan berfungsi dengan efektif dan perlu ditingkatkan. Keempat unsur kelembagaan tersebut berimplikasi terhadap pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Implikasi yang disebabkan oleh tatanan kelembagaan open data membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan tatanan kelembagaan organizational arrangement dan public support and awareness. Pada organizational arrangement, belum terlaksananya fungsi pengawasan dan lemahnya antara koordinasi lintas sektor pusat-daerah menyebabkan pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di Provinsi DKI Jakarta menjadi terhambat. Kemudian, pada support and awareness, rendahnya dukungan dan kesadaran publik perlu ditingkatkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan melakukan sosialisasi dan berkolaborasi dengan sejumlah organsasi non-pemerintahan.

---

The open government movement is a global agenda implemented by various countries, including Indonesia. To realize open government, the Indonesian government implements an open data policy to increase government transparency and accountability and embody the freedom of information. However, the implementation of open data policies causes frequent data duplication and the increasing variety of data owned by the government. Therefore, the Indonesian government has made a One Data Indonesia policy that can improve government data governance. The DKI Jakarta Provincial Government is one of the provinces that previously implemented an open data policy, and now they must follow the central government's rules to implement One Data Indonesia policy. This situation led to changes in the institutional arrangements of open data, and the DKI Jakarta Provincial Government made policy adjustments. This study aims to analyze the how institutional arrangement implicate the implementation of One Data Indonesia policy at the DKI Jakarta Provincial Government. The theory used in this study is the open data institutional arrangement proposed by Safarov in 2020 that consists of policy and strategies, legislative foundations, organizational arrangements, and public support and awareness. Besides that, this study also use policy implementation theory proposed by Grindle in 1980. This research uses a post-positivist approach with a data collection method in the form of in-depth interviews as a primary data source and literature studies as a secondary data source. The results showed that the open data institutional arrangements in the form of policy and strategy, legislative foundations, organizational arrangements, and public support and awareness play crucial role in the implementation of open data. However, not all institutional elements function effectively and need to be improved. The four institutional elements gave implications for One Data Indonesia policy implementation at the DKI Jakarta Provincial Government. The implications caused by the open data institutional arrangements make the DKI Jakarta Provincial Government need to improve the organizational arrangements and public support and awareness. In the organizational arrangements, the lack of supervisory functions and the weak coordination between central and regional sectors have hampered the implementation of Indonesia's One Data policy in DKI Jakarta Province. Then, in support and awareness, low public support and awareness need to be increased by the DKI Jakarta Provincial Government by socializing and collaborating with a number of non-governmental organizations."

"ABSTRAKHIV-AIDS merupakan salah satu masalah kesehatan di Indonesia. Saat ini, kasusHIV-AIDS tak hanya didominasi oleh kelompok populasi berisiko, namun telahmenyebar hingga populasi ibu rumah tangga dan anak-anak. Pelanggan WPS didugaberperan sebagai populasi yang menjembatani transmisi HIV melalui hubunganseksual. Berbagai program dilakukan untuk memutus rantai transmisi tersebut, satudiantaranya adalah program promosi penggunaan kondom pada hubungan seksualberisiko. Namun sayangnya hingga saat ini konsistensi penggunaan kondom padahubungan seksual berisiko masihlah rendah, dan penolakan pelanggan masihmerupakan penyebab utama. Selama ini, intervesi program untuk populasi umum lebihberfokus pada peningkatan pengetahuan tentang HIV-IMS dan manfaat kondom.Peningkatan pengetahuan diharapkan akan mendorong perubahan perilaku penggunaankondom. Berdasarkan konsep Health Belief Model (HBM) selain pengetahuan, adabanyak faktor yang mempengaruhi perilaku, diantaranya persepsi, dan isyarat untukbertindak (cues to action).Penelitian ini menggunakan data hasil Survei Terpadu Biologis dan Perilaku(STBP) 2011 dengan memilih 906 responden yang pernah melakukan hubungan seksdengan WPS dalam setahun terakhir. Analisis Structural Equation Modelling (SEM)digunakan untuk membangun hubungan antara pengetahuan tentang HIV, persepsikerentanan terinfeksi HIV dan manfaat kondom, serta isyarat untuk bertindak(ketersediaan kondom, intervensi program pencegahan HIV dan keterpaparan mediainformasi tentang HIV-AIDS) dengan perilaku penggunaan kondom pada pelangganWPS.Hasil penelitian menunjukkan hanya 17,4 % responden yang konsistenmenggunakan kondom pada hubungan seks dengan WPS dalam setahun terakhir.Persepsi terkait kerentanan akan HIV dan manfaat kondom memiliki pengaruh terbesarterhadap perilaku penggunaan kondom pada pelanggan WPS (r = 0,78), danpengetahuan tentang HIV cenderung mempengaruhi persepsi tersebut (r = 0,5).Konsistensi penggunaan kondom pada pelanggan WPS yang rendah sangatdipengaruhi oleh persepsi akan kerentanan terinfeksi HIV dan manfaat kondom. Untukmeningkatkan penggunaan kondom pada pelanggan WPS, disarankan adanyaintervensi yang tak hanya merubah pengetahuan, namun mampu merubah persepsitersebut dengan pendekatan yang tepat.

---

ABSTRACTHIV-AIDS is one of health problems in Indonesia. Nowdays, HIV-AIDS cases isnot only dominated by population at risk but also spread to housewife and childrenpopulation. Female Sexs Worker‟s client (FSW‟s Client) are suspected as a bridgepopulation of HIV transmission through sexual intercourse. Many programs have beendone to prevent the transmission, one of the program is condom promotion on riskysexual behaviour. Unfortunately, there is still low consistency in condom use andclient rejection remains a major cause. Up to now, intervention program for generalpopulation is more focused on increasing the knowledge about HIV and STI, and alsobenefits of condom use. Increased knowledge will hopefully encourage condom use.Based on Health Belief Model, instead of knowledge there are many factors influencethe behaviour, such as perception and cues to action.This study use data from Integrated Biological and Behavioral Survey (IBBS)2011, by select 906 respondent who ever had sexual intercourse with FSW in the lastyear. Structural Equation Modelling (SEM) is used to create the correlation betweenknowldge of HIV, perception of susceptibility, seriousness and condom benefit, andalso cues to action (condom availability, intervention, and media) with condom useamong FSW‟s Client.The result shows that only 17,4 % respondents who consistently used condomsduring sexual intercourse with FSW in the last year. Perception related to HIVsusceptibility, and benefit of condom use have the biggest influence toward condomuse among FSW‟s Client (r = 0,78) and the knowledge about HIV influence tends toaffect the perception (r = 0,50).Inconsistency of condom use among FSW‟s Client influence by perception ofsusceptibility and condom benefit. To increase consistency of condom use amongFSW‟s Client, we suggest that the intervention not only to increase the knowledge, butneed to be able to change perception The best approach is very needed to changeFSW‟s client perception"

"Skripsi ini membahas mengenai Implementasi Program Jakarta Open Data Dalam Mewujudkan Open Government di Provinsi DKI Jakarta. Pemerintahan terbuka sendiri adalah suatu konsep pemerintahan yang memiliki prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Program open data dapat menjadi salah satu sarana dalam mewujudkan pemerintahan terbuka. Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah pertama yang melaksanakan program open data di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik analisis data kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan informan terkait. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori implementasi program oleh Dean Fixsen et al. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Jakarta Open Data belum memenuhi aspek competency drivers dari segi seleksi staf, training dan coaching. Pada sisi pemerintahan terbuka, program Jakarta Open Data baru berhasil mewujudkan dua prinsip dari pemerintahan terbuka, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Program Jakarta Open Data belum mampu mewujudkan prinsip partisipasi, mulai dari partisipasi dalam merekomendasikan data, partisipasi dalam pemanfaatan data, maupun partisipasi dalam mempengaruhi kebijakan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya dataset yang dipublikasikan pada portal data, dan belum adanya ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan pemerintahan.

---

This thesis discusses about The Implementation of Jakarta Open Data Program in Establishing Open Government in Special Capital Region DKI of Jakarta Province. The open government is a concept of government that has the principles of transparancy, accountability and participation. The open data program can be the one of medium in establishing the open government. The aim of the research is to analyze on how the implementation of open data program in establishing the open government in DKI Jakarta Province. DKI Jakarta Province is the first region which implementing the open data program in Indonesia. The research method used in this reaserch is post positivist approach in analizing the qualitative data. The method that used in this reasearch is through the interview with the informant. The theory used in this research is the Implementation Program by Dean Fixsen et al.

The result of the research shows that the Open Data Implementation Program in Jakarta has not fulfill the aspect of competency drivers in terms of staf selection, training and coaching. In terms of open government, the open data program in DKI Jakarta has succeded in establishing the two principlesof the open government, namely tranparency and accountability. Jakarta rsquo s open data program has not be able to implement the principle of participation, from the participation in recommending data, participation in data using, and participation to influence public policy. These occurence caused by the lack of socialization to the public, the lack of data sets published on the data portal, and the lack of space for the community to participate in government policy making."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model evaluasi yang komprehensif dan terfokus pada portal Open Government Data (OGD) di Indonesia. Portal OGD memiliki peran penting dalam meningkatkan keterbukaan pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan campuran (mixed methods) yang menggabungkan elemen kualitatif dan kuantitatif. Dalam pengembangan indeks komposit evaluasi, peneliti menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk memperoleh penilaian dari lima ahli yang berasal dari kalangan regulator dan akademisi. Proses pembentukan indeks komposit melibatkan pengamatan terhadap semua aspek portal OGD di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Dari total 518 pemerintah daerah yang ada, peneliti mengidentifikasi 325 portal OGD, kemudian diverifikasi menjadi 207 portal sebagai sampling frame yang akan digunakan dalam penelitian ini. Sampel akan diambil menggunakan metode multistage cluster sampling. Selain penilaian dari produsen data, model penelitian ini juga akan dievaluasi dari perspektif 544 responden (pengguna website OGD) yang akan dianalisis menggunakan metode Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian ini menghasilkan model evaluasi OGD yang mencakup berbagai kriteria, termasuk ketersediaan data, regulasi, kualitas data, kualitas sistem, dampak OGD, infrastruktur, keterlibatan pengguna, serta integrasi dengan prinsip Satu Data Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan kondisi portal OGD di Indonesia secara keseluruhan mendapatkan indeks evaluasi sebesar 75,31 dengan nilai terbesar pada kriteria System Quality (96,99) dan Data Availability (86,62) serta nilai indeks yang paling kecil pada penerapan prinsip Satu Data Indonesia (SDI) (8,72). Daerah yang mendapat nilai tertinggi, yaitu portal Kabupaten Cianjur dengan nilai 81,73. Pemerintah dapat fokus pada indikator yang mendapatkan indeks yang rendah, khususnya, penerapan prinsip SDI untuk perbaikan kualitas portal.

---

The study aims to develop an evaluation model for Indonesia's Open Government Data (OGD) portals, utilizing a mixed-methods approach blending qualitative and quantitative techniques. Researchers employed the Analytic Hierarchy Process (AHP) to gather assessments from five experts, comprising regulators and academics, to form a composite evaluation index. Out of 518 identified portals, 325 OGD portals were verified using multistage cluster sampling. Additionally, 544 OGD website users were surveyed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The research produced an OGD evaluation model covering various criteria, such as data availability, regulations, system and data quality, OGD impact, infrastructure, user engagement, and alignment with Indonesia's One Data initiative. Overall, Indonesia's OGD portals received an evaluation index of 75.31, with the highest scores in System Quality (96.99) and Data Availability (86.62), and the lowest in One Data Initiative implementation (8.72). Kabupaten Cianjur portal scored highest at 81.73. The findings suggest a need for government focus on areas with lower indices, particularly in enhancing One Data Initiative principles for portal quality improvement."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penganggur atau pekerja yang lebih sejahtera dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja dan karakteristik pekerja yang berpengaruh terhadap status kemiskinannya. Hasil analisis deskriptif menggunakan variabel tingkat pendidikan, status kesehatan, fasilitas rumah yang berasal dari data Susenas 2008 ditemukan bahwa penganggur lebih sejahtera dibanding pekerja. Dalam menganalisis status kemiskinan pekerja digunakan dengan kriteria miskin yaitu di bawah GK, UMP atau 60 persen median earning. Data yang digunakan adalah Sakernas 2008. Dari hasil analisis inferensial menggunakan regresi logistik ditemukan bahwa baik dengan kriteria miskin GK, UMP maupun 60 persen median earning, variabel yang berpengaruh terhadap status kemiskinan pekerja adalah jenis kelamin, umur, pendidikan, daerah tempat tinggal, status perkawinan, lapangan pekerjaan, status pekerjaan, jumlah jam kerja seminggu, lama bekerja di pekerjaan saat ini dan pengalaman mengikuti kursus. Pekerja berpeluang lebih tinggi mengalami kemiskinan jika perempuan, umur di atas 60 tahun, tinggal di desa, cerai, pendidikan 5 SD, sektor pertanian, berusaha sendinl/pekexja bebas, jam kerja kurang dari 35 jam/minggu, belum lama kerja dan tidak pernah kursus.

---

The objective of this study is to find out whether workers or unemployed persons are wealthier and to find out which characteristics of the workers can affect the poverty status ofthe workers. Descriptive analysis on the 2008 Susenas data regarding variables such as education attainment, health status, housing facilities indicates that the unemployed is wealthier than worker. To analyse the poverty status of fo workers, three poverty criteria are used, which are below GK (poverty line), below UMP (provincial minimum wage) and below 60 percent of the value of median earning. The logistic regression results with the 2008 Sakemas data show that in each poverty criterion the variables that affect the poverty status of workers are sex, age, education, living area, marital status, industry, working status, working hour for a week, length working in the current job and attended a course. Workers have higher probability to become poor when they are female, over 60 years old, living in rural area, divorced or widowed, having SD education or below, working in agricultural sector, being self employed/a casual employee, working for less than 35 hours per week, working in a shorter period of time and never attended a course."

"Sebagai bentuk implementasi hasil dari evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2017 di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara oleh Kemenpan RB yaitu dengan memanfaatkan hasil informasi capaian kinerja individu sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja. Kementerian Sekretariat Negara melalui Biro Sumber Daya Manusia telah membangun dan mengimplementasikan Sistem Manajemen Kinerja yaitu Portal Informasi Kinerja Pegawai (PIAWAI) sejak tahun 2018 untuk mengukur capaian kinerja pegawai dan pejabat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Namun dalam pelaksanaan-nya, dilihat persentase pengguna PIAWAI melalui fitur pelaporan kinerja harian hanya 18% dari target yang diharapkan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini melakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui faktor- faktor yang memengaruhi kepuasan dan penerimaan pengguna terhadap PIAWAI. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan menyebarkan kuesioner online ke pegawai di Kementerian Sekretariat Negara yang menggunakan PIAWAI dan pengelolaan data serta penarikan kesimpulan menggunakan Structural Equation Modeling dan Partial Least Square untuk melakukan analisis data. Analisis dilakukan terhadap 96 data responden atau 7,1% dari jumlah pengguna PIAWAI dengan sebaran data responden pada 3 Unit Kerja atau 30% dari jumlah Unit Kerja di Kementerian Sekretariat Negara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 9 hipotesis terdapat 6 hipotesis yang diterima dan 3 hipotesis yang ditolak. Faktor- faktor yang memengaruhi penerimaan pengguna terhadap PIAWAI yaitu faktor Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Information Quality, Commitment from Leadership, User Satisfaction. Selanjutnya diharapkan penyedia Biro Sumber Daya Manusia dapat menyederhanakan aplikasi PIAWAI dengan dibuat versi mobile baik android/IOS serta penambahan fitur reminder pada tiap harinya.

---

As a form of implementation of the evaluation of the performance of the 2017 Bureaucratic Reform in the Ministry of State Secretariat by the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform, namely by utilizing the results of the information on individual performance achievements as the basis for providing performance allowances, through the Bureau of Human Resources, the Ministry of State Secretariat has built and implemented a Performance Management System, namely the Employee Performance Information Portal (PIAWAI) since 2018 to measure the performance achievements of employees and officials within the Ministry of State Secretariat. However, in its implementation, the percentage of PIAWAI users through the daily performance reporting feature is only 18% of the expected target. Based on these problems, this study conducts further analysis to determine the factors that influence user satisfaction and acceptance of PIAWAI—collecting data using questionnaires by distributing online questionnaires to employees at the Ministry of State Secretariat using PIAWAI. Data management and drawing conclusions using Structural Equation Modeling and Partial Least Square to perform data analysis. The analysis was carried out on 96 respondent data or 7.1% of the number of PIAWAI users with the distribution of respondent data in 3 work units or 30% of the number of work units in the Ministry of State Secretariat. This study indicates that of the 9 hypotheses, there are 6 accepted hypotheses and 3 rejected hypotheses. The factors that influence user acceptance of PIAWAI are Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Information Quality, Commitment from Leadership, and User Satisfaction. Furthermore, the Human Resources Bureau provider can simplify the PIAWAI application by making a mobile version of both android/IOS and adding a reminder feature every day."