Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 198055 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Guslin
"ABSTRAK
Dalam sepuluh tahun terakhir, krisis yang menimpah Etnik Rohingya di Myanmar makin menarik perhatian dunia. Bukan saja dari komunitas regional namun bahkan juga oleh komunitas internasional dan PBB. Krisis kemanusiaan terjadi sedemikan masifnya dan bahkan berdasarkan temuan telah terjadi praktek Etnich Cleansing atau genocide di Rakhine State Myanmar yang dilakukan oleh militer Myanmar.Beberapa rekomendasi telah disampaikan oleh utusan-utusan khsus baik dari PBB maupun ASEAN termasuk laporan-laporan dari NGO dan UNCT yang selama ini telah melaksanakan tugas misi kemanusiaan di Myanmar dan Banglades , namun belum dapat menghentikan konflik di Rakhine State bahkan krisis kemanusiaan di Rakhine State semakin meningkat eskalasinya. Melalui pendekatan hukum kebiasaan internasional mengenai peran dan kerjasama organisasi regional dan pandangan tentang krisis kemanusiaan dan HAM serta dengan memperhatikan doktrin responsibility to protect tulisan ini mencoba untuk melihat apakah ASEAN dapat menjadi penengah bagi konflik di Myanmar. Penelitian ini dilakukana dengan menggunakan metode penelitian studi pustaka, partisipasi personal dan survey kualitatif serta dengan metode kualitatif. Dari hasil pengamatan, tulisan ini berkesimpulan bahwa untuk memberikan pemahaman terhadap doktrin, teori dan hukum internasional, pelibatan ASEAN dapat menajdi opsi yang paling mungkin bagi penyelesaian konflik di Myanmar

In the last ten years, the humanitarian crisis affected the Rohingya Ethnic in Myanmar has increasingly attracted the attention of the globe. The attention come either from the regional community or international community including United Nations. The humanitarian crisis become massive in scale and based on the UN findings fact report that there has been etnich cleansing or genocide practical in Rakhine State Myanmar. Those it carried out by the Myanmar military. Some recommendations have been delivered by special envoys from both the United Nations and ASEAN including some official reports from NGOs and UNCT that have been carrying out humanitarian mission tasks in Myanmar as well as Bangladesh, but in fact no solution yet achieved till today crisis. Through an international customary law approach as well as UN Charter mandate for a cooperation of regional organizations, also by referring to the doctrine of responsibility to protect this paper try to see whether ASEAN can be a mediator for conflict in Myanmar. This research was carried out by using research methods, literature study, personal participation and qualitative methods. From the observations, this paper to conclude providing an understanding to doctrine, theory and international law, the involvement of ASEAN can be the most probably as the best option for resolving conflicts in Myanmar."

2019
T51723
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Firman Akbar Anshari
"Dalam benua Afrika pada wilayah Sahel tengah, yang mencakup negara-negara Burkina Faso, Mali, dan Niger. Terdapat tantangan besar pada wilayah Sahel adalah konflik bersenjata, ketidakamanan ekonomi, dan dampak buruk dari perubahan iklim adalah beberapa tantangan terbesar yang mempengaruhi kawasan ini. Negara-negara G5 Sahel yang terdiri dari, Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania, dan Niger telah menghadapi sejumlah besar tantangan yang kompleks, termasuk meningkatnya ancaman ekstremisme yang pada berujung kekerasan. Permasalahan mengenai terorisme yang akan menjadi fokus pada penelitian ini ialah pada permasalahan terorisme di wilayah Sahel dan sekarang mempengaruhi negara-negara yang sebelumnya terhindar meskipun strategi operasional nasional dan internasional diperbarui dan implementasi hukum humaniter dalam memberikan perlindungan terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata organisasi G5 Sahel melawan terorisme skala regional. Penelitian ini bersifat normatif yang memiliki fokus pada peran organisasi regional yang bersifat militeristik dalam menangani masalah terorisme di wilayahnya serta pelaksanaan prinsip-prinsip perlindungan penduduk sipil dalam situasi konflik bersenjata yang dimana kelompok bersenjata non-negara yang menguasai wilayah tersebut. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, dan dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

Within the African continent in the central Sahel region, which includes the countries of Burkina Faso, Mali and Niger. There are major challenges in the Sahel region as armed conflict, economic insecurity and the adverse impacts of climate change are some of the biggest challenges affecting the region. The G5 Sahel countries consisting of Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania and Niger have faced a number of complex challenges, including the growing threat of violent extremism. The problem regarding terrorism that will be the focus of this research is on the problem of terrorism in the Sahel region and now affects countries that were previously spared even though national and international operational strategies were updated and the implementation of humanitarian law in providing protection to civilians in the armed conflict of the G5 Sahel organization against regional terrorism. This research is normative which focuses on the role of militaristic regional organizations in dealing with the problem of terrorism in their territory and the implementation of the principles of protecting the civilian population in situations of armed conflict where non-state armed groups control the area. The analysis in this study uses a literature study data collection method. Literature study is a data collection method that is directed at searching for data and information through documents, both written documents and electronic documents that can support the writing process."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kurnia Ekawati
"Bentrokan dan kerusuhan mahasiswa di Desa Caturtunggal telah terjadi sejak tahun 2007. Pihak yang sering terlibat bentrokan antara lain mahasiswa yang berasal dari Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste. Mahasiswa asal Papua banyak membuat kerusuhan dalam bentuk pencurian dan perampokan harta benda, mahasiswa asat Nusa Tenggara Timur yang sering terlibat bentrok adalah mereka yang berasal dari Sumba dan Alor, penyebabnya perkelahian yang berujung bentrok atau kekalahan dalam pertandingan olahraga. Sedangkan mahasiswa dari Timor Leste yang sering terlibat bentrokan adalah mereka yang menjadi anggota perguruan silat Setia Hati dan perguruan silat Kera Sakti. Tindakan kerusuhan dan kekerasan yang dilakukan ketiga kelompok mahasiswa tersebut merupakan bentuk kekerasan kolektif primitive dan merupakan perilaku agresi yang disebabkan faktor-faktor biologis.

Tokoh masyarakat sebagai panutan dan tempat mengadu bagi warga ternyata kurang begitu efektif dalam penyelesaian bentrokan dan kerusuhan mahasiswa. Karena walaupun mereka telah menepuh upaya untuk menyelesaikan dan mencegah kasus kembali terjadi, tetapi pada kenyataannya bentrokan dan kerusuhan tetap saja terjadi meskipun dalam skala kecil. Peran tokoh masyarakat yang terlihat dalam penyelesaian bentrokan dan kerusuhan mahasiswa di Desa Caturtunggal adalah sebagai penghubung antara pihak yang bertikai dengan ketua adat atau ketua paguyuban mereka, sebagai mediator dan saksi dalam proses mediasi dua pihak yang bertikai bersama-sama dengan pemerintah desa dan kepolisian, serta sebagai pemberi informasi atau pelengkap informasi bagi kepolisian mengenai kronologi kejadian. Penyelesaian kasus bentrokan dan kerusuhan antar mahasiswa pada akhirnya diserahkan kepada kepolisian.

Dengan kurangnya peran tokoh masyarakat dalam penyelesaian kasus kerusuhan antar mahasiswa hingga tuntas, bahkan ada sebagian tokoh masyarakat yang tidak mau terlibat sama sekali, akhirnya di dalam masyarakat timbul kesenjangan antara warga setempat dengan mahasiswa pendatang. Kehidupan mereka seolah berjalan sendiri-sendiri, padahal apabila terjadi kerusuhan bukan hal yang tidak mungkin warga setempat juga akan menjadi korban. Kondisi tersebut tentunya dapat mengganggu ketahanan daerah Desa Tambakbayan, yaitu hilangnya rasa nyaman masyarakat karena walaupun dari luar terlihat tenang tetapi dari dalam sebenarnya ada rasa was-was menjadi korban kerusuhan.


Clashes and riots amongs students in the Caturtunggal village have occurred since 2007. Parties who often involved clashes are students from Papua, East Nusa Tenggara and East Timor. Papuan students caused riots in the form of property theft and robbery, East Nusa Tenggara students who come from Sumba and Alor district  are often involved in conflicts, it was because of fights which led to clashes or defeat in a sport competition. While East Timor students who frequently involved in confilcts are those who become members of martial arts organizations “Setia Hati and  Kera Sakti”. Riots and violent actions that carried out by those three groups of students are primitive collective violence and aggression behavior that caused by biological factors.

Community figures as role models and people whom residents complain to are less effective in provide the resolution of student clashes and riots. Although they have sought to resolve and prevent re-occurring cases, nevertheless in fact clashes and riots still occur on a small scale. The role of community figures that are in the completion of the student riots and clashes in of Caturtunggal village are as liaisons between the warring parties and customary leaders or head of community, as mediators and witnesses in the mediation process for among  both two warring parties, government and police, as conduit of information or supplementary information about the chronology of events to the police. Eventually resolution of clashes between students and riot handed over to police.

Less of role of community figures in the resolution among the student riots case, some public figures who do not want to get involved in resolution of riot case at all, finally there is  a gap arises in the community between the residents and those students who caused riots. Those people  Their lives seemed to walk alone, but  people will also be a victim of the riots. Obviously, these conditions interfere resistance Tambakbayan Village, the loss of a sense of comfort.  From outside, people look calm but there is sense of anxiety about the riot."

Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2014
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Singh, Bilveer, 1956-
"On violence against Muslim Rohingya, a minority ethnic in Burma"
Bulaksumur, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2014
305.8 SIN t
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ispahan Setiadi
"Persoalan mengenai pendirian rumah ibadah yang masih sering terjadi dan kerap berujung pada konflik. Benih konflik yang terjadi pada pendirian Gereja Bernadet sudah ada sejak Tahun 1990 namun tidak diselesaikan secara tuntas. Konflik semakin melebar dan jauh dari pokok pemasalahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik yang terjadi serta pola penanganannya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa akar permasalahan konflik adalah adanya pengaruh fundamentalisme dalam beragama. Konflik semakin berkembang ketika isu-isu keagamaan digunakan untuk membangun solidaritas konflik. Konflik diperburuk dengan adanya konflik vertikal antara tokoh masyarakat dengan Pemerintah Daerah. Dalam menyikapi konflik masyarakat menunjukan sikap negatif dan perilaku koersif. Akibatnya konflik semakin mengakar dan berdampak pada menurunnya stabilitas daerah dan diikuti melemahnya ketahanan daerah. Dalam penanganan konflik menggunakan strategi manajemen konflik melalui pengendalian sosial.

The onging problems about the establishment of house of worship often ended with conflict. The seeds of conflict in the establishment of Bernadette Church has existed since 1990 but was not fully resolved. As the result, the conflict widened and led from subject matter. This study was conducted by using qualitative approach which aimed to analyze the dynamics of the conflict as well as the pattern of treatment. The results of the study revealed that the root cause of the conflict is the effect of religious fundamentalism. The number of conflicts were growing when religious issues used as the cause to build solidarity conflict. The conflict exacerbated by the presence of vertical conflict between community leaders and local government. In addressing conflict, community showed negative attitudes and coercive behavior. As the result, the conflict was deeply rooted, the stability of the region diminished and regional resilience weakened. In resolving the conflict, writer used conflict management strategy through social control.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Batho, Jemmy Franky
"Kota Ternate sebagai Kota Kepulauan di Provinsi Maluku utara yang rentan terhadap konflik sosial dikarenakan pernah mengalami konflik horizontal pada tahun 1999-2000. Tingginya intensitas konflik / pertikaian antar warga / pemuda yang terjadi di Kelurahan Mangga Dua dan Toboko pada tahun 2012-2013 menjadikan situasi dan kondisi keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat yang tidak kondusif dan berdampak terhadap lambannya proses kebijakan pemerintah dalam pembangunan daerah yang mengakibatkan lemahnya ketahanan daerah. Pemerintah membentuk FKDM berdasarkan Permendagrii nomor 12 tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dengan tujuan untuk membantu instrumen negara dalam menyelenggarakan urusan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, melalui upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi dan kecenderungan ancaman serta gejala atau peristiwa bencana. Undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik sosial dijelaskan bahwa Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Sedangkan Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Peneliti melakukan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan mengumpulkan data, informasi serta mewawancarai delapan orang informen terdiri dari Keanggotaan FKDM Kota Ternate antara lain Agung Prasojo Anggota Pembinan, Halil Hi Ibrahim wakil perguruan tinggi selaku Ketua FKDM Kota Ternate, Pdt. Abram Uggu anggota FKDM dari tokoh agama, Johan wahyudi anggota FKDM unsur Kepolisian, Aswan Lampa anggota FKDM dari tokoh pemuda, Iksan Ahmad Camat Ternate Selatan, Mochtar Lurah Mangga Dua dan Mahmud Hi. Ibrahim Lurah Toboko. Penyelesaian konflik akan terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang mewujudkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusa-keputusan diantara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan, maka Peran FKDM bukanlah bentuk pranata sosial yang dapat menjalankan tingkatan intervensi transformasi konflik seperti Peace making (menciptakan perdamaian), Peace keeping (menjaga perdamaian), Conflict management (pengelolaan konfli) dalam bentuk Negosiasi, Mediasi, Penyelesaian jalur hukum (judicial settlement), arbitrase, dan workshop pemecahan masalah dan Peace building (pembangunan perdamaian) yang merupakan proses peningkatan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, dan rekonsiliasi seluruh pihak bertikai. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di mangga dua dan toboko kota ternate disebabkan oleh faktor pendorong struktural. Dimana pengaruh minuman keras, pengangguran, rendanya pendidikan dan mudahnya terpovokasi dengan isu serta solidaritas yang kuat diatara kelompokop membuat pemuda sering terlibat dalam konflik yang disertai dengan tindakan kekerasan. Pencegahan konflik yang dilakukan oleh FKDM dengan meminimalisir faktor determinan, malakukan untuk hidup damai dan mejauhi kekerasan menunjukkan bahwa konflik di Ternate mengalami penurunan namun masih saja terlihat banyak minuman keras yang masuk disebabkan tidak optimal pengawasan serta tindakan tegas kepada penjual. Penyelesaian konflik yang dilakukan oleh FKDM dengan melakukan konsiliasi, tindakan paksaan oleh aparat dan detente sangat baik dalam menyelesaikan konflik namun dibutuhkan peningkatan koordinasi dari FKDM dan aparat terkait sehingga penyelesaian konflik berjalan maksimal.

Ternate city as the city of island in North Maluku Province is vulnerable to social conflict because there had been horizontal conflict in 1999-2000. The high intensity of conflict/ inter-society/youth brawl in Mangga Dua and Toboko administrative village during 2012-1013 made the atmosphere, security, order and peace of society hardly conducive and affected to the slow government policy process in regional development which result in weak regional resilience. Government formed FKDM based on Regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) Number 12 2006 on Early Public Vigilance Forum with the purpose to help government apparatus in serving security, peace and order of society through early prevention and detection of potential threat and disaster. In constitution Number 7 2012 on handling of social conflict explained that conflict handling is a series of systematic and organized activity. Conflict prevention is a series of activities conducted to prevent the conflict by improving the capacity of institution and early warning system. This study was conducted by using qualitative with descriptive approach and data collection, information and also interviewing eight informants from the members of FKDM, Ternate City. They are Agung Prasojo as member of training, Halil Hi Ibrahim the representative from University as the leader of FKDM Ternate City, Pdt. Abram Uggu member of FKDM from religious leader, Johan wahyudi member of FKDM from police, Aswan Lampa member of FKDM from youth leader, Iksan Ahmad district chief (Camat) of South Ternate, Mochtar head of administrative village (Lurah) of Mangga Dua dan Mahmud Hi. Ibrahim head of administrative village (Lurah) Toboko. The conflict resolution will be met through certain institutions which grow the pattern of discussion and decision making among the opposite sides so the role of FKDM is not as social institution to intervene conflict transformation such as Peacemaking (creating peace), Peace keeping (keeping peace), Conflict management (conflict management) in the form of negotiation, mediation, judicial settlement, arbitration and workshop of conflict resolving and Peace building which are processes to increase welfare, development, infrastructural development, and reconciliation among the actors. The result of the study showed that the conflict which happened in Mangga Dua and Toboko, Ternate City was caused by structural supporting factors. They are the effect of alcohol, unemployment, low education rate, easily provoked group and the strong community solidarity made the youth often involved in violent conflict. The conflict prevention which implemented by FKDM through minimizing the determinant factors, living the peaceful life and avoiding violent act showed the conflict in Ternate declining, in reality, there are still number of alcoholic beverages distribution which caused by lack of supervision and decisive action to the seller. The conflict resolution which implemented by FKDM through conciliation, coercive action by law enforcement officers and ... in resolving conflict but it is also needed to improve the coordination from FKDM and law enforcement officers so that the conflict resolution can run optimally.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Shadeq Muttaqien
"Tesis ini membahas tentang Mekanisme Kerja Lembaga Lokal dalam Penyelesaian Konflik Suku/Etnis yang dilakukan oleh LKKMD di Kota Dumai, Provinsi Riau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi keefektifan dalam pengelolaan konflik baik itu mencegah maupun meredam jika terjadi konflik suku/etnis, yang dikelola secara kelembagaan lokal. Keberadaannya memberikan manfaat bagi masyarakat dan Kota Dumai karena memberikan suasana yang kondusif, aman dan nyaman serta terpeliharanya nilai dan budaya lokal di masyarakat.

The thesis discusses about mechanism action of local institutions in ethnic conflict resolution by LKKMD at Dumai city, Riau province. The result of this study indicate that the effectiveness in managing conflict occurs either prevent or reduce the case of ethnic conflict, managed by local institution. Its presence provides benefits to the community and the City of Dumai because it provides a conducive atmosphere, safe and comfortable as well as maintaining local values and culture in the community.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
T35297
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhamad Said
"Fokus penelitian ini adalah analisa kepemimpinan dan peran para kiai dalam penyelesaian konflik di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Penelitian ini dilatarbelakangi karena ketertarikan penulis terhadap fenomena Kiai dalam dunia politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil informan dari lima belas orang anggota para Kiai dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadi perubahan posisi dan peran kiai dalam konflik PKB. Semula keberadaan kiai dan ulama dalam struktur partai maupun di luar partai ditempatkan sebagai sumber rujukan untuk pengambilan kebijakan strategis partai dan menjadi mediator dalam penyelesaian persoalan di internal maupun eksternal partai sekaligus sebagai perekat keutuhan partai.

The focus of this study is to analyze the role of kiai leadership and conflict resolution in the Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ). This research is motivated by their interest Kiai author of the phenomenon in the world of politics . This study used qualitative methods to take the informant of the fifteen members of the Kiai of the Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ). Results of this study concluded that a change in the position and role in the conflict kiai of PKB Originally existence kiai and scholars in the party structure and outside the party placed as a reference source for strategic decision making parties and be a mediator in the settlement of internal and external problems in the party as well as adhesive party unity"
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2015
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Malya Nova Imaduddin
"Penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah dan mantan kombatan GAM dalam penyelesaian konflik pasca konflik Aceh. Hasil penelitian menemukan bahwa pertama, pemerintah sudah menjalankan perannya dalam menjaga perdamaian setelah pasca konflik Aceh sesuai dengan isi perjanjian dalam MoU Helsinski. Peran pemerintah dalam penyelesaian konflik dengan melakukan cara kolaborasi atau kerjasama dan kompromi terhadap pihak-pihak yang terlibat konflik. Namun demikian, masih ada beberapa program kegiatan dan bantuan dari pemerintah yang belum terealisasikan, masih ada beberapa pihak pemerintah yang mengunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Kedua, mantan kombatan juga sudah menjalankan perannya dalam menjaga perdamaian setelah pasca konflik Aceh sesuai dengan isi perjanjian dalam MoU Helsinski. Namun demikian, masih ada beberapa mantan kombatan yang menunjukkan adanya rasa ketidakpuasan akan peran pemerintah dalam hal penegakan hukum hak asasi manusia, lambang dan bendera dan ketidakadilan dalam pemerataan pembangunan. Ketiga, masih terjadi konflik-konflik kecil diantara pihak pemerintah dan mantan kombatan yang disebabkan oleh konflik internal dalam demokrasi pemerintahan Aceh. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh perlu menerjemahkan secara operasional kerangka penyelesaian konflik dalam menjaga perdamaian dengan skema yang dipahami oleh seluruh stakeholder melalui workshop dan pelatihan-pelatihan guna memudahkan sinergi dan kolaborasi pada seluruh level pemerintahan di provinsi dan kabupaten/kota.

The study aims to analyze how the role of government and GAM ex combatants in conflict resolution post conflict Aceh. The results of the study found that firstly, the government has performed its role in maintaining peace after the post Aceh conflict in accordance with the content of the agreement in the Helsinski MoU. The role of government in resolving conflicts by way of collaboration or cooperation and compromise on the parties to the conflict. However, there are still some programs of activity and assistance from the government that have not been realized, there are still some government parties that use the authority for personal interests. Secondly, ex combatants have also exercised their role in maintaining peace after the post Aceh conflict in accordance with the content of the agreement in the Helsinski MoU. Nevertheless, there are still some ex combatants demonstrating a sense of dissatisfaction with the role of the government in terms of human rights law enforcement, symbols and flags and injustices in the equitable distribution of development. Third, there are still small conflicts between the government and ex combatants caused by internal conflicts in Aceh 39 s democratic government. Therefore, the Aceh Government needs to translate operational conflict resolution framework in keeping peace with a scheme understood by all stakeholders through workshops and trainings to facilitate synergy and collaboration at all levels of government in provinces and districts.
"
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bagus Ariandi
"ABSTRAK
Kawasan Babakan Siliwangi merupakan salah satu warisan budaya lokal dan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung yang berada di lokasi yang strategis. Peraturan
Daerah Kota Bandung No 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011- 2031 Pasal 46 Ayat 6 menyatakan Kawasan Babakan Siliwangi termasuk kedalam Ruang
Terbuka Hijau Hutan Kota yang seharusnya tidak dapat dialihfungsikan. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2004 seharusnya
dicabut dan disesuaikan dengan Perda yang ada tetapi baru Tahun 2013 SK ini dicabut. PT Esa Gemilang Indah (PT. EGI) tidak konsisten dengan janjinya untuk menata
Kawasan Babakan Siliwangi, tetapi ingin merusak kawasan ini dengan rencana membangun apartemen. Pemerintah Kota Bandung dan DPRD Kota Bandung selaku pembuat kebijakan awalnya ikut mendukung untuk pengalihfungsian dengan alasan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tetapi karena terjadi penolakan dari warga sekitar Kawasan Babakan Siliwangi dan warga Kota Bandung pada umumnya akhirnya Pemerintah Kota Bandung dan DPRD Kota Bandung mencabut SK dan perjanjian kerjasama dengan PT EGI. Permasalahan tidak langsung selesai karena ada residu dari masalah ini yaitu Pemerintah Kota Bandung berencana untuk menawarkan aset Pemerintah Kota yang lain untuk mengganti pengelolaan yang telah dilakukan di Kawasan Babakan Siliwangi tetapi hingga saat ini belum jelas aset mana yang akan
diserahkan.Penelitian ini menggambarkan pengelolaan konflik antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah dengan pendekatan lingkungan, pendekatan hukum dan pendekatan komunikasi untuk mengetahui kaitannya dengan Ketahanan Daerah.

ABSTRACT
Babakan Siliwangi region is one of the local cultural heritage and green open space in the city of Bandung is located in a strategic location. Bandung Regional
Regulation No. 18 Year 2011 on Spatial Planning 2011-2031 Article 46 Paragraph 6 states Babakan Siliwangi region are green open space Forest City that cannot be transfer of functions. Letter Decision Regional Parliament of Bandung City No. 14 year 2004
should be withdrawn and adapted to existing Regional Regulation, but this letter decision
was withdrawn in 2013. PT Esa Gemilang Indah (PT EGI) is inconsistent with his promise to organize Babakan
Siliwangi region, but want to destroy this region by building an apartment. Bandung City Government and Regional Parliament of Bandung City as policy makers initially support to transfer of functions to increase the regional income but due to the refusal of residents around the Babakan Siliwangi region and citizen of the Bandung City in general finally Bandung City Government and Regional Parliament of Bandung City withdrawn the letter decision and cooperation agreement with PT EGI. Problems not finished because there is a residue of this problem, Bandung City Government are planning to offer another asset for replacing the management that has been done in the Babakan Siliwangi region but until now unclear which assets will be handed over. This study describes the management of conflict in community with Local Government with environmental approaches, legal approaches and communication approaches to determine the relation with the Regional Resilience."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>