Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 161307 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ghina Dhaifinah
Tinjauan hukum atas data dan informasi pribadi sebagai benda berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata = Legal review of personal data and information as a property based on the code of civil law
"Perlindungan Data dan Informasi Pribadi merupakan kajian hukum baru hasil evolusi hak asasi manusia yang harus dilindungi, yaitu hak atas privasi terhadap informasi. Pada praktiknya Data dan Informasi Pribadi kerap digunakan dan diolah oleh pihak lain selain orang yang bersangkutan, seperti data nasabah dalam bank, data kesehatan, data penduduk, hingga praktek pemasaran langsung (direct selling) oleh penjual yang membuka peluang berkembangnya industri bank data (database) khusus untuk mengumpulkan informasi konsumen dan memperjualbelikan informasi tersebut. Besarnya keuntungan yang diperoleh serta didukung dengan perkembangan teknologi komunikasi yang mempercepat alur pertukaran informasi dapat membuka peluang untuk penyalahgunaan oleh pihak lain yang memiliki akses terhadap Data dan Informasi tersebut. Hal ini merupakan ancaman terhadap hak atas privasi seseorang yang seharusnya dihormati, dilindungi dan dijaga kerahasiaannya. Eksistensi konsep kebendaan perdata merupakan teori dan kajian lama yang digunakan untuk melindungi hak seseorang terhadap harta kekayaan miliknya. Skripsi ini akan mengupas teori hukum benda dan status kebendaan perdata Data dan Informasi Pribadi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil penelitian ini menyatakan bahwa Data dan Informasi Pribadi memenuhi syarat sebagai objek hukum benda serta diakuinya konsep kepemilikan yang didukung dengan adanya hak-hak pemilik yang melekat terhadap Data dan Informasi Pribadi walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai benda dalam peraturan perundang-undangan.
Personal Data and Information Protection is a new study of law as a result from the evolution of protected human rights, namely the right to privacy of information. In its practice, Personal Data and Information are often used and processed by other parties, other than the person concerned, such as customer data in banks, health data, population data, direct marketing practice by sellers that open opportunities for the development of the data bank industry specified to collect and trade consumer information. The amount of profits obtained, supported by the development of communication technology that accelerates the flow of information exchange can open opportunities for misuse by other parties who have access to the Data and Information. This situation is a threat to the right of privacy in which should be respected, protected and kept private. The existence of the property concept is an old theory and study that is used to protect one`s rights to his property. This research will discuss the theory of property law and the property based approach of Personal Data and Information in Indonesia. The method used in this research is a normative legal approach. The results of this study state that Personal Data and Information qualifies as objects of property law and recognizes the concept of ownership which is supported by the existence of inherent rights to Personal Data and Information though it is not explicitly stated as an object in statutory regulations."
Depok: Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jennifer Thomasyadi
Tinjauan hukum peran lembaga inbreng sehubungan dengan keberadaan hibah menurut kitab undang-undang hukum perdata = The legal review of inbreng institution's role in relation to the existence of grants based on indonesian civil code
"ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pemberian hibah semasa hidup orang tua kepada
salah satu anaknya, dikompensasikan sebagai pelunasan hutangnya. Terkait
dengan hibah, dalam Hukum Waris terdapat lembaga hukum seperti inbreng yang
terkadang disalahartikan dengan inkorting, sehingga salah penerapannya.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis
normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis.
Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa lembaga inbreng diterapkan
pada saat ketentuan subjek dan objeknya terpenuhi. Berbeda dengan inkorting,
inbreng dilaksanakan pada saat melakukan pencatatan pada pemisahan harta
peninggalan dan dimaksudkan untuk terciptanya pemerataan pembagian warisan
yang adil, bukan untuk pemenuhan bagian mutlak. Disarankan agar para
penyandang profesi hukum terutama hakim dan Notaris lebih mendalami dan
memahami peran dan pelaksanaan lembaga inbreng, agar tidak merugikan
masyarakat dikemudian hari atas kesalahpahaman mereka.
ABSTRAK
This thesis discusses about grants during the life time of a parent to one of her/his
children, which compensated as debt repayment. Related to the grant, in the
Inheritance Law there is a legal institution such as inbreng which sometimes
misinterpreted with inkorting, so that incorrectly applied. This research use
literature research method in the form of normative juridical with qualitative
approach in order to provide analytical descriptive data. Based on the research, it
was concluded that the inbreng applied when its subject and object are fulfilled.
In contrast to inkorting, inbreng implemented at the time of registration on the
separation of inheritance and intended to create an equitable distribution of
inheritance, rather than for legitieme portie?s fulfillment. Suggested that the legal
professions, especially the judges and Notary to further explore and understand
the role and implementation of inbreng institution, so as not be detrimental to the
society in the future over those misconceptions."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41855
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Putri Najla Ramadhania
Tanggung Jawab Pengendali Data Pribadi Dalam Memverifikasi Informasi Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Tentang Pelindungan Data Pribadi: Studi Terhadap Aplikasi Kencan Bumble = The Responsibility Of Personal Data Controllers In Verifying Personal Information Based On The Law On Personal Data Protection: A Study Case On The Bumble Dating Application
"Penelitian ini memiliki fokus utama menganalisis tanggung jawab dan kewajiban dari Pengendali Data Pribadi dalam memverifikasi informasi data pribadi dalam studi kasus aplikasi kencan Bumble. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal secara yuridis-normatif. Data Pribadi palsu merupakan larangan dari penyalahgunaan Data Pribadi yang ditujukan untuk meraih keuntungan sendiri yang menyebabkan kerugian pada orang lain. Penelitian ini akan membahas mengenai penerapan prinsip-prinsip dalam pemrosesan data yang berkaitan dengan fitur lencana terverifikasi, yang dirancang untuk memberikan rasa aman kepada Para Pengguna Bumble. Pertama-tama, penelitian ini akan menganalisis kebijakan pemrosesan Data Pribadi yang diterapkan oleh Bumble sebagai Pengendali Data yang sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) huruf a UU PDP yang dilakukan secara  terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan. Maka dari itu penelitian ini akan menganalisis bagaimana keamanan sebagai tujuan pemrosesan data pribadi oleh Bumble telah diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tanggung jawab dalam pelindungan data pribadi oleh Pengendali Data. Akan tetapi, kehadiran fitur lencana terverifikasi tersebut belum sepenuhnya mencapai tujuan pemrosesan yang diharapkan. Hal ini terlihat dari dampak negatif yang dialami oleh seorang publik figur yang merasa dirugikan akibat Pemalsuan Data Pribadi pada akun Bumble yang bukan miliknya. Maka dari itu, penelitian ini juga dilakukan untuk menganalisis kerangka alur data dan implementasi pelindungan data pribadi oleh Bumble.
This research has the main focus of analysing the responsibilities and obligations of the Personal Data Controller in verifying personal data information in a case study of the dating application Bumble. This research uses a juridical-normative doctrinal method. False Personal Data is a prohibition of misuse of Personal Data aimed at gaining its own benefits that cause harm to others. This research will discuss the application of principles in data processing relating to the verified badge feature, which is designed to provide a sense of security to Bumble Users. To begin with, this research will analyse the Personal Data processing policy implemented by Bumble as a Data Controller in accordance with Article 16 paragraph (2) letter a of the PDP Law which is limited and specific, lawful, and transparent. This research will therefore analyse how security as the purpose of personal data processing by Bumble has been implemented. This research aims to analyse the application of responsibility in the protection of personal data by Data Controllers. However, the presence of the verified badge feature has not fully achieved the expected processing purpose. This can be seen from the negative impact experienced by a public figure who felt harmed due to the falsification of personal data on a Bumble account that did not belong to him. Therefore, this research has also been conducted to analyse the data flow framework and implementation of personal data protection by Bumble."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2025
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Manurung, Marina Margaretha
Perjanjian kerja PT. X ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata dan hukum ketenagakerjaan = Work agreement in PT. X based on Indonesian civil code and labor law
"Skripsi ini membahas tentang keabsahan perjanjian kerja PT X dan penerapan jenis perjanjian kerja yang digunakan oleh PT X terhadap pekerja/buruhnya yang bekerja sebagai arsitek. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian kerja PT X telah memenuhi syarat sahnya perjanjian namun belum tepat dalam menggunakan jenis perjanjian kerja. Hal ini terjadi karena pekerjaan arsitek tidak termasuk dalam jenis pekerjaan yang diperbolehkan untuk menggunakan PKWT, tidak lengkapnya identitas perusahaan dan pekerja/buruh, adanya masa percobaan dan PKWT yang belum dicatatkan. Akibatnya, perjanjian kerja PT X demi hukum berubah menjadi PKWTT.
This thesis discusses about the validity of the work agreement in PT X and the implementation of the work agreement that is used by PT X against its labor who work as an architect. This thesis uses normative juridical research. According to the result of the research, work agreement in PT X has fulfilled the requirements of the validity of the contract but has not used appropriately on the type of the work agreement. This happened because architect work is not included in the type of the work which is allowed to use fixed term work agreement, the incompleteness of the identity of the company and the labor, the presence of the probation, and fixed term work agreement which has not registered. Consequently, fixed term work agreement in PT X legally change to non fixed term agreement."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S64146
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Monica Irene
Perjanjian kerja waktu tertentu PT. X ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Ketenagakerjaan = Temporary appointment work agreement in PT. X based on Indonesian Civil Code and Labor Law
"Dalam praktek kerap terjadi bahwa suatu PKWT telah memenuhi syarat sah perjanjian secara perdata juga telah melalui mekanisme pencatatan di Suku Dinas Ketenagakerjaan yang membawa serta implikasi telah dilakukan pemeriksaan materi muatan perjanjian kerja, namun demikian pasal-pasal tentang utamanya hak pekerja/buruh masih tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Skripsi ini membahas tentang perjanjian kerja waktu tertentu PT.X ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian dan kaitannya dengan Hukum Ketenagakerjaan tentang hak-hak pekerja/buruh kontrak yang diatur dalam perjanjian kerja waktu tertentu tersebut. Selanjutnya dibahas contract adjustment sebagai penyelesaian permasalahan tersebut.
Nowadays it often occur that the temporary work agreement has fulfilled the legal condition of the agreement and has been through the registration process in Ministry of Labor and Transmigration Local Office which means the contents of the work agreement has been verified, but the articles especially about the rights of the worker are not suitable with the valid regulation. The focus of this thesis is the temporary appointment work agreement in PT.X based on Indonesian Civil Code about legal condition of the agreement and Labor Law about the rights of worker under that temporary appointment work agreement. Furthermore contract adjustment as the solution of this problem will be discussed."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S53775
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gratianus Prikasetya Putra
Tinjauan yuridis dan tinjauan filosofis mengenai kesepakatan perdamaian serta perlindungan hukum bagi istri dalam hukum keluarga dihubungkan dengan buku iii Kitab Undang-Undang Hukum Perdata = Judicial and philosophical review about reconciliation agreement and legal protection for wife in family law linked with 3rd book of code civil
"Skripsi ini membahas mengenai keabsahan daripada Surat Perdamaian dalam Masalah Rumah Tangga, dimana bentuk-bentuk Surat Perdamaian itu terdiri atas Surat Pernyataan Perdamaian, Surat Perjanjian Perdamaian, dan Surat Kesepakatan Perdamaian. Kemudian setelah diketahui perihal keabsahan daripada Surat-surat perdamaian itu maka penting untuk diketahui mengenai kekuatan mengikat bagi keduabelah pihak yang merupakan Para Pihak dalam surat perdamaian tersebut. Selain itu dalam skripsi ini selain dibahas mengenai perlindungan hukum bagi istri yang akan ditinjau dari sudut pandang filosofis. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana berdasarkan studi kepustakaan dan beberapa hasil wawancara dengan berbagai narasumber mengatakan bahwa Surat-surat Perdamaian sebagaimana terlampir adalah sah sebagai sebuah perjanjian seperti yang diatur dalam Buku III KUHPerdata. Namun apabila ditinjau dari sudut pandang filosofis surat perdamaian sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini kurang dapat memberikan perlindungan hukum bagi istri.
This thesis is discussed about the validity of the Reconciliation Letter in Domestic Issues, which is comprised of Reconciliation Statement, and Reconciliation Agreement. After knowing about the validity of the Reconciliation letter, furthermore, this thesis is explained about the strength of binding to both parties which are the Parties of the Reconciliation Letter. This thesis also is discussed about the legal protection for the wife from the philosophical point of view. The research is a qualitative research which is based on literature studies and some interviews with various interviewees who said that the Reconciliation letter which is enclosed is an agreement as set out in Book III of the Civil Code. However, according to the philosophical point of view, the Reconciliation Letter which is mentioned in this thesis provides less legal protection for wives."
Depok: Universitas Indonesia, 2014
S53463
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dita Rahmasari
Analisis yuridis perpindahan pemain sepakbola berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata dan peraturan keolahragaan lainnya = Juridicial analysis of football's players movement based on the civil code and any other sports regulations
"Penelitian dilakukan untuk mendapatkan gambaran lebih lanjut mengenai perikatan yang terjadi dalam proses perpindahan pemain dalam olahraga sepakbola. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu dengan memperhatikan perjanjian yang dibuat oleh para pihak serta peraturan-peraturan yang berlaku di dalam dunia olahraga sepakbola, peraturan FIFA, PSSI, dan peraturan Liga. Disamping itu juga analisis tidak lupa dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku terkait bidang olahraga yaitu Undang-undang Nomor 3 tentang Sistem Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2007. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perikatan yang terbentuk dari proses perpindahan pemain merupakan suatu perjanjian campuran, yaitu percampuran antara perjanjian jual beli serta perjanjian persetujuan baru yang mana pengaturannya tidak terdapat dalam Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata.
The study was conducted to obtain further description of the engagement that occurs in the moving process of football players. The study was conducted with normative juridical method, namely taking into account the agreement made by the parties and the regulations in world football, FIFA rules, PSSI, and League rules. This study also analyzed Indonesian laws and regulations about sports namely the Law No. 3 of 2005 about The Sports System and the Government Regulation No. 16 of 2007. The results of this study indicate that the agreement formed by the process of moving the player is a combinatie agreement, which is a combination of the purchase agreement and approval of new agreements that are not listed in the regulation of The Civil Code."
Depok: Universitas Indonesia, 2011
S311
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Jeanita Adeline
Status hukum perjanjian perkawinan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan : analisis kasus Putusan Nomor 69/Pdt.G/2010/PN.Dps = The legal status of preuptial agreement in accordance with Indonesian Civil Code and marriage statue : case analysis Number 69/Pdt.G/2010/PN.Dps
"Perjanjian perkawinan atau prenuptial agreement adalah perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon mempelai yang akan menikah. Banyaknya angka perceraian yang berujung masalah, khususnya sesuatu yang menjadi akibat-akibat yang timbul karena adanya suatu perkawinan, contohnya adalah timbulnya harta gono-gini dirasakan perlu dibuatnya perjanjian perkawinan. Dengan dibuatnya perjanjian tersebut, maka aturan mengenai harta para pihak diatur dengan jelas di sana, baik mengenai harta bawaan maupun harta yang dihasilkan oleh para pihak selama masa perkawinan. Tentunya prosedur pembuatan perjanjian perkawinan haruslah dengan prosedur yang berlaku seperti perjanjian tersebut harus dibuat pada saat atau sebelum berlangsungnya perkawinan, dibuat dengan akta notaris, dan harus didaftarkan di Lembaga Pencatat Perkawinan. Begitu juga dengan masalah perubahan perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung. Perubahan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada sehingga berkekuatan hukum tetap dan mengikat para pihaknya. Perjanjian perkawinan hendaknya dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait di dalamnya. Penulis dalam penulisan skripsi ini mencoba menganalisa perlindungan hukum terhadap harta benda perkawinnan yang menggunakan perjanjian perkawinan, serta perlindungan hukum terhadap perjanjian perkawinan yang mengalami perubahan.
Prenuptial agreement is a written contract between two people who are about to marry that concerns about various financial issues. It covers the control and possession of property and other assets taken into the marriage and later obtained during the marriage either individually or jointly, as well as the couple's future earnings, and how such property or assets will be distributed in the event of divorce or death. These agreements are fairly common if either or both parties have substantial assets, children from a prior marriage, potential inheritances or earn high incomes. The writer of this thesis analyze the impact of law protection on prenuptial agreement against the financial issues in a marriage with prenuptial agreement and how the protection takes place on the prenuptial agreement which has been changed after the marriage. As a result of the recent high number of divorces which ended with problems, pre-nuptial agreement is expected to minimized those problems in advance. However, the procedure on creating the prenuptial agreement has to be made by law which would bound the two parties legally. Furthermore, any changes on the prenuptial agreement after the marriage has also be done by law to make it remain valid legally."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T32600
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Elsya Meci Asterina
Wasiat ditinjau dari kitab undang undang hukum perdata hukum islam dan hukum adat = Testament reviewed from indonesia civil code islamic law and adat law
"Di Indonesia terdapat pluralisme hukum dalam hal kewarisan. Dengan adanya pluralisme tersebut mengenai kewarisan terdapat tiga sistem hukum yang berlaku yaitu sistem hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam maupun Hukum Adat mengenal adanya kewarisan melalui wasiat. Dengan adanya pluralisme hukum waris di Indonesia, dalam hal pembuatan surat wasiat, sah atau tidaknya suatu wasiat yang dibuat oleh Pewaris tergantung pada sistem hukum yang dipakai oleh Pewaris tersebut. Tulisan ini membahas mengenai pewarisan dengan wasiat yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat.
Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian melalui studi kepustakaan yang berbentuk yuridis normatif. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tata cara yang jelas dalam pembuatan wasiat, baik dengan akta Notaris, maupun yang dibuat dibawahtangan (yang harus disimpan di Notaris). Sedangkan dalam hukum Islam maupun hukum Adat tidak ada kewajiban untuk membuat wasiat dalam bentuk akta Notaris atau untuk yang dibuat dibawahtangan tidak ada kewajiban untuk melakukan penyimpanan di Notaris. Namun bagi masyarakat yang tunduk pada Hukum Islam maupun Hukum Adat sebaiknya dalam pembuatan wasiat menggunakan peran Notaris, karena Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik yang merupakan hal yang penting dalam pembuktian.
In Indonesia there is legal pluralism in terms of inheritance. There were three legal system given the pluralism of the inheritance in Indonesia, that is the legal system based on the draft Civil Law (Indonesia Civil Code), Islamic Law and Adat Law. Whether the draft Civil Law, Islamic Law or Adat Law is aware of inheritance by will. With the inheritance of legal pluralism in Indonesia, in terms of making a will, the validity of a will made by Heir depends on the legal system that is used by the Heir. This paper will discuss the inheritance with the terms of the draft Civil Law, Islamic Law and Adat Law.
This thesis research methods through the study of literature that shaped normative. Indonesia Civil Code set clear procedures in the manufacture of a will either by notarial deed, as well as those made unnotarized deed (which should be stored in the Notary). While Islamic law and Adat law, there is no obligation to make a will in the form of notarial deed or made unnotarized deed no obligation to perform at the Notary storage. But for the people who are subject to the Islamic Law and Adat Law in the making of a will should use a Notary real, because Notary is a public official who is authorized to make an authentic act which is essential in the proof."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41843
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Brimanti Sari
Tinjauan yuridis mengenai kedudukan dan hak waris anak luar kawin akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata = Juridicial review regarding illegitimate children's status and inheritance rights due to constitutional court decision number 46/PUU-VIII/2010 under the code of civil law
"Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan berakibat anaknya tidak mempunyai hubungan perdata terhadap ayah biologisnya. Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengubah hubungan keperdataan anak luar kawin terhadap ayah biologisnya. Skripsi ini membahas mengenai efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kepentingan anak luar kawin, serta akibat dari putusan itu dalam hal terjadinya pewarisan khususnya anak luar kawin terhadap ayah biologisnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang diuraikan secara deskriptif.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ditemukan banyak kelemahan dalam putusan ini yang malah menambah masalah baru karena setelah putusan dikeluarkan pemerintah tidak segera membentuk undang-undang yang dapat memperbaharui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dinyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
Based on Act No. 1 of 1974 on Marriage, children from the unrecorded marriage has no civil relationship to the biological father. Existence of the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 has changed the civil relationship between illegitimate child to their biological father. This Thesis discuss regarding the effectiveness of the Constitutional Court's decision on the illegitimate child?s standing, and the consequences of their inheritance rights. This research using the normative juridicial method and outlined descriptively.
As the result, many flaws in this decision was found, or even add new problems because government was not immediately establish new laws that can renew the Act No. 1 of 1974 on Marriage as already stated that Article 43 paragraph (1) has no binding legal force because it conflicts with the Constitution of the Republic of Indonesia, 1945."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S44523
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>