Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas. Pengendalian tidak secara jelas diatur dalam hukum Indonesia, terbukti dengan tersebarnya pengaturan mengenai pengendalian dalam berbagai tingkat norma hukum yang tidak menunjukkan adanya keselarasan satu sama lain. Sedangkan negara-negara dengan tingkat corporate governance yang tinggi telah mengatur pengendalian terhadap Perseroan Terbatas secara komprehensif dan jelas, seperti Belanda, Australia, dan Singapura. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengajukan pokok permasalahan, yaitu: 1. Bagaimana pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas di Indonesia, Belanda, Australia dan Singapura? 2. Bagaimana perbandingan terhadap implementasi pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas di Indonesia, Belanda, Australia dan Singapura? Pada akhirnya, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas di Indonesia masih tidak konsisten, dan negara Belanda, Australia dan Singapura sudah memiliki pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas yang jelas. Saran atas penulisan skripsi ini adalah agar pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengharmonisasian Perundang-Undangan dapat melakukan harmonisasi atas pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas di Indonesia. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif.

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is about stipulation of control of limited liability company in Indonesian law. There is no clear provision about control in Indonesia, proven by the diversity of provisions regarding to control in various legal norms, that does not align with each other. On the other hand, in some countries with high corporate governance score, such as Netherlands, Australia and Sinapore, control of limited liability company is stipulated comprehensively. Based on these conditions, the author formulated and discussed the following problems: 1. How is the regulation of control of limited liability company in Indonesia, Netherlands, Australia and Singapore? 2. How is the comparison of implementation of control of limited liability company in Indonesia, Netherlands, Australia and Singapore? Eventually, stipulation of control of limited liability company is not consistent, and the Netherlands, Australia and Singapore already have clear provisions regarding to company control. This thesis recommend the authority to harmonize the provisions of control of limited liability company in Indonesia. This research uses the normative juridical approach with a descriptive typology."

"Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beberapa peraturan yang ada telah diubah termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dimana sekarang definisi Perseroan Terbatas diubah dan konsep Single Member Limited Liability Company atau Perseroan Perorangan diperkenalkan. Oleh karena itu, timbul beberapa permasalahan diantaranya sekarang Perseroan Terbatas kini dapat didirikan oleh satu orang, yang mengarah pada kemungkinan perubahan organ perusahaan dan peran ganda antara pendiri Single Member LLC, yang merupakan pemegang saham tunggal bertindak sebagai direktur tunggal. Selain itu, ditemukan persoalan lain adalah peran dan kewajiban yang dibebankan kepada pemegang saham tunggal yang merangkap jabatan sebagai direktur tunggal, proses pengambilan keputusan, dan dimana kedua organ perusahaan tersebut melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan tidak adanya kedua organ perusahaan tersebut. Dengan menerapkan pendekatan yuridis-normatif, tesis ini akan mengkaji peraturan-peraturan yang mengatur tentang Single Member LLC di Indonesia, Singapura, Hong Kong, dan Australia. Berdasarkan penelitian, tesis ini dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kekurangan ketentuan yang jelas mengatur tentang rangkap jabatan antara pemegang saham tunggal dan direktur tunggal dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia serta peran dan kewajibannya untuk menjalankan dua organ perusahaan sekaligus. Selain itu, masih adanya keterbatasan informasi yang mengatur mengenai organ perusahaan Single Member LLC dan masih belum ada regulasi yang jelas yang mengatur terkait masalah ketidakhadiran pemegang saham tunggal dan direktur tunggal karena perbuatan melawan hukum. Dari hal yang dapat kita pelajari dari Singapura, Hong Kong, dan Australia adalah negara-negara tersebut mengatur dengan jelas ketentuan tentang peran ganda antara pemegang saham tunggal dan direktur tunggal dan langkah hukum yang dapat diambil oleh Perseroan ketika terjadinya ketidakhadiran direktur dalam menjalankan jabatannya.

---

With the enactment of Law Number 11 Year 2020 concerning Job Creation, several existing regulations have been amended including Law Number 40 Year 2007, in which now the definition of Limited Liability Company was changed and the concept of Single Member Limited Liability Company or Perseroan Perorangan was introduced. In consequence, several issues has arised including now the Limited Liability can now be established by one person, leading to the possibility of the changes of the company organs and the double role between the the founder of the single member LLC, which is the sole shareholder can also act as the sole director. Moreover, another issue that is found is the role and obligation imposed on the sole shareholder who also serves as the sole director, the decision-making process within the two company organs, and where both company organs are conducting unlawful act resulting in the absence of the two company organs. By implementing juridical-normative approach, this thesis will examine the regulations governing the single member LLC in Indonesia, Singapore, Hong Kong, and Australia. Based on the research, this thesis can conclude that there is still a lack of clear provision that governs the dual role between the concurrent position of the sole shareholder and sole director in Indonesia’s company law and its role and obligation to perform two company organs at all once. In addition, there is still also limited information that regulates regarding the company organs of the single member LLC. On the issues of the absence of the sole shareholder and the sole director due to conducting unlawful act, there is still no clear regulation that governs in this matter. From what we can learn from Singapore, Hong Kong, and Australia is that these countries clearly regulate the double role between the sole shareholder and the sole director and on what steps should be taken when there is an absence of director from carrying out their duty."

"ABSTRAKHingga saat ini, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mensyaratkan minimal dua orang untuk membuat sebuah Perseroan Terbatas. Wacana tentang jumlah pendiri sebenarnya telah dibahas oleh para perancang undang-undang sejak diberlakukannya Undang-Undang Perusahaan yang pertama, Undang-undang No. 1 Tahun 1995. Banyak negara juga telah mengizinkan Perusahaan untuk dibuat oleh satu orang. Dengan demikian, dengan menerapkan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan statuta, teoretis, dan pendekatan komparatif, tesis sarjana ini mengeksplorasi dua masalah utama: (1) alasan untuk memungkinkan Korporasi / Perseroan Terbatas untuk dibuat oleh satu pendiri di Amerika Serikat. Amerika, Singapura dan Belanda, dan (2) apakah ada perbedaan mendasar dari sebuah Korporasi / Perseroan Terbatas yang didirikan oleh satu pendiri dan beberapa pendiri. Tesis sarjana ini menyimpulkan bahwa alasan untuk mengizinkan Korporasi / Perseroan Terbatas di Negara Pembanding adalah efisiensi biaya, dan tidak adanya keperluan untuk melanjutkan memungkinkan Korporasi / Perusahaan Perseroan Terbatas untuk dibuat oleh beberapa pendiri. Perbedaan mendasar dari Korporasi / Perseroan Terbatas yang didirikan oleh satu pendiri dan beberapa pendiri dapat dilihat dalam proses penggabungan, struktur organ perusahaan, keterbatasan pertanggung jawaban, dan perpajakan. Secara keseluruhan, penggabungan Korporasi / Perseroan Terbatas oleh seorang pendiri tunggal di Negara Membandingkan menguntungkan. Namun, jika regulasi tersebut diterapkan dalam sistem hukum Indonesia, ada dua hal yang harus diregulasikan: (1) mengenai proses pendirian Perseroan Terbatas, dan (2) perpajakan.

---

ABSTRACTUntil the present time, Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Companies requires minimum two persons to incorporate a Company. The discourse concerning number of incorporators has actually been discussed by legislators since the enactment of the first Company Law, Law No. 1 Year 1995. Numerous states have also allowed for Companies to be incorporated by one person. Thus, by applying the normative legal research using the statute, theoretical, and comparative approach, this undergraduate thesis explores two main issues: (1) the rationale to allow Corporations/Limited Liability Companies to be incorporated by a single- founder in the United States of America, Singapore and the Netherlands, and (2) whether there are fundamental differences of a Corporations/Limited Liability Companies incorporated by a single-founder and multi-founders. This undergraduate thesis concludes that the rationale to allow Corporations/Limited Liability Companies in the Comparing Countries are cost efficiency, and the lack of need to continue allow Corporations/Limited Liability Companies to be incorporated by multi-founders only. Fundamental differences of a Corporations/Limited Liability Companies incorporated by a single-founder and multi-founders can be seen in the incorporation process, board structure, liability exposure, and taxation. Overall, the incorporation of a Corporations/Limited Liability Companies by a single-founder in the Comparing Countries is beneficial. Although, if the regulation were to be applied in Indonesian legal system, there are two regulations that must be amended; (1) incorporation process, and (2) taxation."

"Skripsi ini membahas mengenai jenis-jenis perlindungan yang diatur di dalam hukum kepailitan Indonesia untuk debitur yang masih solven, terutamanya bagi debitur yang berupa badan hukum perseroan terbatas. Penelitian secara kualitatif ini dilakukan untuk mencari tahu mengenai upaya apa yang dapat ditempuh oleh seorang debitur yang masih solven apabila ia dipailitkan. Pembahasan mengaitkan kepailitan terhadap perseroan sebagaimana diatur di dalam UU no. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dengan UU no 37. Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian menunjukan bahwa upaya yang dimaksud sangatlah terbatas; seharusnya terdapat pengaturan yang berbeda untuk debitur yang masih solven.

---

This paper discusses about various types of protections, especially for solvent Limited Liability Company debtors, regulated in Indonesia Insolvency Law. The purpose of this study is to find out about the various measure a solvent debtor could afford to take if it bankrupted. Within, also discussed about the interconnection between effects of bankruptcy as is regulated in Law No. 37 of 2004 and similar regulations in Law No 40 of 2007. Finding shows limited measure could be taken by a debtor when such occasion arises; as such, there needs to be a separate regulation for such debtor."

"[Skripsi ini bertujuan untuk menambah pengetahuan mengenai aspek-aspek yangterkait dengan leveraged buyout, baik mengenai peraturan yang berlaku untuktransaksi leveraged buyout di Indonesia, Singapura, Perancis, Australia, danAmerika. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitianyang bersifat yuridis-normatif dengan menggunakan data-data sekunder, yaituperaturan perundang-undangan dan buku-buku. Berdasarkan hasil penelitian dapatdisimpulkan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku dan aspek-aspek hukumyang terkait transaksi leveraged buyout., The purpose of this mini-thesis is to enrich the general knowledge on the subjectrelating to a few aspects of leveraged buyout, such as the regulations that can beimplemented on levereraged buyout in Indonesia, Singapore, France, Australiaand the USA, and issues relating to the leveraged buyout transaction. The types ofresearch method that has been used for the mini-thesis are normative-juridical andcomparative research by using secondary data, such as legislations and books.Based on the research, it can be said that on the matter of regulations that can beimplemented on levereraged buyout in Indonesia, Singapore, France, Australiaand the USA, is comprehensible.]"

"Kasus Panama Papers yang baru-baru ini dan meningkatnya kekhawatiran terhadap penyalahgunaan badan hukum di Indonesia telah menarik perhatian akhir-akhir ini. Hal ini terkait dengan penerapan konsep beneficial owner yang berasal dari konsep trust, yang pengertiannya berbeda di tiap negara. Oleh sebab itu, penting untuk mempelajari konsep-konsep tersebut karena pengertian yang berbeda dapat berujung kepada ketidakpastian hukum, terutama ketika konsep-konsep tersebut dapat ditemukan di beberapa bidang hukum. Penelitian ini membahas tentang pengertian konsep trust, beneficial ownership, dan nominee agreement di Singapura, Belanda dan Indonesia, dan bagaimana konsep-konsep ini berkaitan dengan Company Regulations. Penelitian ini kemudian membahas tentang pelajaran yang diperoleh dari hasil perbandingan. Dengan menerapkan penelitian hukum normatif dan menganalisa data sekunder melalui penelitian kepustakaan, penelitian ini menyimpulkan bahwa walaupun trust hanya umum di negara-negara common law seperti Singapura, ternyata ada lembaga seperti trust di negara-negara civil law, termasuk Belanda dan Indonesia. Namun, daripada melalui instrumen trust dalam hukum benda yang diadopsi di negara-negara common law, lembaga-lembaga yang seperti trust ini dibentuk oleh sebuah perjanjian, berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa implikasi konsep trust, beneficial ownership, dan nominee agreement sama antara ketiga negara terkait dengan hukum investasi, pasar modal dan perbankan. Namun, ada perbedaan antara negara-negara yang terkait dengan undang-undang perusahaan karena hanya Singapura yang mengharuskan perusahaan untuk menyimpan daftar beneficial owner di perusahaan mereka.

---

The recent case of Panama Papers and rising concern for misuse of legal entities in Indonesia has attracted attention lately. This is related to the application of beneficial ownership concept, stemming from trust concept, which understanding varies in different countries. Hence, it is important to learn about these concepts as different understanding may lead to legal uncertainty, especially as the concepts can be found in several areas of law. This thesis discusses about the concepts of trust, beneficial ownership, and nominee agreement in Singapore, the Netherlands and Indonesia, and how these concepts are implicated in Company Regulations. By applying normative legal research and analyzing secondary data through library research, this thesis concludes that although trust is only common in common law countries such as Singapore, it turns out that there are trust like institutions in civil law countries, including the Netherlands and Indonesia. However, rather than through a trust instrument in property law adopted in common law countries, these trust like institutions are established by an agreement, pursuant to the freedom of contract principle. This thesis also concludes that the implication of the concepts of trust, beneficial ownership, and nominee agreement are similar between the three countries with regards to investment, capital market and banking law. However, there is a difference between the countries with regards to company law as it is only Singapore who has required that companies should maintain a register of beneficial owners in their companies."

"Gadai yang diatur pada Pasal 1150-1160 KUH Perdata merupakan jaminan kebendaan bagi benda bergerak, hal mana dengan ini dapat digunakan untuk saham yang berkedudukan sebagai benda bergerak berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang- Undang Perseroan Terbatas. Keberadaan jaminan mendorong pemberian kredit, dan pemberian kredit berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran negara. Meskipun demikian, seiring dengan kemajuan masyarakat dewasa ini, pengaturan gadai dalam KUH Perdata sudah berusia lebih dari 100 tahun. Ditemukan juga bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan di Indonesia per tahun2019 cukup rendah, hanya 6% lelang eksekusi dari total non-performing loan perbankan, hal mana eksekusi ini masih didominasi oleh Hak Tanggungan. Di sisi lain, Singapura yang kerap kali menggunakan saham sebagai objek jaminan memperoleh nilai tertinggi dalam indikator penilaian “enforcing contracts” Doing Business yang dikeluarkan oleh World Bank pada tahun 2020. Penulis dengan ini bertujuan membandingkan pengaturan gadai saham dengan mortgage over shares dan melihat apakah Indonesia dapat mencontoh pengaturan Singapura.

---

Pledge, as regulated under Article 1150-1160 of Indonesian Civil Code, is a type of security interest available for movable property. Shares, indicated as a movable property by the Article 60 paragraph (1) Law No. 40 of 2007 as amended by Law No. 11 of 2020, is therefore applicable for pledge. The existence of security encourages the provision of credit, and the provision of credit has the potential to increase economic growth and prosperity of a country. However, in contrast to the progress of today’s society, the arrangement of pledge in the Indonesian Civil Code is more than 100 years old. In addition to that, the execution of security rights as of 2019 can also be said to be low, only 6% of the execution auction of all the nonperforming bank loans, of which is still dominated by Mortgage. Singapore, on the other hand, recognize shares as a collateral object and also received the highest score in the Doing Business “enforcing contracts” assessment indicator issued by the World Bank in 2020. The author hereby aims to compare the arrangement of pledged shares of Indonesia with mortgage over shares of Singapore and see if Indonesia can emulate the Singapore arrangements."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai regulasi pengendalian produk tembakau yangberlaku di Indonesia dan di Singapura. Setelah membahas mengenai regulasipengendalian produk tembakau yang berlaku di Indonesia dan di Singapura,dibahas pula mengenai perbandingan diantara regulasi yang berlaku di keduanegara tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimanapenelitian ini membahas obyek penelitian dari sudut pandang hukum danketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dilihat darisifatnya, penelitian ini menggunakan tipe deskriptif. Hasil penelitian ini adalahbahwa terdapat persamaan dan perbedaan pada regulasi yang berlaku di Indonesiadengan di Singapura.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about tobacco control regulations that applied in Indonesiaand Singapore. In addition, also discussed about the comparation between bothcountry?s regulations. This research fundamentally used normative juridicalmethod, while in this research discusses about an object from a legal standpointand legislation. This research also use descriptive type of typology. The results ofthis study is that there are similiarities and differences between Indonesia?sregulations and Singapore?s regulations when it comes to tobacco control."

"ABSTRAKPembahasan dalam skripsi ini adalah analisis yuridis bedah mayat dalam Undang-undang kesehatan dan Hak Asasi Manusia tentang pendonoran mayat oleh anggota keluarganya. Selain itu juga membahas perbandingan pengaturan bedah mayat di Indonesia dan Singapura. Penulisan ini bertujuan menganalisis pelaksanaan bedah mayat anatomis di Indonesia sesuai dengan Undang-undang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Kesehatan. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis perbandingan pengaturan bedah mayat antara Indonesia dan Singapura. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif, tipe penelitiannya adalah deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara. Analisis, data yang digunakan oleh penulis adalah dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah keluarga tidak berhak untuk mendonorkan mayat anggota keluarganya untuk bedah mayat. Terdapat persamaan dan perbedaan antara pengaturan bedah mayat di Indonesia dan Singapura dan pengaturan bedah mayat anatomis di Singapura lebih lengkap daripada di Indonesia. Saran dari peneliti adalah Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia harus membuat Peraturan Menteri Kesehatan tentang donor bedah mayat anatomi. Perlu dilakuakan sosialisasi bedah mayat di Indonesia.

---

ABSTRACTThe discussion in this thesis is a juridical analysis about post mortem surgery in Health and Human Rights Act about donating corpses by members of his family. It also discusses the comparison of post mortem surgery in Indonesia and Singapore. This paper aims to analyze the implementation of anatomical post mortem surgery in Indonesia in accordance with the Human Rights Act and Health Act. This study also aims to analyze the comparison of post mortem surgery between Indonesia and Singapore. This study is in the form of normative juridical, the type of research is descriptive, the type of data used is secondary data. Data collection tools used in the form of document studies or library materials and interviews. Data analysis used by writer is with qualitative approach. The conclusion of this study is that families are not entitled to donate the corpses of family members for post mortem surgery. There are similarities and differences between medical and post mortem arrangements in Singapore and Indonesia, for anatomic post mortem surgert in Singapore is more complete than in Indonesia. advice from researchers is Indonesian Goverment, in particular the Ministry of Health of the Republic of Indonesia need to make a Regulation concerning anatomical post mortem surgery. There is a need of socialization concerning post mortem surgery in Indonesia. "

"Perkembangan teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang menjadikan keberlangsungan aktivitas masyarakat berlangsung melalui internet. Kemudahan internet berdampak pada bidang ekonomi melalui transaksi perdagangan elektronik. Perkembangan transaksi perdagangan elektronik yang tinggi sejalan dengan pertumbuhan skema penjualan dropship dimana skema tersebut cocok digunakan bagi masyarakat yang ingin membuka bisnis dengan modal yang tidak begitu besar. Seperti halnya transaksi perdagangan elektronik pada umumnya yang dikenakan pajak, transaksi ini juga dikenakan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis administrasi pemungutan PPN yang berlaku atas skema penjualan dropship dan menganalisis perbandingan administrasi pemungutan PPN atas transaksi tersebut di Indonesia, Australia dan Singapura. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam administrasi PPN atas skema dropship terdapat pemenuhan dari karakter legal PPN. Transaksi skema dropship juga memenuhi asas kepastian dalam pemungutan PPN. Adanya pemenuhan tersebut apabila dikaitkan dengan administrasi PPN atas skema dropship di Indonesia, Australia dan Singapura adalah belum terdapatnya ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai skema dropship. Indonesia dapat memetik pelajaran dari negara Australia dan Singapura atas administrasi pemungutan PPN yang berlangsung di kedua negara tersebut. Dalam melihat potensi pengenaan PPN yang timbul atas skema tersebut, maka perlu adanya regulasi yang mencakup di dalamnya mengenai transaksi ini dari pihak Direktorat Jenderal Pajak atas pelaku usaha yang melangsungkan bisnisnya dengan skema ini agar dapat diketahui pelaku usaha yang telah atau memiliki kewajiban untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di bawah ketentuan UU PPN.

---

The development of information technology has an influence on people's lives which makes the continuity of community activities take place through the internet. The ease of the internet has an impact on the economy through electronic commerce transactions. The high development of electronic commerce transactions is in line with the growth of dropshipping sales schemes where the scheme is suitable for people who want to open a business with a small capital. Just as electronic commerce transactions in general are subject to tax, this transaction is also subject to tax. This study aims to analyze the administration of VAT collection that applies to dropshipping sales schemes and analyze the comparison of VAT collection administration on these transactions in Indonesia, Australia and Singapore. The research was conducted with a qualitative descriptive approach. The results of the study indicate that in the administration of VAT on the dropship scheme there is fulfillment of the legal character of VAT. Dropshipping scheme transactions also fulfill the principle of certainty in collecting VAT. The existence of this fulfillment when it is associated with the administration of VAT on dropship schemes in Indonesia, Australia and Singapore is that there are no provisions that specifically regulate dropship schemes. Indonesia can learn from Australia and Singapore on the administration of VAT collection that takes place in these two countries. In looking at the potential for imposition of VAT arising from the scheme, it is necessary to have regulations that include this transaction from the Directorate General of Taxes on business actors who carry out their business under this scheme so that business actors who have or have the obligation to be confirmed as entrepreneurs can be identified as taxable person under the provisions of the VAT Law."