Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk mewujudkan kedaulatan pangan terlebih dahulu harus terdapat ketersediaan pangan yang cukup dan menjamin hak atas pangan bagi rakyat yang berasal dari sumber daya lokal. Karena kebutuhan akan lahan untuk pembangunan semakin besar akibat laju pertumbuhan penduduk dan industrialisasi, maka alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian menjadi sesuatu yang sulit dihindari. Jika alih fungsi lahan ini tidak diantisipasi dan tidak dilakukan upaya perlindungan terhadap lahan pertanian maka akan mengancam ketersediaan pangan yang cukup dan tidak tercapainya kedaulatan pangan. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mewujudkan kedaulatan pangan diperlukan ketersediaan lahan pertanian yang dapat ,menghasilkan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Dengan adanya pengaturan mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 beserta peraturan pelaksanaanya memberikan jaminan atas keberadaan lahan pertanian untuk ketersediaan pangan yang cukup agar dapat tercipta kedaulatan pangan. Dalam mewujudkan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini pemerintah mengupayakan ekstensifikasi lahan dengan pengadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Diperlukan pula pelaksanaan kewajiban dari Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat melalui perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan merumuskannya dalam bentuk instrumen hukum serta perencanaan lahan pertanian yang baik di daerah yang menjadi lokasi pengadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

---

To realize food sovereignty, there must be sufficient food availability and guarantee the right to food for the people who come from local resources. Because the need for land for development is greater due to the rate of population growth and industrialization, then the conversion of agricultural land to non-agriculture becomes something that is difficult to avoid. If the conversion of land is not anticipated and no safeguards against agricultural land are carried out, it will threaten adequate food availability and not achieve food sovereignty. This research was conducted by normative juridical method.The results of this study indicate that to realize food sovereignty, the availability of agricultural land is needed, producing enough food to meet the food needs of the community. With the regulation regarding the Protection of Sustainable Food Agriculture in Law No. 41 of 2009 along with its implementing regulations, it guarantees the existence of agricultural land for sufficient food availability so that food sovereignty can be created. In realizing this sustainable food agriculture land, the government seeks to expand the land by procuring sustainable food agricultural land and controlling the conversion of agricultural land into non-agricultural land. Also required is the implementation of obligations from the Regional Government to ensure food availability for the community through sustainable food agriculture land protection by formulating it in the form of legal instruments as well as good agricultural land planning in the area where sustainable food agriculture is procured."

"Sektor pertanian Indonesia mengalami ancaman yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan untuk berbagai kebutuhan dan aktivitas sektor lain. Salah satu upaya untuk mengatasi hal ini adalah penerapan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Tesis ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) terhadap sektor pertanian, apakah berpengaruh terhadap pengurangan alih fungsi lahan pertanian atau tidak. Hasil penelitian dengan metode kuantitatif ini menunjukkan bahwa kebijakan LP2B berpengaruh positif terhadap persentase luas lahan sawah. Faktor lain yang mempengaruhi luas lahan sawah adalah kepadatan penduduk, PDRB ADHB sektor pertanian, dan PDRB ADHB sektor real estate.

---

The agricultural sector in Indonesia is facing threats caused by land conversion for various needs and activities in other sectors. One of the efforts to overcome this case is by implementing the sustainable food agricultural land protection policies (LP2B). This thesis aimed to analyze the impact of the policy on protecting agricultural land for sustainable food (LP2B) on the agricultural sector, whether it has an effect on reducing the agricultural land conversion or not. The results of this quantitative research show that the LP2B policy has a positive effect on paddy land area’s percentage. Other factors that affect the paddy land area’s percentage are population density, Gross Regional Domestic Product (GRDP) of the agricultural sector, and Gross Regional Domestic Product (GRDP) of the real estate sector."

"Beras merupakan komoditas strategis politis dan menjadi makanan pokok bagi lebih dari 250 juta orang Indonesia, sehingga kebutuhan beras nasional harus selalu terpenuhi. Kebijakan ketahanan pangan menjadi sangat penting untuk menjamin kecukupan penyediaan pangan beras dan cadangan beras nasional. Masalah dalam penelitian ini adalah Indonesia masih mengimpor beras bahkan kehidupan petani belum sejahtera. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan pangan di Indonesia terutama beras dengan berbagai polemik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sektor pangan. Penelitian ini menganalisis hubungan antara Sumber Daya Politik, Sumber Daya Lingkungan, dan Sumber Daya Diplomasi Lingkungan melalui telaah Rezim Pangan (Food Regime) yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana perkembangan kebijakan pangan Indonesia dan menganalisis gap tersebut. Metode yang digunakan dengan pendekatan positivisme dan interpretivisme serta pendekatan penelitian mix-method. Hasil penelitian secara kualitatif yang diperoleh dari serangkaian wawancara mendalam, webinar dan Focus Group Discussion terkait pangan menjelaskan kapasitas ketiga sumber daya tersebut, sedangkan model kebijakan pangan menggunakan teknik pengujian data kuantitatif dengan Structural Equation Modeling yang melibatkan 403 responden. Selanjutnya, hasil penelitian menjelaskan adanya hubungan Sumber Daya Politik, Sumber Daya Lingkungan, Sumber Daya Diplomasi Lingkungan terhadap ketahanan pangan beras di Indonesia. Kesimpulan penelitian ini adalah model kebijakan pangan harus memasukkan salah satu prinsip lingkungan yaitu keberlanjutan. Penelitian diharapkan dapat merumuskan basis dan model ketahanan pangan Indonesia di masa yang akan datang.

---

Rice is a political-strategic commodity and a staple food for more than 250 million Indonesians, therefore, national rice demands must always be met. Food security policies are crucial to ensure the adequacy of rice supply and national rice reserves. Although Indonesia has allocated millions of hectares of rice fields, Indonesia still imports rice. This study analyzes food policy in Indonesia, especially rice with various polemics involving various stakeholders in the food sector. This study analyzes the relationship between Political, Environmental, and Environmental Diplomacy Resources by studying the Food Regime, which explains the development of Indonesian food policy. In addition, it analyzes the gap through positivism and interpretivism approaches and a mixed-method research approach. The results of the qualitative analysis by depth-interview, webinar-series, range of Focus Group Discussions explain the capacity of the three resources, while the food policy model uses quantitative data testing techniques with Structural Equation Modeling involving 403 respondents. The results of the research explain the relationship between Political, Environmental, and Environmental Diplomacy Resources on rice food security in Indonesia. The food policy model must include one of the environmental principles, namely sustainability. The research is expected to formulate the basis and model of Indonesian food security in the future."

"Alih fungsi lahan sawah telah terjadi di Kabupaten Pringsewu sebagai bentuk peningkatan kebutuhan akan lahan bagi perkembangan kemajuan Kabupaten Pringsewu. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi lahan sawah sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LPPB) serta model yang menggambarkan fenomena alih fungsi lahan tersebut. Metode yang digunakan yaitu analisis tumpang susun dan model Clue-s. Hasil analisis menunjukan bahwa Potensi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LPPB) di Kabupaten Pringsewu 22,02% dari luas Kabupaten Pringsewu, LPPB tersebar di Kecamatan Pardasuka, Ambarawa, Pringsewu, Gadingrejo, Sukoharjo, Banyumas, Adiluwih dan Pagelaran bagian selatan dan LPCPPB hanya terdapat di Pagelaran dibagian utara. Laju alih fungsi lahan sawah pada periode Tahun 1997-2013 mencapai -1,47%/tahun terjadi disekitar sarana aksebilitas. Model spasial Clue-s perubahan LPPB di Kabupaten Pringsewu menggunakan 17 faktor pendorong dengan skenario bebas dan skenario RTRW menghasilkan tingkat akurasi model mencapai 78,63 % atau validitas tinggi, dimana prediksi luas lahan sawah tahun 2031 pada skenario bebas mencapai 10.412,28 ha sedangkan pada skenario RTRW mencapai 12.425,55 ha. Evaluasi penerapan kebijakan RTRW di Kabupaten Pringsewu pada prediksi skenario bebas tahun 2031 mencapai tingkat minimal yaitu 6861,6 Ha atau 47,79% sedangkan pada skenario RTRW mencapai tingkat moderat yaitu 10958.07 Ha atau 76,463%.

---

Wetland conversion has occurred in the District Pringsewu as a form of increased demand for land for development progress Pringsewu district. Therefore, this study aims to determine potential wetland as a agricultural sustainable food land (LPPB) and a model that describes the phenomenon of land conversion. The method used is overlay analysis and model of Clue-s. The results of the analysis showed that the potential of sustainable agricultural food land (LPPB) is 22.02% of the area in the District Pringsewu, LPPB spread in subdistrict Pardasuka, Ambarawa, Pringsewu, Gadingrejo, Sukoharjo, Banyumas, Adiluwih and southern Pagelaran and LPCPPB only found in the north Pagelaran.

The rate of conversion of wetland in the period 1997-2013 reached -1.47%/year occur around accessibility. Clue-s spatial model LPPB changes in District Pringsewu using 17 driving factors with free scenarios and scenario RTRW produce accuracy rate reaches 78,63% or higher validity, where extensive wetland predictions 2031 free scenario to reach 10.412,28 ha, while in scenario Spatial reach 12.425,55 ha. Evaluation of the implementation of RTRW policy in the District Pringsewu on 2031 predictions free scenario is that a minimum level of 6.861,6 hectares or 47,79% whereas in the RTRW scenarios that moderate levels of 10958.07 hectares or 76.463%."

"ABSTRAKPenggunaan bioteknologi untuk menghasilkan produk rekayasa genetik dalam bidang pangan, dikarenakan kekhawatiran atas ketidakmampuan petani tradisional menghasilkan pangan yang cukup diakibatkan faktor-faktor seperti pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, kegiatan alih fungsi lahan dan lainnya. Penemuan tersebut diharapkan dapat membatu produsen pangan khususnya petani melalui bibit GMO, untuk dapat meningkatkan produktifitas dan menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi mereka. Akan tetapi dalam beberapa kasus penggunaan GMO banyak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan, kesehatan manusia yang kemudian akan merugikan petani. Dengan keadaan seperti ini, prinsip kedaulatan pangan sebagai prinsip sistem pangan yang diadopsi di Indonesia, harus diterapkan untuk memastikan bahwa setiap individu terpenuhi hak dasarnya atas pangan dan juga memberikan perlindungan bagi petani-petani untuk memproduksi pangan sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Skripsi ini mencoba untuk mengkaji secara normatif perlindungan hukum terhadap proses produksi hingga distribusi terkait penggunaan GMO yang ditinjau dari prinsip kedaulatan pangan. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukan bahwa penggunaan GMO belum mewujudkan kedaulatan pangan baik bagi konsumen maupun produsen. Untuk itu, Pemerintah sebelum memberikan izin edar produk GMO, harus bertindak lebih hati-hati dalam membuat kebijakan atas ketidakpastian atas dampak dari penggunaan GMO.

---

ABSTRACTThe use of bio technology produces genetically modified foods, started with human needs to fulfill their basic rights of food, due to concern the inadequacy of traditional farmers produces enough food caused by some factors such as population growth, climate change, land use change and others. This finding is expected to help food producers especially traditional farmers with GMO seeds to help increase their productivity and improve their profits. However in certain cases, the use of GMO seeds caused many adverse effects to environment and human s health which then harming these farmers. With this situation, the principle of food sovereignty as the principle of food system that is adopted by Indonesia, should be applied to ensure that every individuals has their basic rights of food fulfilled and also to protect farmers to produce foods in accordance with potential local resources. This thesis tries to study normatively law protection of food production process in relation to distribution to the use of GMO seeds from the perspective of food sovereignty principle. The result of this research show us that the use of GMO has yet to realize proper food sovereignty to both of consumers and producers. Thus, before authorizing GMO products, the government should act more carefully in making policy on the uncertainty of the impact of the use of GMO."

"Tesis ini melihat bahwa subak sebagai fenomena kebudayaan Bali yang sarat nilai kearifan lokal, saat ini eksistensinya semakin terdesak karena pesatnya pembangunan di berbagai sektor nonpertanian sehingga mengakibatkan tanah pertanian subak semakin berkurang dan bahkan potensi musnahnya subak di masa mendatang sangatlah mungkin terjadi. Oleh karena itu perlu adanya kepastian letak sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam peraturan daerah di Bali sehingga tanah pertanian subak akan terlindungi dari alih fungsi menjadi tanah nonpertanian sekaligus memberdayakan para petani subak. Masalah alih fungsi tanah pertanian subak menjadi fokus analisis dengan menggunakan teori Hukum Refleksif. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan dengan menggunakan sumber data berupa data sekunder dan dikombinasi dengan metode jurimetri. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perubahan kebijakan nasional di bidang penataan ruang yang mengalokasikan peruntukan pertanian seluas 80.417 hektar di Bali. Penelitian ini juga menemukan ketidaksinkronan antara peraturan-peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah di Bali dengan rencana pola ruang peruntukan pertanian nasional seluas 46.591 hektar. Rekomendasi penelitian ini antara lain menganjurkan agar seluruh pemerintah daerah di Bali menginsafi dan mematuhi arahan kebijakan nasional di bidang penataan ruang dengan menyinkronkan peruntukan pertanian sekaligus memastikan letak sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam peraturan-peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayahnya sesuai dengan kebijakan nasional yang telah digariskan.

---

The thesis finds that the existence of subak as a Balinese cultural phenomenon full with local wisdom values is at the moment being put aside because of massive development in various non-agricultural sectors so that then land of subak agriculture lessens and the potential of subaks extinction in the future is very likely. Therefore certainty in the spread-out locations of sustainable food agricultural land in the regional regulations in Bali is needed so that subak agricultural land will be protected from land convertion to be non-agricultural land and subak farmers wil be empowered. The problem of subak agricultural land conversion is the focus analysis by using the theory of Reflexive Law. This legal research is a normative or literature legal research by using data sources of secondary data, combined with a jurimetrics method. The research result shows that there is a change of national policy in spatial improvement which allocates agricultural purposes of 80,417 hectares in Bali. The research also finds inconsistency between regional regulations on spatial planning in Bali and national agricutural purposes of spatial pattern planning of 46,591 hectares. The recommendations of the research among others suggest that all regional governments in Bali realize and comply with the national policy guidance in spatial planning by alligning the agricultural purposes and making sure that the locations of sustainable food agricultural land distribution shall be included in the regional regulations on regional spatial planning in accordance with the predetermined national policy."

"Berbagai literatur menjelaskan bahwa penerapan praktik pertanian berkelanjutan berdampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan pangan serta peningkatan kualitas hidup penduduk dalam jangka panjang. Namun, penerapan praktik ini di Indonesia masih sangat terbatas. Rendahnya rasio kepemilikan lahan diduga memberikan dampak negatif terhadap penerapan praktik tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis keterkaitan kepemilikan lahan pertanian dengan penerapan praktik pertanian berkelanjutan. Sumber utama data yang digunakan berasal dari Survei Struktur Ongkos Usaha Tanaman Pangan 2017. Metode OLS dan 2SLS diterapkan untuk mengestimasi dampak kepemilikan lahan pertanian. Hasil regresi menunjukkan bahwa lahan milik sendiri memotivasi petani untuk menerapkan praktik pertanian berkelanjutan.

---

Many literatures explain that adoption of sustainable agriculture practices has positive impact for meeting food needs and improving population life quality in the long run. However, adoption of this practice in Indonesia is still very limited. The low land ownership ratio is guessed to have a negative impact on adoption of these practices. This research aimed to analyze relationship between agricultural land ownership and adoption of sustainable agriculture practices. The main source is 2017 Food Crop Cost Structure Survey. OLS and 2SLS methods are applied to estimate the impact of agricultural land ownership. Regression results indicate that private land motivates farmers to adopt sustainable agricultural practices."

"This study aims to build a proper concept of Indonesia National food sovereignty, to analyze food security by focusing on import dependency in order to achieve food sovereignty, and to prove that farmers rsquo welfare could be achieved by giving back their basic right of land, education, and health care.Food sovereignty focuses on the freedom of individuals, communities, people, and nation to choose what food they want to consume, how they produce it, and how they distribute it. Food security analysis shows that Indonesia has potential to be self sufficient on rice, but institutional problem such as distribution and cost of production makes it still importing rice. In household level and community level by taking sample from district Cigalontang, Tasikmalaya, West Java, food sovereignty is achieved by giving back their right of land. Through OLS Ordinary Least Square method with IFLS 2014 data, the result obtained had proved that farmers rsquo welfare in West Java, in this case per capita expenditure, did increase as land ownership per meter increase. Year of schooling as well as health care are also has positive relationship with percapita expenditure. In addition, probit model method results also in line with the OLS result. land ownership could eradicate rural household from poverty. The same result for year of schooling and health care condition. The more educated the household head, the more possible a rural household to escape from poverty. The more satisfied health care condition, the more likely for being not poor.

---

Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan konsep kedaulatan pangan, menganalisis ketahanan pangan dengan memfokuskan ketergantungan impor untuk mencapai kedaulatan pangan serta membuktikan bahwa kesejahteraan petani bisa tercapai dengan memberikan hak dasar mereka yaitu lahan, pendidikan dan status health care.Kedaulatan pangan fokus terhadap kebebasan individual, komunitas, penduduk dan Negara untuk memilih pangan yang mereka inginkan, bagaimana mereka memproduksinya dan bagaimana pendistribusiannya. Analisis ketahanan pangan menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai potensi untuk swasembada beras tetapi bermasalah pada distribusi dan biaya produksi sehingga masih harus mengimpor beras. Di level keluarga tani dan komunitas dengan mengambil sampel di Cigalontang, kedaulatan pangan ditempuh dengan mengembalikan hak lahan bagi petani. Dengan metode OLS Ordinary Least Square terhadap data IFLS 2014 ditemukan bahwa kesejahteraan keluarga tani di Jawa Barat dalam hal ini per capita expenditure secara signifikan mengalami peningkatan dengan meningkatnya kepemilikan lahan, pendidikan, dan status health care. Selain itu, hasil metode model Probit juga sejalan dengan hasil OLS. Kepemilikan tanah, pendidikan dan status health care bisa mengurangi kemiskinan pada rumah tangga pedesaan."

"Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi perubahan penggunaan lahan dari lahan sawah menjadi kawasan industri dan permukiman di Kabupaten Karawang. Keberadaan industri juga menarik masyarakat untuk beralih profesi dari sektor pertanian ke sektor industri. Selain konversi lahan pertanian, industri juga menyerap lebih banyak air yang membuat air untuk pertanian berkurang. Hal tersebut terjadi karena pengelolaan air yang kurang efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan penggunaan lahan, mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari pembangunan kawasan industri pada lingkungan, dampak kawasan industri pada kondisi sosial dan ekonomi, serta menyusun strategi perlindungan lahan sawah berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode analisis spasial, korelasi, MDS, dan analisis stakeholders. Hasil penelitian ditemukan bahwa perubahan lahan pertanian sebagian besar berubah menjadi kawasan industri. Perubahan lingkungan karena industri menyebabkan penurunan luas lahan sawah dan produksi padi, dan jaringan irigasi. Selain itu, keberlanjutan petani pada dimensi sosial dan ekonomi berada pada kategori kurang berkelanjutan. Strategi yang direkomendasikan untuk perlindungan lahan pertanian adalah dengan memprioritaskan sosial dan ekonomi petani.

---

In recent years, there has been land-use changes from the paddy field to the industrial and housing in Karawang. Industries also attracted people to switch professions from farming to the industrial. Besides land conversion, transfer in water usage also increased for industrial needs. This is caused by poor water management in terms of distribution and control of water usage. The purpose of the study are to  analyze land use changes, to identify and analyze the impact of industrial estate development, to analyze social and economic changes, and to arrange sustainable rice field protection strategies. The study uses the Spatial analysis, Correlation analysis, Multi-Dimensional Scaling and stakeholders analysis. The results found changes in agricultural land mostly turned into industrial estates. Changes in the environment due to industry caused a decrease in paddy fields and rice production also in irrigation channels. In addition, the sustainability of farmers in the social and economic dimensions is in the less sustainable category. The recommended strategy for protecting agricultural land is to prioritize farmers' social and economy."