Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTSkripsi ini membahas tentang berbagai aspek Corporate Social Responsibility baik secara konsep maupun berdasarkan peraturan yang berlaku, terutama mengenai pelaksanaan CSR melalui mekanisme pemberian dana kepada Pemerintah. Penelitian ini mengambil studi pada pelaksanaan CSR oleh PT. Vale dimana PT. Vale memberikan dana sebesar Rp 11,7 Miliar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang kemudian mendapat protes dari beberapa pihak. Adapun pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan mengenai Corporate Social Responsibility dalam sektor pertambangan? 2) Bagaimana peran pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan corporate social responsibility dalam sektor pertambangan dan 3) Apakah tindakan PT. Vale Indonesia Tbk yang memberikan dana kepada Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah dapat dikatakan sebagai kegiatan CSR dari perusahaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan menelaah norma hukum tertulis dan studi dokumen. Pada Akhirnya, Penulis memperoleh kesimpulan bahwa CSR dalam sektor pertambangan diatur dalam beberapa pengaturan antara lain dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri ESDM No. 41 Tahun 2016. Kedua, peran pemerintah dalam CSR meliputi mengatur, mengawasi dan memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan CSR. Terakhir, tindakan PT. Vale yang memberikan dana kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak dapat dikatakan sebagai kegiatan CSR dari PT. Vale karena melanggar ketentuan di sektor pertambangan. Saran penulis, pertama, bagi pembuat regulasi baik ditingkat pusat maupun daerah, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai peran pemerintah dalam kegiatan CSR. Khususnya berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam mengelola dana CSR. Kedua, bagi perusahaan tambang pelaksana CSR, dalam melakukan CSR agar memerhatikan ketentuan perundang-undangan terkait CSR. Terkahir, bagi Pemerintah Daerah, agar dibuat suatu mekanisme penyaluran dana CSR. Mekanime ini mengakomodir penyaluran dana CSR yang dilakukan oleh perusahaan kepada pemerintah daerah. Dana tersebut tidak masuk kedalam APBD.

---

ABSTRACTThis thesis discusses various aspects of Corporate Social Responsibility both conceptually and based on applicable regulations, especially regarding the implementation of CSR through the mechanism of giving funds to the Government. This study took a study on the implementation of CSR by PT. Vale where PT. Vale provided funds amounting to Rp. 11.7 billion to the Central Sulawesi Provincial Government which later received protests from several parties. The main issues raised in this study are: 1) What are the regulation on Corporate Social Responsibility in the mining sector? 2) What is the role of the government in the implementation of corporate social responsibility activities in the mining sector? And 3) Whether the action of PT. Vale Indonesia Tbk, which provides funds to the Regional Government of Central Sulawesi, can be said to be a CSR activity of the company? The study was conducted by normative juridical method which was carried out by examining written legal norms and document studies.Finally, the author concludes that CSR in the mining sector is regulated in a number of settings, including in Law No. 25 of 2007, Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Law No. 4 of 2009, Government Regulation No. 23 of 2010, Government Regulation No. 47 of 2012 and Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 41 of 2016. Second, the role of government in CSR includes regulating, supervising and providing evaluations of the implementation of CSR. Finally, the actions of PT. Vale, which provides funds to the Central Sulawesi Provincial Government, cannot be said to be a CSR activity from PT. Vale for violating provisions in the mining sector. The author's advice, first, is for regulators at both central and regional levels, clear arrangements are needed regarding the role of government in CSR activities. Particularly related to government authority in managing CSR funds. Second, for mining companies implementing CSR, in carrying out CSR to pay attention to statutory provisions related to CSR. Finally, for the Regional Government, a mechanism for channeling CSR funds is made. This mechanism accommodates the distribution of CSR funds carried out by companies to local governments. The funds are not included in the APBD."

"Penelitian ini bertujuan untuk menemukan hubungan antara keragaman kebangsaan tim manajemen puncak (TMT) dan kinerja sosial perusahaan (CSP) di negara-negara pasar berkembang Asia. Di penelitian ini, tim manajemen puncak didefinisikan sebagai dewan direksi. Penelitian ini menggunakan Teori Eselon Atas (Upper Echelon Theory) sebagai landasan untuk argumentasi bahwa hasil kinerja perusahaan dipengaruhi oleh karakteristik manajemen.Hipotesis yang diteliti termasuk dimensi kultural Hofstede (Hofstede's cultural dimensions) berupa kolektivisme (collectivism), jarak kekuasaan (power distance), dan orientasi jangka panjang dan jangka pendek (long-term and short-term orientation).Literatur terdahulu menunjukkan hasil yang inkonklusif perihal dampak keragaman kebangsaan tim manajemen puncak dan kinerja sosial perusahaan, sehingga memotivasi penelitian ini lebih lanjut. Sebanyak 70 perusahaan dari 7 negara pasar berkembang Asia dimasukkan dalam analisis regresi cross-sectional (cross-sectional regression analysis).Hipotesis pertama dan kedua secara statistik tidak signifikan, sementara hipotesis ketiga secara statistik signifikan, menunjukkan hubungan positif antara dewan direksi yang berorientasi jangka panjang terhadap kinerja sosial perusahaan. Penelitian lebih lanjut masih memungkinkan karena penelitian ini masih menunjukkan hasil yang secara statistik tidak signifikan.

---

This study aims to discover the relationship between top management team (TMT) nationality diversity and corporate social performance (CSP) in Asian emerging market countries. In this study, TMT is defined as the board of directors. Using the Upper Echelon Theory as a foundation for the argument that a firm’s outcomes are affected by their management’s characteristics, the hypotheses include selected Hofstede’s cultural dimension values of collectivism, power distance, and long-term vs. short-term orientation. Previous literature has inconclusive results regarding the impact of TMT nationality diversity and CSP, motivating this study further. A total of 70 firms from 7 Asian emerging market countries were included in the cross-sectional regression analysis. The first and second hypotheses were statistically insignificant, while the third hypothesis was statistically significant, showing a positive relationship between long-term oriented board of directors and CSP. Future research is still possible since this study still yields insignificant results."

"ABSTRAKProgram CSR dalam konteks industri ekstraktif merupakan upaya untuk memperbaiki relasi dan meningkatkan kesejahteraan khususnya komunitas lokal. Dengan adanya cakupan geografis yang ditentukan oleh korporasi maka berimplikasi pada proses pelaksanaan program CSR. Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan program CSR di wilayah cakupan Ring 1 dan Ring 2 dan implikasinya terhadap relasi korporasi dan komunitas lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil menunjukan wilayah Ring 1 cenderung tidak mengalami peningkatan kesejahteraan dan tidak terjalin relasi harmonis dibandingkan dengan wilayah Ring 2. Data tersebut memperlihatkan adanya kondisi terbalik di wilayah Ring 1 dan Ring 2. Kebaruan yang ditawarkan oleh artikel ini, yaitu peneliti menggunakan konsep penanganan keluhan dan komunikasi sebagai suatu upaya korporasi panas bumi membangun relasi dengan komunitas lokal. Kesimpulan dalam artikel ini adalah adanya kondisi terbalik di wilayah Ring 1 dan Ring 2 disebabkan karena beberapa faktor tertentu yang kemudian menjadi prasyarat penting dalam proses pelaksanaan program CSR dengan tujuan membangun relasi korporasi-komunitas lokal dan untuk peningkatan kesejahteraan komunitas lokal.

---

ABSTRACTCSR in the context of extractive industries is an attempt to improve social relations and social welfare in local community. The geographical scope in the CSR has implications for the process of implementing CSR programs. This article aims to look at how the process of implementing CSR programs in the scope area of Ring 1 and Ring 2 and the implication for corporate and local community relation. This study used a qualitative approach with case studies method. Results of study showed that the area of Ring 1 are less likely to increase social welfare and relation than Ring 2. The data showed the reverse conditions in the area of Ring 1 and Ring 2. These condition has an impact for corporate and local community relation. The novelty offered by this article, that the researcher uses the concept of grievance mechanism and communications as a corporate effort to build relationship with local community. Conclusion in this article is the reverse conditions in the area of Ring 1 and Ring 2 are caused due to some certain factors which later became an important prerequisite in the processes of implementing of CSR programs with the aim of establishing relation between corporate and local community and to improve well-being of local community."

"ABSTRAKTanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility -CSR) merupakan isu hangat beberapa tahun terakhir ini, baik di seluruh duniamaupun di Indonesia. Beragamnya konsep, definisi dan pemahaman mengenaiCSR menimbulkan perbedaan dalam menilai keberhasilan, keefektivan danmanfaat program CSR, baik bagi perusahaan pelaksananya, maupun bagipenerima program (beneficiaries), dan bagi Iingkungan hidup. Peraturan yangdisusun oleh pemerintah untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan CSR,justru ditolak oleh kalangan bisnis karena ketidakjelasan dan ketidakkonsistenanpasal-pasalnya serta ketidakpastian yang ditimbulkannya bagi kalanganpengusaha. Sementara itu secara internasional, sedang disusun panduanstandar, yaitu ISO 26000 Guidance on Sociai Responsibility yang diharapkanmampu menjadi dasar bagi pelaksanaan CSR di setiap negara.Sinar Mas Group adalah satu dari sedikit perusahaan di Indonesia yangaktif dalam pengembangan draft ISO 26000 dan dalam tim kajian Ps. 74 UU No.40/2007. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana prosespemahaman dan penentuan sikap (organizationai information processing) terjadidi Sinar Mas Group terhadap standar dan peraturan tersebut, serta bagaimanaperan boundary spanner. Hasilnya diharapkan dapat berkontribusi bagipengembangan ilmu komunikasi, khususnya komunikasi organisasi, serta dapatdigunakan sebagai bahan rekomendasi bagi perusahaan Iain dalammeningkatkan kemampuannya memahami informasi Iingkungan sehinggamampu bertindak dengan tepat demi mempertahankan hidup dan keunggulankompetitifnya sambil pada saat yang sama membenkan manfaat bagimasyarakat dan Iingkungan hidup. Hasil penelitian juga dapat digunakan sebagaibahan rekomendasi bagi pemerintah dalam upayanya mendorong perusahaanmelakukan Ianggung jawab sosialnya, tanpa bertentangan dengan instrumenInternasional dan tanpa mengurangi, bahkan meningkatkan daya saingIndonesia. Hasil penelitian juga bisa digunakan sebagai bahan rekomendasi bagiNMC SR, LSM, dan asosiasi bisnis dalam upaya mereka melakukan sosialisasidan advokasi mengenai tanggung jawab sosial dengan Iebih efektif dan efisien.Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah: organisasi sebagai suatuinstitusi, dituntut tetap hidup dan bertumbuh di dalam situasi yang terus berubahdengan kecepatan dan akselelasi yang semakin tinggi. Pemrosesan inforrnasimengenai Iingkungan eksternal merupakan aktivitas kunci manajerial organisasiHal ini penting bagi adaptasi dan periahanan hidup jangka panjang. IsuTanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility - CSR)dengan standarisasi dan peraturannya, merupakan salah satu isu Iingkunganyang perlu diperhatikan perusahaan sebagai bagian dari upayanya untukbertahan hidup dan berkembang.Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknikpengumpulan data dengan observasi partisipasi moderat, wawancara mendalam,wawancara tidak terstruktur, dan studi dokumentasi. Sampel sumber ditentukansecara purposive, yaitu GM CSR Enhancement, GM Comorate Govemance, GMPublic Relations, dan Komisaris lndependen. Analisis data dilakukan dengandata reduction, data display dan verification.Hasil penelitian menunjukkan proses pemahaman dan penentuan sikapteljadi melalui tahapan yang nampak sederhana, namun sesungguhnyakompleks dan merupakan proses iterasi terus-menerus. Penentu dari proses iniadalah kesiapan dari boundary spanner secara individu dan kesiapan organisasitempat ia bekerja. Di Sinar Mas proses ini terjadl dengan menggunakan berbagaimedia komunikasi, baik yang berfungsi untuk menginformasikan, mengatur,membujuk, dan mengintegrasikan dengan menggunakan pesan task,maintenance, human, dan pesan inovatif. Arah komunikasi ke atas, ke bawah,dan ke samping, baik secara formal maupun informal. ISO 26000diinterpretasikan merupakan peluang keunggulan kompetitif sekaligus tantangan,dengan respons: perubahan internal dan mempengaruhi kondisi Iingkungan.Sementara Pasal 74 UU No.40l2007 diintepretasikan merupakan tantangandengan respons: mempengaruhi kondisi Iingkungan. Dari hasil penelitiandidapatkan ternyata peran boundary spanner dan peran change agentdibawakan oleh orang yang sama sehingga hasilnya tidak optimal.Berdasarkan penelitian tersebut diberikan rekomendasi perbaikan dalam strategikomunikasi internal dan eksternal, serta strategi komunikasi untuk memperbaikikesalahan persepsi yang terjadi. Rekomendasi lain yang diberikan adalahperlunya dimasukkan aspek sustainability, yang rnerupakan jiwa ISO 26000, kedalam visi misi setiap unit bisnis Sinar Mas, serta dalam media komunikasiinternal dan eksternal. ETF sebagai wadah pelaksana tanggung jawab sosial diSinar Mas juga disarankan untuk memperjelas identitas dirinya. Rekomendasibagi perusahaan lain, pemerintah maupun bagi Iembaga-Iembaga yang berminatmelakukan kampanye kepada perusahaan-perusahaan agar mau melakukanCSR, juga diberikan."

"Skripsi ini membahas mengenai hubungan antara implementasi CSR PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. dab dinamika konflik di antara komunitas lokal dan korporasi yang dilihat dari persepsi warga kelurahan Puspanegara. Variabel persepsi implementasi CSR sebagai variabel independen dilihat dari beberapa dimensi, yakni persiapan implemenasi CSR, pelaksanaan implementasi CSR, dan monitoring implementasi CSR. Sementara itu, pada persepsi dinamika konflik sebagai variabel dependen, dilihat dari beberapa dimensi, yakni bentuk dan eskalasi konflik, intensitas konflik, peran aktor dan lembaga dalam konflik, dan karakteristik lokal. Untuk melihat implementasi CSR tersebut secara lebih spesifik, peneliti melihat persepsi implementasi CSR Indocement dari 5 aspek yang memang sudah dicanangkan oleh Indocement itu sendiri. 5 aspek tersebut adalah CSR di bidang Ekonomi, CSR di bidang Pendidikan, CSR di bidang Kesehatan, CSR di bidang Sosbudagor (Sosial, Budaya, Agama, dan Olahraga), dan CSR di bidang Keamanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan melakukan survey kepada sejumlah responden yang ditarik secara acak dengan menggunakan teknik penarikan multi-state random sampling pada kelurahan Puspanegara. Kriteria responden yang dipilih adalah mereka yang memiliki peran sebagai suami atau istri dalam suatu keluarga (KK). Hasil temuan menunjukkan bahwa dari implementasi CSR, warga Kelurahan Puspanegara mempersepsikan implementasi CSR Indocement sudah baik dalam bidang Sosbudagor dan Kesehatan, kemudian pada bidang Pendidikan dipersepsikan sedang, pada bidang ekonomi dipersepsikan kurang baik dan pada Bidang keamanan dipersepsikan tidak baik atau buruk karena tidak terlihat. Oleh sebab itu Implementasi CSR Indocement secara keseluruhan bernilai rendah. Di sisi lain, dari persepsi komunitas lokal, Dinamika konflik di antara Indocement dan warga kelurahan Puspanegara cenderung bernilai rendah. Hal tersebut dikarenakan Indocement telah menyelesaikan penyebab konflik utamanya yaitu polusi debu dengan memasang alat yang bernama electrostatic precipitator.

---

This study discusses The Relation between PT Indocement Tunggal Prakarsa's CSR Implementation and The Dynamics of conflict between local communities and corporation which viewed from the perception of residents on Puspanegara village. The variable perception of CSR implementation as independent variable seen from several dimensions. Namely, the preparation of CSR implementation, the execution of CSR implementation, and the monitoring of the CSR implementation. Meanwhile, in the perception of the dynamics of conflict as the dependent variable, seen from several dimensions. namely the shape and the escalation of the conflict, the intensity of the conflict, the role of actors and institutions in conflict, and local characteristics. Then, with the aim to assess the CSR implementation more specifically, researchers examined the perception of Indocement's CSR implementation by 5 aspects that had been declared by Indocement itself. Those 5 aspects are, CSR in Economics, CSR in Education, CSR in Health, CSR in Sosbudagor (Social, Cultural, Religion, and Sport), and CSR in Security aspect. This study used quantitative research method to survey the number of respondents were randomly drawn by using multi-state random sampling technique on Puspanegara village. respondents selected criteria are those who have a role as husband or wife in a family according to their KK (Kartu Keluarga).

The findings showed that the recidents of Puspanegara Village perceived that implementation of CSR in Indocement has been good in the Sosbudagor and Health aspects, then on education aspect is being perceived as medium, in the economic aspect is being perceived as good-less and in the security aspect is being perceived as not good or bad because it is not too visible . Therefore, Indocement CSR implementation overall tend in low category. On the other side, from the perception of local communities, dynamics of the conflict between Indocement and Puspanegara villagers tend low. It is because Indocement has solved the main causes of the conflict, namely dust pollution by installing a device called an electrostatic precipitator."

"ABSTRAK

CSR merupakan tindakan yang wajib dilakukan korporasi khususnya yang bergerak

dalam bidang ekstraktif. Tiap korporasi memiliki cara pengimplementasian CSR yangberbeda-beda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menjelaskanbagaimana fungsi manifest dan laten Forum Konsultasi Masyarakat/FKM sebagaicara implementasi program CSR/CD khususnya dalam bidang pengembanganekonomi yang dilakukan PT JBG kepada masyarakat lingkar tambang. FKMmerupakan struktur baru dimasyarakat yang telah membentuk suatu sistem yangdapat menyeimbangkan keadaan antara korporasi dengan masyarakat dalam halimplementasi program dan relasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa FKM memilikifungsi manifes sebagai pengaturan program CSR/CD dan sarana membangun relasikepada masyarakat lingkar tambang. Adapun fungsi latennya sebagai tamengkorporasi menimalisir konflik untuk mempertahankan relasi dan pengkonsistenanimplementasi program CSR/CD sesuai kebijakan korporasi kepada masyarakatlingkar tambang

---

ABSTRACT

CSR is mandatory corporate actions, especially those engaged in the extractive

industry. Each corporation has a different way of implementing CSR. This study useda qualitative approach that explains how the manifest and latent functions of theCommunity Consultative Committee/CCC as a way of implementing CSR/CDprograms, especially in the field of economic development by PT JBG to the localcommunity. CCC is a new structure in the society who have established a system thatcan balance the situation between corporate to the local community in theimplementation of programs and relationships. Based on the results of research thatCCC has a function manifest as settings CSR/ CD programs and a means to buildcommunity relations to the local community The latent function as a corporate shieldto minimize conflict to maintain relations and consistent to implementation of CSR /CD programs appropriate with the wisdom of corporation to the local community

"

"Isu keberlanjutan menjadi kian penting dalam penerapan CSR khususnya bagi industri pertambangan. PT Aneka Tambang sebagai perusahaan pertambangan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan semenjak tahap eksplorasi, tahap konstruksi dan operasi, hingga tahap pasca dan penutupan tambang. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi community development di wilayah pasca tambang Cikotok. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tehnik wawancara mendalam terhadap beberapa informan yaitu pihak PT Antam, penerima manfaat, pelaksana program community development, dan pemerintah daerah setempat. Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi community development telah memenuhi prinsip-prinsip yang ada. Pendekatan bottom up diterapkan dalam perencanaanya sehingga dapat memetakan kebutuhan, potensi, masalah, dan strategi yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Selain itu, PT Antam telah melakukan beberapa tingkat dan metode dalam pembinaan hubungan kepada beberapa pemangku kepentingan dalam melakukan community development.

---

Sustainability issues are becoming increasingly important for the implementation of CSR; especially in the mining industry. PT Aneka Tambang as mining company undertakes corporate social responsibility since the exploration stage, construction and operation stage, mine closure and post mining stage. This research aims to determine the implementation of community development in the Cikotok post-mining areas.

The method used in this research is qualitative with in-depth interview techniques against multiple informants. The informants are PT Antam, beneficiaries, practitioner of community development programs, and local government.

In this study, the implementation of community development is in compliance with the existing principles. Bottom-up approach is applied in order to map out the corporate plans, potential, problems, and strategies that compatible to the social and cultural conditions. In addition, PT Antam does some extension and methods to build an engagement of stakeholder; intending for community development."

"ABSTRAKPenelitian tesis ini merupakan hasil analisis hukum tentang kebijakan efisiensi furlough yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia pada tahun 2017 yang dikaitkan dengan kewajiban perusahaan dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dan tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap setiap keputusan perusahaan dan kegiataan operasional perusahaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis is the results of a legal analysis about PT. Freeport furlough efficiency policy in 2017 which is associated with company's obligation to implement good corporate governance and corporote social responsibility in company's decision and company's operational activities based on Indonesia's law regulation."