Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa potensi penerapan metode konsolidasi terhadap paket kiriman online shopping di ruang lingkup kampus. jumlah mahasiswa di suatu kampus yang cukup banyak serta memiliki kecendrungan dalam online, maka sistem pemusatan atau pengkonsolidasian paket kiriman di lingkungan kampus UI dapat menjadi solusi untuk meminimalisasi dampak negatif yang muncul. Penelitian ini dilakukan dengan survey sampel dari 1824 mahasiswa UI mewakili setiap fakultas  kemudian dianalisa dengan statistik deskriptif dan metode AHP yang dibantu oleh software Expert Choice 11.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 56% mengalami masalah online shopping di mana 42% berupa keterlambatan pengiriman. Akibat hal tersebut, 51,3%  memilih metode pengiriman terkonsolidasi sebagai solusi dari permasalahan mereka. Menurut mahasiswa UI, waktu merupakan hal terpenting dalam online shopping dengan prioritas 24,7%, dilanjutkan oleh 23,3% kemudahan menggunakan dari pelaksanaan online shopping, kemudian 22,5% aksesibilitas dari pengiriman diikuti oleh biaya 16,4% dan terakhir adalah jarak sebesar 13,2%. Lokasi yang dipilih untuk mengimplementasikan metode pengiriman terkonsolidasi ini adalah Perpustakaan Pusat, Stasiun Pondok Cina dan Stasiun UI dengan alasan memilih adalah karena dekat dengan fakultas tempat berstudi, lokasi tersebut biasa dikunjungi dan searah dengan jalan pulang.

---

The purpose of this research is to know the students characteristic of online shopping and the potential of the consolidation method application for delivering packages within Universitas Indonesias area. The consolidation method for delivering packages is considered to be a solution to do online shopping in campuss centre where there are large number of students in Universitas Indonesia. The research where done by 1824 respondents of UI students from each faculty by AHP and statistic descriptif methodes with Exert Choice 11 helps.

The result of the research shows that there are 56% of the students who have experienced problems with online shopping with 46% among them was a delayed delivery. The result also shows that 51.3% of the students choose the consolidation method for delivering packages as a solution to their problems with online shopping. According to the students, the most important thing in regard to online shopping is time (24.7%), followed by the easiness of doing the online shopping (23.3%), the accesibility of the delivery (22.5%), cost (16.4%), and distance (13.2%). The students also choose Perpustakaan Pusat, Stasiun Pondok Cina, and Stasiun Universitas Indonesia as the locations to implementing the consolidation delivery with reasons such as closer to their faculties, the accessibility of the location, and in the same direction as their homes."

"ABSTRAKMeningkatnya penggunaan telepon pintar, layanan akses video dan denganditetapkannya Rencana Pitalebar Indonesia yang salah satu sasarannya adalahkecepatan akses minimum akan berimplikasi pada meningkatnya kebutuhankapasitas total dari pelanggan. Untuk mengakomodasinya, para operator selulerberupaya meningkatkan ketersediaan kapasitas total melalui peningkatan jumlahsite, penggunaan teknologi dengan efisiensi spektrum tinggi dan tambahan alokasispektrum frekuensi radio dari regulator. Namun demikian, adanya keterbatasanspektrum frekuensi radio menjadi hambatan dalam meningkatkan ketersediaankapasitas tersebut. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya defisit spektrum yangdiderita oleh para operator seluler sehingga pada akhirnya akan memperburukkualitas layanan mobile broadband di Indonesia.Permasalahan defisit spektrum tersebut dapat diatasi melalui konsolidasiantar operator seluler. Namun demikian, praktik konsolidasi yang terjadi secaraalamiah selama ini hanya didasari untuk memperoleh tambahan alokasi spektrumfrekuensi radio dan kepentingan bisnis semata dengan mengabaikan norma akankelayakan layanan mobile broadband demi kepentingan pelanggan. Pelaksanaankonsolidasi hendaknya didorong oleh adanya defisit spektrum namun tetapmemenuhi norma yang ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian modeldan desain konsolidasi operator seluler di Indonesia untuk memperoleh hasil yangmenjadi solusi terhadap permasalahan tersebut.Pelaksanaan konsolidasi dalam penelitian terbatas dilakukan pada operatorseluler yang beroperasi pada pita frekuensi 900 MHz, 1800 MHz dan 2100 MHzyang terdiri dari Telkomsel, XL, Indosat dan H3I yang diamati dalam enam regionallayanan yaitu Sumatera, Jawa, Bali Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi danMaluku Papua. Desain konsolidasi dilakukan dengan ketentuan yaitu tiapkonsolidasi maksimum terdiri dari dua operator, proses migrasi paling sedikit,alokasi kanal berdampingan dan tidak ada divestasi spektrum frekuensi radio.Melalui desain yang telah ditentukan, diperoleh tiga skenario konsolidasi yaituskenario konsolidasi I terdiri dari konsolidasi H3I dengan Indosat, XL danTelkomsel, skenario konsolidasi II terdiri dari konsolidasi H3I dengan XL dankonsolidasi Indosat dengan Telkomsel, dan skenario konsolidasi III terdiri darikonsolidasi Indosat dengan XL dan konsolidasi H3I dengan Telkomsel. Adapununtuk perhitungan dan analisis dilakukan dengan menggunakan metodeperhitungan INS melalui pengamatan hasil perhitungan spektrum rata-rata tiapoperator seluler pada regional bersangkutan saat sebelum dan sesudah konsolidasidilakukan sehingga dapat diperoleh adanya profil surplus atau defisit spektrum.Sesuai tujuan penelitian, hasil perhitungan menunjukkan bahwa dengan adanyakonsolidasi dapat menurunkan defisit spektrum secara signifikan dan skenariokonsolidasi II memberikan hasil perhitungan defisit spektrum yang paling kecil.

---

ABSTRACTThe increasing use of smartphones, video access and the stipulatedIndonesia Broadband Plan whose target for the minimum access speed, will haveimplications for the increase of total capacity requirement of subscribers. Toaccommodate the requirement, the mobile operators attempt to increase totalavailable capacity by increasing in the number of sites, the implementation ofadvanced technology offering high spectrum efficiency and acquiring an additionalallocation of radio frequency spectrum from regulator. Whereas, there is aconstraint of the radio frequency spectrum limitation for adequate allocation ofradio frequency spectrum requirement for the mobile operators. This will result inspectrum deficit suffered by mobile operators which in turn will worsen the qualityof mobile broadband services in Indonesia.The spectrum deficit problem can be solved through the consolidationamong mobile operators. However, today?s consolidation practice that occurednaturally by far is constituted to acquire additional allocation of radio frequencyspectrum and business interests simply by ignoring the norms of mobile broadbandservices feasibility for the subscribers. Implementation of the consolidation shouldbe encouraged by the spectrum deficit but still fulfilling the stipulated norms. It istherefore required in-depth research of consolidation models and designs amongmobile operators in Indonesia to obtain proper results as a solution to combat thoseproblems.The implementation of consolidation in research is conducted on mobileoperators, whose operation at the frequency band of 900 MHz, 1800 MHz and 2100MHz, comprising of Telkomsel, XL, Indosat and H3I by which observed in sixregional services of Sumatera, Jawa, Bali Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi,and Maluku Papua. The consolidation design is done by the pre-determinedencompassing as follows each consolidation consists of two operators at the most,the least migration process, the contiguous bandwidth allocation and no radiofrequency spectrum divest. Through the pre-determined, it can be obtained threeconsolidation scenarios i.e the consolidation scenario I comprises of consolidationamong H3I with Indosat, XL and Telkomsel, consolidation scenario II comprises ofconsolidation among H3I with XL and consolidation among Indosat withTelkomsel, and consolidation scenario III comprises of consolidation amongIndosat with XL and consolidation among H3I with Telkomsel. As for the estimationand analysis are conducted by using the INS estimation method by observation ofaverage spectrum results on each mobile operator throughout the relevant regionalservices at the moment before and after the consolidation process to obtain itssurplus or deficit spectrum profile. By the research perimeter accordingly, theresults of those estimations yield that the consolidation can reduce the deficitspectrum significantly less than that of without consolidation, whereas theconsolidation scenario II obtains the least spectrum deficit."

"Turunnya pertumbuhan industri telekomunikasi dan terjadinya pergeseran penggunaan layanan telekomunikasi seluler dari layanan voice dan sms ke layanan data membawa pengaruh terhadap penyelenggara seluler. Maraknya penyelenggara OTT ditengah-tengah tingginya penetrasi penggunaan layanan data serta tingginya persaingan atar operator seluler menyebabkan munculya persaingan tidak sehat yang ditandai dengan adanya perang harga antar penyelenggara seluler. Para operator seluler berlomba-lomba untuk menurunkan harga sehingga berpengaruh terhadap kinerja finansial perusahaan. Besarnya biasa yang harus dikeluarkan untuk menyediakan layanan tersebut sudah tidak dapat ditutupi oleh pendapatan operator seluler yang kian tergerus. Konsolidasi antar operator seluler diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dari penurunan industri yang kini sedang terjadi. Pada penelitian ini konsolidasi dilakukan terhadap empat operator besar yaitu Tsel, ISAT, XL dan H3I dengan menggunakan data kinerja operasional dan data kinerja finansial perusahaan. Data finansial digunakan untuk mengukur kelayakan usaha dengan menggunakan rasio keuangan dengan mengedepankan keseimbangan pasar dan persaingan sehat. Model konsolidasi dilakukan berdasakan penelitian sebelumnya yang menggunakan parameter defisit spektrum frekuensi paling minimum dengan hasil skenario konsolidasi antara Tsel-ISAT dan XL-H3I. Namun berdasarkan data keuangan konsolidasi yang mempunyai tingkat likuiditas, solvabilitas dan aktivitas yang baik serta seimbang adalah skenario konsolidasi antara Tsel-H3I dan ISAT-XL. Sedangkan konsolidasi yang memiliki tingkat profitabilitas yang baik dan seimbang adalah konsolidasi antara Tsel-ISAT dan XL-H3I. Keseimbangan kondisi finansial pada perusahaan diharapkan persaingan sehat dan efisiensi industro dapat terwujud.

---

The decrease of growth of the telecommunications industry and the movement in using of mobile telecommunications services from voice and SMS services to data services influenced The rise of OTT services amid the increasing use of data services and also the competitiveness of mobile network operators arise unfair competition combined with the price war between of them. Mobile network operators are competing to get higher prices compared to financial companies. The usual amount that must be spent to provide this service is no longer needed by mobile network operators that are increasingly eroded. Consolidation between mobile network operators is expected to be one of the solutions to the industry that is happening. In this study carried out on large operators namely Tsel, ISAT, XL, and H3I by using operational performance data and company financial performance data. Financial data is used to measure business feasibility by using financial ratios by promoting market balance and fair competition. The assessment design was carried out based on previous research using the minimum spectrum deficit parameters with the results of the scoring skenario between Tsel - ISAT and XL - H3I. However, based on financial data that has balanced level of liquidity, solvency and acitivity is shown by consolidation between Tsel - H3I and ISAT - XL. While those that have a good and balanced level of profit are between Tsel-ISAT and XL-H3I. The balanced of the financial performance of each company, it is expected that healthy competition and industry efficiency can be achieved."

"Sampah yang dihasilkan di lingkungan kampus Universitas Indonesia sebagian besar berasal dari gedung perkuliahan dan administrasi, sampah kantin, dan sampah halaman dari setiap fakultas. Karakteristik sampah yang dihasilkan dari gedung kuliah dan administrasi berbeda dengan sampah yang dihasilkan dari kantin dan halaman sehingga dalam proses pengumpulannya sebaiknya sampah-sampah tersebut dipisahkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui timbulan dan komposisi sampah yang dihasilkan di lingkungan kampus Universitas Indonesia dengan studi kasus FISIP, FE, dan FT.Pemilihan fakultas-fakultas tersebut didasarkan pada jumlah mahasiswa pada fakultas tersebut yang paling banyak diantara fakultas lainnya dan juga ketiga fakultas ini memiliki masalah terkait sampah kantin yang dihasilkan. Dari data timbulan dan komposisi sampah yang didapat kemudian dapat diketahui banyaknya sampah yang dapat didaur ulang dari sampel sampah gedung dan kantin. Dari hasil pengukuran timbulan dan komposisi diketahui bahwa persentase sampah yang didaur ulang sebesar untuk 29% untuk sampah gedung dan 10% untuk sampah kantin FISIP; 38% untuk sampah gedung dan 9% untuk sampah kantin FE; dan 37% untuk sampah gedung dan 10% untuk sampah kantin FT.

---

Solid waste generation in Universitas Indonesia campus largely derived from the lecture and the administration buildings, canteen, and yard from each faculty. Characteristics of waste generation from the lecture and administration buildings were different from waste generation from the canteen and yard, so in collecting process, solid waste should be separated. This study aims to determine the solid waste generation and composition in University Indonesia campus, with case study Faculty of Social and Political Science (FISIP), Faculty of Economics (FE), and Faculty of Engineering (FT).The selection of these faculties is based on the number of students which are the most among other faculties and also these faculties have problems related to canteen waste generation. From solid waste generation and composition data, we can find the amount of waste that can be recycled from the building and canteen waste. The results of composition and percentage of recycled waste measurements shows that 29% building waste and 10% canteen waste can be recycled in FISIP; 38% for building waste and 9% for canteen waste can be recycled in FE; and 37% for building waste and 10% for canteen waste can be recycled in FT."

"Penyedia jasa pengiriman merupakan peran yang dibutuhkan terlebih dengan meningkatnya kegiatan e-commerce, sehingga diperlukan suatu pengawasan yang ideal terhadap jalannya proses pengiriman barang. Kendati demikian, pelaksanaan terhadap jasa kurir dirasa masih kurang dalam mengatasi masalah yang ada, sebagai upaya perbaikan terhadap suatu pengawasan sekaligus penyesuaian dengan kebutuhan konsumen maka dilakukan analisis menggunakan metode yuridis normatif pada penelitian ini dengan membandingkan dua lembaga antara Indonesia dengan Malaysia yang kemudian ditemukan persamaan dan perbedaan dalam pelaksanaannya. Lembaga yang berada di Malaysia termasuk kedalam non-struktural yang tentunya berbeda dengan Indonesia yang berada dibawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, bahwa lembaga Malaysia atau dikenal dengan Malaysian Communications and Multimedia Commission merupakan lembaga yang berperan dalam mengawasi jalannya komunikasi dan multimedia di Malaysia salah satunya peningkatan terhadap jasa kurir sebagaimana ketentuan Postal Service Act 2012. Lembaga ini lebih mengikuti perkembangan masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang ada dibantu dengan perusahaan-perusahaan pengiriman yang terkait guna mengetahui kendala dan solusi yang terjadi, sedangkan Indonesia dalam membuat kebijakan mengenai penyedia jasa pengiriman masih menekankan terhadap pemetaan cakupan wilayah dan pelacakan jasa kurir. Pelaksanaan kebijakan di Indonesia dan Malaysia tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing yang dapat menjadi solusi terhadap kedua negara ini, bahwa Indonesia telah memiliki pembaruan terhadap sistem perizinan sedangkan Malaysia memiliki kebijakan terhadap pengaduan masyarakat akan tindakan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum oleh jasa kurir yang membantu pihak dalam mengatasi kendalanya. Penulisan ini dimaksudkan agar terdapat regulasi yang baru terkait penyedia jasa pengiriman terkhusus kurir maupun peningkatan terhadap peran lembaga di Indonesia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

---

Delivery service providers are a role that is needed especially with the increase in e-commerce activities, so that an ideal supervisory is needed for the process of delivery goods. Nevertheless, the implementation of courier services is still lacking in overcoming existing problems, as an effort to improve supervisory as well as adjust to consumer needs, an analysis was carried out using normative juridical methods in this study by comparing two institutions between Indonesia and Malaysia which later found similarities and difference in implementation. Institutions in Malaysia are classified as non-structural which is certainly different from Indonesia which is under the auspices of the Ministry of Communications and Informatics, that the Malaysian institution or known as the Malaysian Communication and Multimedia Commission is an institution that has a role in overseeing the course of communication and multimedia in Malaysia, one of which is increasing courier services as stipulated in the Postal Act 2012. This institution follows community developments in overcoming existing problems assisted by related delivery companies to find out the problems and solutions that occur, while Indonesia in making policies regarding delivery service providers still emphasizes mapping the scope region and tracking courier service. The implementation of policies in Indonesia and Malaysia certainly have their respective advantages and disadvantages which can be a solution for these two countries, that Indonesia has had an update on the licensing system while Malaysia has a policy against public complaints of default or unlawful acts by courier services that help parties to overcome the problem. This writing is intended so that there are new regulations regarding delivery service providers, especially couriers as well as an increase in the role of institutions in Indonesia, in this case the Directorate General of Post and Information."

"Kebutuhan akan lahan yang semakin meningkat berbanding lurus dengan pertumbuhan populasi global. Hal ini memberikan beberapa pandangan mengenai keberlanjutan dari sejumlah literatur. Selain itu terdapat beberapa perangkat evaluasi yang dapat digunakan sebagai panduan mengenai bagaimana dalam menentukan tapak yang berkelanjutan. Penulis mencoba melakukan peninjauan mengenai indikator utama dari 3 perangkat evaluasi yang relevan dalam menentukan tapak yang berkelanjutan. Hasil peninjauan digunakan untuk meninjau langsung potensi tapak berkelanjutan pada studi kasus (Gedung Baru PUSGIWA UI dan I-CELL FTUI). Meskipun Universitas Indonesia menyandang gelar sebagai Green Campus top 1 di Indonesia berdasarkan pemeringkatan UI GreenMetric pada tahun 2021. Namun disini penulis mencoba untuk melihat keberlanjutan khususnya tapak secara satu bangunan (mikro). Hasil peninjauan menunjukan bahwa kedua bangunan tersebut belum optimal dalam indikator tapak berkelanjutan. Meskipun demikian, pada kedua bangunan studi kasus tersebut memiliki sertifikasi EDGE yang mana unggul dalam penghematan energi, penghematan air, dan lebih sedikit energi yang terkandung dalam material. Satu penjelasan yang mungkin yaitu tidak menutup kemungkinan Universitas lain yang belum menyandang gelar Green Campus top di Indonesia dapat terus mengembangkan potensi keberlanjutan yang ada, khususnya pada indikator tapak berkelanjutan. Selain itu diharapkan Universitas Indonesia dapat terus mengembangkan potensi tapak berkelanjutan di area kampus. 

---

The increasing demand for land is directly proportional to global population growth. This provides some insight into the sustainability of the literature. In addition, there are several evaluation tools that can be used as a guide on how to determine a sustainable site. The author tries to conduct a review of the main indicators of the 3 relevant evaluation tools in determining a sustainable site. The results of the review are used to directly review the potential for sustainable sites in the case studies (PUSGIWA UI New Building and I-CELL FTUI). Even though the University of Indonesia holds the title as the top 1 Green Campus in Indonesia based on the UI GreenMetric ranking in 2021. But here the author tries to look at sustainability, especially the site in one building (micro). The results of the review show that the two buildings are not optimal in terms of sustainable site indicators. However, both case study buildings have EDGE certification which excels in energy savings, water savings, and less embodied energy in materials. One possible explanation is that it is possible that other universities that do not have the title of the top Green Campus in Indonesia can continue to develop the existing sustainability potential, especially on sustainable site indicators. In addition, it is hoped that the University of Indonesia can continue to develop the potential of a sustainable site in the campus area."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa potensi ancaman hybrid warfaredi Indonesia melalui studi kasus Papua di Media Sosial. Penulis menggunakanteori hybrid warfare,teori hate speech, teori propaganda, teori media sosial danteori disinformasi. Penulis menggunakan metode kualitatif dan studi kasus sebagaimembantu menjelaskan fenomena propaganda dan disinformasi pada kasusgerakan pembebasan Papua. Penulis berusaha menganalisa potensi ancamanhybrid warfare yang dilakukan oleh oknum pembebasan Papua melalui mediasosial. Perkembangan media sosial di Indonesia dan dunia internasional sangatpesat dengan dipengaruhi oleh internet. Media sosial pada saat ini dapatmempengaruhi penyebaran dan model propaganda serta disinformasi yangdigunakan sebagai instrumen hybrid warfare. Propaganda dan disinformasi yangdigunakan sebagai upaya Organisasi Papua Merdeka (OPM) melalui media sosial.Perubahan interaksi dan penggunaan disinformasi dan hate speech pada mediasosial menunjukkan bahwa OPM melakukan penggalangan untuk merubahpersepsi masyarakat Indonesia maupun internasional. Propaganda dandisinformasi mengenai kasus Papua semakin meningkat dan menggunakanalogaritma dari media sosial untuk mencapai tujuan mereka. Penulis menemukanbeberapa bukti bahwa media massa dan media sosial organisasi tersebutmedapatkan dukungan dari berbagai kalangan. Dukungan tersebut dapatmenigkatkan potensi ancaman terhadap keamanan nasional Indonesia

---

This study aims to analyze the potential threat of hybrid warfare in

Indonesia through a Papua case study on social media. The author uses hybrid

warfare theory, hate speech theory, propaganda theory, social media theory and

disinformation theory. The author uses qualitative methods and case studies to

help explain the phenomenon of propaganda and disinformation in the case of the

Papuan liberation movement. The author tries to analyze the potential threat of

hybrid warfare carried out by elements of Papuan liberation through social media.

The development of social media in Indonesia and internationally is very fast,

influenced by the internet. Social media at this time can influenced the spread and

model of propaganda and disinformation used as a hybrid warfare instrument.

Propaganda and disinformation used as an effort by the Free Papua Movement

(OPM) through social media. Changes in interaction and the use of disinformation

and hate speech on social media showed that OPM is mobilizing to change

perceptions of the Indonesian and international community. Propaganda and

disinformation regarding the Papua case is increasing and using algorithms from

social media to achieve their goals. The author found some evidence that the mass

media and social media of these organizations received support from various

circles. This support can increase the potential threat to Indonesia's national

security"

"Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi intensi pelanggan untuk terus menggunakan mobile online food delivery services di Indonesia, terutama jasa pengiriman makanan berbasis aplikasi dari pihak ketiga. Beberapa variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah perceived usefulness, perceived ease of use, trust, price-saving benefit, time-saving benefit, dan food safety risk perception. Untuk variabel terikat yang digunakan adalah customer intention to continuously use mobile online food delivery services. Responden untuk penelitian ini berumur minimal 17 tahun dengan berbagai pekerjaan dan tingkatan pendidikan, tinggal di Indonesia dalam enam bulan terakhir, dan pernah menggunakan aplikasi mobile online food delivery services minimal sekali dalam satu bulan terakhir. Penelitian ini menggunakan kuesioner daring yang disebarkan melalui media sosial. Responden yang mengisi kuesioner berjumlah 255 orang, tetapi satu responden tidak sesuai dengan penelitian ini sehingga tersisa 254 responden yang datanya dapat digunakan. Data yang telah terkumpul kemudian diolah melalui IBM SPSS Statistics software. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa time-saving benefit merupakan variabel bebas yang paling berpengaruh terhadap intensi pelanggan untuk terus menggunakan mobile online food delivery services di Indonesia, diikuti oleh perceived usefulness, dan perceived ease of use.

---

This research intends to analyze factors affecting customer intention to continuously use mobile online food delivery services in Indonesia, specifically third-party application-based delivery services. Several independent variables that are used in this research are perceived usefulness, perceived ease of use, trust, price-saving benefit, time-saving benefit, and food safety risk perception. For the dependent variable that is used is customer intention to continuously use mobile online food delivery services. The respondents of this research are those with minimum age of 17 years old from multiple occupation and educational level, reside in Indonesia for at least six months, and have been using the mobile online food delivery services at least once in the past month. This research uses online questionnaire that is distributed through social media. There are 255 respondents that filled out the questionnaire, but one respondent did not meet the research criteria so there are 254 respondents whose data can be used. The data that has been collected is then processed using the IBM SPSS Statistics software. The result from this research shows that time-saving benefit become the biggest factor that affect the customer intention to continuously use mobile online food delivery services in Indonesia, followed by perceived usefulness and perceived ease of use."

"Pengadaan barang dan/atau jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah seringkali berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat, yaitu persekongkolan tender. Kegiatan persekongkolan ini memiliki dampak negatif bagi persaingan dalam menciptakan hambatan untuk saling bersaing antar pelaku usaha. Di sisi lain, Australia memiliki kebijakan dalam menghadapi persekongkolan tender yang sudah terbukti secara efektif dapat mengurangi perilaku persekongkolan. Kebijakan tersebut adalah leniency program yang dalam praktiknya disebut sebagai civil immunity dan criminal immunity. Kebijakan ini memberikan imunitas terhadap sanksi maupun pengurangan denda kepada pelaku usaha yang bersedia untuk bekerja sama dengan otoritas persaingan usaha dalam mengungkap praktik kartel, termasuk persekongkolan tender. Terdapat dua pokok permasalahan dalam penelitian ini, yakni perbedaan perspektif Indonesia dan Australia dalam menangani persekongkolan tender dan potensi pelaksanaan leniency program bagi kasus persekongkolan tender di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji larangan persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa di bawah hukum persaingan usaha antara Indonesia dan Australia. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang memaparkan peraturan terkait suatu kategori hukum tertentu secara sistematis, menganalisis hubungan antar peraturan, dan mengidentifikasi potensi dari peraturan tersebut di masa depan. Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa perbedaan perspektif Indonesia dan Australia dalam menanggapi persekongkolan tender dapat dilihat dari ketentuan hukum persaingan usaha Australia yang menggolongkan persekongkolan tender sebagai bagian dari kartel. Persekongkolan tender tidak diatur secara eksplisit dalam satu pasal tersendiri sebagaimana diatur dalam UU Anti Monopoli di Indonesia. Perbedaan perspektif tersebut mengakibatkan implikasi terhadap persekongkolan tender di Australia mendapatkan kebijakan yang sama dengan kartel, salah satunya leniency program. Berdasarkan efektivitas leniency program di Australia, Indonesia memiliki urgensi untuk menerapkan kebijakan tersebut dalam hukum persaingan usaha. Adapun penerapan leniency program di masa depan dapat merujuk pada kebijakan Australia.

---

The Government’s procurement of goods and/or services is often related to unfair business competition, namely bid-rigging. This collusion activity has negative impacts on competition by creating barriers for businesses to compete with each other. On the other hand, Australia has a policy that has proven to be effective in reducing bid-rigging. This policy is called the leniency program, known in practice as civil immunity and criminal immunity. This policy provides immunity from sanction and fine reductions to businesses who are willing to cooperate with authorities in exposing cartel conduct, including bid- rigging. There are two main issues in this research, namely the different perspectives between Indonesia and Australia in handling bid-rigging and the potential implementation of the leniency program for bid-rigging cases in Indonesia. This research aims to examine the prohibition of bid-rigging in the procurement of goods and services under competition law between Indonesia and Australia. This research is a doctrinal study that systematically outlines regulations related to a certain legal category, analyzes the relationship between regulations, and identifies the potential of these regulations in the future. The results of this research state that the differences in perspectives between Indonesia and Australia in responding to bid-rigging can be seen in Australia’s competition law which classifies bid- rigging as part of a cartel provision. Bid-rigging is not explicitly regulated in a separate article as stipulated in Indonesia's Anti-Monopoly Law. These differences result in implications for bid-rigging in Australia receiving the same policy as a cartel, including the leniency program. Based on the effectiveness of the leniency program in Australia, Indonesia has the urgency to implement such a policy in competition law. The future implementation of the leniency program may refer to Australia’s policy."

"Dalam alur pergerakan barang, mulai dari produsen hingga barang sampai ke tangan konsumen, segmen distribusi memiliki beberapa masalah seperti banyaknya emisi CO2 yang dihasilkan, dan tidak maksimalnya penggunaan kapasitas truk. Kedua hal tersebut saling berkaitan dan dinilai sebagai pemborosan kapasitas transportasi. Menjawab permasalahan tersebut, muncullah sebuah metode dimana banyak variasi barang bervolume kecil disatukan ke dalam truk sehingga muatan yang lebih besar dan lebih ekonomis dapat dikirim dengan menggunakan kendaraan yang sama, dan metode tersebut dinamakan konsolidasi. Penerapan selanjutnya dari sistem konsolidasi ialah dengan membuat fasilitas logistik yang digunakan untuk menggabungkan muatan berbagai operator dan untuk menghasilkan rencana pengiriman yang lebih ekonomis ataupun memberikan pelayanan lebih. Fasilitas tersebut disebut sebagai Urban Consolidation Center (UCC). Penelitian ini ingin melihat seberapa besar eksternalitas emisi CO2 yang dihasilkan oleh sistem ini beserta dengan biaya eksternalnya. Selain itu, penelitian ini ingin melihat bagaimana aspek kemacetan dipertimbangkan dalam pengiriman melalui Urban Consolidation Center. Dari hasil perhitungan, diperoleh rata-rata eksternalitas emisi CO2 untuk pengiriman melalui UCC sebesar 0,0196 kg CO2/item. Dengan mengangkut rata-rata jumlah item sebanyak 2139,70 masingmasing truk dalam satu kali perjalanan, bertanggung jawab terhadap biaya eksternal emisi CO2 sebesar Rp16.614,1 berdasarkan standar Internasional dan Rp4.131,29 berdasarkan standar Indonesia. Setelah dibandingkan dengan data pembanding dari perusahaan sejenis, dapat dikatakan bahwa Urban Consolidation Center dari PT. X cukup produktif. Untuk karakteristik perjalanan dari pengiriman melalui UCC, sebagian besar perjalanan masuk ke dalam kelas II, dimana UCC melayani toko retail dengan cakupan area yang cukup luas, namun memiliki titik pemberhentian yang tidak terlalu banyak. Dari segi efisiensi, perjalanan distribusi melalui UCC dapat dikatakan cukup efisien walaupun masih dapat dioptimalkan lagi dengan meningkatkan kecepatan rata-rata kendaraan, mengurangi kilometer tempuh antar titik pengiriman, atau mengurangi service time tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

---

Freight transportation from the producers to the end consumers faces several problems, including the inefficient use of truck capacity and the amount of CO2 emissions produced by freight vehicles. These issues are interrelated and are seen as a waste of transportation capacity. In response to those problems, consolidation system is emerged where many small shipments are combined so that a larger and more economical loads can be dispatched on the same vehicle. One of the application of the consolidation system is the logistics facilities that are used to combine various goods from different suppliers and create shipping plans to the end consumers to find the more efficient distribution system. This facility referred to the Urban Consolidation Center (UCC). The objective of this study is to analyse the CO2 emissions of UCC distribution system and its external costs. In addition, this study is also intended to analyse how the traffic parameter is taken into account in the determination of distribution routes and schedules. The analysis is based on the data produced by one of UCC operator in the form of travel diary of their freight vehicles. Travel diary mainly presents the data regarding the vehicle kilometer travelled of the vehicle from the UCC to the entire retail stores as delivery points, trip time, amount of goods item loaded, and type of vehicle. The results show that the average CO2 emissions produced by the delivery activity through the UCC is 0.0196 kg CO2/item. By dispatching an average number of items of 2139.70 within one trip, each truck is responsible for the external costs of CO2 emissions as Rp16,614,- (based on International standards of external costs of CO2 emissions) or Rp4,131,- (based on Indonesian standard). Regarding the traffic consideration on the distribution trips, most of the trips go into class II, i.e. UCC serves retail stores with a fairly wide area of ​​coverage but has not too many stops. In terms of tour efficiency, distribution trips through UCC is considered to be quite efficient. However, they can still be more optimized by increasing the average travel speed of vehicles per stop, reducing mileage between delivery points, or reducing service time in each delivery point without reducing service quality.

"