Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"UHC (Universal Health Coverage) merupakan tujuan utama dari reformasi kesehatan hampir di seluruh negara dan juga menjadi prioritas WHO dimana setiap masyarakat memiliki akses ke layanan kesehatan yang diperlukan. Untuk mendukung terwujudnya UHC maka pemerintah melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak 1 Januari 2014. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh JKN terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat inap dan jumlah hari rawat inap di Pulau Timor, Flores, dan Sumba Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan desain studi cross-sectional dengan menggunakan data sekunder Susenas Tahun 2017.Hasil analisis logit dan negatif binomial membuktikan bahwa program JKN meningkatkan probabilitas utilisasi rawat inap sebesar 1,58 kali dengan peningkatkan jumlah hari rawat inap sebesar 0,318 hari rawat inap. Oleh sebab itu, dibutuhkan penguatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dengan meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan.

---

UHC (Universal Health Coverage) is the main goal of health reform in almost all countries and is also a WHO priority where every community has access to the necessary health services. To support the realization of UHC, the government implemented the National Health Insurance Program (JKN) since January 1, 2014. This study aims to determine the effect of JKN on the utilization of inpatient health services and the number of inpatient days on Timor, Flores and Sumba Island in East Nusa Tenggara 2017. This study uses a cross-sectional study design using 2017 Susenas secondary data.

The results of binomial logit and negative analysis prove that the JKN program increases the probability of inpatient utilization by 1.58 times by increasing the number of hospitalization days by 0,318 days hospitalization. Therefore, it is necessary to strengthen community access to health services by improving health facilities and infrastructure."

"Kesehatan merupakan hak asasi setiap orang. Pemerintah Indonesia berupaya untuk memenuhi hak setiap warga negaranya untuk mendapatkan layanan kesehatan melalui suatu program yang disebut program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintah telah menunjuk suatu Badan Penyelenggara Jaminan Kesejahteraan Sosial (BPJS) dalam mengelola program ini, dengan tujuan pada akhir tahun 2019 seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali telah memiliki jaminan kesehatan (Indonesian Health Coverage). Dalam menghadapi reformasi pelayanan kesehatan di Indonesia seperti ini, rumah sakit sebagai suatu organisasi mendapatkan tuntutan untuk berubah dan berkembang. Bagi rumah sakit swasta seperti Rumah Sakit Royal Taruma perubahan ini bukanlah hal yang mudah. Sistem pembayaran yang semula retrospektif (fee for service) menjadi prospektif (out of pocket/ paket INA CBGs) menuntut perubahan mind set dan perilaku dari setiap anggota yang ada di dalam organisasi. Di samping itu dibutuhkan perencanaan persiapan yang matang untuk ikut serta dalam program JKN.Tujuan penelitian ini adalah menganalisa kesiapan Rumah Sakit Royal Taruma dalam mengimplementasikan program JKN. Jenis penelitian ini adalah Operational Research dengan pendekatan kualitatif dengan menganalisa kesiapan sumber daya yang dimiliki Rumah Sakit Royal Taruma sesuai dengan persyaratan kredensial yang diminta oleh BPJS serta melihat proses manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kesiapan, pengawasan serta sosialisasi. Hampir seluruh kriteria persyaratan yang diminta BPJS meliputi administrasi, sumber daya manusia, sarana/ prasarana, sistem dan prosedur, telah dipenuhi oleh Rumah Sakit Royal Taruma namun masih perlu perbaikan di proses manajemen agar sumber daya yang telah dimiliki dapat digunakan lebih optimal, dan pada akhirnya Rumah Sakit Royal Taruma siap dalam mengimplementasikan Program JKN.

---

Health care is everyone's basic right. The Government of Indonesia seeks to fulfill the right of every citizen access to health care through a program called the National Health Insurance Program (JKN). The Government has appointed a Social Welfare Administering Body (BPJS) to manage this program, with the aim by end of Year 2019 all Indonesian citizens without exception will have health insurance (Indonesia Health Coverage). In the face of health care reform in Indonesia, hospitals will have to take necessary steps to accommodate the reform. For private hospitals such as Royal Taruma Hospital this change is not easy. Initial retrospective (fee for service) payment system will be changed to be prospective payment system (out of pocket / INA CBGs package). This required changing the mindset and behavior of every member within the organization. In addition, careful preparatory planning is required to participate in the JKN program.

The purpose of this research is to analyze the preparedness of Royal Taruma Hospital in implementing JKN program. This type of research is Operational Research with qualitative approach by analyzing preparedness of resources owned by Royal Taruma Hospital in accordance with credential requirement requested by BPJS as well as looking at management process starting from planning, organizing, implementation of readiness, supervision and socialization. Almost all the requirements criteria requested by BPJS include administration, human resources, facilities, systems and procedures, have been met by Royal Taruma Hospital but still improvement in the management process is needed so that the resources that have been owned can be used effectively, and in the end Royal Taruma Hospital is ready to implement the JKN Program."

"Penelitian ini memberikan kontribusi berupa studi empiris ex ante moral hazard pada Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia dengan melakukan analisis apakah kepemilikan Program JKN membuat individu menjadi tidak terlalu menjaga kondisi kesehatannya yang kemudian mendorong individu melakukan perilaku kesehatan berisiko. Penelitian ini mengestimasi hubungan antara kepemilikan Program JKN dan perilaku kesehatan berisiko dengan mengutilisasi data longitudinal IFLS4 dan IFLS5 sebanyak 14.767 observasi. Kami menemukan bahwa kepemilikan Program JKN memiliki hubungan negatif dengan aktivitas fisik dan hubungan positif dengan pengeluran rokok individu. Selanjutnya dengan menghitung efek marginal kami mendapatkan bahwa Program JKN mengurangi probabilitas individu untuk melakukan aktivitas fisik sebesar 2.7% dan juga mengurangi intensitas melakukan aktivitas fisik. Program JKN juga ditemukan meningkatkan pengeluran rokok individu yang perupakan perokok. Hasil analisis menyatakan bahwa terdapat indikasi terjadinya ex ante moral hazard pada Program JKN karena kepemilikan JKN meningkatkan probabilitas individu melakukan perilaku kesehatan berisiko. Hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa mungkin diperlukan mitigasi untuk mengatasi isu ini karena dapat mengurangi dampak positif dari Program JKN di Indonesia.

---

This paper contributes to the empirical evidence of ex ante moral hazard on the National Health Insurance System (NHIS) in Indonesia. It analyses whether participating in Indonesia National Health Insurance System (NHIS) called Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lead individual to a less healthy lifestyle decisions and therefore encourage risky health behaviors. This paper estimate the relationship between individual JKN participation and risky health behavior by utilizing longitudinal data from IFLS4 and IFLS5 with 14,767 observations. We find that JKN participation has a negative relationship with physical activity and positive relationship with smoking spending. Furthermore, by calculating marginal effect we obtained that JKN participation reduce the probability of physical activity by 2.7% and also reduce the intensity of individual physical activity. For the smoker, JKN Participation is expected increase in their spending for smoking. The result indicate that there is an evidence of ex ante moral hazard from JKN participation since JKN participation lead individual to have a risky health behaviors. Our result provide implication that there is need to mitigate this issue since it might hamper the positive impact of JKN participation in the future."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan utilisasi Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) peserta JKN di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional yang menggunakan data sekunder berupa Data Sampel BPJS Kesehatan tahun 2019. Total sampel yang diperoleh sebesar 47.606 peserta. Uji hubungan dianalisis menggunakan uji Single Logistic Regression. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama di Provinsi Nusa Tenggara timur cukup rendah yaitu sebesar 14,41%. Utilisasi Rawat Jalan Tingkat Pertama banyak diakses oleh peserta dengan kelompok umur lansia (17,27%), berjenis kelamin perempuan (17,85%), berstatus kawin (17,92%), kelompok segmentasi PBPU (35,84%), peserta berstatus istri (23,69%), peserta yang terdaftar di FKTP jenis dokter umum (35,01%), peserta yang terdaftar di fasilitas kesehatan milik swasta (32,59%), dan kelompok peserta yang bertempat tinggal di kota (36,06%). Seluruh variabel memiliki hubungan yang signifikan dengan utilisasi pelayanan kesehatan RJTP di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019.

---

This study aims to determine the factors related to the utilization of of first-level outpatient  (RJTP) of JKN participants in East Nusa Tenggara province in 2019. This study is a quantitative study with a cross sectional study design that uses secondary data in the form of BPJS Kesehatan sample data in 2019. The total sample obtained was 47,606 participants. Relationship test was analyzed using Single Logistic Regression Test. The results showed that the utilization of first-level outpatient health services in East Nusa Tenggara province is quite low at 14.41%. The utilization of first-level outpatient is widely accessed by participants with the elderly age group (17,27%), female (17,85%), married status (17,92%), PBPU segmentation group (35,84%), wife status (23,69%), participants registered in the general practitioner type FKTP (35,01%), participants registered in privately owned health facilities (32,59%), and groups of participants residing in the city (36,06%). All variables have a significant relationship with the utilization of RJTP health services in East Nusa Tenggara province in 2019."

"Tesis ini membahas Analisis Kesiapan Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014 (Peraturan Presiden No. 12 dan 111 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan) dari Sisi Regulator. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan teori implementasi Edward III. Hasil penelitian menunjukanadanya permasalahan komunikasi yaitu kurangnya upaya sosialisasi dan adanya aturan yang dinilai belum harmonis dan adanya disparitas pelayanan kesehatan dari sisi sumber daya. Dari sisi disposisi, para pemangku kepentingan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional memiliki sikap yang menghambat kesiapan implementasi yang dapat dilihat dari informasi penetapan besaran iuran premi. Dari sisi struktur organisasi sudah terjalin koordinasi dengan baik antar atau antara pemangku kepentingan. Kesimpulannya adalah belum siapnya implementasi Jaminan Kesehatan Nasional. Saran yang dapat dilakukan agar implementasi dapat berakselerasi dengan baik adalah sosialisasi hendaknya dilakukan secara masif dan efektif dengan menggunakan berbagai cara dan perlu adanya melibatkan masyarakat. Saran untuk mengurangi disparitas pelayanan kesehatan adalah mendorong pemerintah daerah untuk segera mendirikan berbagai fasilitas kesehatan di daerah upaya untuk akselerasi pembangunan kesehatan. Selain itu perlu aturan yang menetapkan penempatan tenaga kesehatan di seluruh Indonesiaagar tujuan Universal Health Coverage dapat tercapai di 2019 sesuai dengan Road Map Jaminan Kesehatan Nasional.

---

This thesis discusses the Implementation Readiness Analysis of National Health Insurance Policy in 2014 (Presidential Decree. 12 and 111 of 2013 on Health Insurance) from the regulator view. This study was conducted with a qualitative approach using the implementation theory of Edward III. The results showed the existence of communication problems, namely the lack of socialization and regulation efforts are not yet harmonized and health care disparities in terms of resources. In terms of the disposition, the stakeholders of the National Health Insurance policy to have an attitude that impede implementation readiness that can be seen from the determination of the amount of dues premium information. In terms of organizational structure has been established with a good coordination between or among stakeholders.

The conclusion is unprepared implementation of National Health Insurance. Suggestions to do in order to accelerate the implementation of socialization should be done well is massively and effectively using a variety of ways and the need for community involvement. Suggestions to reduce health care disparities is encouraging local governments to immediately establish various health facilities in the region to accelerate health development efforts. Also needs to be a rule that defines the placement of health personnel throughout Indonesiaagar goal can be achieved Universal Health Coverage in 2019 in accordance with the Road Map for National Health Insurance."

"Rumah Sakit Ari Canti kerap terjadi keterlambatan pengajuan klaim olehpihak rumah sakit kepada BPJS Kesehatan yang mengganggu cash flow. Rumahsakit perlu melakukan kajian lebih lanjut melalui penelitian ini mengenaiketepatan waktu penyelesaian klaim pasien rawat inap JKN.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang berpengaruhterhadap ketepatan waktu penyelesaian klaim pasien rawat inap JaminanKesehatan Nasional. Pendekatan yang dilakukan dengan kuantitatif dankualitatif mix methods yang menggunakan desain potong lintang. Sampelberjumlah 209 dari berkas klaim dan 6 orang informan.Ketepatan waktu klaim pasien rawat inap JKN sebesar 65,4 yang tidaktepat 34,6 . Faktor ndash; faktor yang berpegaruh secara signifikan terhadap ketepatanwaktu klaim adalah ketersediaan SEP, kelengkapan berkas rekam medis, ketepatanwaktu pengembalian berkas rekam medis, kesesuaian entri data berkas danketepatan waktu entri data.

---

Ari Canti Hospital often happens delay in filing claims by the hospital toThe Organizer of Social Health Insurance that interfere with cash flow. Thehospitals need to conduct further study through this research on the timeliness ofsettlement of claims of inpatients of National Health Insurance.This study aims to analyze the factors that affect the accuracy of thesettlement of claims of inpatients of the National Healthcare. The research using aquantitative and qualitative approach mixed methods with using cross sectionaltechniques. Research sample was 209 of claim files and six informants.The time punctuality of National Health Insurance inpatient claim rsquo s was65.4 and not punctual around 34.6 . Factors significantly influencing thetimeliness of claims are the availability of letters of patient eligibility, medical filecompleteness, the timeliness of the returning the medical record, the suitability ofthe data entry files and the timeliness of the data entry."

"Latar Belakang: Pada tahun 2021, kasus TB di Indonesia diperkirakan sebanyak 969.000 kasus, dengan notifikasi kasus TB pada tahun 2022 mencapai 724.309 kasus (75%). Penemuan kasus TB pada tahun 2022 ini merupakan penemuan kasus tertinggi sejak 1 dekade terakhir. Situasi ini dapat berkontribusi pada peningkatan biaya pelayanan peserta JKN dengan penyakit TB. Tujuan: Mengetahui biaya pelayanan kesehatan peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam satu tahun. Metode: Desain studi cross-sectional dengan analisis univariat dan bivariat. Sampel penelitan yaitu peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) berdasarkan data sampel BPJS Kesehatan Tahun 2023. Hasil: Hasil analisis didapatkan bahwa BPJS Kesehatan menghabiskan anggaran sebesar Rp14.244.980.234 (14 Milyar) untuk membayar klaim 3.492 peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) di Wilayah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2022. Faktor-faktor yang berhubungan dengan biaya Tuberkulosis (TB) peserta JKN di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 yaitu umur, jenis kelamin, penyakit penyerta (komorbiditas), segmentasi kepesertaan, hak kelas rawat, kunjungan RJTL, kunjungan RITL, lama hari rawat inap dan Wilayah tempat tinggal. Kesimpulan: Penelitian ini menggambarkan besarnya biaya pelayanan peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) sehingga program deteksi dini sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya dalam menghemat biaya.

---

Background: In 2021, TB cases in Indonesia are estimated to be 969,000 cases, with TB case notifications in 2022 reaching 724,309 cases (75%). The discovery of TB cases in 2022 is the highest case discovery since the last decade. This situation can contribute to increasing service costs for JKN participants with TB disease. Objective: To find out the cost of health services for JKN participants with Tuberculosis (TB) in the DKI Jakarta Province Region in one year. Method: Cross-sectional research design with univariate and bivariate analysis. The research sample is JKN participants with Tuberculosis (TB) based on BPJS Health sample data for 2023. Results: The results of the analysis showed that BPJS Health spent a budget of IDR 14,244,980,234 (14 billion) to pay claims for 3.492 JKN participants with Tuberculosis (TB) in the DKI Jakarta Province Region in 2022. Factors related to the cost of Tuberculosis (TB) for JKN participants in the DKI Jakarta Province Region in 2022, namely age, gender, comorbidity, membership segmentation, treatment class rights, RJTL visits, RITL visits , length of stay and region of residence. Conclusion: This research illustrates the high costs of JKN service participants with Tuberculosis (TB), so that an early detection program is very important to carry out as an effort to save costs."

"Pada tahun 2014, Indonesia memulai program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menggunakan Indonesia Case Based Groups (INA-CBGs) sebagai sistem pembayaran rumah sakit. Sistem pembayaran ini memberikan insentif kepada rumah sakit untuk meningkatkan pendapatan dengan cara meningkatkan kunjungan pasien baru, salah satunya dengan upaya readmisi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor yang mempengaruhi readmisi pada pasien rawat inap kasus Hepatobilier di Rumah Sakit X. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional. Data yang diambil merupakan data sekunder kasus hepatobilier rawat inap sebelum pelaksanaan JKN (tahun 2010- 2013) dan sesudah pelaksanaan JKN (tahun 2014-2017). Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa setelah pelaksanaan JKN, pasien dengan readmisi ≥ 30 hari mengalami peningkatan median lama rawat inap, sedangkan pasien dengan readmisi < 30 hari mengalami penurunan lama rawat inap. Hasil uji multivariat menunjukkan variabel yang paling dominan berpengaruh dengan jenis readmisi adalah lama rawat inap dengan nilai marginal effect -0.041. Hasil estimasi diperoleh nilai koefisien negatif yang menunjukkan semakin pendek lama rawat inap, peluang readmisi < 30 hari semakin tinggi. Hal tersebut menunjukkan adanya kemungkinan upaya memperpendek lama rawat inap dan upaya readmisi yang sengaja dilakukan oleh rumah sakit setelah pelaksanaan sistem pembayaran INA CBGs. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil analisis bivariat yang menunjukkan proporsi readmisi < 30 hari lebih tinggi pada payer dengan sistem pembayaran INA CBGs dan FFS negosiasi dibandingkan dengan payer dengan sistem pembayaran FFS.

---

In 2014, Indonesia has started a National Health Insurance (JKN) program that used Indonesia Case Based Groups (INA-CBGs) as hospital payment system. This payment system provides an incentive for hospitals to increase revenue by increasing new patient visits, one of which is by readmissions. The purpose of this study is to analyze the factors that affect the readmissions of Hepatobiliary inpatients in Hospital X. This study uses a quantitative research method with a cross sectional research design. The data taken is secondary data on hepatobiliary cases hospitalized before the implementation of JKN (2010-2013) and after the implementation of JKN (2014-2017). The results of the bivariate analysis show that after the implementation of JKN, patients with ≥ 30 days readmission experience an increase in median length of stay, while patients with <30 days readmission experience a decrease in length of stay. The multivariate test results show that the most dominant variable influencing the type of readmissions is the length of stay with a value of marginal effect -0.041. Estimation results obtain negative coefficient values which indicate the shorter the length of stay, the chances of <30 days readmission are higher. This shows that there is a possibility of efforts to shorten the length of stay and efforts to readmissions deliberately carried out by the hospital after the implementation of the INA CBGs payment system. The statement is supported by the results of bivariate analysis which shows the proportion of <30 days readmission higher for payers with INA CBGs and FFS negotiations payment system compared to payer with the FFS payment system."

"Skripsi ini membahas tentang implementasi sistem aplikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Mobile sebagai akses dan pelayanan. Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Tahun 2015-2017. BPJS Kesehatan dalam prosedur pelayanan publik masih dinilai terlalu bertele-tele dan belum mampu mencapai target yang diharapkan. Dalam memenuhi kebutuhan informasi secara cepat dan akurat untuk melakukan peningkatan layanan informasi kesehatan BPJS Kesehatan meluncurkan aplikasi mobile yakni aplikasi BPJS Kesehatan Mobile atau Mobile JKN sejak 2015. Aplikasi BPJS Kesehatan Mobile atau Mobile JKN memberikan layanan yang bisa diakses menggunakan smartphone baik Android atau pun iOS dengan mendownload aplikasi tersebut via Google Playstore untuk pengguna smartphone Android dan via App Store untuk pengguna iOS. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi dan dampak yang dihasilkan atas layanan publik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Mobile sebagai akses pelayanan atas Program Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan implementasi aplikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Mobile sebagai akses dan pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Pelaksanaan tersebut dibantu oleh unit pelaksana tugas BPJS Kesehatan beserta stakeholder yang membantu pelaksanaan seperti Kementerian Kesehatan, maupun profesional. Namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang terjadi selama proses pelaksanaan diantaranya kesulitan dalam waktu pelaksanaan wawancara top management BPJS Kesehatan, informasi mengenai implementasi aplikasi BPJS Kesehatan belum menyeluruh, target pencapaian data berkurang, kurangnya koordinasi diantara stakeholder.

---

This thesis discusses the implementation system of Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Mobile as access and service of National Health Insurance Program in the Year 2015 2017. BPJS Kesehatan in the condition of public services is still too long winded and has not been able to achieve the expected target. In order to meet the information needs quickly and accurately to improve health information services BPJS Kesehatan launched mobile application named BPJS Kesehatan Mobile or Mobile JKN since 2015. The applicationof BPJS Kesehatan Mobile or Mobile JKN provide services that can be accessed using a smartphone either Android or iOS by downloading the app via Google Playstore for Android smartphone users and via the App Store for iOS users.

This study aims to explain the implementation and impact resulting from the public service of the BPJS Kesehatan Mobile as a service access to the National Health Insurance Programme. This research uses qualitative approach with qualitative data analysis technique.

The result of this research is an example of implementation of Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Mobile as access and service of National Health Insurance Programme. Implementation assisted by the BPJS Kesehatan. Implementation unit can be tried with stakeholders who assist the implementation of such Ministry of Health, as well as professionals. However, in the implementation there are obstacles that occur during the time of interview of top management of BPJS Kesehatan, information on the implementation of BPJS Kesehatan application has not the target availability of data is reduced, lack of coordination among stakeholders. "

"ABSTRAKTanggal 1 Januari 2014 pemerintah mulai melaksanakan program JKN gunamewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Pelayanan kebidanandan neonatal pada program JKN melibatkan Puskesmas/dokter keluarga dan BPMsebagai jejaringnya. Keikutsertaan BPM pada program JKN di Kabupaten Bungomasih kurang, hanya 12 (54,5%) BPM yang telah bekerja sama dengan dokterkeluarga dari 22 BPM yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkangambaran keikutsertaan BPM pada program JKN di Kabupaten Bungo ProvinsiJambi. Pendekatan penelitian secara kualitatif dengan desain RAP, pengambilansampel secara purposive sampling, teknik pengumpulan data dengan carawawancara mendalam terhadap 10 BPM, Kepala Dinas Kesehatan, PengelolaMPKP BPJS Kesehatan, dan Ketua IBI Kabupaten Bungo. Penelitian dilakukanpada bulan Januari sampai dengan Juli 2017. Hasil penelitian adalah pengetahuantentang program JKN sudah baik. Berpersepsi dan bersikap baik terhadapprosedur kerja sama, namun berpersepsi dan bersikap kurang baik terhadapprosedur klaim dan tarif yang telah ditentukan. Motivasi BPM ikut program JKNadalah pasien sudah banyak yang menjadi peserta BPJS. Dukungan dariPemerintah, BPJS, dan IBI masih rendah, baik dalam bentuk sosialisasi, ataupunkebijakan yang mendukung keikutsertaan BPM pada program JKN. Perlu adanyaperbaikan dalam prosedur klaim, besaran tarif, dan meningkatkan sosialisasi dariPemerintah, BPJS, dan IBI terkait program JKN terutama pada pelayanankebidanan dan Neonatal.

---

ABSTRACTOn January 1, 2014, the government began to implement the JKN program torealize social welfare for the whole community. Midwifery and neonatal care inthe JKN program involves Puskesmas/family doctors and BPM as its network.BPM participation in the JKN program in Bungo District is still lacking, only 12(54.5%) BPM have cooperated with family doctors from 22 BPM existing. Thisstudy aims to get an overview of BPM participation in the JKN program in BungoDistrict, Jambi Province. Qualitative research approach with RAP design,purposive sampling, data collecting technique by in-depth interview to 10 BPM,Head of Health Office, MPKP BPJS Health Manager, and Chairman of BungoRegency IBI. The study was conducted from January to July 2017. The result ofthis research is the knowledge of JKN program is good. Perceptions and goodattitude towards cooperative procedures, but perceived and unfavorable to theclaim and tariff procedures that have been determined. The motivation of BPM tojoin the JKN program is because many patients have become BPJS participants.Support from the Government, BPJS, and IBI is still low, either in the form ofsocialization, or policies that support BPM's participation in the JKN program.ItNeeds improvement in claims procedures, tariffs, and increase the disseminationof government, BPJS and IBI related program to JKN especially on obstetric andneonatal care."