Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemberian tunjangan kinerja di organisasi Polri bertujuan untuk memotivasi aparaturnya dalam bekerja. Menurut Werther dan Davis (1996) mengatakan bahwa tunjangan kinerja merupakan imbalan yang diberikan berdasarkan usaha, jerih payah dan kontribusi pegawai yang diberikan pada organisasi yang terangkum dalam penilaian kinerja bukan berdasarkan pangkat dan golongan saja. Selain itu tunjangan kinerja pun harus menganut prinsip keadilan dan kelayakan (Mc Kenna, 2016), oleh karena itu dalam pelaksanaanya diperlukan strategi yang tepat untuk bisa menerapkan prinsip tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengambilan data menggunakan mixed methode melalui survei dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tidak ada perbedaan persepsi pegawai mengenai keadilan dalam pemberian tunjangan kinerja. Selain itu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mengacu pada kehadiran, kinerja, beban tugas, tanggung jawab serta resiko pekerjaan dari anggota yang dilakukan sehari-hari.

---

Providing performance allowances at the Kepolisian Negara Republik Indonesia aims to motivate its apparatus to work. According to Werther and Davis (1996) said that performance allowances are rewards given based on effort, effort and employee contributions given to organizations summarized in performance appraisal not based on rank and class alone. In addition, performance allowances must adhere to the principles of fairness and feasibility (Mc Kenna, 2016), therefore the right strategy is needed in implementing this principle. In this study using a quantitative approach with data collection methods using mixed methods through surveys and in-depth interviews. The results of this study are that there is no difference in employee perceptions regarding fairness in the provision of performance benefits. In addition, the strategy that can be carried out is by referring to attendance, performance, task load, responsibility and the risk of the work done by members carried out on a daily basis."

"Penyalahgunaan Narkoba di kota Bekasi sudah termasuk dalam zona yang dianggap rawan yang dikarenakan jumlah pengedar narkoba di Kota Bekasi meningkat pada tahun 2019. Kasus-kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat diselesaikan dengan baik apabila penyidik mempunyai kinerja yang optimal dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, setiap penyidik selalu dituntut untuk membenahi kinerjanya dalam upanya mengungkap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Namun demikian, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tinggi-rendahnya kinerja penyidik, diantaranya adalah faktor motivasi kerja, lingkungan kerja, dan stres kerja.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi kerja, lingkungan kerja, dan stres kerja terhadap kinerja penyidik Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Sampel yang dipilih adalah penyidik Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota yang berjumlah 40 orang. Pengumpulan data yang menggunakan teknik kuesioner. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyidik Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota, (2) Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyidik Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota, (3) Stres kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyidik Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota, dan (4) Motivasi kerja, lingkungan kerja, dan stres kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja penyidik Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota

---

Drug abuse in Bekasi City is included in a zone that is considered vulnerable because the number of drug dealers in Bekasi City has increased in 2019. Criminal cases of drug abuse can be resolved properly if investigators have optimal performance in carrying out their duties. Therefore, every investigator is always required to improve their performance in their efforts to uncover criminal cases of drug abuse. However, there are several factors that can influence the performance of investigators, including work motivation, work environment, and work stress.

This study aims to determine and analyze the effect of work motivation, work environment, and work stress on the performance of investigators at the Sat Resnarkoba at the Bekasi City Metro Police. The research method used is quantitative research with a correlational approach. The sample selected was 40 investigators of the Narcotics Police Agency at the Metro Bekasi City Police. Data collection using a questionnaire technique. The collected data were analyzed using multiple regression analysis techniques. The results show that (1) work motivation has a significant effect on the performance of investigators at the Resnarkoba Sat Police of the Bekasi City Police, (2) The work environment has a significant effect on the performance of investigators at the Narcotic Police Agency, Bekasi City Police, (3) Job stress has a significant effect on the performance of Sat Resnarkoba investigators. The Bekasi City Metro Police, and (4) Work motivation, work environment, and work stress jointly influence the performance of investigators at the Sat Resnarkoba at the Bekasi City Metro Police."

"Restorative justice, sebagai alternatif penyelesaian konflik yang berfokus pada pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku, menjadi relevan dalam konteks KDRT yang seringkali menimbulkan trauma berkepanjangan bagi korban. Sebagai metode yang informal, terdapat banyak tantangan dan kekurangan dalam praktik formalisasi Restorative justice sebagai alternatif penyelesaian kasus KDRT. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjadi kritik terhadap formalisasi tersebut dengan harapan dapat terwujudnya sistem dan dasar hukum yang lebih jelas di kemudian hari. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk aparat penegak hukum, korban KDRT, serta dokumen resmi terkait penerapan restorative justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam penyidikan KDRT oleh Polri di Polres Metro Bekasi Kota sudah sesuai prosedur yang berlaku. Namun, peraturan tersebut belum dapat mengakomodir dinamika dan komplesitas yang ada dalam kasus KDRT. penelitian ini juga menemukan tantangan dalam penerapan yang konsisten, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya dan pelatihan bagi anggota Polri. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip-prinsip restorative justice secara efektif. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan yang mendukung penerapan restorative justice dalam penanganan kasus KDRT, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi korban.

---

Restorative justice, as an alternative conflict resolution approach that focuses on victim recovery and offender accountability, becomes relevant in the context of domestic violence (DV), which often causes prolonged trauma for victims. As an informal method, there are many challenges and shortcomings in the practice of formalizing Restorative justice as an alternative for resolving domestic violence cases. Therefore, this research aims to critique this formalization with the hope of establishing a clearer legal system and foundation in the future. This research methodology uses a qualitative approach with in-depth interview techniques and participatory observation. Data were collected from various sources, including law enforcement officers, DV victims, and official documents related to the implementation of restorative justice. The research findings indicate that the application of restorative justice in the investigation of DV by the police at the Polres Metro Bekasi Kota aligns with the applicable procedures. However, these regulations have not yet fully accommodated the dynamics and complexities present in DV cases. This study also found challenges in consistent implementation, particularly related to resource limitations and training for police officers. The conclusion of this study underscores the importance of strengthening the capacity of law enforcement officers in effectively applying restorative justice principles. Furthermore, this research provides recommendations for the development of policies that support the implementation of restorative justice in handling DV cases, with the ultimate goal of improving the well-being and justice for victims."

"Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui pendekatan keadilan restoratif di Polres Metro Kota Depok menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus KDRT serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis peran dan kekurangan Perpol No. 8 Tahun 2021 dalam mendukung implementasi keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif memberikan dampak positif dalam pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku, meskipun terdapat kendala dalam hal koordinasi antar aparat penegak hukum dan pemahaman yang kurang merata tentang prinsip-prinsip keadilan restoratif. Perpol No. 8 Tahun 2021, meskipun menjadi landasan awal, masih memiliki kekurangan dalam hal penerapan yang konkret dan substansial. Saran yang diajukan mencakup penyusunan peraturan perundang-undangan yang jelas dan konkret mengenai keadilan restoratif, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi. Dengan demikian, diharapkan penerapan keadilan restoratif dalam penanganan kasus KDRT dapat lebih efektif dan berkelanjutan di masa mendatang.

---

The handling of domestic violence cases through a restorative justice approach at the Depok City Metro Police is the main focus of this research. This study aims to evaluate the effectiveness of the application of the restorative justice approach in resolving domestic violence cases and identify the obstacles faced in the process. In addition, this study also analyzes the role and shortcomings of Perpol No. 8 of 2021 in supporting the implementation of restorative justice. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews and document studies. The results show that the restorative justice approach has a positive impact on victim recovery and offender rehabilitation, although there are obstacles in terms of coordination between law enforcement officials and uneven understanding of the principles of restorative justice. Perpol No. 8 of 2021, despite being the initial foundation, still has shortcomings in terms of concrete and substantial application. Suggestions include drafting clear and concrete laws and regulations regarding restorative justice, as well as increasing the competence of human resources through training and certification. Thus, it is hoped that the application of restorative justice in handling domestic violence cases can be more effective and sustainable in the future."

"ABSTRAKPenelitian ini meneliti tentang pengaruh kepemimpinan, lingkungan kerja dandisiplin terhadap kinerja personil Polres Metro Bekasi Kota khusunya personilSatreskrim. Kinerja adalah hal penting yang harus diperhatikan agar bisa mencapaitujuan organisasi.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Data primerdiambil dari kuisioner terhadap 40 orang yang bekerja di Satuan Reserse Kriminal Sat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota dipilih secara acak sebagai respondenpenelitian. Skala yang digunakan adalah skala likert 5 interval.Hasil penelitian berdasarkan nilai mean rata-rata untuk kepemimpinan,lingkungan kerja, disiplin dan kinerja personil menunjukkan kecenderungan Netralmendekati positif.Nilai Koefisien Determinasi R2 adalah sebesar 0,805. Hal ini berarti bahwakemampuan variabel bebas yaitu kepemipinan, lingkungan kerja dan disiplin untukmempengaruhi Kinerja personil adalah sebesar 80,5 . Sementara sisanya sebesar19,5 dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.Regresi berganda menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar -0,679; nilai koefisienvariabel Kepemimpinan X1 adalah sebesar 0,303; nilai koefisien Lingkungan Kerja X2 adalah sebesar 0,275; dan nilai koefisien Disiplin X3 adalah sebesar 0,455.Uji Hipotesa dengan Uji t menunjukkan bahwa bahwa nilai t hitung untuk variabelKepemimpinan X1 adalah 2,109 dengan nilai sig sebesar 0,042. Nilai t hitunguntuk variabel Lingkungan X2 adalah 2,117 dengan nilai sig sebesar 0,041. Nilai thitung untuk variabel Disiplin X3 adalah 3,082 dengan nilai sig sebesar 0,004. UjiF digunakan untuk menguji hipotesa simultan yaitu H4 yang menyatakan bahwaKepemimpinan, Lingkungan Kerja dan Disiplin memiliki pengaruh terhadap Kinerjapersonil.. Nilai F hitung menunjukkan 22,144 dengan nilai sig. sebesar 0,000.Keseluruhan uji hipotesa menunjuukkan bahwa seluruh hipotesa diterima. Seluruhvariabel independen yaitu kepemimpinan, lingkungan kerja dan disiplin memilikipengaruh positif dan signifikan baik secara simultan atau bersamaan terhadap kinerjapersonil.

---

ABSTRACTThis study examines the influence of leadership, work environment and discipline on the performance of Metro Bekasi City Police personnel, especially personnel of Satreskrim. Performance is an important thing that must be considered in order to achieve organizational goals.The research method used is quantitative method. Primary data were taken from a questionnaire of 40 people working in the Criminal Investigation Unit Sat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota was chosen randomly as the research respondents. The scale used is the Likert scale of 5 intervals.The results of the study based on mean values mean for leadership, work environment, discipline and performance of personnel showed a positive Neutral trend approach.The Coefficient of Determination R2 is 0.805. This means that the ability of independent variable that is leadership, work environment and discipline to influence personnel performance is 80,5 . While the rest of 19.5 influenced by other variables that are not included in this research model. Multiple regression shows that the constant value is 0.679 Leadership coefficient value X1 is 0.303 Work Environment coefficient X2 value is 0,275 and the value of Discipline coefficient X3 is 0.455. Hypothesis Test with t test shows that t value for Leadership variable X1 is 2,109 with sig value equal to 0,042. The value of t arithmetic for environment variable X2 is 2,117 with sig value equal to 0,041. The value of t arithmetic for the Discipline variable X3 is 3.082 with a sig value of 0.004. F test is used to test the simultaneous hypothesis H4 which states that Leadership, Work Environment and Discipline have an influence on Performance personnel .. F value arithmetic shows 22,144 with sig value. of 0,000. The entire hypothesis test shows that all hypotheses are accepted. All independent variables of leadership, work environment and discipline have a positive and significant influence either simultaneously or simultaneously on the performance of personnel."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Polmas yang dilakukan anggota Bhabinkamtibmas Polres Metro Bekasi Kota sebagai upaya deteksi dini kejadian tawuran. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari suatu permasalahan untuk menggambarkan kinerja Bhabinkamtibmas dalam rangka penerapan Polmas di Polsek Metro Bekasi Kota. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang dilakukan dengan wawancara, studi lapangan, studi literatur dan studi dokumen. Ditemukan permasalahan yang ada di Polres Metro Bekasi Kota adalah masih maraknya kasus tawuran, meskipun sudah ada proses deteksi dini yang dilakukan anggota polisi bersama masyarakat, namun kejadian tawuran masih terjadi karena kelompok tawuran kebanyakan bukan dari warga sekitar dan menjadikan lokasi tawuran di daerah Bekasi Kota. Selain itu aksi tawuran dan perselihan masih sering terjadi dikarenakan kekurangan personel, kemampuan personal dan lain sebagainya sehingga berdampak pada keberhasilan petugas Bhabinkamtibmas dalam mengimplementasikan program pemolisian (Polmas) untuk mencegah tawuran. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi, deteksi dini dengan menggunakan broken window serta semi autonomus social field.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the implementation of Community Policing carried out by members of the Jakarta City Bekasi Metro City Police Bhabinkamtibmas as an early detection of brawl. This research uses a qualitative descriptive approach which is a method to explore and understand the meaning of a problem to describe the performance of Bhabinkamtibmas in the context of the application of Community Policing in Bekasi Bekasi City Police. Sources of data used are primary and secondary conducted by interviews, field studies, literature studies and document studies. The problem found in the Bekasi City Metro Police is the rampant cases of brawl, although there has been an early detection process carried out by members of the police together with the community, but the brawl incident still occurs because most brawl groups are not from local residents and make the location of the brawl in the Bekasi Kota area. In addition, brawl and disputes still often occur due to lack of personnel, personal abilities and so on so that the impact on the success of Bhabinkamtibmas officers in implementing policing programs (Polmas) to prevent brawls. The theory used in this research is implementation, early detection using broken windows and semi-autonomous social fields."

"Dunia dikejutkan dengan kemunculan Virus Corona yang menyebabkan penyakit Corona Virus Disease (COVID-19). Begitu pula halnya di Indonesia, Pemerintah dihadapkan pada pilihan situasi yang sulit, semua keputusan terkait pandemi COVID-19 ini harus dipikirkan dan diperhitungkan dengan matang sebab kesehatan dan keselamatan masyarakat menjadi taruhannya.Peran dari Polri yang merupakan penjaga peradaban, penjaga kehidupan, dan sekaligus pejuang kemanusiaan sangat dibutuhkan dalam menghadirkan pemolisian di masa pandemi dengan beroritentasi pada keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto). Aktivitas pemolisian yang dilakukan oleh Polres Metro Bekasi dengan berorientasi pemecahan masalah (Problem Oriented Policing) melalui tahapan scanning, analyzing, response dan assessment (SARA) melalui Program Kampung Tangguh Jaya menjadi sebuah strategi kolaboratif antara polisi dan masyarakat dengan dukungan dari stake holders terkait penanganan COVID-19.Dengan menggunakan teori Manajemen Sumber Daya Manusia, didukung Teori Pemolisian Berorientasi Masalah (Problem Oriented Policing) serta Konsep Pemolisian pada saat bencana (Disaster Policing), penelitian ini mengeksplorasi dan menganalisis pemberdayaan SDM Polres Metro Bekasi melalui manajemen Sumber Daya Manusia sebagai aset utama organisasi dalam melakukan upaya pemolisian di era pandemi COVID-19. Selain itu penelitian ini juga menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan sumber daya manusia Polres Metro Bekasi dalam melakukan aktivitas pemolisian di era pandemi COVID-19.

---

The world was shocked by the emergence of the Corona Virus which causes Corona Virus Disease (COVID-19). Likewise in Indonesia, the Government is faced with a difficult choice of situations, all decisions related to the COVID-19 pandemic must be carefully thought out and taken into account because the health and safety of the community is at stake.

The role of the National Police, which is the guardian of civilization, the guardian of life, and at the same time as the fighter for humanity is very much needed in presenting policing during a pandemic with an orientation to the safety of the people which is the highest law (Salus Populi Suprema Lex Esto). Policing activities carried out by the Bekasi Metro Police are problem-oriented (Problem Oriented Policing) through the scanning, analyzing, response and assessment (SARA) stages through the Kampung Tangguh Jaya Program to become a collaborative strategy between the police and the community with the support of stakeholders regarding the handling of COVID -19.

By using Human Resource Management theory, supported by Problem Oriented Policing and Disaster Policing, this research explores and analyzes HR empowerment of Bekasi Metro Police through Human Resource management as the main asset of the organization in carrying out activities. policing efforts in the era of the COVID-19 pandemic. In addition, this study also analyzes the factors that affect the empowerment of the Bekasi Metro Police in carrying out policing activities in the era of the COVID-19 pandemic"

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis kondisi administrasi kepolisian Polres Metro Tangerang Kota sekarang, yang berkaitan dengan manajemen operasional dan manajemen pembinaan dalam mencapai tujuan tugas pokoknya pada kondisi pembangunan kota Tangerang saat ini, sehingga bermanfaat bagi pengembangan ilmu kepolisian dan pembenahan kesatuan Polri khususnya Polres sebagai komando operasional dasar (KOD) di waktu yang akan datang. Perkembangan administrasi kepolisian dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu dalam membahas administrasi kepolisian Polres Metro Tangerang Kota harus pula diperhatikan pula perkembangan lingkungan yang terjadi di kota Tangerang. Administrasi kepolisian Polres Metro Tangerang Kota mensyaratkan bahwa pencapaian tujuan tugas kepolisiannya ditentukan oleh manajemen operasional yang menyangkut tugas pokok, tugas-tugas dan wewenang yang di atur dalam undang-undang, yang dilaksanakan oleh unsur-unsur operasional (Sabhara, Intelkam, Polantas, Reserse, Binmas), dan didukung oleh manajemen pembinaan (sumber daya manusia, material, anggaran dan pengawasan). Paradigma Polri yang berorientasi pada perlindungan dan pelayanan, mengedepankan tugas-tugas pre-emtif dan prefentif sesuai dengan tuntutan masyarakat, dijadikan kerangka berfikir di dalam menganalisis fenomena dan praktek tugas kepolisian di Polres Metro Tangerang Kota. Penelitian ini dilakukan di Polres Metro Tangerang Kota sebagai unit analisisnya dengan metode kualitatif yang berfokus pada kedalaman mengungkap dan mengekplorasi berbagai fenomena dan praktek tugas bidang operasional dan pembinaan di Polres Metro Tangerang Kota. Oleh sebab itu teknik pengamatan terlibat (complete participant observation) dan wawancara mendalam (indepth-interview) kepada informan kunci, dengan mengandalkan peneliti sebagai instrument penelitian diharapkan mampu mengeksplorasi kedalaman data yang lebih komprehensif. Triangulasi dan pemaknaan terhadap temuan penelitian merupakan pendekatan yang dikedepankan di dalam melakukan analisis.

---

This study aims to look at and analyze the state metropolitan Tangerang police administration now, relating to the management of operational and management guidance in achieving the main task in the conditions of the current construction of Tangerang city, making it beneficial for the development of police science and the improvement of the unity of the Police, especially police station as basic operational command (cod) in the future.

The development of police administration is influenced by the environment. Therefore, in discussing the metropolitan Tangerang police administration should also be noted also that the environmental developments happening in the city of Tangerang. Metropolitan Tangerang Police Administration requires that the achievement of goals set by management duties policing operations involving the main tasks, duties and powers that be set in legislation, implemented by the operational elements (Sabhara, Intelkam, Traffic Police, Detective, Binmas), and supported by management training (human resources, materials, budget and supervision). Paradigm Police protection and service-oriented, forward tasks and preventive pre-emtif accordance with the demands of society, the framework used in analyzing the phenomenon of thinking and practice of police duties at the police station Metropolitan Tangerang.

The research was conducted at the metropolitan Tangerang police station as the unit of analysis with qualitative methods that focused at a depth of reveal and explore the various phenomena and practices of operational and field coaching duties at the metropolitan Tangerang police station. Therefore, the observation techniques involved complete participant observation and in-depth interviews to key informants, by relying on the researcher as research instrument should be able to explore the depths of the more comprehensive data. Triangulation and interpretation of research findings are put forward approach in conducting the analysis."

"Penelitian ini membahas tentang pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi kerja serta Dampaknya pada kinerja Penyidik Unit Jatanras Sat Reskrim Polres Metro Bekasi. Kinerja Penyidik Unit Jatanras dikatakan berhasil apabila jumlah tindak pidana yang terjadi dari tahun ke tahun harus cenderung menurun dan penyelesaian perkara cenderung naik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampel sebanyak 30 Penyidik Unit Jatanras Sat Reskrim. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dengan skala likert. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh kepemimpinan (P=0,000) dan motivasi kerja (P=0,000) terhadap kinerja Penyidik Unit Jatanras Sat Reskrim. Kepemimpinan dan motivasi kerja mampu menjelaskan variabel kinerja sebesar 65.6%. Kinerja Penyidik Unit Jatanras dipengaruhi langsung oleh kepemimpinan (42.5%) dan motivasi kerja (23.1%). Dimensi penghargaan merupakan dimensi paling rendah pada variabel motivasi, sebaiknya perlu ditingkatkan kepedulian pimpinan agar setiap anggota atau penyidik Jatanras diberikan penghargaan bagi mereka yang menunjukan prstasi terbaiknya.

---

This study discusses The Influence of Leadership on Work Motivation and its Impact on Performance of Jatanras Unit Investigators Satreskrim Polres Metro Bekasi. The performance of the Jatanras Unit Investigator is said to be successful if the number of criminal acts that occur from year to year must tend to decrease and settlement of cases tends to increase. The research method used in this study is descriptive with a quantitative approach. The population and samples are 30 Jatanras Sat Unit Investigators. The research instrument used a questionnaire with a Likert scale. The results showed that there was an influence of leadership (P = 0,000) and work motivation (P = 0,000) on the performance of the Jatanras Sat Reskrim Unit Investigator. Leadership and work motivation are able to explain the performance variable of 65.6%. Jatanras Unit Investigator Performance is directly influenced by leadership (42.5%) and work motivation (23.1%). The dimension of appreciation is the lowest dimension of the motivation variable, it should be necessary to increase the concern of the leadership so that each member or investigator of Jatanras is given an award for those who show their best performance."

"Tesis ini membahas masalah pelayanan yang terkait dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang makin canggih, cepat, tepat, aman dan menyenangkan atas pelayanan. Salah satu instansi yang pelayanan yang masih menjadi sorotan masyarakat adalah pelayanan di Satuan Pelayanan Administrasi Surat Ijin Mengemudi. Polda Metrojaya, yang memiliki tugas pelayanan atas Surat Ijin Mengemudi. Pelayanan ini masih sering dikeluhkan masyarakat. Penyebabnya adalah pelayanan tidak standar, terutama yang menyangkut ujian teori maupun ujian praktek, persyaratan yang kurang jelas, waktu penyelesaian, masih adanya biaya yang tidak seragam, praktek pencaloan dan tempat pelayanan yang tidak nyaman. Proses pelayanan Surat Ijin Mengemudi oleh Direktorat Lalu Lintas Polri Polda Metrojaya untuk wilayah administrasi pemerintah daerah Khusus Ibukota masih sentralisasi, sedangkan kesatuan Lalu Lintas di Polres untuk wilayah pemerintah di luar Daerah Khusus Ibukota diberikan kewenangan untuk mengeluarkan dan menerbitkan SIM. Untuk mengkaji dan melakukan penelitian secara ilmiah kualitas pelayanan Surat Ijin Mengemudi pada Satuan Pelayanan Administrasi Surat Ijin Mengemudi Polda Metrojaya dengan menggunakan pendekatan Indek Kepuasan Masyarakat, yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pendekatan ini dipilih karena metode ini didesign dan divalidasi untuk dapat digunakan dalam berbagai sektor jasa/pelayanan terutama dalam lembaga pemerintah. dan memiliki keunggulan antara lain: memiliki tingkat validasi dan reliabilitas yang tinggi. Hasil penelitian ini adalah untuk Satuan pelayanan adminitrasi Surat Ijin mengemudi di Polres Metro Tangerang unsur Kejelasan Petugas Pelayanan dan Kemudahan mendapatkan informasi, di Polres Bekasi Kota unsur Kesopanan dan Keramahan Petugas, Kenyamanan Lingkungan, Kelayakan Gedung Perkantoran/pelayanan, Ketersediaan Toilet bersih dan tempat ibadah, Ketersediaan tempat praktek, Ketersediaan tempat foto kopi dan untuk Polres Bekasi Kabupaten antara lain unsur Kecepatan Pelayanan Kepastian Jadwal pelayanan serta Kenyamanan lingkungan. Unsur unsur tersebut masih mengecewakan dan belum memuaskan masyarakat sehingga perlu dibenahi dan di tingkatkan. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya menyusun program peningkatan pelayanan publik berkaitan dengan Kejelasan Petugas Pelayanan dan Kemudahan mendapatkan informasi, Kesopanan dan Keramahan Petugas, Kenyamanan Lingkungan, Kelayakan Gedung Perkantoran/pelayanan, Ketersediaan Toilet bersih dan tempat ibadah, Ketersediaan tempat praktek, Ketersediaan tempat foto kopi, Kecepatan Pelayanan Kepastian Jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan. penyusunan standar operasional prosedur, pemenuhan sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, dan evaluasi pelayanan publik.

---

This thesis discusses nowadays service problems related with the needs and desires of community that increasingly sophisticated, fast, accurate, safe and fun for the service. One of the agencies service that is still be public spotlight is department of Administrative Services Unit for Driver's License. Polda Metrojaya, which had task of servicing over driver's license, is often complained by community. The causes are nonstandard care, especially concerning to theory test and practical exam, unclear requirement, completion time, variably cost, practice of brokering, and uncomfortable service place. Driver's license service processed by the Directorate of Traffic Police Polda Metrojaya for local government administrative region Special Capital is still centralized, while the Traffic Police unit to areas outside the government's Special Capital Region was given authority to issue and publish driver’s license.

To assess and carry out scientific research quality of a driver's license at the Administrative Services Unit at Polda Metrojaya by using the approach of Community Satisfaction Index, which has been issued by the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform. This approach was chosen because the method is designed and validated for used in various service sectors / services, especially in government institutions and has advantages such as: has a high level of validation and reliability.

Results of this study, for driving license administration services unit in Tangerang Metro Police Service Officers were clarity and ease of getting information elements, in the City of Bekasi Police Officer were official politeness and hospitality, environment leisure, office building / services feasibility, availability of clean toilets and worship places, availability of practicing place, availability of a copy shop, and in Bekasi Police District were certainty of schedule, service speed, and convenience environment. The elements are still disappointing and unsatisfactory the communities that need to be addressed and improved.

Recommendation of this study is the need to establish program to improve public services relating to the Clarity of Services Officer and the ease of getting information, courtesy and hospitality of Officer, Environment Leisure, Feasibility of Office Building / services, availability of clean toilets and worship places, availability of practising place, availability of copy shop, service schedule and speed assurance, comfortable environment, preparation of standard operating procedures, compliance infrastructure, information and communication technology, and evaluation of public services."