Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenerapan integrasi sektor keuangan di kawasan ASEAN yang akan diterapkanmelalui MEA pada tahun 2020 akan menjadi peluang sekaligus tantangan bagiindustri perbankan syariah di Indonesia. Berkurangnya hambatan untuk memasukipasar indonesia yang besar dan luas menyebabkan perbankan syariah akanmenghadapi persaingan yang lebih ketat daripada kondisi saat ini. Penelitian inimengukur tingkat kesiapan sektor perbankan syariah dalam menghadapi MEA.Metode pengukuran dilakukan dengan membuat komposit indeks yang diberinama readiness index. Readiness index merepresentasikan tingkat kesiapanindustri perbankan syariah dilihat dari empat faktor penentu, yaitu faktor industri,faktor kesesuaian dengan prinsip ? prinsip syariah, faktor kebijakan otoritasperbankan dan yang terakhir faktor researcher?s views. Hasil perhitunganreadiness index diperoleh dari hasil survei dan pengisian kuesioner kepada empatpihak yaitu ulama, praktisi perbankan syariah, otoritas perbankan dan researchers.Nilai skor readiness index diperoleh sebesar 69,47 menunjukkan bahwa industriperbankan syariah telah siap dalam menghadapi penerapan MEA, dengankontribusi terbesar berasal dari faktor kesesuaian dengan prinsip ? prinsip syariah.Faktor ini menjadi keunggulan industri perbankan syariah dalam menghadapipasar bebas ASEAN. Agar industri perbankan dapat lebih meningkatkan lagikesiapannya, maka sebaiknya bank syariah melakukan perluasan jaringan bisnisdan meningkatkan kualitas IT, serta berinovasi dalam pengembangan produk danmeningkatkan service excellent. Visi pengembangan bisnis perusahaan menjadiperusahaan berskala internasional harus diimplementasikan dalam bentuk strategidan tata kelola yang baik.

---

ABSTRACTImplementation of financial integration in ASEAN that will be applied throughMEA in 2020 will lead to less entry barriers for ASEAN financial institutions toenter the Indonesian market. Thus, Islamic banks in Indonesia will be forced toface highly competitive industry. This study attempts to measure the level ofreadiness of the Islamic banking sector in facing the implementation of MEA. Themeasurement method used in this research is conducted by creating a compositeindex, namely readiness index. Readiness index in this study represents the degreeof readiness of the Islamic banking industry, which is composed by fourdeterminants namely industry, shari?a compliance, banking regulation and policy,and also the researcher views.Readiness index is obtained from the result of questionnaires filled out by fourparties, Islamic scholars, the practitioners of Islamic banking, banking authoritiesand the researchers in islamic banking area. Readiness index scores at 69.47indicate that the Islamic banking industry is ready and well prepared to overcomethe competition within MEA. The largest contribution coming from shari?acompliance determinant. Shari?a compliance becomes the competitive advantagefor Islamic banking industry in facing the ASEAN free market. In order to furtherenhance its readiness, then Islamic banks needs to expand their networks andimprove their IT quality, innovate in product development and enhance serviceexcellent. Islamic bank?s vision to become internationally known as the best in theasia should be implemented in the form of strategies and good governance."

"Tesis ini membahas kesiapan hukum investasi Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Perbaikan peraturan hukum terkait investasi sudah dilakukan pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan daya saing Indonesia antara negara negara anggota ASEAN. Perbaikan peraturan peraturan ini berdasarkan penyesuaian kebijakan investasi Indonesia dengan kebijakan investasi di Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 yaitu ASEAN Comprehensive Agreement ACIA. Hasil penelitian menyebutkan bahwasimplifikasi prosedur penanaman merupakan salah satu persiapan yang baik dan sesuai untukmenarik para investor ke Indonesia. Ini membantu Indonesia bersaing dengan negara negaraanggota ASEAN lainnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

---

This thesis explores the readiness of Law Investment of Indonesi in the ASEAN Economic Community 2015. The remedy of the regulation related with investment has been conductedby Indonesian governmentt in an effort to improve Indonesia's competitiveness among ASEAN member countries. The remedy of these regulations based on the adjustment of Indonesian investment policy and the investment policy of the ASEAN Economic Community in 2015 the ASEAN Comprehensive Agreement ACIA. The study says that thesimplification procedure of investment is one of the good preparation and appropriate toattract investors to Indonesia. It helps Indonesia to compete with other ASEAN countrymembers in the ASEAN Economic Community in 2015."

"ASEAN Economic Community (AEC) segera diberlakukan pada 2015. Sebagai pasar tunggal, AEC didesain untuk menghasilkan perubahan struktural melalui penghilangan atau reduksi hambatan perdagangan. Menjadi pertanyaan bagaimana kemampuan para wirausahawan muda Indonesia menghadapi kondisi tersebut. Di satu sisi mereka memiliki keterbatasan krusial, di sisi lain dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat kompetitif. Tesis ini bertujuan mengidentifikasi karakterisik lingkungan strategis AEC dalam kaitannya dengan tingkat kompetisi yang akan akan terjadi dan dampaknya terhadap wirausaha; mengidentifikasi ukuran kesiapan wirausaha muda untuk sukses dalam lingkungan AEC dan mengukur kesiapan wirausaha muda Indonesia menghadapi AEC. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan teori integrasi ekonomi, teori ekonomi jaringan, teori perubahan dan kesiapan menghadapi perubahan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara pakar, stakeholder terkait dan asosiasi wirausaha muda Indonesia serta melalui kaji pustaka. Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan : (1) Lingkungan strategis AEC merupakan bentuk integrasi ekonomi yang lebih dalam daripada free trade area; dicirikan oleh tingkat kompetisi yang semakin tinggi; pengaruh eksternal yang semakin kuat; (2) Ukuran kesiapan wirausaha muda menghadapi AEC -ditentukan oleh kebijakan publik yang kuat dan terintegrasi untuk menciptakan daya saing nasional; (3) Wirausaha muda Indonesia masih memerlukan sejumlah penyiapan terutama dalam aspek knowledge, skill, dukungan finansial dan kebijakan perlindungan untuk menghadapi AEC.

---

As a single market, AEC is characterized by its higher level of competition since it is designed to drive structural change through reduction and elimination of trade barrier. While young entrepreneur typically have limitations due to their age and experience therefore they need specific supports; on the other hand they have to face harder competitive era.

Research focused to identify characteristics of AEC strategic environment in associated with the level of competition and it’s impacts to Indonesian entrepreneur; to identify readiness indicators; and to asses readiness of Indonesian young entrepreneur facing AEC. Research designed using qualitative approach, based on theories of regional economic integration; economic networking; and change and readiness for changes. Datas collected through interview of experts; related stakeholders and association of Indonesian young entrepreneurs and literature study.

Based on the research it is concluded that : (1) AEC is a deeper form of economic integration compared to free trade area; characterised by higher levels of competition and external influence (2) Readiness of young entrepreneur to face changes in AEC determined by an integrated public policy to create national competitiveness; (3) Indonesian young entrepreneur need several preparation such as skill, knowledge, financial supports and protection regulation to face AEC. "

"Tesis ini membahas tentang persiapan para pengusaha gula, khususnya pengusaha kecil dan petani gula dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dikarenakan iklim persaingan usaha pada industri gula di Inonesia masih condong monopolistik dan oligopolistik, mengakibatkan pengusaha kecil, khususnya petani gula mengalami kesulitan dalam bersaing. Meskipun pemerintah telah menunjuk KPPU melalui Hukum Persaingan Usaha telah melakukan berbagai cara untuk membantu pengusaha kecil melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, namun ternyata hal tersebut dinilai tidak mampu menjawab permasalahan yang ada. Peraturan yang masih memiliki lubang-lubang dan kurangnya aparat penegak hukum, menjadi celah bagi pengusaha besar untuk melakukan perjanjian dan kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha. Sedangkan Masyarakat Ekonomi ASEAN akan membawa banyak pengusaha-pengusaha asing untuk ikut bermain dalam industri gula nasional. Apabila kondisi saat ini tidak mampu diperbaiki, nasib para pengusaha lokal, khususnya petani dan pengusaha kecil, akan semakin tertekan dan tidak dapat berkompetisi dalam industri gula nasional. Dalam hal ini peran Hukum Persaingan Usaha melalui Undang-Udang No.5 tahun 1999 harus mampu melindungi pengusaha kecil dan petani gula dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

---

This thesis discussed about preparation of sugar entrepreneurs, particularly small businesses and sugar farmer in facing ASEAN Economic Community 2015. Business competition in the sugar industry in Indonesia was tend to monopolistic and oligopolistic that caused small businesses especially sugar farmers had to struggle to compete. Although the government has appointed KPPU through the Competition Law to perform a variety of ways to help those small businesses, in fact it was judged to be unable to address existing problems. Unfulfilled regulations and the lack of law enforcement officials provided opportunities for larger businesses to make agreements and activities that are prohibited in business competition. This condition coupled with the entry of the ASEAN Economic Community that bring a lot of foreign entrepreneurs in the national sugar industry competition would make the fate of local sugar entrepreneurs, especially the small ones, more depressed and unable to compete in the national sugar industry. In this case, the Competition Law by Law No. 5 Year 1999 should be able to protect small sugar entrepreneurs and also sugar farmers in facing ASEAN Economic Community 2015."

"Tujuan dari penelitian untuk mengetahui strategi rekrutmen perusahaan PT Jasindo dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori strategi rekrutmen. Penelitian ini menghasilkan bahwa strategi rekrutmen PT Jasindo dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015 sesuai dengan yang dilaksanakan saat ini, dimulai dari bagaimana perhitungan tenaga kerja yang dimana perhitungannya dilakukan dengan cermat berdasarkan angka kebutuhan jangka panjang perusahaan, lalu spesifikasi tenaga kerja yang mempunyai pemikiran internasional, pendidikan internasional sekaligus juga mempunyai kemampuan penjualan yang baik dan rekrutmen yang fleksibel dengan menggunakan rekrutmen umum dan khusus guna membuka kesempatan bagi tenaga kerja secara luas dan mengisi tenaga kerja dalam keadaan-keadaan khusus yang harus diisi secara mendesak bagi perusahaan.

---

The purpose of this research is to describe about recruitment strategy that PT Jasindogonna use when facing the ASEAN economic community 2015. This is using qualitative research with recruitment strategy (venithzal, 2009). The result that PT Jasindo on facing the ASEAN economic community is using the strategy that had used currently. From the human resource planning, the company have been counted for a longterm plan of the company with the specification of people that have an international knowledge and ide. The recruitment is flexible that give a chance to open recruiting for a lot of people and special recruit for certain cases that to recruit certain people needed by the company immediately."

"Tesis ini membahas mengenai peran Kedeputian Pengembangan Pemuda, yang merupakan salah satu Kedeputian di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menjalankan peran untuk menyiapkan pemuda menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA . Dengan adanya MEA, menuntut kualifikasi skill pemuda yang lebih tinggi di segala bidang karena akan bersaing bukan hanya dengan pemuda dalam negeri, tapi juga dengan pemuda-pemuda ASEAN. Kualitas dan kompetensi pemuda Indonesia yang masih tertinggal dari pemuda ASEAN harus dapat ditingkatkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan Kedeputian Pengembangan Pemuda sudah memiliki program yang cukup baik untuk pengembangan pemuda. Namun masih ada beberapa hal yang seharusnya bisa dioptimalkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dalam membentuk pemuda yang siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA.

---

This thesis discusses the role of the Deputy of Youth Development, which is one of the Deputy under the Ministry of Youth and Sports in the role to prepare the youth to face the era of the ASEAN Economic Community AEC . In AEC era, qualifications of youth skill must be higher in all sectors because it will compete not only with the youth in the country, but also with the youths of ASEAN. The quality and competence of young people of Indonesia that remains of the ASEAN youth should be improved. The method used in this research is descriptive qualitative method with depth interview and documentation study.

The results showed Deputy Youth Development already has a program that is good enough for the development of youth. However, there are still some things that should be optimized to obtain better results in the form of youth who are ready to face the ASEAN Economic Community AEC."

"Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA merupakan integrasi ekonomi untuk menciptakan ekonomi ASEAN yang stabil dan memiliki daya saing tinggi, yang didalamnya terdapat arus barang, jasa, investasi, dan aliran modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang adil, serta pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi. Thesis ini menganalisis kesiapan birokrasi Kabupaten Karawang dalam pengimplementasian MEA ditinjau dari kerangka 7S McKinsey: style, skill, systems, structure, staff, strategy, dan shared values. Penelitian mengacu pada paradigma kualitatif dan postpositivism, dimana pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara mendalam. Pemerintah Kabupaten Karawang belum memiliki kesiapan birokrasi yang ideal dalam pengimplementasian kebijakan MEA karena 1 belum ada visi yang secara khusus menggambarkan tujuan Kabupaten Karawang dalam memanfaatkan MEA, 2 belum optimalnya pemenuhan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, 3 belum optimalnya komitmen dari para stakeholders dalam pengimplementasi-an MEA, dan 4 belum optimalnya perumusan kebijakan maupun regulasi yang terintegrasi dengan seluruh stakeholders. Pengimplementasian MEA di Kabupaten Karawang dapat dimulai dengan perumusan kebijakan dan regulasi yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan pengimplementasian MEA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

---

The ASEAN Economic Community AEC is an economic integration within ASEAN region to create stable and prosperous ASEAN economic region with competitive economies, in which the economy contains high flow of goods and services, good investment rate, strong upward trend in capital flows, equitable economic development, and the alleviation of poverty and socio economic disparities. The thesis analyzes the readiness of the Bureaucracy of Karawang Regency Officials in implementing the AEC in accordance with the 7S McKinsey framework covering seven variables including style, skill, systems, structure, staff, strategy, and shared values. The research is based on the qualitative paradigm and postpositivism theory, in which the data collection techniques include document studies and in depth interviews. Building upon the results of research, the bureaucracy of Karawang Regency Officials is not ideal yet to implement the policies regulating the AEC because of 1 the lack of local government vision that specifically describes the objective of Karawang Regency in the framework of the AEC, 2 bad fulfillment of human resources within Karawang Regency government, 3 lack of commitment from several stakeholders in Karawang Regencey in implementing the AEC, and 4 lack of policies and regulations integrating all local stakeholders in implementing the AEC. The implementation of the AEC in Karawang Regency needs full commitment from Karawang Regency bureaucrats starting from the lawmaking process regulating issues related to the AEC implementation including planning, implementation, and evaluation of the AEC implementation."

"Komitmen Indonesia dalam ASEAN economic community (AEC) atau masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) yang dituangkan dalam ASEAN comprehensive investment agreement (ACIA) merupakan upaya untuk membentuk iklim investasi yang lebih kondusif bagi dunia usaha. Tulisan ini membahas kesiapan Indonesia dalam menghadapi AEC 2015 khususnya dalam hal peraturan perundang-undangan dalam bidang investasi asing langsung (foreign direct investment). Metode kajian adalah metode yuridis normatif. Kajian dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan hukum nasional khususnya tentang investasi dan kewenangan daerah dalam konteks desentralisasi; dan ketentuan hukum internasional yaitu ASEAN comprehensive investment agreement (ACIA). Hal ini dilakukan dengan menjabarkan kerangka hukum investasi dalam ACIA, kemudian mengaitkannya dengan ketentuan-ketentuan nasional Indonesia mengenai investasi asing; dan pada akhirnya merumuskan langkah-langkah yang telah atau perlu dilakukan oelh pemerintah dalam konteks ACIA. Hasil kajian menunjukan pemerintah semestinya mendorong berbagai peraturan/kebijakan yang dapat menciptakan iklim investasi yang berpihak pada daya saing Indonesia dengan peletakan kembali konsep pembangunan daerah dan peningkatan koordinasi antar instansi"

"Komitmen Indonesia dalam ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakan Ekonomi ASEAN (MEA) yang dituangkan dalam' ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) merupakan upaya untuk membentuk iklim investasi yang lebih kondusif bagi dunia usaha. Tulisan in; membahas kesiapan Indonesia dalam menghadapi AEC 2015 khususnya dalam hal peraturan perundang-undangan bidang investasi, asing langsung {foreign direct investment}. Metode kajian adalah metode yuridis normanf. Kajian dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan hukum nasional khususnya tentang investasi dan kewenangan daerah dalam konteks desentralisasi; dan ketentuan hukum internasional yaitu ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA). Hal ini dilakukan dengan menjabarkan kerangka hukum investasi dalam ACIA, kemudian mengaitkannya dengan ketentuan-ketentuan nasional Indonesia memgenai investasi asing; dan pada akhirnya merumuskan langkah-Iangkah yang telah atau perlu dilakukan oleh pemerintah dalam konteks ACIA. Hasil kajian menunjukan Pemerintah semestinya mendorong berbaga; peraturan/kebijakan yang dapat menciptakan iklim investasi yang berpihak pada daya saing Indonesia dengan peletakan kembali konsep pembangunan daerah dan peningkatan koordinasi antar instansi.

---

Indonesia's commitment in the ASEAN Economic Community (AEC) or MEA as outlined in the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) is an effort to create a more conducive investment climate for ~he business world. This study discusses the readiness of Indonesia in facing the AEC in 2015, especially in terms of legislation on foreign direct investment. The method used is the normative juridical method. Analyses are conducted on the provisions of nationalla~ especially con'cerning investment and regional authorities in the context of decentralization; and the provisions of international la~ namely the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA). These are conducted by ouWning the legal framework for investment in the ACIA) then linking it with the Indonesian national provisions regarding foreign investment; and finally formulating the steps taken or need to be taken by the government in the context of the ACIA. The study shows 'that the government should encourage various regulations/policies that can create the investment climate in favor of Indonesia's competitiveness by stregthening the concept of regional development and the improvement of inter-institutional coordination."