Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak terlepas dari pengenaan pajak penghasilan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang merelaksasi tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi wajib pajak usaha kecil menengah (UKM), dari 1% menjadi 0,5% dan berlaku sejak 1 Juli 2018. Pelaku UKM yang bisa memanfaatkan PPh final dengan tarif khusus ini adalah yang memiliki omzet maksimal Rp 4,8 miliar setahun. Masalah yang akan dijadikan fokus penelitian antara lain Bagaimana Perbandingan Definisi UMKM yang dikenakan PPh Final dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Definisi UMKM dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008, dan Apakah pengenaan pajak penghasilan final telah berdasarkan azas keadilan hukum dan perlindungan terhadap pelaku usaha UMKM setelah terbitnya PP Nomor 23 Tahun 2018. Metode Penelitian dilakukan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder.Dari hasil penelitian ditemukan ditinjau dari segi keadilan dan perlindungan hukum terhadap UMKM dalam perpajakan (equity principle), pengenaan pada PPh Final tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan  karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (ability to pay). Pemajakan yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Ini disebut dengan keadilan vertikal atau vertical equity. Penghasilan yang dimaksud disini adalah penghasilan neto. Berhubung PPh Final dihitung langsung dari peredaran bruto maka pemajakan tersebut tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam pemajakan. Bahkan di dalam keadaan rugi pun, dengan pengenaan PPh Final seseorang atau badan usaha tetap harus membayar pajak.

---

Micro, Small and Medium Enterprises can’t be excluded from income tax imposition. The Government Regulation (PP) Number 23 year 2018 issued by the government which relaxed income tax rate for small and medium enterprises (SME) taxpayers from 1% to 0.5% was valid from 1 July 2018. SMEs that can utilize the special rate final income tax rate are ones that has a maximum turnover of 4.8 billion rupiah per year. The main focus on this research includes Definition Difference between MSMEs subjected to the Final income tax rate of Government Regulation Number 23 Year 2018 and MSMEs subjected to the constitutional law Number 20 year 2008, also whether the imposition of final income tax has been based on the principle of legal justice and protection of MSME business after Government Regulation Number 23 of 2018 was issued. The method of research is normative juridical using secondary data from primary and secondary legal materials.

Research results shows that in terms of justice and legal protection of the MSMEs related to taxation (equity principle), the imposition of Final income tax rate is not in accordance with the principles of justice and protection because it doesn’t reflect ability to pay. Fair taxation is that the greater the income, the greater the tax obligation. This is defined as vertical equity. The income referred is net income. Final income tax rate is calculated directly from gross circulation, which is why the taxation is not in accordance with the concept of justice in taxation. Even in a state of loss, with the imposition of Final Income Tax each person and business entity must pay taxes."

"Tesis ini membahas mengenai evaluasi kebijakan pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tinjauan atas PP No. 46 Tahun 2013. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah penetapan batasan peredaran bruto tertentu sebesar Rp 4.800.000.000,00 tidak berdasarkan kajian akademik baru, namun menggunakan kajian lama. Penetapan tarif sebesar 1% secara final dari peredaran bruto usaha, hanya berasal dari sudut pandang peredaran usaha yang dijalankan oleh wajib pajak, namun tidak melihat beban ataupun biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak. Implikasi perpajakan yang timbul bagi UMKM sehubungan dengan penetapan PP No. 46 Tahun 2013, di antaranya perbedaan penghitungan antara PP No. 46 Tahun 2013 dengan ketentuan sebelumnya pasal 31E. Pengenaan secara final jika dibandingkan dengan ketentuan perhitungan normal, maka dalam kondisi mengalami kerugian ataupun keuntungan wajib pajak badan tetap harus membayarkan pajak penghasilan yang terhutang yang berasal dari jumlah peredaran bruto dikalikan tarif sebesar 1%. Kedua, implikasi kewajiban pajak penghasilan untuk wajib pajak badan yakni, adanya penghitungan pajak penghasilan yang terkadang mengikuti PP No. 46 Tahun 2013 dan mengikuti Pasal 31E. Perubahan penghitungan pajak yang terhutang bagi wajib pajak badan tersebut, menyebabkan perhitungan yang tidak konsisten. Hal tersebut dapat mengakibatkan adanya potensi penghitungan kerugian yang hilang akibat digunakannya kedua penghitungan yang berbeda. Ketiga, penggunaan Surat Keterangan Bebas (SKB) sulit untuk dipenuhi. Wajib Pajak mengalami kesulitan dengan tata cara SKB secara administrasi. Selain itu, dari sisi cash flow, wajib pajak diharuskan untuk membayar terlebih dahulu pajak yang terhutang untuk mendapatkan SKB tersebut.

---

The focus of this study describes the evaluation of tax policy Micro, Small and Medium Enterprises ( SMEs ) Review of PP No. 46 of 2013. The approach used in this study is a qualitative approach. The results of this study are the determination of gross income specified limit of Rp 4,800,000,000.00 not based on a new academic study, but using the old study. Determination of rate of 1 % in the final of the gross turnover of business, only from the standpoint of the circulation of the business carried on by the taxpayer, but did not see the burden or expense incurred by the taxpayer. There are some implication for taxation arising for SMEs in connection with the establishment of PP No. 46 of 2013, including the calculation of the difference between PP No. 46 of 2013 and the preceding provisions of Article 31E. The final taxation when compared with the normal provisions of the calculation, in the state of loss or profit, corporate tax payers still have to pay income tax payable from the amount of the gross income multiplied by a rate of 1%. Second, the implications of income tax liability for corporate taxpayers is to calculate corporate income tax, that sometimes using PP No. 46 of 2013 regulation or Article 31E. That differences to calculate the corporate income tax, causing the inconsistency of the calculation. This is a potential loss due to the use of the two different calculation. Third, the use of Exemption Certificate is difficult to be applied. Taxpayers is having trouble with the administrative procedures of the Exemption Certificate. Moreover, in terms of cash flow, a taxpayer is required to pay the tax due in advance to get the Exemption Certificate."

"Pandemi Covid-19 melumpuhkan segala sektor kehidupan di Indonesia, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Rendahnya daya konsumsi masyarakat mengakibatkan UMKM turut mengalami beberapa kesulitan, seperti turunnya omset dan berkurangnya jumlah modal usaha. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kebijakan yang dapat menstimuluskan ekonomi UMKM di tengah pandemi seperti ini. Diketahui pada tahun 2020, pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif Pajak Penghasilan Final Ditanggung Pemerintah. Disisi lain, realisasi pemanfaatan dari insentif ini masih sangat rendah, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah kurangnya literasi perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh tingkat literasi pajak Wajib Pajak UMKM terhadap minat pemanfaatan insentif Pajak Penghasilan Final Ditanggung Pemerintah di Kota Bima. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan data campuran (mix method), yaitu menggunakan instrumen kuesioner dan wawancara mendalam. Kuesioner disebarkan kepada 100 orang Wajib Pajak UMKM di Kota Bima dengan menggunakan teknik non-probability sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana untuk melihat pengaruh antar variabel. Hasil penelitian menunjukan bahwa literasi pajak Wajib Pajak UMKM memiliki pengaruh positif terhadap minat pemanfaatan insentif Pajak Penghasilan Final Ditanggung Pemerintah. Minat pemanfaatan insentif ini dipengaruhi sebanyak 76,4% oleh tingkat literasi pajak dan sebesar 23,8% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor lain tersebut dapat disebabkan beberapa hal, diantaranya adalah administrasi dan mekanisme pajak yang rumit, kurangnya kecakapan UMKM dalam teknologi, insentif Pajak Penghasilan Final Ditanggung Pemerintah bersifat sukarela (voluntary), dan memiliki biaya yang cukup tinggi.

---

The Covid-19 pandemic has paralyzed all sectors of life in Indonesia, including Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The low consumption power of the community has resulted in MSMEs experiencing several difficulties, such as a decrease in turnover and a reduced amount of working capital. Therefore, a policy is needed that can stimulate the MSME economy in the midst of a pandemic like this. It is known that in 2020, the government issued an incentive policy for the Final Income Tax Borne by the Government. On the other hand, the realization of the utilization of this incentive is still very low, this can be caused by several factors, one of which is the lack of tax literacy owned by MSME Taxpayers. This study was conducted to analyze the effect of the tax literacy level of MSME taxpayers on the interest in the use of Government-borne Final Income Tax incentives in Bima City. This study uses a quantitative approach with mixed data collection techniques (mix method), namely using questionnaires and in-depth interviews. Questionnaires were distributed to 100 MSME Taxpayers in Bima City using non-probability sampling technique. The data analysis technique used is simple regression analysis to see the effect between variables. The results of the study indicate that the tax literacy of MSME taxpayers has a positive influence on the interest in using the Government-borne Final Income Tax incentives. Interest in using this incentive is influenced by 76,4% by the level of tax literacy and another 23,8% is influenced by other factors. These other factors can be caused by several things, including complicated tax administration and mechanisms, lack of MSME skills in technology, incentives for Government-borne Final Income Tax incentives are voluntary, and have quite high cost."

"Skripsi ini membahas mengenai perbedaan pengaturan antara Pasal 31E Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dalam mengatur pajak penghasilan bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar. Penelitian ini adalah adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya pengharmonisasian pengaturan mengenai pajak penghasilan untuk wajib pajak dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak yang bersangkutan.

---

This thesis discusses about the difference regulation between Article 31E Law No. 36 of 2008 on Income Tax and Government Regulation No. 46 of 2013 on Income Tax on Income from Business Received or Obtained by Assessable with Certain Gross Turnover in regulating tax income for assessable with not more than 4,8 billion rupiah gross turnover. This research is qualitative descriptive interpretive.

This research result suggested that there is a necessity to conform income tax regulation on income tax with gross turnover not more than 4,8 billion rupiah to give legal certainty to assessable."

"Insentif pajak merupakan keringanan yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak untuk mengembangkan perekonomian maupun untuk mengoptimalkan program pemerintah. Sejak awal kemunculan pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak terhadap penurunan perekonomian negara terutama bagi sektor UMKM, menyelamatkan keberlangsungan para pelaku UMKM, pemerintah memberikan bantuan pendanaan dan insentif yang berupa insentif PPh Final UMKM DTP. Namun, pemanfaatan insentif tersebut masih belum optimal meskipun sudah dilakukan perpanjangan pemberian insentif PPh Final UMKM DTP. Hal tersebut mendorong peneliti untuk meninjau pelaksanaan insentif PPh Final UMKM DTP pada instansi KPP Pratama Mataram Barat dan faktor apa saja yang membuat insentif PPh Final UMKM DTP belum optimal dalam pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada beberapa faktor pendukung dalam pemanfaatan insentif ini ialah pemberian sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPP agar dapat berjalan dengan lancar, tetapi pada kenyataannya ada faktor yang menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan insentif. Ada beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP di KPP Pratama Mataram Barat antara lain kurangnya sosialisasi oleh pihak KPP, pengetahuan para pelaku UMKM yang masih rendah, dan proses administrasi yang menyulitkan para pelaku UMKM.

---

Tax incentives are waivers given by the government to taxpayers to develop the economy and to optimize government programs. Since the beginning of the emergence of the Covid-19 pandemic which occurred in Indonesia it has had an impact on the decline of the country's economy, especially for the MSME sector, saving the sustainability of MSME actors, the government provides funding assistance and incentives in the form of PPh Final MSME DTP incentives. However, the utilization of these incentives is still not optimal even though there has been an extension of the provision of Final Income tax MSME DTP incentives. This encourages the researcher to review the implementation of DTP MSME Final income tax incentives at KPP Pratama West Mataram and what factors make DTP FINAL MSME Income tax incentives have not been optimal in the utilization of DTP FINAL MSME Income tax incentives. This research used descriptive qualitative methods with data collection through in-depth interviews and literature studies. The results showed that there were several supporting factors in the utilization of this incentive was the provision of socialization carried out by the KPP in order to run smoothly, but in fact there were factors that caused the optimal utilization of incentives. There were several factors that caused the optimal utilization of DTP FINAL MSME Income tax incentives in KPP Pratama West Mataram, including lack of socialization by the KPP, low knowledge of MSME actors, and administrative processes which made it difficult for MSME actors."

"Pandemi Covid-19 bukan hanya mengakibatkan hilangnya nyawa dengan skala besar, tetapi juga turut berdampak besar terhadap aktivitas perekonomian. Pada kasus di Indonesia, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan sektor yang paling terdampak akibat pandemi. Untuk itu, pemerintah menetapkan suatu regulasi kebijakan untuk membantu UMKM dalam meringankan bebannya melalui insentif Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPh DTP). Namun, hingga Oktober 2020, realisasi insentif pajak hanya mencapai 9,9% dari keseluruhan pihak yang ditargetkan. Karena itu, riset ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan insentif PPh bagi UMKM di masa pandemi di Indonesia dengan menggunakan kriteria kebijakan publik oleh Dunn (2014) yaitu efisiensi, responsivitas, dan ketepatan dan menganalisis perbandingan konten kebijakannya di negara Thailand, Hong Kong, dan Indonesia. Data dihimpun melalui kajian literatur, studi dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan para ahli. Dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, hasil riset menyimpulkan bahwa kebijakan insentif PPh UMKM di masa pandemi belum seluruhnya memenuhi kriteria Dunn. Riset menunjukkan bahwa persyaratan administratif yang ada tidak cukup efisien karena tidak memenuhi prinsip kemudahan dan kesederhanaan, sehingga menghasilkan cost of taxation tinggi bagi UMKM. Berbeda dengan Indonesia, kebijakan insentif PPh bagi UMKM yang diterapkan di Thailand dan Hong Kong menekankan prosedur pemanfaatan yang bersifat otomatis, dengan tujuan untuk memudahkan UMKM dalam memperoleh manfaat insentif. Guna optimalisasi fungsi insentif pajak dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19, pemerintah perlu melakukan simplifikasi prosedur pemanfaatan dan sosialisasi terkait implementasi secara tepat dan menyeluruh.

---

The Covid-19 pandemic is not only causing large-scale loss of life, but also severely affected the economy activity. Micro-Small and Medium-sized Enterprises (MSMEs) are among the hardest-hit sector due to the pandemic in Indonesia. Thus, the government establishes regulation to help MSMEs ease the burden towards the Income Tax Borne by Government (PPh DTP). Nevertheless, until October 2020, the realization of the tax incentives has only reached 9,9% of the total targeted entities. Hence, this research primarily aims to evaluate income tax incentives policy for MSMEs in the Covid-19 pandemic based on evaluation criterias by Dunn, which consists efficiency, responsivity, and appropriateness, and also aims to conduct the comparison analysis of policy-content of income tax incentives policy in Thailand, Hong Kong, and Indonesia. The data is gathered through literature-review, documentation-study, and in-depth interviews with experts. Using qualitative analysis technique data, the results of this study indicates that the tax incentives have not entirely fulfilled the criterias by Dunn. The research shows that existing administrative requirements are not efficient caused it is against the ease of administration and simplicity principle, which results in higher cost of taxation for the targeted entities. Different from Indonesia, the policy that implemented in Thailand and Hong Kong emphasize the automatic procedures, which provides the easy access to MSMEs to get the benefit of tax incentives. In order to occupy tax incentives to contribute in tackling the Covid-19 impacts on MSMEs, the government needs to simplificate the procedures and also socialize the implementation appropriately and thorough."

"Perubahan kebijakan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memiliki omset dalam setahun kurang dari Rp4,8 miliar bertujuan untuk menarik masyarakat untuk berusaha sehingga mendorong mereka untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan bagi Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk jangka waktu tertentu. Menurut Adam Smith mengemukakan asas-asas pemungutan pajak yang terdiri dari equality, certainty, convenience of payment dan efficiency (dikenal sebagai The Four Maxims). Metode kualitatif melalui studi dokumentasi, observasi dan wawancara dilakukan untuk menganalisis perubahan kebijakan Pajak Penghasilan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 apakah leih baik dari aturan sebelumnya dengan menggunakan The Four Maxims sebagai indikator pengukuran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PP Nomor 23 Tahun 2018 belum memberikan keadilan kepada Wajib Pajak secara konseptual tetapi dari persepsi Wajib Pajak sendiri PP Nomor 23 Tahun 2018 lebih adil daripada PP Nomor 46 Tahun 2013 karena tarif pajak yang turun menjadi 0,5%, memberikan kepastian hukum yang sama dengan PP Nomor 46 Tahun 2013, lebih memberikan convenience of payment kepada Wajib Pajak dan lebih memberikan efisiensi kepada Wajib Pajak.

---

The change in Income Tax policy for Micro, Small and Medium Business Taxpayers who have a turnover of less than Rp4.8 billion aims to attract people to make effort so encourage them to participate in formal economic activities by providing convenience and being more fair for Business Taxpayers Micro, Small and Medium for a certain period of time. According to Adam Smith, the principles of tax collection consist of equality, certainty, convenience of payment and efficiency (known as The Four Maxims). The qualitative method through the study of documentation, observation and interviews was carried out to analyze changes in the Micro, Small and Medium Business Income Tax policy based on PP Number 23 of 2018 whether it was better than the previous rule by using The Four Maxims as an indicator of measurement. The results of this study indicate that PP Number 23 of 2018 has not provided justice to Taxpayers conceptually but from the perception of Taxpayers themselves PP Number 23 of 2018 is more fair than PP Number 46 of 2013 because the tax rate dropped to 0.5%, giving legal certainty is the same as PP Number 46 of 2013, more giving convenience of payment to taxpayers and more giving efficiency to taxpayers."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak penghasilan terhadap kepatuhan pajak penghasilan pemilik UMKM daring dengan melakukan studi pada aplikasi Instagram. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dimana peneliti melakukan survey dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 100 pemilik UMKM daring pada aplikasi Instagram dan juga wawancara terhadap beberapa pemilik UMKM daring tersebut. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan program SPSS dan dianalisis dengan metode regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara pengetahuan pajak penghasilan dengan kepatuhan pajak penghasilan dari responden penelitian. Besarnya hubungan antara dua variabel tersebut adalah sebesar 56,1%. Adapun, besarnya pengaruh pengetahuan pajak penghasilan terhadap kepatuhan pajak penghasilan adalah sebesar 31,5%. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk terus meningkatkan pengetahuan pajak penghasilan, seperti melakukan sosialisasi perpajakan melalui media sosial. Selain itu, juga diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap faktor-faktor lainnya yang juga berpengaruh terhadap kepatuhan pajak penghasilan untuk dapat mendorong kepatuhan pajak penghasilan secara maksimal.

---

This study aims to determine how income tax knowledge affects income tax compliance on online MSME’s owners, by doing a study in Instagram application. This study used quantitative approach, where researchers did a survey by distributing questionnaires to 100 online MSME’s owners on Instargram and also conducting interview on some of those online MSME’s owners. The data is processed by using SPSS Program and using simple regression method to analyze the data. The result of this study shows that there is a connection between income tax knowledge and income tax compliance. The connection between those two variables are 56,1%. Meanwhile, the affect of income tax knowledge to income tax compliance is 31,5%. So, it is necessary to keep stimulating MSME’s owners income tax knowledge, for example by doing tax socialization on social media. Besides, further research about another factors that is affectng income tax compliance is needed to be able to maximize income tax compliance."

"Analisis Kebijakan Pajak Penghasilan Sektor Usaha Kecil Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia : Pembelajaran Dari Jepang Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia. Untuk menaikkan kontribusi kepada negara, pemerintah membuat kebijakan pajak penghasilan untuk wajib pajak sektor Usaha Kecil dan Menengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis kebijakan pajak penghasilan untuk wajib pajak sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia dengan membandingkan kebijakan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Jepang sebagai pembelajaran. Dan menganalisis strategi Jepang dalam kebijakan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai pembelajaran Penelitian dilakukan dengan cara menganalisis data kualitatif dengan tipe penelitian deskripif dimana diuraikan data yang berupa informasi dan teori yang diperoleh dari studi kepustakaan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari haasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari literatur, buku dokumen dan jurnal penelitian yang memiliki kaitan degan tema penelitian ini.

---

Analysis of Income Tax Policy of Small Micro Enterprise SectorSmall And Medium In Indonesia Learning From Japan Small and Medium Micro Enterprises have a large contribution to Gross Domestic Product in Indonesia. To increase the contribution to the state, the government creates an income tax policy for the taxpayer of the Small and Medium Business sector. This study aims to analyze income tax policy for taxpayer of Micro Small and Medium Enterprises sector in Indonesia by comparing income tax policy for Taxpayer of Small and Medium Enterprises sector in Japan as learning. And analyze Japanese strategy in income tax policy for Taxpayer of Micro Small and Medium Enterprises sector as learning. The research is done by analyzing qualitative data with descriptive research type where the data is described in the form of information and theory obtained from literature study. Sources of data in this study are primary data obtained from interviews and secondary data obtained from literature, document books and research journals that have relevance degan theme of this study. "

"Skripsi ini membahas mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan UMKM setelah adanya kebijakan fasilitas pengurangan tarif PPh pada Wajib Pajak badan UMKM di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama serta upaya-upaya yang dilakukan oleh fiskus dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak badan dalam melaporkan kewajibannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan cara survey. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 responden. Teknik penarikan sampel menggunakan jenis nonprobability sampling yang digunakan adalah teknik purposive/judgemental. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan kewajiban pajak setelah adanya kebijakan fasilitas pengurangan tarif pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama, menunjukkan mengalami peningkatan dilihat dari kepatuhan formal. Upaya-upaya yang dilakukan oleh fiskus dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak badan di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama ialah dengan melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada Wajib Pajak, tatap muka kepada Wajib Pajak, dan memberikan surat himbauan kepada Wajib Pajak yang belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

---

This paper discusses about the taxpayer compliance level of UMKM (Micro, Small and Medium Enterprises) post the stipulation of income tax rate reduction policy in Jakarta Kebayoran Lama Tax Office and efforts that has been made by fiscus to improve UMKM's compliance in reporting its obligations. This research uses descriptive quantitative approach with data collection techniques of survey. Sample used in this study amounted 100 respondents. Sampling method used in the paper is purposive/judgmental technique.

The study finds that the level of tax obligations compliance after the policy of income tax rate reduction facilities for company tax payers, UMKM in Jakarta Kebayoran Lama Tax Office showed an increase seen from formal compliance indicator. The efforts made by fiscus in improving tax payer compliance company in Tax Office Jakarta Kebayoran Lama is by continuous socialization to tax payers, direct meeting to taxpayers, and provide a letter of appeal to tax payers who have not submitted the notice tax."