Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 179180 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Shinta Wulandari Basuki
Efektivitas Fungsi Pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direktur Independen untuk Perusahaan Publik Indonesia: Studi pada PT ABM Investama Tbk = The Effectiveness of Supervisory Function by the Board of Commissioners and Independent Directors for Indonesian Public Company: A Study on PT ABM Investama Tbk.
"ABSTRAK
Hingga tahun 2018, perusahaan publik Indonesia mewajibkan Direktur Independen untuk menjadi bagian dewan dan mengawasi perusahaan dengan menyediakan independen dan tidak terafiliasi perspektif tentang manajemen. Tugas Dewan Komisaris juga untuk mengawasi pengelolaan perusahaan. Tesis sarjana ini mengeksplorasi dua masalah utama: (1) apakah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direktur Independen berbeda, dan (2) apakah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris di PT ABM Investama Tbk efektif. Dengan menerapkan penelitian hukum normatif dengan menggunakan undang-undang, teoritis, dan pendekatan komparatif, sarjana ini menyimpulkan bahwa ada that tidak ada perbedaan yang signifikan antara fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris Komisaris dan Direktur Independen, sehingga menjadi alasan utama untuk
Penghapusan persyaratan Direktur Independen Bursa Efek Indonesia pada tahun sebuah perusahaan publik. Penghapusan tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan diatur semata-mata untuk Dewan Komisaris telah dilaksanakan secara efektif. Ini Gagasan tersebut didukung oleh studi tentang PT ABM Investama Tbk sebagai publik yang terdaftar perusahaan dengan reputasi Good Corporate Governance dan tanggung jawab yang baik dewan berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik digunakan untuk mengukur efektivitas dan kepatuhan
Dewan Komisaris dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya di Perusahaan publik Indonesia, termasuk PT ABM Investama Tbk. Dengan demikian, efektifnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilakukan di perusahaan publik menunjukkan kurangnya signifikansi untuk membutuhkan Independen Direksi dan PT ABM Investama Tbk
ABSTRACT
Until 2018, Indonesian public companies required Independent Directors to be on the board and oversee the company by providing an independent and unaffiliated perspective on management. The duty of the Board of Commissioners is also to oversee the management of the company. This undergraduate thesis explores two main issues: (1) whether the supervisory function performed by the Board of Commissioners and the Independent Director is different, and (2) whether the supervisory function performed by the Board of Commissioners at PT ABM Investama Tbk is effective. By applying normative legal research using statutory, theoretical, and comparative approaches, this scholar concludes that there is no significant difference between the supervisory functions carried out by the Board of Commissioners of Commissioners and Independent Directors, thus becoming the main reason for
Elimination of requirements for Independent Director of the Indonesia Stock Exchange in the year a public company. The abolition shows that the supervisory function regulated solely for the Board of Commissioners has been carried out effectively. This idea is supported by a study of PT ABM Investama Tbk as a publicly listed company with a reputation for Good Corporate Governance and good board responsibility based on the ASEAN Corporate Governance Scorecard. Good Corporate Governance principles are used to measure effectiveness and compliance The Board of Commissioners in carrying out and carrying out their duties in Indonesian public companies, including PT ABM Investama Tbk. Thus, the effectiveness of the supervisory function of the Board of Commissioners that has been carried out in public companies shows the lack of significance for requiring Independent Directors and PT ABM Investama Tbk"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Erni Hernan Mardiana
Persyaratan anggota direksi perusahaan publik ditinjau dari peraturan otoritas jasa keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik = Requirement of the member of the board of directors of public company referring to the otoritas jasa keuangan regulation no 33/POJK.04/2014 concerning the board of directors and the board of commissioners of the issuer or public company / Erni Hernan Mardiana
"ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh Anggota
Direksi Perseroan, sebagai organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan, terutama bagi Perusahaan Publik. Dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip good corporate governance bagi Perusahaan Publik, maka Otoritas Jasa Keuangan (?OJK?) sebagai pengawas Pasar Modal Indonesia telah mengeluarkan Peraturan tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dimana didalamnya diatur juga mengenai persyaratan menjadi Anggota Direksi Perusahaan Publik. Penelitian ini dinilai penting karena dalam prakteknya masih banyak pihak-pihak yang belum mengetahui secara detail atas persyaratan Anggota Direksi Perusahaan Publik, yang dapat berpotensi dikenakannya sanksi bagi Perusahaan Publik atas adanya pelanggaran pemenuhan persyaratan Anggota Direksi Emiten atau Perusahaan Publik. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) untuk menjawab permasalahan sebagai berikut: pertama, mengenai perbandingan ketentuan persyaratan Anggota Direksi Perusahaan Publik berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas dan Peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan kedua, mengenai peranan OJK dalam menangani adanya pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan Anggota Direksi Emiten atau Perusahaan Publik
ABSTRACT
This thesis discusses the requirements to be fulfilled by a Member of the Board of Directors of the Company, as the organ who has authority and full responsibility for the management of the Company, especially for Public Company. In order to improve the application of the principles of good corporate governance for the Public Company, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) as the supervisor of the Capital Market in Indonesia, has issued Regulations concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of the Issuer or Public Company where as it regulated the requirements as well to become a member of the Board of Directors of Public Company. This research is important due to during the practicing there are many parties who do not understand in detail on the requirements of the Board of Directors of Public Company, which can potentially have sanctions for violations of Public Company on their eligibility for the requirement of the Directors of Public Company. This writing method is utilizing the normative legal research to address the problem as follows: first, regarding the comparison of clause requirements of Directors Public Company pursuant to Company Law and OJK Regulation concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuer and Public Company, and second, regarding the role of the OJK in addressing violations for the fulfillment of the members requirements of the Public Company Board Directors."
2016
T46197
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siti Khaerunnisa
Analisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap struktur dewan komisaris dan direksi pada perusahaan non keuangan dan non utilitas yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2008-2012 = Analysis of the effect of firm characteristics on board structure of indonesian listed companies non finance and non utility in 2008-2012
"Penelitian ini menganalisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap struktur dewan komisaris dan direksi pada perusahaan non keuangan dan non utilitas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2012, menggunakan pendekatan ordinary least square (OLS). Penelitian ini menggunakan data panel perusahaan Indonesia tahun 2008-2012, dipilih 101 perusahaan sebagai sampel. Karakteristik perusahaan terdiri dari kompleksitas perusahaan, biaya monitoring dan advising serta insentif kepemilikan saham. Penulis menemukan bahwa kompleksitas perusahaan memberikan pengaruh positif terhadap board size. Biaya monitoring dan advising tidak berpengaruh signifikan terhadap board independence dan insentif kepemilikan juga tidak berpengaruh signifikan terhadap board independence.
This study investigates the effect of firm characteristics on board structure of Indonesian Listed Companies 2008-2012 employing ordinary least square (OLS) approach. This study is used a panel of Indnesian firms between 2008-2012, 101 firms were selected as a sample. Firm characteristics consists of its complexity, the costs of monitoring and advising, and ownership incentives. This empirical results show that firm complexity on board size is positive. The costs of monitoring and advising is not significant on board independence and ownership incentives is not significant too on board independence."
Depok: Universitas Indonesia, 2014
S56515
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Qonita Uzda Thufaila
Pengaruh karakteristik direksi dan dewan komisaris terhadap corporate sustainability reporting pada perusahaan publik di Indonesia periode 2016-2020 = The effect of board of directors and board of commissioners characteristics on corporate sustainability reporting of Indonesian public companies for the period of 2016-2020
"Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh karakteristik direksi dan dewan komisaris terhadap kinerja CSR (corporate social responsibility). Kinerja CSR yang dimaksud adalah kinerja dari sisi pelaporan atau corporate sustainability reporting. Data yang digunakan adalah data panel yang diolah menggunakan metode fixed effect dan random effect model. Penelitian ini menggunakan sampel 48 perusahaan publik di Indonesia dari berbagai industri dengan periode 2016-2020. Terdapat lima variabel independen pada penelitian ini yang terdiri dari board of directors gender diversity, board of commissioners gender diversity, board diligence, board independence, dan CSR committee. Kinerja CSR diukur menggunakan proksi nilai ESG beserta nilai ketiga subkomponen nya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa board independence memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja CSR secara parsial, khususnya jika melihat kinerja dari nilai ESG keseluruhan dan nilai pilar sosial. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa CSR committee memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja CSR, baik diukur dengan proksi nilai ESG keseluruhan, nilai pilar lingkungan, nilai pilar sosial, maupun nilai pilar tata kelola. Lain hal nya dengan board of directors gender diversity, board of commissioners gender diversity, dan board diligence yang ditemukan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja CSR.
This study aims to determine the effect of the characteristics of board of directors and board of commissioners on CSR (corporate social responsibility) performance. The CSR performance in this study refers to the performance in terms of reporting or what is known as corporate sustainability reporting. This study uses panel data with fixed effect and random effect model for estimation purposes. A sample of 48 public companies in Indonesia from several industries for the period of 2016-2020 is used in this study. There are five independent variables consisting of board of directors gender diversity, board of commissioners gender diversity, board diligence, board independence, and CSR committee. CSR performance is measured by ESG score and its three subcomponents. The results show that board independence has a positive and significant effect on CSR performance, especially on the performance based on ESG score and social pillar score. Moreover, this study also shows that CSR committee has a significant negative effect on CSR performance, whether measured by overall ESG score, environmental pillar score, social pillar score, or governance pillar score. On the other hand, board of directors gender diversity, board of commissioners gender diversity, and board diligence are found to have no significant effect on CSR performance."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisinis Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Situmorang, Sodjuangon
Biaya transaksi ekonomi badan usaha milik daerah: studi kasus badan usaha milik daerah terbentuk perusahaan daerah dan perseroan terbatas di lingkungan DKI Jakarta
"Sejak akhir PELITA V semakin banyak muncul sorotan terhadap peranan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalarn setiap perekonomian nasional dan peranan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam sistem perekonomian daerah, baik dari kalangan ekonom maupun masyarakat. Munculnya sorotan tersebut karena apa yang secara normatif diharapkan dari BUMN dan BUMD dalam menjalankan misi sebagai sumber pendapatan Negara atau Daerah (profit making) dan sebagai penyedia pelayanan umum (public services) belum menunjukkan kinerja yang me in ua ska n (Rachbini, 1994:46-48)."
Bisnis dan Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, 1996
BBJI-II-4-Des1996-22
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Trijoyo Ariwibowo
Implementasi daftar negatif investasi terhadap perusahaan publik: Studi pada PT.Indosat TBK-QTEL
"Daftar Negatif Investasi (DNI) yang merupakan derivatif dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal telah diberlakukan terhadap penguasaan asing terhadap perusahaan publik yang sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia. Pemberlakuan Daftar Negatif Investasi (DNI) ini diakibatkan karena adanya perbedaan penafsiran terhadap terminologi penanaman modal langsung, dan penanaman modal tidak langsung atau portofolio di penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Hal ini menimbulkan dampak bagi perusahaan publik dan investor asing yang akan berinvestasi di Pasar Modal Indonesia.
Negative list which are the derivative from the legislation number 25 year 2007 discovers about the investment funds that have been implemented to the foreign share in regard of the public company which are listed and traded at the Indonesia Stock Market. The implementation of the Negative list are occurred because of the differentiation in the terminology of the direct investment and indirect investment also in the portfolio of number 2 legislation no 25 year 2007 complies the investments funds. These factors are implicating the effects to the public company and foreign investors that are planning to invest in the Indonesia stock market."
2009
S25045
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Tiffany Valencya
Tanggung jawab direksi perseroan terbatas yang melakukan tindak pidana korupsi (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 152PK/PID.SU/2010) = Director s responsibility in corruption crime case study of supreme court verdict no 152PK/PID.SUS/2010)
"Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Direksi terhadap tindak pidana korupsi. Direksi pada umumnya yang melakukan pengurusan pada perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama perseroan. Muncul masalah pada saat Direktur PT Indorent Prima Sarana yang dipidana atas perkara tindak pidana korupsi. Melihat adanya polemik tersebut, dilakukan penelitian apakah Direktur sendirian yang bertanggungjawab atas tindak pidana korupsi tersebut atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tidak hanya Direksi yang bertanggung jawab tetapi perseroan juga dapat bertanggungjawab atas tindak pidana korupsi sepanjang dapat dibuktikan perseroan mengetahuinya.
This thesis discusses Direstor?s responsibility in corruption crime. In general Director is an organ who running a company for company purposes and interest, in and out of court, for and on behalf of the company. There is a problem when Director of PT Indorent Prima Sarana being sentenced of corruption. Knowing that there is a polimic, it is necessary to do a research to find out whether such Director is responsible for the corruption crime or not. This research uses normative-juridical method namely through library research or secondary data. The result of research arrived a conclusion that not only Director who must take responsibility but company itself as long can be proved that company know about corruption."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42176
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Widyahayu Warmmeswara Kusumastati
Indeks Keberagaman Dewan Komisaris/Direksi: Konstruksi, Determinan Dan Dampaknya Pada Manajemen Laba Dan Risiko Perusahaan = Board Of Commissioners/Directors Diversity Index: Constructions, Determinants And The Effects To Earnings Management And Firm Risks
"Penelitian ini bertujuan untuk menguji determinan dan dampak keberagaman dewan komisaris/direksi. Keberagaman dewan komisaris/direksi mencakup keberagaman gender, budaya, masa jabatan, tingkat pendidikan, keahlian dan kesibukan. Penelitian dilakukan menggunakan regresi linier berganda pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 – 2018. Hasilnya adalah Indeks Keberagaman Dewan Komisaris (IKDK) terbukti lebih baik dalam meningkatkan kinerja perusahaan, dibandingkan IKDK berdasarkan Bernile et al. (2018) dan Indeks Keberagaman Direksi (IKD) menurunkan manajemen laba. Multinasionalitas perusahaan terbukti sebagai determinan IKD, dan siklus hidup perusahaan sebagai determinan dari IKDK. Tetapi, penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa IKDK dan IKD berpengaruh terhadap risiko perusahaan.
This study aims to examine the determinant and the impact of the diversity of board of commissioners/directors. The diversity includes diversity in gender, culture, tenure, education level, expertise, and busy ness. The study was conducted using multiple linear regression on companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2014 – 2018. The results prove that Board of Commissioners Diversity Index (IKDK) is proven to be significantly better in increasing company performance, compared to board of commissioner’s diversity index based on Bernile et al. (2018) and Diversity Index (IKD) reduces earnings management. Multinationality of the company is proven as a determinant of the Board of Commissioners Diversity Index (IKDK), and the life cycle of the company as a determinant of the Board of Directors Diversity Index (IKDK). However, this study cannot prove that IKDK and IKD affect company risk."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Cut Miranda Ayu Fitria
Program public relations dalam rangka menanamkan 6C sebagai tata nilai perusahaan di PT. Pertamina (Persero) = Public relations program in order To embeding 6C as company values In PT. Pertamina (Persero) / Cut Miranda Ayu Fitria
"ABSTRAK
Ringkasan Eksekutif Profil Perusahaan PT Pertamina Persero adalah sebuah BUMN yang dahulu bernama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang menempati urutan ke 122 dalam Fortune Global 500 pada tahun 2013. Pertamina adalah hasil gabungan dari perusahaan Pertamin dengan Permina yang didirikan pada tanggal 10 Desember 1957. PT Pertamina Persero merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang energi meliputi minyak gas serta energi baru dan terbarukan berdasarkan prinsip prinsip tata kelola korporasi yang baik sehingga dapat berdaya saing yang tinggi di dalam era globalisasi. Analisis SituasiDalam rangka memperkenalkan praktik praktik Pertamina Values kepada seluruh pekerja salah satunya PT Pertamina Persero menggelar Road Map Internalisasi Budaya Perusahaan Setelah road map berjalan akan diadakan 6 monthly values assessment setiap tahunnya pada tahun 2013 dan 2014 hasilnya menunjukkan bahwa tata nilai Competitive Commercial dan Capable kembali menjadi tata nilai terendah Hal ini disebabkan jiwa berkompetisi pegawai PT Pertamina Persero baru mulai ditanamkan sejak tahun 2007 saat adanya transisi nilai dari Pertamina lama menuju Pertamina baru Di sisi lain PT Pertamina Persero akan menghadapi tantangan terkait akan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean MEA sehingga ia akan bersaing dengan berbagai perusahaan lain baik BUMN dan Non BUMN untuk meraih sumber daya manusia yang kompeten dan mempertahankan sumber daya manusia yang telah ada Pernyataan MasalahKurangnya peresapan Tata Nilai Perusahaan Pertamina 6C dan implementasinya oleh khalayak internal PT Pertamina SolusiSpecial events Perlombaan PR Campaign Publisitas internal magazines Siaran televisi internal Pameran Presentasi final Gathering Realisasi karyaTujuan ProgramUntuk menginternalisasi Tata Nilai Perusahaan secara mendalam pada khalayak internalnya secara pengetahuan dan implementasi Khalayak SasaranKhalayak internal PT Pertamina Persero pada kelompok M30 terdiri dari Level3 Level4 Manajemen F28 terdiri dari Level5 Level8 Karyawan Pesan Kunci PT Pertamina Persero ingin meningkatkan pemahaman khalayak internalnya akan Tata Nilai Perusahaan 6C dengan melibatkan mereka melalui program perlombaan komunikasi secara aktif Jadwal ProgramFebruari September 2015Tempat Pelaksanaan Ballroom Utama Gedung Utama Kantor Pertamina PusatKerangka EvaluasiMatriks Evaluasi Input Output dan Outcome 6 Monthly Value Assessment AnggaranRp 196 295 000.
ABSTRACT
Executive Summary Company Profile PT Pertamina Persero is a state owned company which formerly known as Oil and Gas Company ranks 122 in the Fortune Global 500 on 2013 PT Pertamina Persero is the combined result of the Pertamin and Permina which established on December 10 1957 PT Pertamina Persero is a state owned company engaged in the energy sector include oil gas and renewable energy based on the principles of good corporate governance so as it was very competitive in this era globalization era Situational AnalysisIn order to introduce the practices of Pertamina Values to all employees one of which PT Pertamina Persero held a Road Map Internalization of Corporate Culture After that will be held a six monthly assessment values annually In 2013 and 2014 the results show that the values Competitive Commercial and Capable are back into the lowest values This is due to compete soul employees of PT Pertamina Persero just has started implanted since 2007 when the transition value from the old to the new Pertamina Pertamina On the other hand PT Pertamina Persero will face challenges related to will the enactment of the Asean Economic Community AEC so it will be competing with many other companies both SOEs and non SOEs to achieve human resources competent and retain the human resources that have been exist Problem StatementLack of internalization of Pertamina rsquo s Company Values 6C and the implementation by their internal audiences SolutionSpecial events PR Campaign Competition Internal magazines publicity Internal television broadcast Exhibition Final Presentation Gathering RealizationProgram AimInternalizating corporate values in depth in the Company 39 s for the internal audiences by knowledge and implementation Target AudiencesInternal audiences of PT Pertamina Persero in the group bull M30 consists of Level3 Level4 Management bull F28 consists of Level5 Level8 Employees Key MessagePT Pertamina Persero wants to increase the understanding of their internal Company Values 6C company by engaging them through an active communication program TimelineFebruary September 2015thLocationGrand Ballroom Main Building The Central Office of PERTAMINAEvaluationMatrix Evaluation 6 Monthly Values Assessment BudgetingRp 196 295 000."
2016
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Estimating independent components by mapping onto an orthogonal manifold
"Algorithms for independent component analysis (ICA) based on information-theoritic criteria optimization over differential manifolds have been devised over the last few years....."
TAQUART
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>