Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKehadiran toko X di DKI Jakarta adalah sinyal awal transformasi toko ritel modern menuju toko pintar. Studi kasus toko X bertujuan mengetahui dan menganalisis: pertama, jenis teknologi yang berpotensi menimbulkan pengangguran; kedua, persepsi konsumen terhadap toko X; ketiga, dampak teknologi dan inovasi terhadap tenaga kerja ritel dengan keterampilan rendah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang meliputi observasi, wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, kuesioner. Metode analisis untuk menjawab tujuan pertama dan tujuan ketiga adalah teknik klasifikasi data dan teknik analisis kerangka ikan (fishbone analysis); sedangkan tujuan kedua dengan teknik klasifikasi data berupa tabulasi silang dan penyaringan.Hasil analisis menyatakan: pertama, kecerdasan buatan (artificial intelligence), sistem pengenalan wajah (face recognition), data besar (big data), RFID (Radio Frequency Identification), kamera, dan ponsel pintar adalah jenis teknologi yang menggantikan tenaga kasir, tenaga keamanan, dan tenaga administrasi pergudangan; kedua, peserta diskusi mengungkapkan toko X memiliki keunggulan di variabel teknologi dan pelayanan, disusul transaksi dan fasilitas; ketiga, ancaman yang mengemuka akibat kehadiran toko pintar adalah peluang terjadinya pengangguran karena sejumlah profesi menghilang, pekerjaan permanen menyusut, pembatasan rekrutmen karyawan baru hingga goncangan industri. Ancaman tersebut diakibatkan kompetensi tenaga kerja ritel yang terbatas pada mengerjakan tugas-tugas rutin dan repetitif, padahal operasional toko pintar membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan digital memadai, misalnya mengelola kecerdasan buatan dan data besar. Keterbatasan keterampilan menyebabkan tenaga kerja ritel tidak kompetitif dan rentan digantikan mesin dan perangkat lunak. Situasi kelangkaan tenaga kerja dengan keterampilan tinggi menyebabkan sebuah perusahaan ritel terpaksa mendatangkan tenaga kerja asing. Ketertinggalan dan keterbatasan tersebut harus segera diatasi dengan memanfaatkan peluang yang disediakan globalisasi teknologi, yaitu akses kepada pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan diri. Para pemangku kepentingan dapat mengadakan beragam pendidikan formal dan informal, gratis maupun berbayar yang memberikan keterampilan baru (reskilling) dan keterampilan tambahan (upskilling) kepada tenaga kerja ritel.

---

The presence of X shop in DKI Jakarta is a signal of the beginning of the transformation of modern retail stores to smart shops. The case study of X shop aims to find out and analyze: first, the type of technology that has the potential to cause unemployment; second, consumer perceptions of store X; third, the impact of technology and innovation on retail skills with low skills. This study uses qualitative methods which include observation, in-depth interviews, focus group discussions, questionnaires. The analytical method for answering the first and the third objective is data classification techniques and fishbone analysis; the second objective is the data classification technique in the form of cross tabulation and filtering.

The results of analysis state: first, artificial intelligence, facial recognition system, big data, Radio Frequency Identification, cameras, smart phones are types of technology that replace cashier, security personnel, warehousing administrative staff; second, the discussion participants revealed that X shop has advantages in technology, service, transactions, facilities; third, the threat posed by the presence of smart shop is unemployment because possibility of some professions disappear, permanent jobs shrink, restrictions on recruitment of new employees, industrial shocks. The threat is caused by the competence of retail workers who are limited to doing routine and repetitive tasks. Smart shop operations require workers with adequate digital skills, for example managing artificial intelligence and big data. Limitation of skills have caused retail workforce to be uncompetitive and vulnerable to being replaced by machinery and software. Scarcity of high skills workers causes a retail company to be forced to bring in foreign workers. These limitations must be addressed immediately by utilizing the opportunities provided by technology, for example access to knowledge and skills to develop themselves. Stakeholders can hold up free and also paid education that provides new skills and additional skills to the retail workforce."

"Permasalahan utama antara ritel modern (minimarket, supermarket dan hypermarket) dan ritel tradisional, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta adalah lokasi, di mana ritel modern dengan kekuatan modalnya yang luar biasa berkembang begitu pesat yang lokasinya berdekatan dengan lokasi ritel tradisional yang sudah lebih dulu berada di lokasi tersebut. Menurut Guy (1999), keberadaan minimarket yang lokasinya tidak jauh dari perumahan penduduk telah menarik minat penduduk untuk berbelanja di minimarket. Faktanya, hal tersebut menjadi alasan masyarakat memilih minimarket menjadi tempat berbelanja, sehingga membentuk suatu persepsi atau pandangan terhadap minimarket tersebut. Ketertarikan konsumen yang paling utama terhadap minimarket adalah pada lokasinya, misalkan kemudahan untuk dijangkau dan yang terpenting adalah posisinya yang harus strategis. Oleh karena itu, lokasi sangat mempengaruhi resiko dan keuntungan suatu tempat usaha secara keseluruhan (Berman dan Evans, 2004). DPW Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia DKI Jakarta (2009) mengatakan bahwa menjamurnya ritel modem dalam hal ini minimarket di DKI-Jakarta--menyebabkan omset pasar atau ritel tradisional seperti toko kelontong serta warung makin merosot. Berdasarkan data yang diperoleh dari Biro Perkonomian Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa pertumbuhan minimarket mengalami peningkatan dari tahun 2007 - 2009. saat dikeluarkannya instruksi gubemur No.1 15 Tahun 2006 tentang Penundaan Sementara Perizinan Minimarket. Berdasarkan lokasinya ritel modern (minimarket) melanggar ketentuan jarak yang ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta. Dalam Perda jelas diatur, jarak antara pasar ritel modern dan ritel tradisional yang ada di lingkungan mulai dari 0,5 kilometer (km) untuk pasar ritel dengan luas 200 meter persegi (m2) namun kenyataannya lokasi ritel moderen tersebut banyak dijumpai memiliki jarak yang kurang dari 0,5 km dari ritel tradisional (toko dan warung kelontong) sehingga mengakibatkan dampak negatif terhadap kinerja ritel tradisional (toko kelontong dan warung) yang terlihal dari indikator menurunnya: omzet, jumlah pembeli per hari, jumlah pembelian per konsumen, Rata-rata Marjin, Rata-rata Keuntungan, Jumlah Produk yang dijual, Nilai total produk dan Rata-rata nilai belanja produk perhari.

---

The main problem among modern retail and traditional retail especially in the Urban is location. With it's power, modern retail could be spread out fastly in location where is close to the traditional retail which found before modern retail. According to Guy (1999), location of modern retail (minimarket) was closed to the settlement has been making interest to the people who was shopping at the modern retail (minimarket). In fact, that was as the reason why the people choose the modern retail for shopping, it will built the perception and opinion about it.

The main consumer interested to the modern retail (minimarket) is location, especially strategic of it location. Because, it could be make risk and benefit market place as whole (Berman and Evans, 2004). APPSI DKI Jakarta said, the spread out of modern retail (minimarket) result in the omzet of traditional retail was diminishing. Based on the data from Economic Bureau of DKI Jakarta Province, at 2007 - 2009 the growth of modern retail (minimarket) was increased while the regulation of the postponed modern retail permit was launched (instruksi gubernur No. 115 tahun 2006). Many of modern retail was break the law in it's distance that determined by government regulation No 2 Tahun 2002.

In that regulation has been arranged with clear about distance between modern retail with 200 m2 wide and traditional retail has 0,5 km. In fact, modern retail location has distance less than 0,5km from traditional retail with the result that negative impact of traditional retail performance which he seen at the diminishing indicator of omzet; number of buyer per day, number of purchaser per consumer, margin average, benefit average, number of sold product, value of total product and average of product shopping value per day."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak keberadaan ritel modern terhadap kinerja ritel tradisional dalam kebijakan zonasi ritel Perda DKI No.2 Tahun 2002. Penelitian dilakukan terhadap 153 ritel tradisional PD Pasar Jaya yang tersebar di DKI Jakarta. Dalam studi ini dilakukan identifikasi terhadap ritel modern (minimarket, supermarket, dan hypermarket) yang melanggar ketentuan kebijakan zonasi ritel.Penelitian ini menggunakan data jumlah pedagang ritel tradisional sebagai proksi variabel kinerja ritel tradisional. Analisis kuantitatif yang digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi berganda guna menguji pengaruh jumlah ritel modern yang jaraknya terdekat dengan ritel tradisional, revitalisasi pasar, dan potensi pasar terhadap kinerja tradisional.Dari hasil penelitian, diperoleh gambaran deskriptif bahwa implementasi kebijakan zonasi ritel di DKI Jakarta banyak dilanggar oleh pelaku usaha ritel modern. Selain itu, diperoleh hasil bahwa variabel jumlah ritel modern yang jaraknya terdekat dengan ritel tradisional dan potensi pasar berpengaruh signifikan terhadap kinerja tradisional. Namun, hubungan antara jumlah ritel modern yang jaraknya terdekat dengan ritel tradisional dengan kinerja tradisional adalah tidak linier (non-linier). Hal tersebut berarti bahwa pada awalnya keberadaan ritel modern memiliki hubungan positif dengan kinerja ritel tradisional namun pada rentang jumlah tertentu dan jumlahnya sudah melebihi titik kritis (batas maksimum) maka hubungannya akan menjadi negatif dengan kinerja ritel tradisional. Batas maksimum jumlah ritel modern yang diperbolehkan hanya berjumlah 1 (satu) outlet yang berada di dekat ritel tradisional. Adapun jenis ritel modern yang paling berpengaruh signifikan adalah supermarket. Peneliti merekomendasikan agar pemerintah mengkaji ulang Perda DKI Jakarta No. 2 Tahun 2002, meningkatkan komitmen pemerintah dalam membatasi serbuan jaringan ritel modern terutama ritel supermarket melalui pengetatan izin, serta optimalisasi program revitalisasi pasar ritel tradisional baik segi fisik maupun non fisik.

---

This study aimed to analyze the impact of modern retail coexistence with traditional retail on traditional retail's performance in retail zoning policy of Jakarta Regional Regulation No 2 2002. The traditional retails in this study were PD Pasar Jaya traditional retail where there were 153 markets spreaded across Jakarta. This research identified the modern retails minimarkets supermarkets hypermarkets location in accordance to retail zoning policy.

This study used number of traditional retailers as a proxy of performance variable. This research used the descriptive and multiple regression analysis in order to test the impact of the the number of modern retails which violated the retail zoning policy the market revitalization and the market potential to traditional retail's performance.

Result showed that most of modern retails violated the zoning policy Furthermore the result also showed that the number of modern retails which are located at near traditional retails and market potential variable had a significant impact on traditional retail's performance Surprisingly the correlation between the number of modern retails which are located at near traditional retails with traditional retail's performance was not linear It means that the correlation between number of modern retails and traditional retail's performance is a positive within a certain amount and then becomes negative afterward The maximum number of modern retails in which the correlation is positive is 1 one Inparticular it is only supermarket that has significant impact on traditional retail's performance We recommend reviewing the Jakarta Regional Regulation No 2 2002 increasing the government 39's commitment to restrict the modern retail growth optimizing the revitalization program for the traditional retail tangible and in tangible."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Kartu Jakarta Pintar di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Post Positivist. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analik. Peneliti menganalisis Implementasi Penggunaan Kartu Jakarta Pintar berdasarkan pada teori Edward III. Pendekatan dalam teori implementasi kebijakan berkembang dari top-down ke bottom-up. Karena kedua pendekatan dianggap penting, maka munculah pendekatan hibrida, Pendekatan bottom-up khususnya dianggap penting saat ini dengan munculnya prinsip good governance yang mempertimbangkan pemangku kepentingan/stakeholders dalam implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat permasalahan pada faktor kesiapan masyarakat dalam menerima bantuan Program Kartu Jakarta Pintar.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the factors that influence the implementation of Jakarta Card Smart Policy in DKI Jakarta Province. The research approach used is Post Positivist. Data were collected by in depth interviews, observations, and document studies. This research is a descriptive analytical research. Researchers analyzed the Implementation of Smart Card Use Jakarta based on Edward III theory. The approach in theory of policy implementation evolves from top down to bottom up. Since both approaches are important, hybrid approaches are emerging. Bottom up approaches are particularly important today with the emergence of good governance principles that take into account stakeholders in policy implementation. The results showed that there was a problem in the community 39 s readiness factor in receiving the assistance of Smart Card Program Jakarta."

"Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan yaitu menghadirkan Transjakarta sebagai salah satu moda transportasi publik. Dalam perkembangannya, Transjakarta mengusung konsep smart mobility yang ditandai dengan adanya pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai bagian dari upaya dari untuk menyelesaikan masalah kemacetan lalu lintas, dan sekaligus menciptakan kota cerdas atau smart city untuk wilayah DKI Jakarta, khususnya pada sektor transportasi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi smart mobility pada moda transportasi Transjakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mix methods. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi smart mobility pada moda transportasi Transjakarta di Provinsi DKI Jakarta menurut persepsi 425 responden sudah termasuk ke dalam kategori baik dengan jumlah penilaian baik yang diberikan responden sebanyak 362 responden (85,2%). Dalam segi aksesibilitas, Transjakarta telah menyediakan akses bagi para penggunanya secara luas, mudah, aman, nyaman dan juga terjangkau. Transjakarta menyediakan infrastruktur TIK untuk memudahkan penggunanya dalam memperoleh informasi layanan, melakukan sistem pembayaran, dan mengakses internet. Transjakarta telah menerapkan sistem transportasi publik yang berkelanjutan dengan adanya penggunaan bus listrik. Transjakarta berkembang sistem transportasi publik yang inovatif karena terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan kualitas layanannya. Transjakarta juga menjadi sistem transportasi yang aman dengan menyediakan petugas, fasilitas, maupun kebijakan terkait dengan keamanan dalam layanan transportasi. Dalam aspek keadilan, Transjakarta memberikan perlakuan adil, tarif yang terjangkau, dan penyediaan fasilitas khusus sehingga para pengguna mendapatkan akses yang sama atau setara pada saat menggunakan layanan Transjakarta.

---

One of the efforts made by the DKI Jakarta Provincial Government to solve the problem of congestion is to introduce Transjakarta as a mode of public transportation. In its development, Transjakarta carries the concept of smart mobility which is characterized by the integration of information and communication technology (ICT) as part of efforts to solve the problem of traffic congestion, and at the same time create a smart city for the DKI Jakarta area, especially in the transportation sector. The aim of this research is to analyze the implementation of smart mobility in the Transjakarta transportation mode. The research approach used is quantitative with mixed methods data collection techniques. The results of this research indicate that the implementation of smart mobility in the Transjakarta transportation mode in DKI Jakarta Province, according to the perception of 425 respondents, is included in the good category with the number of good ratings given by respondents being 362 respondents (85.2%). In terms of accessibility, Transjakarta has provided access for its users in a broad, easy, safe, comfortable and affordable manner. Transjakarta provides ICT infrastructure to make it easier for users to obtain service information, carry out payment systems and access the internet. Transjakarta has implemented a sustainable public transportation system with the use of electric buses. Transjakarta is developing an innovative public transportation system because it continues to strive to improve and develop the quality of its services. Transjakarta is also a safe transportation system by providing officers, facilities and policies related to security in transportation services. In the aspect of justice, Transjakarta provides fair treatment, affordable rates, and provides special facilities so that users get equal or equal access when using Transjakarta services."

"Industri farmasi saat ini sedang berkembang di seluruh dunia. Produksi industri farmasi khususnya pada obat herbal berbentuk padat kategori Immunomodulator dalam skala besar setiap harinya dapat memberikan masalah yang signifikan terhadap lingkungan. Pada masa munculnya kasus COVID-19 di seluruh Dunia, obat herbal berbentuk padat kategori Immunomodulator dari PT X berperan penting untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Indonesia. Masalah dalam penelitian adalah belum adanya penilaian secara menyeluruh dari penerapan produksi bersih di PT X, sehingga penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian pengembangan produksi bersih pada industri farmasi di PT X DKI Jakarta. Metode yang digunakan adalah Life Cycle Assessment (LCA), deskriptif, analisis tren dan Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats). Hasil penelitian menunjukkan kategori dampak MAETP merupakan dampak lingkungan potensial tertinggi, sikap stakeholder terhadap penerapan produksi bersih baik dan analisis tren pada biaya yaitu negatif. Strategi menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang. Kesimpulan pada penelitian ini, dampak lingkungan potensial, sikap stakeholder, dan biaya pemerliharaan dan operasional memiliki hubungan untuk pengembangan penerapan produksi bersih. Strategi pengembangan prduksi bersih yang dipilih adalah kekuatan-peluang, sistem manajemen, alokasi biaya, meningkatkan citra perusahaan serta pengembangan inovasi mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penerapan produksi bersih.

---

The pharmaceutical industry is currently developing throughout the world. The production of the pharmaceutical industry, especially solid herbal medicines in the Immunomodulator category on a large scale every day, can cause significant problems for the environment. During the emergence of COVID-19 cases throughout the world, solid herbal medicines in the Immunomodulator category from PT X played an important role in meeting the health needs of the Indonesian people. The problem in the research is that there needs to be a comprehensive assessment of the implementation of clean production at PT. The methods used are Life Cycle Assessment (LCA), descriptive, trend analysis, and SWOT Analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats). The research results show that the MAETP impact category has the highest potential environmental impact, stakeholder attitudes towards implementing clean production are good, and trend analysis on costs is negative. The strategy uses internal strengths to take advantage of opportunities. This research concludes that potential environmental impacts, stakeholder attitudes, and maintenance and operational costs have a relationship to the development of the implementation of cleaner production. The selected clean production development strategy is strengths-opportunities, management systems, cost allocation, improving the company's image, and developing innovation, which has an important role in increasing the implementation of clean production."

"ABSTRAKPada tahun 2025, duapertiga populasi dunia akan tinggal di kota-kota besar, mayoritas pada negara-negara berkembang sehingga akan menimbulkan permasalahan yang bersifat kompleks, salah satu permasalahannya adalah bidang transportasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pemerintah tingkat lokal sebagai penyelenggara pembangunan berkelanjutan bertanggungjawab untuk mengatasi hal tersebut karena transportasi yang tidak terkelola dengan baik dapat menghambat daya saing DKI Jakarta dalam kompetensi global. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mobilitas penggunaan kendaraan bermotor dalam kaitan sistem transportasi, mekanisme dan implementasi mekanisme smart mobility dalam membangun sistem transportasi strategis di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa smart mobility belum berjalan dengan efektif, namun sudah berjalan menuju ke arah yang baik dalam membangun sistem transportasi strategis di DKI Jakarta. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait.

---

ABSTRACTIn 2025, two thirds of the world 39 s population will live in large cities, the majority in developing countries that will cause problems that are complex, one problem is the transportation field. Jakarta Provincial Government as the local levels of government as the organizer of sustainable development is responsible to solve it, because transportation is not managed properly can seriously hamper competitiveness in the global competency Jakarta. This study aims to determine the mobility of the use of motor vehicles in relation to the transport system, the mechanism and the implementation of smart mobility mechanism in building strategic transportation system in Jakarta. This study used a qualitative research approach with a purposive method. The results showed that smart mobility has not run effectively, but already walking toward the good in building strategic transportation system in Jakarta. It is influenced by several interrelated factors."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk membahas tata kelola progam Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post positivist. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Adapun analisis data yang digunakan menggunakan teknik analisis data kualitatif Miles and Huberman. Validitas data dilakukan dengan metode triangulasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitik. Penelitian menganalisis tata kelola Kartu Jakarta Pintar berdasarkan pada teori manajemen pendidikan yang dijelaskan oleh Bank Dunia, yakni dimensi sistem pengendalian manajemen, pengelolaan anggaran, sistem informasi manajemen, dan transparansi dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat permasalahan tata kelola pada lemahnya perencanaan, desain organisasi yang tidak memiliki kewenangan yang jelas, mekanisme berbelit-belit yang berkaitan dengan penganggaran, sistem informasi manajemen yang bersifat pasif (hanya bersifat sosialisasi), dan lemahnya pengawasan internal.

---

ABSTRAKThis thesis discusses the Program Management of Educational Support Personnel Cost through Jakarta Smart Card at DKI Jakarta Province. The research uses post positivist approach. Data were collected by in-depth interviews, observation, and study documents. The data analysis using qualitative data analysis techniques of Miles and Huberman. In addition, the researcher used triangulation so that the data becomes valid. This study is a descriptive-analytic study. This research analyzed management of Jakarta Smart Card based on educational management theory described by the World Bank, the dimensions of management control system, transparency and accountability, management information system, and budget management. The results showed that management of Jakarta Smart Card has many problems. There are lack of planning, design organizations that do not have clear authority, convoluted mechanisms related to budgeting, management information systems that are passive (merely socialization), and weak internal controls."

"Guru merupakan salah satu profesi penting yang memegang banyak peranan dalam kemajuan suatu bangsa. Guru sebagai tenaga pendidik dan pengajar bertanggung jawab untuk membentuk murid-muridnya menjadi manusia-manusia yang lebih baik melalui pendidikan secara formal, yakni sekolah. Tenaga pendidik yang baik mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaannya karena menganggap profesinya sebagai guru adalah bentuk pengabdian terhadap bangsa, sehingga dalam menjalankan profesinya, seorang guru akan melakukan yang terbaik sebagai wujud loyalitas yang dimilikinya. Guru yang berkomitmen terhadap pekerjaannya akan tercermin melalui kinerjanya dan cenderung mencapai kesuksesan dalam mengajar. Loyalitas terbentuk dari dalam diri seseorang atau dari internal dan dipengaruhi oleh faktor eksternal lainnya pula. Faktor individu seperti integritas seorang guru merupakan faktor internal yang memengaruhi tingkat loyalitas, sementara faktor eksternal yang memengaruhi, salah satunya adalah kepuasan terhadap hal-hal yang ada di tempatnya bekerja, yakni sekolah. Lingkungan kerja yang nyaman tentu akan mendorong seorang guru untuk semakin menyukai pekerjaannya. Secara rinci, faktor eksternal yang berpotensi untuk memengaruhi loyalitas guru antara lain adalah kepuasan terhadap gaji yang diterimanya, kepuasan terhadap beban kerja yang dilimpahkan sebagai pengajar, kepuasan terhadap pimpinan di sekolah, kepuasan terhadap rekan kerja, kepuasan terhadap penghargaan yang diterimanya di sekolah, kepuasan terhadap ketertiban, dan kepuasan terhadap fasilitas di sekolah. Tugas akhir ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat loyalitas guru di Komunitas Guru X di Provinsi DKI Jakarta menggunakan metode partial least square dan classification and regression tree (CART) untuk menganalisis profil guru dengan tingkat loyalitas tinggi tersebut. Data yang digunakan diperoleh melalui teknik haphazard sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat loyalitas guru di Komunitas Guru X di Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa kepuasan guru terhadap gaji yang didapatkan dan kepuasan terhadap pimpinan sekolah, serta faktor internal yaitu integritas. Profil guru dengan peluang paling besar untuk memiliki loyalitas tinggi antara lain: berintegritas tinggi atau memiliki usia di atas 40 tahun atau memiliki integritas rendah, tetapi memiliki kepuasan terhadap gaji dan pimpinan di sekolah yang tinggi.

---

Teaching is one of the most necessary professions that holds significant roles in advancing the nation. Teachers as an educator and preceptor embrace the responsibility to form their disciples for the better through formal education, namely schools. A meritorious teacher has high level of loyalty to the profession since being a teacher is considered as a dedication to the nation, and hence a teacher will perform well as an express of their loyalty. Loyalty of teachers will be reflected on their performance and tend to succeed on educating the students. However, the loyalty is not merely formed from the personality or character, but also influenced by external factors. A personality factor such as teachers’ integrity takes part as an internal factor in affecting the loyalty level and ones of the external factors influencing teachers’ loyalty are their satisfactions towards the school circumstances. A proper work environment encourages a teacher to like the profession more. More detail, external factors such as pay satisfaction, workload satisfaction, supervisor satisfaction, coworker satisfaction, appreciation satisfaction, discipline satisfaction, school facilities satisfaction are potentially give influences to teachers’ loyalty. In this thesis, a research about factors analysis for teachers’ loyalty level in An X Teacher Community in DKI Jakarta Province will be conducted with partial least square (PLS) and classification and regression tree (CART) method will be used for the teachers with high level of loyalty profile analysis purpose. Data will be sampled by using haphazard sampling technique. This research concludes if external factors pay and supervisor satisfaction, as well as internal factor integrity do affect the loyalty level of teachers in An X Teacher Community at DKI Jakarta Province. Profile of teachers with the largest probability to have high level of loyalty, such as: to have high level of integrity or are more than 40 years old or to have low level of integrity, but with the high level of pay and supervisor satisfaction."

"Kondisi perekonomian saat ini mendorong Pemerintah Indonesia untuk menggencarkan investasi yang menyerap tenaga kerja dan investasi daerah. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan mengahapus retribusi izin gangguan yang dianggap menghambat kemudahan berusaha. Retribusi izin gangguan adalah salah satu sumber penerimaan asli daerah sehingga kebijakan menghapusnya mengurangi Penerimaan Asli Daerah. Berdasarkan konsep Taxonomy of Taxing Power for Sub-Central Governments (SCGs) yang disampaikan oleh Slack (2017) dan digunakan oleh OECD (2019), berkurangnya penerimaan asli daerah menunjukan pengurangan otonomi fiskal, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah dengan indeks kemandirian fiskal tertinggi. Dengan begitu, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis dampak penghapusan retribusi izin terhadap Pemerintah Daerah dan Wajib Retribusi di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui Wawancara mendalam dan Studi Kepustakaan. Hasil Penelitian menunjukan dampak terhadap Pemerintah Daerah dapat dilihat dari rasio penerimaan menunjukan adanya penerimaan yang tidak signifikan, namun disisi lain adanya perluasan kewenangan karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta difasilitas untuk melakukan ekstensifikasi jenis retribusi daerah lainnya. Dampak terhadap Wajib Retribusi dikatakan bahwa adanya penghapusan retribusi izin gangguan meringankan beban wajib retribusi, namun adanya dorongan untuk ekstensifikasi jenis retribusi lainnya justru menimbulkan potensi beban baru dalam bentuk jenis retribusi lainnya. Mengingat bahwa penghapusan retribusi izin gangguan menghilangkan sumber penerimaan asli daerah, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat strategi untuk optimalisasi penerimaan melalui penyediaan pelayanan elektronik dalam aspek perizinan yang terbukti meningkatkan retribusi perizinan di tahun 2020.

---

The emergence of cross-border digital trade era requires each country to make adjustments to its taxation system. The digital business model encourages the birth of technology-based companies that offer digital goods and services. The targets for taxing digital services is the product and companies that provide their services with a shift from a physical presence to an economic significant presence. In general, tax on digital services is imposed in the form of Value Added Tax (VAT) and Corporate Income Tax (CIT). This paper aims to describing the tax administration system for digital services in Indonesia and several other countries that have implemented it first with a focus on the imposition of VAT and CIT. The method used in this article is qualitative with literature study. The data are collected from various sources in the form of documents, such as research journals, government agency reports, and other laws and regulations. The results of the analysis shows that in VAT collection, the administrative system such as tax subjects, tax objects, and required documents is similar one to another countries. The difference lies in the payment method in which several countries in Europe apply automatic payments to the tax authorities so that digital service providers (third parties) only need to record and report them. In the income tax collection, Indonesia has not made any changes from the previous regulations so that companies that provide digital services in the form of Permanent Establishment will be subject to CIT article 26, while those who have established businesses in Indonesia will be subject to domestic tax rates. Meanwhile, several other countries, such as France, Britain and Spain, have set final tariffs for companies providing cross-border digital services"