Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBalai Jaringan Informasi dan Komunikasi (BJIK) sebagai salah satu balai di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memiliki tugas dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk kepentingan pemerintah pusat, daerah, publik, komunitas ilmu pengetahuan teknologi, dan industri. Tugas tersebut diwujudkan salah satunya dengan membangun sistem informasi monitoring teknologi informasi dan komunikasi yang bernama Simontik. Kemajuan tren teknologi dan ancaman siber yang tidak dapat dihindari membutuhkan adanya penerapan data mining untuk monitoring intrusi dalam melindungi informasi penting dimana perangkat lunak anti virus dan firewall tidak cukup memberikan perlindungan penuh sesuai dengan kondisi BJIK saat ini. Sejalan dengan hal tersebut, beberapa penelitian terdahulu juga menjelaskan teknik deep learning atau deep neural network pada data mining yang telah mencapai keberhasilan jauh lebih baik di berbagai aplikasi khususnya big data sets classification karena memberikan hasil yang akurat dalam menyelesaikan permasalahan sistem monitoring intrusi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan teknik classification dengan algoritme deep learning, support vector machine, dan random forest sebagai pembanding. Penelitian ini menggunakan metodologi knowledge discovery from data (KDD) dimana data mining hanya merupakan suatu langkah penting dalam urutan prosesnya. Hasil akhir dari penelitian ini merupakan model prediksi yang dikemudian diuji dengan dataset Simontik untuk diketahui akurasinya. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah algoritme deep neural network dan random forest menghasilkan akurasi yang paling baik, yaitu sebesar 99,91% dibandingkan dengan algoritme support vector machine yang memiliki akurasi sebesar 98,11%.ABSTRACTThe Information and Communication Network Center (BJIK) as one of the centers in the Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT) has the task of implementing information and communication technology (ICT) for the benefit of the central, regional, public, technological and industrial science communities. One of the tasks is realized by building an information and communication technology monitoring information system called Simontik. The unavoidable progress of technological trends and cyber threats requires the application of data mining for intrusion monitoring in protecting important information where anti-virus software and firewalls do not provide full protection in accordance with current BJIK conditions. In line with this, several previous studies also explained that deep learning techniques or deep neural networks in data mining that have achieved success are far better in various applications, especially the big data sets classification because they provide accurate results in solving intrusion monitoring system problems. Based on this, this study uses classification techniques with deep learning algorithms, support vector machines, and random forest as a comparison. This study uses the knowledge discovery from data (KDD) methodology where data mining is only an important step in the sequence of the process. Result of this study is a prediction model which is then tested with the Simontik dataset to determine its accuracy. The results obtained from this study are that deep neural network and random forest algorithms produce the best accuracy, which is 99.91% compared to the support vector machine algorithm which has an accuracy of 98.11%."

"ABSTRAKKredit bermasalah atau non performing loan NPL merupakan salah satu indikator penilaian performa sebuah bank dalam menjalankan program kredit kepada nasabahnya. Peningkatan rasio NPL pada PT. Bank XYZ pada tahun 2016 memberikan dampak kerugian yang sangat besar bagi perusahaan. Tinggi atau rendahnya rasio NPL erat kaitannya dengan tingkat kepatuhan debitur dalam menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang ada. Peningkatan rasio NPL tersebut berasal dari berbagai sektor kredit termasuk kredit kepemilikan rumah KPR. Tercatat pada awal tahun 2017 terdapat 16,15 nasabah yang memiliki kredit tidak lancar pada kredit KPR FLPP. Kualitas kredit yang buruk memberikan kerugian pada Bank XYZ. Untuk mengatasi masalah tersebut, pada penelitian ini digunakan teknik data mining untuk melakukan penilaian risiko calon nasabah kredit. Teknik data mining decision tree, support vector machine dan na ve bayes digunakan untuk melakukan penilaian risiko kualitas kredit calon nasabah. Teknik ensemble classification adaptive boosting dan bagging juga digunakan untuk meningkatkan performa dari model klasifikasi dasar. Pemodelan dilakukan dengan menggunakan data nasabah KPR FLPP. Evaluasi penelitian dilakukan menggunakan teknik k-fold cross validation. Hasil dari penelitian menunjukkan model klasifikasi yang dihasilkan oleh metode base classification decision tree merupakan model yang terbaik pada kasus ini. Hasil dari pemodelan dapat digunakan dalam menilai potensi calon nasabah apakah akan menjadi nasabah yang mempunyai kualitas kredit baik atau buruk.

---

ABSTRACTNon performing loan NPL is one of some indicators that can be used to measure the performance of bank in running a credit program to its customer. Bank XYZ rsquo s NPL rate increased in 2016 brought a huge loss to the organization. High or low NPL rate in the bank is closely related to the level of compliance of its customer in fulfilling their obligation based on agreement. The increment of NPL came from several sectors including the mortgage sector. In the beginning of 2017, there are 16.15 of customer have bad credit performance of FLPP mortgage program. Bad quality can bring loss to the Bank XYZ. To resolve that problem, data mining technique is used in order to assess the credit risk of prospect customer. Data mining techniques such decision tree, support vector machine SVM and na ve bayes are used to score the credit risk of the prospect customer. Ensemble classification technique such adaptive boosting and bagging are used as well to improve the performance of base classification rsquo s model. Modelling uses the historical customer data of FLPP mortgage program. The technique of evaluation in this research uses k fold cross validation. The result of this research shows classifiers from base classification decision tree has the best result amongst the other models in this case. The best models can be used to score the potential of prospect customer whether they will be having good credit or bad credit."

"Data Center (DC) sebagai pusat operasional seluruh sistem aplikasi dan sentral sistem jaringan komunikasi data, harus dapat memenuhi seluruh kebutuhan kegiatan operasional Teknologi Informasi (TI) perusahaan. Meningkatnya pertumbuhan jumlah infrastruktur TI pada PT. XYZ menyebabkan permasalahan pada DC saat ini. Permasalahan yang ada diantaranya adalah DC saat ini tidak memenuhi standar TIA (Telecommunication Industry Association) - 942, distribusi listrik dan pendinginan yang tidak tercukupi, tekanan beban ruangan dan udara panas yang semakin terkonsentrasi dari banyaknya server yang beroperasional. Dengan permasalahan yang ada pada DC saat ini, PT.XYZ mengembangkan proyek migrasi ke infrastruktur DC baru yang di dalamnya memiliki prasyarat - prasyarat untuk mengatasi permasalahan yang ada saat ini. Dalam kegiatan proyek pengembangan infrastruktur DC baru, diperlukan proses tahapan manajemen risiko untuk dapat mengidentifikasi risiko yang akan dihadapi, proses pengendalian risiko dan strategi - strategi untuk proses mitigasi risiko yang ada. Dalam karya akhir ini dilakukan penyusunan manajemen risiko TI dalam proyek migrasi DC lama ke infrastruktur DC baru dengan menggunakan kerangka kerja Project Management Body of Knowledge (PMBOK). Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu hasil wawancara, dokumen rencana koneksi antar rak perangkat jaringan, dokumen jalur rencana instalasi kabel, rencana migrasi storage, jadwal uraian kegiatan proyek dan laporan hasil kegiatan ujicoba. Hasil dari karya akhir ini adalah daftar risiko, strategi mitigasi risiko serta daftar pemilik risiko sebagai acuan dan pedoman dalam proyek migrasi DC yang akan dihadapi.

---

Data Center (DC) as the operational center of the whole central system applications and data communication network systems, must be able to meet all the needs of the operational activities of Information Technology (IT) companies. The increasing growth of the IT infrastructure at PT. XYZ cause problems on DC current. Existing problems such as DC does not currently meet the standards TIA (Telecommunications Industry Association) - 942, power distribution and cooling are not fulfilled, the pressure and heat load space is increasingly concentrated on the number of servers are operational. With the problems that exist in the current DC, PT. XYZ develop infrastructure projects migration to a new DC in which has a prerequisite to overcome the problems that exist today. In the course of the DC new infrastructure development projects, the necessary process steps of risk management to identify risks that will be faced, risk control processes and strategies for mitigating the risk. In this thesis carried out the preparation of IT risk management within the current DC migration project infrastructure to the new DC by using the framework of the Project Management Body of Knowledge (PMBOK). The data used are secondary data interviews, planning documents connections between network devices rack, document line cable installation plans, storage migration plan, schedule and description of project activity test report on their activities. The results of this thesis is a list of risks, risk mitigation strategies and risk owners list as a reference and guidance in DC migration project that will be encountered."

"Perkembangan teknologi informasi (TI) saat ini telah menjadi penentu tingkat kinerja suatu organisasi. Dengan bantuan TI, proses kerja atau proses bisnis yang terjadi di dalam organisasi baik swasta maupun pemerintah dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Dengan perencanaan tata kelola TI yang matang diharapkan pelaksanaan layanan TI dapat dilakukan dengan baik. Untuk menentukan apakah TI dalam organisasi telah dikelola dengan baik, maka perlu dilakukan suatu pengukuran terhadap proses TI tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola TI di Pusdatin Kesos Kementerian Sosial. Kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur proses TI adalah kerangka kerja COBIT 5.Hasil pengukuran berupa tingkat kapabilitas TI saat ini dan target yang ingin dicapai. Kemudian ditentukan rekomendasi perbaikan serta ditentukan ukuran keberhasilan setiap proses. Tingkat kapabilitas untuk kondisi saat ini berada pada level 1 (performed) dengan nilai rata-rata kapabilitas semua proses adalah 1.7 dan tingkap kapabilitas yang diharapkan adalah level 3 (established) dengan nilai rata-rata tingkat kapabilitas proses adalah 3.6.

---

The development of information technology (IT) has now become a determinant of the level of performance of an organization. With the help of IT, work processes or business processes that occur in both private and government organizations can be done quickly and efficiently. By planning a mature IT governance, a good IT services implementation is expected. To determine whether IT in organizations has been well managed, it is necessary to measure the IT process.

This study aims to measure the capability level of IT governance in the Data and Information Center of Social Welfare Indonesian Ministry of Social Affairs. The framework that use to measure the IT process is COBIT 5.

The results of the measurement are the capabilities level of current IT and targets to be achieved. Then determined the recommendations for improvements and determined the success matrics of each process. Capabilities level for current conditions is level 1 (performed) with the average value of all process capability is 1.7 and the expected capability is level 3 (established) with the average value of the process capability level is 3.6"

"Penerapan teknologi informasi untuk Manajemen Data Migas diharapkan dapat meningkatkan efisiensi didalam pengelolaan data serta meningkatkan produktivitas bagi para pengguna data. Manfaat-manfaat tersebut secara langsung memberikan dampak ekonomis bagi perusahaan, sehingga mudah teramati. Manfaat yang tidak secara langsung memberikan dampak ekonomis (intangible benefits) akan lebih sulit diukur. Namun untuk memberikan hasil evaluasi Return On Investment yang lebih baik dari proyek Manajemen Data Migas, maka manfaat yang bersifat intangible tersebut perlu di kuantifikasi.Proyek akhir ini akan mengulas secara rinci komponen-komponen dari metodologi Information Economics untuk mengkuantif kasi intangible benefits, kemudian akan diterapkan untuk mengevaluasi investasi teknologi informasi pada proyek Manajemen Data Migas. Pengumpulan data akan dilakukan dengan cara pengisian kuisioner yang disertai dengan wawancara.

---

The implementation of information technology for Migas Data Management will improve the efficiency on data management and also increase the productivity of the geoscientist. All that benefits will give economical impact to the company directly, so it can be measured easily. Other benefits which do not directly give economical impact to the company will be more difficult to measure. But in order to get better result of Return On Investment for Migas Data Management project, the intangible benefits should be quantified.

This thesis will analyze all the components of the Information Economics method to quantify the intangible benefits.It will be used to evaluate the investment of information technology on Migas Data Management project. Data collection will be done by filling the questionaire followed by interview."

"Sistem informasi, infrastruktur, jaringan dan perangkat keras merupakan aset teknologi informasi di Pusdatin BKPM yang perlu dikelola dan dipelihara dengan baik untuk mengurangi terjadinya permasalahan di kemudian hari. Pemeliharaan aset TI, bukan hanya tentang bagaimana memperpanjang jangka hidup aset dan memastikan bahwa aset tersebut beroperasi secara efisien dan ekonomis tetapi juga mempertimbangkan aspek perencanaan dan strategi pengelolaan aset TI. Ketiadaan informasi mengenai aset-aset TI berdampak pada pengelolaan aset-aset TI yang kurang baik sehingga perlu dilakukan suatu pendataan aset TI yang terstruktur, terjadwal dan rutin. Sistem Informasi Manajemen Aset TI (SMATI) digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan data dan informasi yang berkaitan aset TI. SMATI juga menyediakan kapabilitas pendukung keputusan melalui analisis data aset TI sebagai bahan pendukung keputusan pimpinan (bottom-up) dalam melakukan pengawasan, melakukan penilaian efektivitas pengelolaan aset, dan pemilihan teknologi di masa depan. Penelitian ini melakukan perancangan spesifikasi kebutuhan sistem informasi dengan menggunakan Rational Unified Process (RUP) dengan disiplin Requirement pada Fase Inception dan Elaboration. Hasil dari penelitian ini adalah berupa dokumen artifak kebutuhan yang merepresentasikan kebutuhan Sistem Informasi Manajemen Aset TI di Pusdatin.

---

Information system, infrastructure, network, and hardware are information technology asset (IT Asset)s which have to be maintained and to be managed by Data and Information Center (Pusdatin) in order to minimize problems in the future. IT asset management, is not only about how to extend the lifecycle and to operate efficiently but also to consider in strategic aspect. The absence of IT assets information results poor IT asset management. Pusdatin requires a structured, scheduled, routine asset inventory to overcome this problem.

IT Asset Mangement System (SMATI) used by Pusdatin to collect and to reserve IT asset information. SMATI also provides decision support capability through analytical data. It can be used as a management decision support (bottom-up) in monitoring, assessing the effectiveness of asset management, and technology selection in the future.

This research is designing the system requirements specification information system using the Rational Unified Process (RUP) with Requirement discipline in Inception and Elaboration phase. The results of this study are in the form of a document artifacts that represent the needs of IT Asset Management Information System."

"Sesuai dengan Permen Kominfo No. 6 Tahun 2018 pasal 412 Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan aplikasi informatika pemerintahan. Direktorat Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) telah memberikan layanan aplikasi pemerintahan seperti Web Hosting, Virtual Private Server, Office, Mail, perizinan, dan integrasi jaringan intra pemerintah. Seluruh layanan yang diberikan menggunakan infrastruktur pusat data yang dikelola oleh Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap pengguna layanan TI termasuk pengelola infrastruktur sendiri, terdapat banyak gangguan terhadap layanan yang menyebabkan ketidakpuasan pengguna terhadap layanan TI yang diberikan sehingga menimbulkan kurang kepercayaan terhadap layanan TI yang telah diberikan Direktorat LAIP. Dengan banyaknya permasalahan pada layanan TI yang diberikan, proses pengelolaan layanan TI dalam Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas menjadi sebuah perhatian. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, perlu dilakukan penelitian untuk melakukan evaluasi dan memberikan perbaikan terhadap pengelolaan layanan TI khususnya pada proses Incident Management, Change Management, dan service asset and configuration management pada Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas untuk meningkatkan kualitas layanan TI menggunakan framework ITIL versi 3. Tahap pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi dokumentasi, wawancara dan Group Discussion. Hasil dari evaluasi memperlihatkan bahwa proses Incident Management saat ini berada pada level 1 – pre-requisites, proses Change Management berada pada level 0 atau belum sama sekali dikelola, dan proses service asset and configuration management berada pada level 1 – pre-requisites. Hal ini menunjukan kematangan dalam proses pengelolaan layanan TI yang ada saat ini mempengaruhi layanan TI yang diberikan. Oleh karena itu perbaikan dirancang dengan memberikan rekomendasi pengelolaan layanan TI sesuai best practice ITIL versi 3 pada people, process, dan tools untuk proses Incident Management, Change Management, dan service asset and configuration management.

---

In accordance with ministerial regulation Kominfo No. 6 Year 2018 Article 412. The Directorate of Informatics Application Services is responsible for the implementation of policies, provision of technical guidance and supervision, as well as supervision, evaluation, and reporting in the field of government informatics application services. The Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) has provided government application services such as Web Hosting, Virtual Private Servers, e-Office, Mail, Licensing, network integration, and various other applications. All services provided use data center infrastructure managed by the Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas. Based on the results of observations and interviews with IT service users including infrastructure managers themselves, more attention was given to services that caused user dissatisfaction with the IT services provided, giving rise to a lack of trust in IT services provided by the Directorate LAIP. With the complexity of the IT services provided, the process of managing services in the Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas is a concern. Based on the problems that occur, it is necessary to conduct research to evaluate and provide improvements to IT services specifically in the incident management process, change management, and asset services and management configuration in the Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas to improve the quality of IT services using ITIL version 3 framework. The stage of data collection is done using observation, interviews and group discussions. The results of the approved evaluation when the management process is currently at level 1 – pre-requisites, the management change process is at level 0 or not managed at all, and the asset service and management configuration processes are at level 1 - a prerequisite. This shows the maturity in IT services that are currently affect IT services. Therefore improvements are designed by providing IT service installations in accordance with ITIL version 3 best practices for people, processes, and tools for incident management processes, change management, and asset services and configuration management."

"Karya akhir ini membahas tentang pentingnya tata kelola teknologi informasi, tata kelola teknologi informasi di butuhkan karena teknologi informasi (TI) merupakan pendorong utama proses transformasi bisnis. Untuk mendorong proses transformasi bisnis, diperlukan adanya tata kelola teknologi informasi yang baik pada suatu organisasi tidak hanya dari segi perencanaan, pengorganisasian, pengadaan, implementasi, pengawasan sampai penilaian tapi menggabungkan TI dalam fungsi organisasi agar organisasi tersebut dapat berjalan secara optimal.Penelitian ini bertujuan mengukur tingkat kapabilitas tata kelola TI di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Arsip Nasional Republik (ANRI). Kerangka kerja yang digunakan adalah Process Assesment Model (PAM) COBIT 5 dengan menggunakan data primer yang didapat dari wawancara dan kuisioner serta data sekunder dari observasi lapangan dan dokumen organisasi.Hasil pengukuran tingkat kapabilitas proses tata kelola TI di ANRI, sebagian besar masih berada pada kapabilitas level 0 dan tingkat kapabilitas yang diharapkan adalah level 3. Rekomendasi perbaikan proses mengacu pada best practice yang disarankan COBIT 5.

---

This thesis discusses the importance of information technology (IT) governance, information technology governance is needed because information technology (IT) is a key driver of business transformation process. To encourage the process of business transformation, IT governance is necessary for good information on an organization not only in terms of planning, organizing, procurement, implementation, monitoring to assessment but combines the functions of IT within the organization so that the organization can run optimally.

This study aims to measure the level of IT governance capabilities at the Center for Data and Information (Media Centre) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). The framework used is the Process Assessment Model (PAM) COBIT 5 by using primary data obtained from interviews and questionnaires, and secondary data from field observations and document organization.

Measurement results of process capability level of IT governance in ANRI, largely remained on the capabilities of level 0 and level of capability that is expected to level 3. Recommendation improvement process refers to the recommended best practice COBIT 5."

"Keberagaman sistem informasi kepegawaian yang ada di Indonesia menyebabkan terjadinya pulau-pulau informasi kepegawaian. Perbedaan sistem, platform, proses, dan metadata kepegawaian menjadi masalah yang tidak terelakan. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai pengelola data kepegawaian memiliki tugas untuk menyatukan datatersebut dalam sebuah database PNS nasional. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun interoperabilitas data kepegawaian. Interoperabilitas ini akan menjadi jembatan sistem-sistem tersebut untuk dapat melakukan sharing data yang dibutuhkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun interoperabilitas data kepegawaian yang sesuai untuk BKN. Pembuatan interoperabilitas data ini menggunakan standar Indonesian E-Government Interoperability Framework (IEGIF) dan metode perancangan Rapid Application Development (RAD) sebagai framework yang digunakan untuk merancang sistem layanan data kepegawaian. Pendekatan pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa data primer yang didapat dari wawancara dan notulensi rapat serta data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen sistem. Penelitian ini menghasilkan sebuah rekomendasi perancangan interoperabilitas data kepegawaian baik dari sisi semantik, organisasi, maupun teknik yang sesuai dengan karakteristik BKN serta implementasi interoperabilitas data kepegawaian tersebut.

---

The current diversity of personnel information systems in Indonesia is causing segmental issues with respect to the personnel information. Thus, because of the differences in systems, platforms, process and metadata, personnel issues are inevitable. The National Civil Service Agency (BKN) has a duty to produce all the data in a single database of national civil servantsinformation. Developing central employment data entity featuring interoperability is one way amongst other to resolve the issue. This will function as a bridge for those systems to share the required data.

The purpose of this study is to establish interoperability for personnel data for BKN. The development is using Standard of Indonesian E-Government Interoperability Framework (IEGIF) and architecture method of Rapid Application Development (RAD) as a framework for designing the personnel system. The data collection approach used in this study is containing primary data obtained from interviews and minutes of meetings as well as secondary data from system documents.

The end result of this study is a recommendation for personnel data providing interoperability, and designed in terms of semantics, organizations and suitable techniques for BKN and implementation thereof."

"Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan pedoman hukum bagi setiap badan publik untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak masyarakat atas informasi sekaligus menjadi jaminan agar keterbukaan tidak merugikan kepentingan pihak lain Sasaran Pemkot Depok dalam menjalankan amanat UU KIP adalah tercapainya 100 layanan informasi publik dan menjadi badan publik terbaik dalam implementasi UU KIP Namun sayangnya pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh Pemkot Depok saat ini belum optimal Hal ini ditunjukkan antara lain dengan belum terpenuhinya penyediaan informasi publik sesuai ketentuan dan belum maksimalnya penanganan permohonan informasi serta pengaduan dari masyarakat Kendala yang dihadapi seperti keterbatasan SDM keterbatasan penguasaan informasi dan kendala koordinasi internal dan lintas unit organisasi menyebabkan belum tercapainya sasaran yang telah ditetapkan Penelitian ini akan fokus pada bagaimana teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan terkait pelayanan informasi publik sehingga Pemkot Depok dapat meraih tujuan strategisnya Penelitian ini menggunakan matriks IFE EFE dan analisis PEST untuk menganalisis lingkungan internal dan eksternal matriks SWOT untuk perumusan alternatif strategi dan QSPM untuk pemilihan prioritas strategi Analisis terhadap faktor faktor internal dan eksternal menghasilkan 10 strategi pemanfaatan TI untuk membantu Pemkot Depok meraih sasaran dalam pelayanan informasi publik dengan meningkatkan kualitas informasi publik meningkatkan kualitas pelayanan dan mempermudah serta mempercepat akses informasi publik.

---

Act on Public Information Openness is a legal guidelines for every public institution to avoid violations of people's right to information as well as a guarantee that the openness does not harm the interests of other parties Depok City Government's target in implementing this act is to achieve 100 public information services and become the best public agency in the implementation of this act Unfortunately public information services by Depok City Government has not conducted optimally This is shown among others by the fulfillment of obligation to provide public informations that has not been in accordance with the provision and public information requests and complaints from the public that haven't been handled maximally Constraints faced such as limited human resources limited mastery of information and constraints in internal and cross organizational coordination become obstacles for achieving the targets

This study will focus on how information technology can be used to solve problems related to public information services so Depok City Government can achieve its strategic objectives This study uses matrix IFE EFE and PEST analysis to analyze the internal and external environment SWOT matrix for the formulation of strategic alternatives and QSPM for selection of priority strategies Analysis of the internal factors and external generates 10 IT utilization strategy to help Depok City Government achieve the goal in public information services by improving the quality of public information improving service quality and simplify and speed up access to public information."