Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama. Aduan konsumen terhadap produk pangan menempati urutan teratas dengan proporsi 44,9%. Sarana ritel yang diperiksa (32.74%) belum menerapkan Cara Ritel Pangan yang Baik (CRPB). Pasar tradisional mempunyai peran strategis dalam pemenuhan pangan segar maupun pangan olahan. Namun kondisi pasar yang tidak terjaga hygiene dan sanitasinya dapat memberi celah terjadinya kontaminasi saat produk dijual oleh pedagang tidak sesuai ketentuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja implementasi Peraturan Kepala BPOM Nomor 5 Tahun 2015 tentang cara ritel pangan yang baik di pasar tradisional Jakarta, khususnya pada daging dan daging olahan dari aspek penyimpanan dan penyajian/pemajangan. Penelitian dilakukan secara kualitatif, melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Kerangka konsep mengacu pada teori Van Metter Van Horn. Ada 10 pasar tradisional di 5 wilayah kotamadya provinsi DKI Jakarta yang menjadi lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja implementasi kebijakan cara ritel pangan yang baik di pasar tradisional Jakarta pada tahun 2019 belum optimal. Daging dan daging olahan yang dijual oleh pedagang pada tahap penyimpanan dan pemajangan/penyajiannya masih banyak yang belum dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM tahun 2015 tentang Pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik di Pasar Tradisional. Monitoring dan evaluasi belum optimal, Komunikasi belum optimal, banyak pedagang dan pengelola pasar belum mendapatkan sosialisasi kebijakan ritel pangan. Ukuran dan tujuan kebijakan belum jelas diketahui oleh pedagang ataupun pengelola pasar, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi di lapangan. Disposisi pelaksana masih belum optimal (pemahaman,arah penerimaan dan intensitas) karena kurangnya sosialisasi. Karakteristik badan pelaksana belum optimal, masih mengalami kendala dalam fragmentasi tanggung jawab. Anggaran yang tidak dialokasikan khusus, fasilitas kurang, SDM terbatas menyebabkan sumber daya kurang optimal dalam implementasi kebijakan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik juga belum optimal dalam mendukung kebijakan. Harapan kedepannya agar kebijakan disosialisasikan lebih sering, secara berkala. Ketersediaan sumber daya dialokasikan untuk kebijakan ini.

---

Food is the most important basic human need. Consumer complaints about food products ranked top with a proportion of 44.9%. Retail facilities examined (32.74%) have not applied the Good Food Retail Practice (CRPB). Traditional markets have a strategic role in fulfilling fresh food and processed food. However, market conditions that do not maintain hygiene and sanitation can provide a gap for contamination. when the product is sold by the trader is not according to the provisions. This study aims to analyze the performance of Regulation National Agency of Drug and Food Control Number 5 2015 concerning Good Food Retail Practice in Traditional Market Jakarta, especially in processed meat and meat from the aspect of storage and display. The study was conducted qualitatively, through in-depth interviews, observation and document review. The conceptual framework refers to the theory of Van Metter Van Horn. There are 10 traditional markets in the 5 municipalities of the DKI Jakarta province that are the location of the study.

The results of the study indicate that the performance of the implementation of policies on how to sell good food in Jakarta's traditional market in 2019 is not optimal. Processed meat and processed meat sold by traders at the stage of storage and display are still many that have not been carried out in accordance with the Regulation National Agency of Drug and Food Control Number 5 2015 concerning Good Food Retail Practice in Traditional Market. Monitoring and evaluation is not optimal, Communication is not optimal, many traders and market managers have not received food retail policy. The size and objectives of the policy are not yet clearly known by the traders or market managers, giving rise to different perceptions in the field.

The implementing disposition is still not optimal (understanding and intensity) due to lack of socialization. The characteristics of the implementing agency have not been optimal, still experiencing obstacles in fragmentation of responsibility. A budget that is not specifically allocated, lacking facilities, limited human resources causes resources to be less than optimal in implementing policies. The social, economic and political environment is also not optimal in supporting policies. Hope in the future so that policies are socialized more frequently, regularly. Availability of resources is allocated for this policy."

"Praktek Kerja Profesi (PKP) di pemerintahan bertempat di Badan Pengawas Obat dan Makanan Jakarta Pusat. Khususnya di Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Kegiatan ini berlangsung selama tiga minggu dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 30 September 2015. PKP di BPOM bertujuan agar mahasiswa apoteker mengerti tugas dan tanggung jawab apoteker, memiliki pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi BPOM, memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis melakukan pekerjaan di BPOM serta memiliki gambaran nyata akan permasalahan pekerjaan kefarmasian di BPOM. Berdasarkan kegiatan PKP yang dilakukan, Apoteker bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan pengawasan obat dan makanan. Mahasiswa apoteker telah memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai proses inspeksi, sertifikasi dan pengaturan. Berdasarkan pengamatan selama pelaksanaan PKP masalah yang terjadi di BPOM khususnya di Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif salah satunya kurang responnya Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota terhadap Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang dikirimkan Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

---

Profession Internship at government at Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta Pusat especially at Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. This activity was held for three weeks from September 8th until September 30th 2015. Profession Internship at BPOM aims to make apothecary student understand the duties and responsibilities of pharmacists, have knowledge of the basic tasks and functions of BPOM, insight, knowledge, skills and practical experience doing work in BPOM and have a real picture of the issues of pharmacy jobs in BPOM. Based on the activities, Pharmacists are fully responsible for all activities of drug and food control. Student pharmacists already have the knowledge and experience of the inspection, certification and regulation. Based on observations during the implementation of the PKP the problems that occur in BPOM especially in the Directorate of narcotics, psychotropic and addictive substances one less response to the Provincial Health Office or District / Town on Oversight Recommendations Follow-up results are sent Directorate of narcotics, psychotropic and addictive substances."

"Desa siaga aktif merupakan kebijakan Desa siaga aktif merupakan kebijakan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran penting dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pemecahan permasalahan kesehatan secara mandiri. Berdasarkan Data dan Informasi Pengembangan Desa Siaga Aktif didapatkan bahwa cakupan Nasional Desa Siaga Aktif pada tahun 2012 masih 65% dan target tahun 2015 80%. Sementara di Sumedang pelaksanaan telah seluruhnya tercapai (100%) namun bukan berdasarkan Desa Siaga Aktif, tetapi Desa Siaga. Selain itu, permasalahan masih tersisa yaitu PHBS berada di bawah target provinsi pada tahun 2014 (<49.4%). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Sumedang tahun 2014. Dilaksanakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan telaah data sekunder. Informan terdiri dari 7 orang dari level pemerintahan yang berbeda. Penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran merupakan permasalah utama Desa Siaga Aktif. Sementara faktor lainnya yaitu komunikasi, kemitraan lintas sektor, birokrasi, persepsi pejabat dan sosioekonomi politik mempengaruhi secara tidak langsung. Hampir semua pendanaan berasal dari uang masyarakat dan bersifat terbatas. Perlunya merampingkan beberapa program lintas sektor dan memfokuskan satu atau dua program sangat diperlukan. Strategi ini akan menambah alokasi anggaran kepada program penting dan dapat meningkatkan mekanisme koordinasi.

---

Desa Siaga Aktif is a form of community empowerment policy that have important role to make community able to solve health problems by their own. Based on the Data and Information of Desa Siaga Aktif, national coverage of Desa Siaga Aktif was 65% in 2012, and the target in 2015 is 80%. While in Sumedang, the coverage was 100% but based on Desa Siaga Aktif. The other problem remain is PHBS achievement which still below the province target (<49.4%) in 2014. This study is to analyze the policy implementation of Desa Siaga Aktif in Sumedang year 2014. Qualitative study has been conducted with depth interview and secondary data review method. It involves seven informants, which were from national and local government offices.

The result indicate that budget allocation is the main problem in Desa Siaga Aktif. While other factors like communication, sectorial partnership, bureaucracy, official perception and socioeconomic politic affect the implementation process indirectly. Almost all the budget allocation was from villagers, and it was limited. Cutting down on some of sectorial programs and focusing on one or two programs is required. This strategy will earn budget allocation to certain programs that was important and will increase the coordination mechanism."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di Kota Mataram Provinsi NTB tahun 2021. Implementasi kebijakan dianalisis dengan melihat aspek struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, dan partisipasi masyarakat. Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah data. Triangulasi data dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dinas Kesehatan Kota Mataram, Puskesmas Dasan Agung, dan Puskesmas Karang Pule di Kota Mataram. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan PIS-PK masih perlu dioptimalkan kembali. Struktur birokrasi berdasarkan SOP dan fragmentasi masih perlu diperbaiki agar lebih teratur dan menyentuh segala lini. Disposisi atau penerimaan dan motivasi pelaksana sebenarnya di awal sudah baik, tetapi karena banyak kendala yang terjadi menyebabkan semangat pelaksana menurun. Sumber daya dari aspek staf, biaya, dan fasilitas masih belum sepenuhnya menunjang pelaksanaan PIS-PK khususnya permasalahan aplikasi yang menyebabkan data PIS-PK di salah satu puskesmas yang tidak dapat diinput ke dalam aplikasi. Komunikasi belum berjalan efektif, kejelasan informasi yang diberikan oleh dinas kesehatan kepada puskesmas masih perlu diperbaiki. Untuk dukungan lintas sektor dan organisasi profesi masih perlu ditingkatkan kembali. Partisipasi masyarakat sudah terlibat dalam PIS-PK, tetapi belum mengetahui secara jelas terkait PIS-PK.

---

This study aims to analyze the implementation of the Healthy Indonesia Program with a Family Approach (PIS-PK) policy in Mataram City, NTB Province in 2021. Policy implementation is analyzed by looking at aspects of bureaucratic structure, resources, communication, economic, social, and political conditions, and public participation. This research design is qualitative research with in-depth interviews and data analysis. Triangulation of data is done by triangulation of sources and metode. This research was conducted at the NTB Provincial Health Office, Mataram City Health Office, Puskesmas Dasan Agung, and Puskesmas Karang Pule in Mataram City. The results of this study indicate that the implementation of the PIS-PK policy still needs to be re-optimized. The bureaucratic structure based on SOPs and fragmentation still needs to be improved so that it is more organized and touches all lines. The disposition or acceptance and motivation of the implementers were actually good at the beginning, but because of many obstacles that occurred, the enthusiasm of the implementers decreased. Resources from the aspect of staff, costs, and facilities still do not fully support the implementation of PIS-PK, especially application problems that cause PIS-PK data in one of the puskesmas that cannot be input into the application. Communication has not been effective, the clarity of information provided by the health office to the puskesmas still needs to be improved. Cross-sectoral support and professional organizations still need to be improved again. Community participation has been involved in PIS-PK, but is not yet clear about PIS-PK.

"

"Kegiatan penambangan emas skala kecil yang tidak dikelola dengan baik dapat berpotensi meningkatkan mineral logam berat termasuk mineral mangan dan keberadaannya dapat menyebar kewilayah sekitar pertambangan serta berpotensi menimbulkan risiko dan gangguan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk Mengestimasi tingkat risiko kesehatan pajanan mangan (Mn) dari air minum dan makanan terpilih pada populasi penduduk dan bukti-bukti gangguan kesehatannya di Kampung Curug Bitung, Kecamatan Nanggung. Penelitian ini merupakan studi Deskriptif Analitik dengan metode Analisis Risiko Kesehatan Masyarakat. Pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara dan test konsentrasi mangan pada air minum dan makanan. Tingkat Risiko pajanan mangan dari air minum dan makanan di desa curug bitung tidak berisiko (RQ<1) ini berarti pajanan mangan wilayah Ring-1 area pertambangan emas tradisional Gunung Pongkor belum menyebar ke sekitar atau keluar Ring-1(Curug Bitung). Bagi penduduk yang memiliki aktivitas pengoperasian gelundung dihimbau untuk tidak membuang sisa tanah hasil olahannya didekat rumah, aliran air maupun di dekat lahan pertanian, karena dimungkinkan tanah buangan tersebut masih mengandung cemaran beberapa mineral lainnya yang berbahaya. Tanah sisa olahan bisa dikumpulkan di suatu area yang jauh dari sumber air dan lahan pertanian. Area tersebut bisa ditanami dengan tanaman lokal yang mampu menyerap kandungan logam dalam tanah seperti tanaman genjer.

---

Small scale gold mining activity that improperly managed can potentially increase the heavy metal minerals including manganese and its existence can spread to the area around the mining site and potentially pose a problem and public health risk. The study aimed to estimate the level of health risk due to the manganese (Mn) exposure from particular food and drinking and its evidences of health problems on the population in Curug Bitung village, Nanggung district. This was an analytical descriptive study and the method used analysis of Public Health Risk. The data were collected by observation, interview and manganese concentration test on drinking water and food. The risk level of manganese exposure from the drinking water and food in curug bitung village was found not to be a risk (RQ<1) which means that the manganese exposure in Ring-1 area of the traditional gold mining in Mount Pongkor has not spread yet in around the area or outside Ring-1(Curug Bitung). It is recommended for people who have a rod mill operating activity to avoid removing the residual soil from the process near their houses, water flow, and agricultural land because it is possible for the residual soil to still be containing some dangerous minerals contaminants. The residual soil can be gathered in the area that is far from the water resources and agricultural land. The area can be planted with local plants that are capable in absorbing the metal contents from the soil such as Genjer."

"Konsentrasi timbal melebihi baku mutu di perairan Kabupaten Gresik akibat limbah industri dapat menjadi risiko gangguan kesehatan kronis seperti hipertensi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pajanan timbal di air minum dan makanan terhadap kejadian hipertensi penduduk kawasan industri dan non industri. Penelitian ini menggunakan desain studi Public Health Assessment dan analisis spasial pada 1050 responden usia dewasa di Kabupaten Gresik. Data yang digunakan berupa data sekunder Riset Khusus Pencemaran Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan tahun 2012. Tingkat risiko akibat pajanan timbal di air minum kawasan industri (RQrealtime:0,21039; RQlifespan:0,28690) memiliki kecenderungan berisiko lebih tinggi daripada kawasan non industri (RQrealtime:0,01692; RQlifespan:0,01692). Tingkat risiko tertinggi akibat pajanan timbal di makanan kawasan industri pada beras (RQrealtime:12,1544; RQlifespan:16,2481) sedangkan kawasan non industri pada jagung (RQrealtime:9,6615; RQlifespan:9,4970). Penduduk terpajan timbal tidak memenuhi syarat pada air minum memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan terpajan timbal memenuhi syarat (OR: 2,693 95%CI: 0,982-7,386) untuk mengalami kejadian hipertensi setelah dikontrol oleh variabel usia, jenis kelamin dan obesitas. Analisis spasial menunjukkan sebaran timbal di media lingkungan tidak memiliki pola persebaran tertentu.

---

Lead concentrations have been exceeded water quality standards in Gresik because of industrial waste could be a risk of chronic health problems such as hypertension. The objective of this study was to analyze lead exposure in drinking water and food with hypertension in population at industrial and non-industrial area. This design study of research was Public Health Assessment and spacial analysis on the 1050 adults at Gresik. Data used in the research was secondary data from Special Research Environmental Contamination of Agency for Health Research and Development in 2012. The average of risk quotient due to lead exposure in drinking water at industrial area (RQrealtime: 0.21039; RQlifespan: 0.28690) was higher than non-industrial area (RQrealtime: 0.01692; RQlifespan: 0.01692). The highest of risk quotient due to lead exposure at industrial area on food was rice (RQrealtime: 12.1544; RQlifespan: 16.2481) while at non-industrial area was corn (RQrealtime: 9.6615; RQlifespan: 9.4970). Respondent with not qualified lead exposure in drinking water had higher risk than respondent with qualified lead exposure in drinking water (OR: 2.693 95% CI: 0.982-7.386) to experience hypertension after being controlled by the variables of age, sex and obesity. Spatial analysis showed distribution of lead in environmental media did not follow the specific distribution pattern."

"Puskesmas sebagai unit yang bertanggungjawab terhadap kesehatan masyarakat perlu memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang maksimal salah satunya adalah menjaga ketersediaan farmasi yang ada di Puskesmas. Analisis ABC adalah suatu analisis yang dapat digunakan dalam menganalisis pola konsumsi perbekalan farmasi, sedangkan analisis VEN (vital, essential, dan non-essential) adalah suatu sistem untuk menentukan seleksi, pengadaan, dan penggunaan perbekalan farmasi. Berdasarkan hasil analisis ABC terhadap obat yang terdapat di Puskesmas Pasar Rebo, hasil yang dapat diketahui adalah kelompok pareto A memiliki jumlah investasi sebesar Rp. 503.625.772,- atau 69,96% dari total investasi dengan jumlah produk 21 item obat atau 14,19% dari total item obat. Kelompok pareto B memiliki jumlah investasi sebesar Rp. 146.844.183,- atau 20,40% dari total investasi dengan jumlah produk 30 item obat atau 20,27% dari total item obat. Kelompok pareto C memiliki jumlah investasi sebesar Rp. 69.398.334,- atau 9,64% dari total investasi dengan jumlah produk 97 item obat atau 65,54% dari total item obat. Pemilihan obat ke dalam kelompok vital, esensial dan non esensial mengacu pada DOEN, Formularium Nasional, dan Formularium Puskesmas, dilihat berdasarkan pertimbangan akan kebutuhan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dengan penyediaan obat-obat yang dibutuhkan untuk pasien dengan menimbang resiko yang mungkin terjadi apabila sampai terjadi kekosongan stok obat. Jumlah obat yang termasuk kategori gabungan AV sebanyak 0 jenis obat, AE sebanyak 16 jenis obat, AE sebanyak 5 jenis obat, total seluruhnya sebanyak 21 jenis obat. Gabungan BV sebanyak 3 jenis obat, BE sebanyak 21 jenis obat, BN sebanyak 6 jenis obat, total seluruhnya sebanyak 30 jenis obat. Gabungan CV sebanyak 24 jenis obat, CE sebanyak 68 jenis obat, dan CN sebanyak 5 jenis obat, total seluruhnya sebanyak 97 jenis obat.

---

As a unit responsible for public health, the public health center needs to provide maximum service to the community. To provide maximum service, one of which is to maintain the availability of pharmacy in the Public health center. ABC analysis is an analysis that can be used in analyzing consumption patterns of pharmaceutical supplies. In contrast, VEN analysis (vital, essential, and non-essential) is a system for determining the selection, procurement, and use of pharmaceutical supplies. Based on the results of the ABC analysis of the drugs available at the Pasar Rebo Health Center, the results that can be seen are that the pareto group A has an investment of Rp. 503,625,772, - or 69.96% of the total investment, with a total of 21 drug items or 14.19% of the total drug items. Pareto group B has an investment of Rp. 146,844,183, - or 20.40% of the total investment, with a total of 30 drug items or 20.27% of the total drug items. Pareto group C has a total investment of Rp. 69,398,334, - or 9.64% of the total investment, with a total of 97 drug items or 65.54% of the total drug items. The selection of drugs into vital, essential, and non-essential groups refers to NLEM, the National Formulary, and the Puskesmas Formulary, seen based on consideration of the need for health services for the community by providing the medicines needed for patients by considering the risks that might occur if a vacancy occurs drug stock. The number of drugs included in the combined AV category was 0 types of drugs, 16 types of AE, 5 types of AE, and a total of 21 types of drugs. A combination of 3 types of BV, BE 21 types of drugs, BN of 6 types of drugs, a total of 30 types of drugs. A combined CV of 24 types of drugs, CE of 68 types of drugs, and CN of 5 types of drugs, a total of 97 types of drugs."

"Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan primer yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan di wilayah kerjanya. Puskesmas memiliki peran strategis dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, tetapi masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menawarkan solusi atas permasalahan tersebut dengan adanya fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan agar puskesmas dapat meningkatkan kinerja pelayanannya. Puskesmas di Kabupaten Bogor telah menerapkan BLUD sejak tahun 2018 dengan cakupan 39,6% pada tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan penerapan BLUD dengan kinerja pelayanan puskesmas di Kabupaten Bogor tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian cross-sectional menggunakan Profil Kesehatan Kabupaten Bogor dan data rutin Kementerian Kesehatan. Populasi dan sampel penelitian adalah seluruh puskesmas di Kabupaten Bogor yang berjumlah 101 puskesmas. Variabel dependen penelitian ini adalah kinerja pelayanan, variabel independen utama BLUD, dan variabel kovariat proporsi bayi, proporsi balita, proporsi penduduk usia produktif, proprosi penduduk usia lanjut, kategori wilayah kerja, ketenagaan, sarana, prasarana, alat kesehatan, prevalensi TB, prevalensi hipertensi, dan prevalensi DM. Hasil penelitian menunjukkan kinerja pelayanan puskesmas sebesar 73,68%. Tidak terdapat perbedaan kinerja pelayanan antara puskesmas BLUD dengan puskesmas non BLUD setelah dikontrol oleh variabel kovariat (p = 0,33). Saran kepada puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor agar melakukan pengendalian internal dan mengevaluasi penerapan BLUD. Pemangku kepentingan agar menyusun strategi penguatan puskesmas yang telah menerapkan BLUD.

---

Public health center (puskesmas) is a healthcare facility that held public and individual health services in their work area. Puskesmas has strategic role in Indonesia’s health care system, but still has many challenges, including financial management. BLUD offers solutions for this problem through its flexibility to improve puskesmas service performance. Starting in 2018, there were 39,6% puskesmas implementing BLUD in Bogor District in 2021. The purpose of this study was to determine the relationship between BLUD implementation and puskesmas service performance in Bogor District in 2021. This research was a cross-sectional study using the Bogor District Health Profile and routine data of the Ministry of Health. The population and the sample of this study were all puskesmas in Bogor District, 101 puskesmas. The dependent variable was service performance, the main independent variable was BLUD, and the covariate variables were baby proportions, under 5 years old children’s proportions, productive age population proportion, elderly population proportion, work area category, human resources, facilities, infrastructure, medical devices, TB prevalence, hypertension prevalence, and DM prevalence. The results showed that puskesmas service performance in Bogor District was 73,68%. There weren’t differences of service performance between puskesmas implementing BLUD and puskesmas wasn’t implementing BLUD after being controlled by covariate variables (p = 0,33). Suggestion to puskesmas and Bogor Distict health office are to carry out internal control and to evaluate BLUD implementation. In addition, stake holders are expected to build a strategy strengthening puskesmas that implementing BLUD."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada Puskesmas di Wilayah Jakarta Timur Tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada masalah dalam sisi komunikasi, sumber daya, serta pelaksanaan untuk mencapai indikator kinerja. Peneliti menyarakan agar dilakukan upaya perbaikan dalam hal sosialisasi, peninjauan ulang mengenai beban kerja dan pembagian tugas, membuat SOP khusus untuk kegiatan Prolanis, pelatihan rutin untuk dokter, membuat anggaran khusus Prolanis, serta pembuatan kebijakan khusus terkait pelayanan bagi peserta yang bukan terdaftar di Puskesmas yang dituju.

---

This research aims to find out the implementation of Performance Based Capitation Regulation in Primary Helalth Care in East Jakarta Region, 2017. This research is a qualitative study with data collection through interviews, observation, and document review. This study shows that there are problems in communication, resources, and implementation to achieve performance indicators. The researcher suggested that improvement efforts should be made in the case of socialization, review of workload and task division, make SOPs for Prolanis activities, routine training for doctors, make allocation budget for Prolanis, and policy making related to services for participants who are not registered in Primary Health Care Addressed."

"Skripsi ini membahas kecenderungan perilaku makan menyimpang pada remaja putri di Namarina Ballet-Jazz-Fitness Jakarta tahun 2013 dan faktor-faktor yang berhubungan. Desain dalam penelitian ini adalah cross-sectional. Seratus lima murid balet menjadi sampel dalam penelitian ini dengan mengisi kuesioner untuk melihat kecenderungan perilaku makan menyimpang, usia, citra tubuh, rasa percaya diri, perilaku diet, pengaruh orang tua, teman, dan guru balet, serta kelas balet yang diikuti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 29,5% murid balet memiliki kecenderungan perilaku makan menyimpang. Citra tubuh, perilaku diet, pengaruh orang tua, pengaruh teman, dan tingkat kelas balet memiliki hubungan yang signifikan dengan kecenderungan perilaku makan menyimpang. Tetapi, tidak ada hubungan antara usia, rasa percaya diri, dan pengaruh orang tua dengan kecenderungan perilaku makan menyimpang. Peneliti menyarankan untuk diberikan edukasi dan informasi mengenai perilaku makan menyimpang kepada murid dan guru balet untuk meningkatkan kesadaran mereka akan hal ini.

---

The focus of this study is to examine the relations between individual and enviromental factors with the tendency of eating disorders among ballet students from a ballet school in Jakarta. The design of this study is cross-sectional. One hundred five ballet students completed the questionnaire assessing the tendency of eating disorders, age, body image, self-esteem, dieting behavior, parents, peer, and ballet teacher influence, and also the level of ballet class they join.

The result shows that 29,5% ballet students have tendency of eating disorders. Body image, dieting behavior, peer and ballet teacher influence, and the level of ballet class are related significantly with eating disorders. However, there is no relation between age, self-esteem, and parents influence with eating disorders. Researcher suggests that education and information are important to ballet students and the teachers for raising awaraness of eating disorders."