Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini mempunyai tujuan untuk memiliki pemahaman tentang bagaimana peraturan terkait perlindungan konsumen uang elektronik di sektor sistem pembayaran diterapkan di Indonesia. Lebih jauh lagi, bagaimana penerbit uang elektronik (LinkAja) menjalankan aktivitasnya dengan berpedoman pada prinsip – prinsip perlindungan konsumen. Serta fungsi Bank Indonesia sebagai institusi yang berwenang di bidang system pembayaran terkait pengawasan terhadap penerbit uang elektronik, serta beberapa Lembaga yang juga berperan baik langsung dan tidak langsung seperti PPATK dan OJK. Metode penelitian dalam penelitian dilakukan melalui pemeriksaan materi hukum yang ada.Oleh karena itu, penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan latar belakang tentang bagaimana prinsip perlindungan konsumen dilaksanakan oleh pihak penerbit uang elektronik di Indonesia khususnya pada studi kasus LinkAja. hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah peraturan yang berlaku di Indonesia sudah cukup melindungi hak – hak dari konsumen, apakah penerbit telah diawasi dengan baik oleh Bank Indonesia, maupun bagaimana penerbit uang elektronik menjaga hak – hak dari pengguna jasanya.Berdasarkan hasil analisis tesis, tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan kepada penerapan perlindungan konsumen di Indonesia berdasar kepada peraturan yang berlaku dan contoh studi kasus LinkAja sebagai salah satu penerbit uang elektronik. Dengan menganalisis isu – isu tersebut, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan rekomendasi untuk pengembangan penerapan perlindungan konsumen uang elektronik di sektor sistem pembayaran, sehingga kedepannya pengguna jasa uang elektronik dapat lebih terlindungi dalam menggunakan uang elektronik sebagai instrument pembayaran digital.

---

This thesis aspires to have the understanding on how the law on consumer protection of electronic money are implemented in Indonesia. Further, how the applicant/issuer of electronic money (here as LinkAja) run its activity with considering the consumer principals. Also, the role of Bank Indonesia as the institution who has the authority in payment system sector as the supervision institution of the applicant/issuer of electronic money, and other institutions whom has direct and indirect relation such as PPATK and OJK. The research method is conducted through examining the existing legal material.Therefore, descriptive research is conducted to give a background on how the implementation of consumer’s principal has been implemented by the applicant/issuer of electronic money in Indonesia. This research is to find out whether the applicable regulations in Indonesia have sufficiently protected the rights of consumers, whether the publisher has been properly supervised by Bank Indonesia, and how the applicant/issuer of electronic money protect the rights of their consumer/holder of service.Based on the results of the thesis analysis, the aims is to draw conclusions on the application of consumer protection in Indonesia based on applicable regulations and LinkAja as the case study examples as one of the applicant/issuers of electronic money. By analyzing these issues, the authors hope that this thesis can provide recommendations for the development of the application of consumer electronic money protection in the payment system sector.  So that in the future users of electronic money services can be well protected in using electronic money as a digital payment instrument."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai peran pengaturan Bank Indonesia dalam perlindungan konsumen pengguna jasa sistem pembayaran uang elektronik atau yang kerap disebut e-money. Satu produk uang elektronik yang dijadikan fokus dari penilitian yaitu Go-Pay milik PT Dompet Anak Bangsa milik PT Aplikasi Karya Anak Bangsa alias Go-Jek. Pokok permasalahan yang dibahas adalah bagaimana Bank Indonesia mengatur perlindungan konsumen bagi para pengguna jasa uang elektornik di Indonesia dan bagaimana implementasi dari pengaturan perlindungan konsumen tersebut dalam penyelenggaraan Go-Pay. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan yaitu data sekunder dengan wawancara sebagai pendukung. Pada prakteknya, penyelenggaraan uang elektronik sering mengalami beberapa masalah seperti misalnya gagal bayar, gagal, penipuan dan kurangnya keamanan informasi teknologi. Implementasi pengaturan perlindungan konsumen oleh Bank Indonesia dapat dilihat dari dibentuknya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dan dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/16.DKSP perihal Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Kedua peraturan ini telah terlaksana di dalam syarat dan ketentuan perusahaan Go-Pay dan penyyelesaian pengaduan di Bank Indonesia. Bank Indonesia juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggara uang elektronik termasuk Go-Pay. Selain itu, Bank Indonesia juga memberikan edukasi, sosialisasi dan fasilitasi bagi para pengguna jasa uang elektronik yang melakukan pengaduan ke Bank Indonesia.

---

ABSTRACTThis research thesis discusses Bank Indonesia regulation on consumer protection on electronic money or also known as e-money as one of the payment system instruments that is currently growing rapidly in Indonesia. An electronic money product that is used as the focus of the research is Go-Pay which is owned by PT Dompet Anak Bangsa owned by PT Karya Anak Bangsa, also known as Go-Jek. The main issues discussed are related to Bank Indonesia regulation on consumer protection for electronic money services users in Indonesia and the implementation of the consumer protection regulation in the operation of Go-Pay. The research method used is normative juridical. The data used is secondary data with the support of interview. In practice, the operation of electronic money often experiences several problems such as payment failure, top-up failure, fraud and the lack of security in technology systems. The implementation of Bank Indonesia regulation can be seen from the issuance of Bank Indonesia Regulation Number 16/1/PBI/2014 on Consumer Protection for Payment System Services and Bank Indonesia Circular Letter Number 16/16.DKSP concerning the Procedures of Implementation of Consumer Protection for Payment System Services. Both of these regulations has been implemented within the Go-Pay terms and condition Bank Indonesia complaint settlements. Bank Indonesia also conduct the onsite and offsite supervision towards the operation of Go-Pay and provides education, socialization and facilitation for electronic money users who submit their complaints to Bank Indonesia."

"Data Bank Indonesia menunjukkan penggunaan uang elektronik yang tinggi di Indonesia, yang didominasi dengan uang elektronik server based yang diterbitkan oleh penyelenggara teknologi finansial. PT Dompet Anak Bangsa (GoPay) merupakan salah satu penerbit uang elektronik berbentuk penyelenggara teknologi finansial terbesar di Indonesia yang telah beroperasi sejak tahun 2014. Namun, hingga saat ini masih terdapat berbagai pengaduan mengenai kehilangan nilai uang elektronik dari pengguna GoPay. Maka, Penulis mengangkat dua pokok permasalahan yaitu bagaimana pengaturan perlindungan konsumen uang elektronik server based yang diterbitkan oleh penyelenggara teknologi finansial dan implementasinya oleh GoPay dalam kasus kehilangan nilai uang elektronik GoPay. Bentuk penelitian pada skripsi ini bersifat yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif yang didukung oleh alat pengumpulan data berupa bahan pustaka dan wawancara. Kesimpulan yang didapat adalah: 1) Pengaturan mengenai perlindungan konsumen uang elektronik server based yang diterbitkan oleh penyelenggara teknologi finansial antara lain diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran beserta ketentuan pelaksanaannya dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik beserta ketentuan pelaksanaannya; dan 2) Implementasi perlindungan konsumen uang elektronik server based yang dilakukan oleh GoPay dalam kasus kehilangan nilai uang elektronik GoPay sudah cukup baik, tetapi terdapat beberapa kewajiban terhadap konsumen yang belum GoPay laksanakan secara sepenuhnya.

---

Bank Indonesias data shows the high usage of electronic money in Indonesia, which is dominated by server based electronic money as issued by financial technology organizer. PT Dompet Anak Bangsa (GoPay) is one of the biggest electronic money issuers in the form of financial technology organizer that has been operating since 2014. And yet, until this day, there are still various reports regarding the loss of electronic money value from GoPay users. Therefore, the author brings two main issues, which are how consumer protection for server-based electronic money as issued by financial technology organizer is regulated and how such regulation is implemented by GoPay in the event of loss of GoPay electronic money value. The research method of this thesis is juridical-normative with descriptive research typology supported by data collection tools in the form of literature and interview. The conclusions are: 1) The regulations on consumer protection for server-based electronic money as issued by financial technology organizer are regulated in, among others, Bank Indonesia Regulation Number 16/1/PBI/2014 on Consumer Protection in Payment System Service along with the implementation provisions and Bank Indonesia Regulation Number 20/6/PBI/2018 on Electronic Money along with the implementation provisions; and 2) The implementation of the regulation on consumer protection for server-based electronic money by GoPay in the event of loss of GoPay electronic money value is quite well, however there are several obligations to consumers which GoPay has not yet fully implemented.

"

"Kemajuan teknologi membuat pembayaraan dalam transaksi elektronik terus berkembang pesat, termasuk penggunaan uang elektronik sebagai instrumen pembayaran. Manfaat dan kemudahan yang didapatkan pengguna uang elektronik tidak lepas dari adanya resiko dalam penggunaan uang elektronik. Berdasarkan media penyimpanannnya, uang elektronik dapat berjenis chip based dan server based. Pokok permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pengaturan mengenai perlindungan konsumen uang elektronik chip based di Indonesia dan bagaimana pengimplementasian ketentuan hukum perlindungan konsumen uang elektronikchip based oleh penerbit di Indonesia. Terdapat dua produk uang elektronik chip based yang dijadikan penelitian yaitu TapCash BNI yang diterbitkan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Flazz BCA yang diterbitkan PT Bank Central Asia Tbk. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang ditunjang dengan wawancara sebagai pendukung. Pengaturan perlindungan konsumen untuk hal ini dapat dilihat dengan dibentuknya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dan Surat Edaran Bank Indonesia No.16/16.DKSP perihal Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Dalam pelaksanaan penyelenggraan uang elektronik chip based, baik PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk telah pula melaukan implementasi sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait perlindungan konsumen uang elektronikTechnological improvement make payments in electronic transactions continue to grow rapidly, including the use of electronic money as payment instruments. The benefits and conveniences of electronic money users are inseparable from the risks involved in using electronic money. Based on the storage media, electronic money can be chip based and server based. The main issues discussed are how the regulation of the cunsumer protection on electronic chip-based electronic money in Indonesia and how the implementation of the regulations on chip-based electronic money consumer protection by issuers. There are two chip-based electronic money products used as research, namely TapCash BNI issued by PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and BCA Flazz issued by PT Bank Central Asia Tbk. The research method used in this paper is normative juridical research. The data used are secondary data supported by interviews. Consumer protection regulations for this can be seen with the establishment of Bank Indonesia Regulation Number 16/1/PBI/2014 concerning Consumer Protection for Payment System Services and Bank Indonesia Circular Letter No.16/16.DKSP concerning Procedures for Implementing Consumer Protection for Payment System Services. In implementing the implementation of chip-based electronic money, both PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and PT Bank Central Asia Tbk have also carried out implementation in accordance with applicable regulations related to consumer protection for chip-based electronic money."

"ABSTRAKSejak tanggal 30 Oktober 2017 yang lalu, pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan kewajiban menggunakan uang elektronik e-money sebagai satu-satunya alat pembayaran yang diterima untuk membayar pada gerbang tol diseluruh Indonesia. Kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan Gerakan Nasional Non Tunai GNNT yaitu rencana pemerintah untuk menjadi masyarakat Indonesia masyarakat non tunai cashless society . Pemerintah mengatakan bahwa hal ini merupakan hal yang baik karena akan membuat transaksi pembayaran menjadi lebih mudah dan efisien, sedangkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI mengatakan bahwa kebijakan ini merugikan konsumen dengan tidak adanya pilihan lain untuk membayar tol. Kerugian lainnya juga dialami apabila terjadi suatu keadaan luar biasa force majeure , sehingga konsumen yang akan melewati jalan tol tidak memiliki kartu uang elektronik. Penggunaan uang elektronik untuk membayar tol pun dianggap tidak mengurangi tingkat kemacetan pada gerbang tol secara signifikan karena itu masalah pada volume kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kerugian-kerugian ini diteliti dengan melakukan studi kepustakaan dan secara khususnya melakukan wawancara kepada konsumen serta pihak-pihak lain yang menyelenggarakan kegiatan uang elektronik. Dalam hal terjadinya permasalahan ketika membayar dengan uang elektronik di gerbang tol, sebagai suatu akses pelayanan publik, maka konsumen dapat mengajukan keluhan/pengaduan ke pihak penyelenggara jalan tol dan/atau ke Ombudsman selaku pengawas penyelenggaraan pelayanan publik. Namun apabila melihat secara lebih dalam lagi, ini merupakan suatu jasa penyelenggaraan kegiatan pembayaran menggunakan uang elektronik, sehingga perlindungan konsumen yang tepat diberikan oleh pihak perbankan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Sehingga dengan demikian seharusnya pemerintah tetap membuka setidaknya satu gerbang tol yang menerima pembayaran secara tunai agar konsumen yang tidak memiliki kartu uang elektronik tidak diharuskan untuk membelinya karena belum tentu akan melewati jalan tol seterusnya.

---

ABSTRACT Since 30 October 2017, the Indonesian government through Bank Indonesia has issued a policy that states e money as the only means of payment received to pay at toll gateways throughout Indonesia. The policy runs in accordance with the Non Cash National Movement GNNT , which is that to make Indonesia as a cashless society. This policy was issued as it is seen to be of a good thing where consumers can do payment transactions much more easily and in an efficient manner. On the other hand, Indonesian Consumer Institute Foundation YLKI says that this policy harms consumers with no other option to pay tolls. Other losses are also experienced in the event of a force majeure ndash those consumers who will pass through toll roads do not have e money cards to pay. The use of e money to pay tolls is also considered to not have any significant impact on reducing congestion at the toll gate as it is more of the volume of vehicles using toll roads which causes the problem. These losses are examined by conducting literary studies and particularly conducting interviews to consumers as well as parties who take part in hosting e money payment activities. In the event of problems arising when paying with e money at toll booths, as an access to public services, consumers may file a complaint to the toll road operator and or to Ombudsman as an institute which supervises the management of public services. However, if seen more deeply, this is more of a payment services which uses e money as the only means of payment, so that the appropriate consumer protection should be delivered by banks in accordance with Bank Indonesia rsquo s Regulation on Consumer Protection for Payment System Services. Therefore, the government should open at least one toll gate that receives payment in cash so that consumers who do not have e money cards are not required to buy it as those consumers do not regularly pass the toll road."

"ABSTRAKTransaksi derivatif di Indonesia cukup berkembang sejalan dengan peningkatan kegiatan usaha yang mengandung risiko nilai tukar mata uang asing, risiko suku bunga, risikofluktuasi harga saham atau risiko fluktuasi harga komoditas. Transaksi derivatif memiliki sisi positif yaitu berpihak pada. Namun di sisi lain, ada risiko kerugian juga cukup tinggi. Oleh karena itu, skripsi ini mengkaji perlindungan bagi nasabah dan bank dalam transaksi derivatif, dalam bentukpenelitian yuridis normatif, dengan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Transaksi derivatif diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 31/7 / PBI / 2005 tentang Transaksi Derivatif jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/38 / PBI / 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31 / PBI / 2005 tentang Transaksi Derivatif. Pada tahun 2008, ketika terjadi krisis ekonomi, Ada banyak masalah yang muncul terkait dengan transaksi derivatif. Menjadi sebuah pertanyaannya adalah bagaimana melindungi nasabah dan bank sebagai pelakutransaksi derivatif. Salah satu pihak yang bersengketa adalah PT. Industri Toba Surimi melawan HSBC. Sengketa ini menekankan pentingnya transaksi derivatif sebagai kontrak. Kontrak merupakan salah satu pengaman bagi pelaku transaksi derivatif. Prinsip kontrak penting dalam perjanjian derivatif. Beberapa regulasi yang mewadahi perlindungan bagi nasabah dan bank dalam bertransaksi derivatif, termasuk Ketentuan Bank Indonesia tentang Perubahan Ketentuan.Bank Indonesia Nomor 7/31 / PBI / 2005 tentang Transaksi Derivatif. Jumlah: 10/38 / PBI / 2008, POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Nomor, POJK No.18 /POJK.03/2016, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan Produk Terstruktur untuk Bank Umum. Menurut pembahasan penulis, pertimbangan hakim terhadap putusan sengketa PT. Coba dengan HSBC harus tetap berpegang pada persetujuan. Sehingga meski regulasi sudah berubah, itu karena prinsip kontrak, kemudian menjadi aturan yang mengikat bagi para pihak dan harus tetap dilakukan selama tidak melanggar hukum.

---

ABSTRACTDerivative transactions in Indonesia have developed sufficiently in line with the increase in business activities that carry foreign exchange rate risk, interest rate risk, and riskstock price fluctuation or the risk of commodity price fluctuation. Derivative transactions have a positive side, namely in favor of. But on the other hand, there is also a high risk of loss. Therefore, this thesis examines the protection for customers and banks in derivative transactions, in the form of normative juridical research, with the library research method using secondary data. Derivative transactions are regulated in Bank Indonesia Regulation Number: 31/7 / PBI / 2005 concerning Derivative Transactions jo. Bank Indonesia Regulation Number 10/38 / PBI / 2008 concerning Amendments to Bank Indonesia Regulation Number 7/31 / PBI / 2005 concerning Derivative Transactions. In 2008, when there was an economic crisis, there were many problems related to derivative transactions. The question is how to protect customers and banks as actors derivative transactions. One of the disputing parties is PT. The Toba Surimi Industry against HSBC. This dispute emphasizes the importance of derivative transactions as contracts. Contracts are one of the safeguards for derivative transaction actors. Important contract principles in derivative agreements. Several regulations provide protection for customers and banks in derivative transactions, including Bank Indonesia Regulations concerning Amendments to Terms. Bank Indonesia Number 7/31 / PBI / 2005 concerning Derivative Transactions. Total: 10/38 / PBI / 2008, POJK concerning Implementation of Risk Management for Commercial Banks Number, POJK No.18 /POJK.03/2016, and Financial Services Authority Regulation No.7 /POJK.03/2016 concerning Prudential Principles in Implementing Structured Product Activities for Commercial Banks. According to the author's discussion, the judge's consideration of the PT. Try with HSBC must stick to the approval. So even though the regulations have changed, it is because of the principle of the contract, then it becomes a binding rule for the parties and must be carried out as long as it does not violate the law."

"Perkembangan teknologi berpengaruh terhadap keamanan pada sistem pembayaran di Indonesia. Kegiatan penatausahaan sumber dana berupa penerbitan kartu anjungan tunai mandiri dan kartu debit dari Penyedia Jasa Pembayaran (“PJP”) akan memunculkan kejahatan-kejahatan pada kartu dan mesin ATM. Secara keseluruhan dalam pelaksanaannya telah berjalan dengan baik, namun terdapat kendala seperti terjadinya kejahatan card trapping yang dialami oleh konsumen pengguna jasa pada putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PN DPs. Oleh karena itu, skripsi ini membahas mengenai perlindungan konsumen, dalam hal terjadinya card trapping pada mesin ATM. Bentuk penelitian pada skripsi ini adalah yuridis-normatif yang menelaah dan menganalisis ketentuan hukum serta bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran oleh penyelenggara yaitu Bank, dalam hal terjadinya card trapping. Dan tipologi penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan mendeskripsikan pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk memecahkan sebuah masalah. Kesimpulan yang didapat atas penelitian skripsi ini adalah (1) pengaturan perlindungan konsumen pada alat pembayaran menggunakan kartu sebagai salah satu instrument pembayaran dari PJP terhadap card trapping adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta ketentuan pelaksanaannya, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/23/PBI/2020 beserta ketentuan pelaksanannya, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/6/PBI/2021 tentang PJP beserta ketentuan pelaksanaannya, PBI Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran yang telah disempurnakan dengan PBI Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia beserta ketentuan pelaksanaannya; dan (2) Implementasi pengaturan perlindungan konsumen terkait card trapping pada ATM yang diselenggarakan oleh Bank dan belum dilaksanakan dengan cukup baik. Dari hasil penelitian skripsi ini, penyelenggara perlu memberikan kepastian mengenai penanganan dan penyelesaian terhadap pengaduan nasabah agar penanganan sengketa antar Bank dengan Nasabah bisa diselesaikan dengan tercapainya kesepakatan antar kedua belah pihak.

---

Technological developments affect the security of the payment system in Indonesia. Administration of sources of funds in the form of issuing automated teller machines and debit cards from Payment Service Providers (“PSP”) will lead to crimes on cards and ATM machines. Overall, the implementation has gone well, but there are obstacles such as the occurrence of card trapping crimes experienced by consumer on the verdict Number 149/Pdt.G/2020/PN Dps. Therefore, this thesis discusses consumer protection in payment instruments using cards, in the event of card trapping at ATM machines. The form of research in this thesis is juridical-normative reviewing and analysing legal provisions and other library materials related to consumer protection in the payment system by the organizer, namely the Bank, in the event of card trapping. The conclusions obtained from this thesis research are (1) the regulation of consumer protection on payment instruments using cards as one of the payment instruments from PJP against card trapping is Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and their implementing provisions, Bank Indonesia Regulation (PBI) Number 22/23/PBI/2020 and their implementing provisions, Bank Indonesia Regulation (PBI) Number 23/6/PBI/2021 concerning PSP and their implementing provisions, PBI Number 16/1/PBI/2014 concerning Consumer Protection for Payment System Services has been refined by PBI Number 22/20/PBI/2020 concerning Bank Indonesia Consumer Protection and its implementing provisions; and (2) Implementation of consumer protection regulations related to Card trapping at ATMs held by the Bank and has not been implemented properly. From the results of this thesis research, the organizers need to provide certainty regarding the handling and settlement of customer complaints so that the handling of disputes between banks and customers can be resolved by reaching an agreement between the two parties."

"Pada skripsi ini penulis memiliki tiga pokok permasalahan. Pertama, mengenai hak-hak apa saja yang merugikan konsumen mobil Ford, kedua, kewajiban dan tanggung jawab apa saja yang dilanggar oleh PT Ford Motor Indonesia selaku pelaku usaha atas pernyataannya untuk menghentikan seluruh operasinya di Indonesia, dan ketiga, apakah hasil putusan mediasi antara David Tobing melawan PT Ford Motor Indonesia telah memberikan pertanggungjawaban yang cukup serta telah melindungi hak-hak konsumen sesuai dengan pengaturan UU. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan yang bersumber dari data primer, sekunder, dan tersier. Bahwa dalam skripsi ini penulis menyimpulkan PT Ford Motor Indonesia selaku pelaku usaha telah melanggar beberapa hak subjektif konsumen Ford dan telah melakukan beberapa tindakan yang dilarang dan melanggar beberapa kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen atas tindakannya membuat suatu keputusan bisnis yang mendadak untuk menarik seluruh operasi bisnisnya di Indonesia, serta berdasarkan putusan mediasi antara David Tobing melawan PT Ford Motor Indonesia, penulis menyimpulkan bahwa hak-hak konsumen masih dapat terancam apabila ada keadaan yang tidak diinginkan terjadi dikemudian hari dan masih adanya ruang bagi pelaku usaha untuk melarikan diri dan tidak menjalankan kewajiban serta tanggung jawabnya.

---

In this thesis the author main problems consist of three issues. First about Ford rsquo s consumer rights that have been harmed, second the violation against obligation and responsibilities violation did by PT Ford Motor Indonesia as the business owner relating to the action by stopping entire operations in Indonesia, and third whether the results of the mediation between David Tobing against PT Ford Motor Indonesia has provided enough accountability and protected consumer rights in accordance with the Law No. 8 in 1999 on the protection of consumer. In this thesis author use the juridical normative research method by using a secondary data collected through literature study techniques derived from primary, secondary, and tertiary data. In this thesis the author concludes PT Ford Motor Indonesia as business owner violated some of the subjective rights of the Ford rsquo s consumer and did some actions that are prohibited and violates some of its obligations as set forth in the consumer protection laws over his action made a sudden business decisions by pulling the entire operation of his business in Indonesia, as well as upon the verdict of mediation between David Tobing against PT Ford Motor Indonesia, the author conclude that consumer rights can still be threatened if there are unwanted circumstances occur in the future and there is still room for business owner to escape and not doing their obligations and responsibilities."

"Penelitian ini membahas tentang metode pembayaran dengan uang muka sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 serta Hukum Perdata Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas sebuah kasus antara Tn. Martinus dan PT. Solid Gold mengenai kasus yang terjadi akibat sebuah transaksi dengan menggunakan uang muka untuk sebuah apartemen di Surabaya. Pembahasan kasus tersebut akan mencakupi permasalahan akan bisa tidaknya uang muka dimintakan kembali serta bahwa apakah putusan hakim sudah benar atau bleum. Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, kesimpulan dari penelitian ini bahwa uang muka dapat dikembalikan karena adanya pengecualian yang dibuat pelaku usaha, sehingga perjanjian tersebut dianggap telah batal demi hukum.

---

This thesis discusses about the notion of down payment in accordance with the Consumer’s Protection Law No. 8 Year 1999 as well as the Indonesian Civil Law. In this thesis, the writer includes a case analysis, which is a case between Mr. Martinus against PT. SOLID GOLD in the dispute arising out of the giving of down payment over a purchase of an apartment unit in Surabaya. The case analysis will include legal issue of whether or not down payment money can be returned and whether or not the decision made by the judges is correct. Based on the research done for this thesis, the conclusion of this thesis is that down payment money can be returned since there is an exception made by the business actor, which makes the agreement is null and void. "

"Flip Globe merupakan layanan remitansi internasional yang bersifat outbound atau pengiriman dana ke luar negeri. Meskipun Flip Globe memberikan kemudahan bagi para pengguna layanan untuk mengirim uang ke luar negeri secara lebih praktis dan cepat, layanan ini juga memiliki risiko-risikonya tersendiri yang dapat merugikan konsumen dan penyelenggara itu sendiri. Oleh karena itu, skripsi ini akan menganalisis bagaimana pengaturan layanan remitansi internasional, implementasi ketentuan perlindungan konsumen di Flip Globe dalam hal terjadi risiko operasional, serta bentuk perlindungan hukum bagi Flip terhadap risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk memahami secara komprehensif perlindungan hukum para pihak dalam pelaksanaan layanan remitansi internasional oleh Flip apabila terjadi risiko-risiko pada penyelenggaraannya. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Adapun simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa layanan remitansi internasional diatur dalam beberapa peraturan, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana, Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/23/DASP Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana. Adapun implementasi ketentuan perlindungan konsumen Flip Globe yang dilakukan oleh Flip telah dilakukan dengan cukup baik, tetapi masih terdapat beberapa ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan yang belum sesuai peraturan perundang-undangan, juga terdapat kewajiban yang belum dipenuhi, yakni memiliki fraud monitoring system. Terakhir, bentuk perlindungan hukum bagi Flip dalam hal risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme adalah dengan menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pendaaan Terorisme sebagai bentuk preventif, juga dalam konteks Flip, telah dicantumkan dalam Syarat dan Ketentuan bahwa Flip tidak akan bertanggung jawab dalam hal terjadi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Penulis memberikan saran bagi Flip untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan yang masih melanggar peraturan perundang-undangan, serta menyelesaikan pengembangan fraud monitoring system.

---

Flip Globe is an outbound international remittance. Although Flip Globe eases its service users to send money abroad in a more practical and quick way, this service also poses risks that may be detrimental to its consumers and the organizer themselves. Therefore, this thesis will analyze how international remittance services are regulated, the implementation of consumer protection provisions at Flip Globe in the event of operational risks, as well as forms of legal protection for Flip against the risks of money laundering and terrorism financing. The purpose of this thesis research is to have a comprehensive understanding regarding the legal protection of the parties in the implementation of international remittance services by Flip if there are risks to its implementation. In order to achieve the research objectives, the research method used in this thesis is normative juridical. The conclusions obtained from this study are that international remittance services are regulated in several regulations, namely Law Number 3 of 2011 concerning Fund Transfers, Bank Indonesia Regulation Number 14/23/PBI/2012 concerning Fund Transfers, Bank Indonesia Regulation Number 23/ 6/PBI/2021 concerning Payment Service Providers, and Bank Indonesia Circular Letter Number 15/23/DASP of 2013 concerning Organizing Fund Transfers. The implementation of Flip Globe's consumer protection provisions carried out by Flip has been carried out quite well, but there are still several provisions in the Terms and Conditions that are not in accordance with laws and regulations, there are also obligations that have not been fulfilled, namely having a fraud monitoring system. Finally, a form of legal protection for Flip in terms of the risk of money laundering and terrorism financing is by implementing the Anti-Money Laundering and Terrorism Financing program as a preventive form, also in the context of Flip, it has been stated in the Terms and Conditions that Flip will not be responsible in the event of an act money laundering and terrorism financing. The author provides suggestions for Flip to amend several provisions in the Terms and Conditions that still violate laws and regulations, as well as complete the development of a fraud monitoring system."