Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi yang dilaksanakan oleh perusahaan layanan pembiayaan syariah (PT Ammana Fintek Syariah). Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi disatu sisi memberikan manfaat sebagai alternatif pembiayaan bagi konsumen dan pengusaha UMKM, namun disisi lain layanan pembiayaan ini mengandung risiko tinggi, seperti penyalahgunaan dana dan data pribadi konsumen serta kegagalalan pengembalian modal, mengingat pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan tidak saling mengenal dan tidak pernah bertemu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji prinsip perlindungan hukum dan mitigasi resiko bagi konsumen dalam pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundangan-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa akad baku yang dibuat secara sepihak oleh penyelenggara kurang melindungi hak-hak konsumen. POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK No. 77/POJK.01/2016) belum cukup menjadi landasan perlindungan hukum bagi konsumen karena masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, diantaranya tidak mengatur layanan pembiayaan syariah. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum bagi konsumen. Oleh karena itu, POJK No. 77/POJK.01/2016 harus diubah untuk mengakomodir kepentingan konsumen muslim dan penyelenggara pembiayaan syariah atau dibentuk suatu peraturan baru yang mengatur secara spesifik layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi.

---

This research discusses the information technology-based financing implemented by sharia financing company (PT Ammana Fintek Syariah). Information technology-based financing services on the one hand provide benefits as an alternative financing for consumers and MSME entrepreneurs, but on the other hand, they contain high risks, such as the misuse of funds and consumer personal data and failure of fund repayment, considering that financing providers and financing recipients do not know each other and have never met. The study aims to examine legal protection principles and risk mitigation for consumers in peer-to-peer lending based on Sharia Law and Indonesian legislation. This research will analyze those problems by applying normative-juridical and qualitative research methods. This study found that the standard contract made unilaterally by the financial technology company does not protect consumer rights. The Indonesian Financial Services Authority Regulation No. 77/POJK.01/2016 regarding Information Technology-Based Lending Service (POJK No. 77/POJK.01/2016) is not sufficient as a legal basis of customer protection. The regulation contains many weaknesses, such as it does not regulate on sharia peer-to-peer lending. It creates a legal vacuum and legal uncertainty to Muslim consumers. Therefore, POJK No. 77/POJK.01/2016 has to be amended to accommodate the interest of Muslim consumers and this sharia financial technology company."

"Bantuan keuangan dari lembaga keuangan non bank, seperti platform Peer to Peer (P2P) Lending, sangat dibutuhkan oleh pengusaha mikro untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Melalui platform P2P Lending, setiap orang bisa mendapatkan modal ventura dengan mudah dan tanpa persyaratan yang rumit seperti bank. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model bisnis dan dampak P2P Lending Syariah terhadap usaha mikro di Indonesia. Penelitian ini melakukan studi kasus pada PT. Ammana Fintek Syariah (Ammana) yang merupakan pionir P2P lending syariah di Indonesia. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui survei terhadap debitur Ammana yang memiliki usaha skala mikro dan wawancara dengan pengelola P2P Lending. Sedangkan model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi multivariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model bisnis Ammana hampir sama dengan platform P2P Lending pada umumnya yaitu menghubungkan penerima pembiayaan dengan pemberi pinjaman. Namun yang membedakannya adalah fokus Ammana dalam memberikan pendanaan kepada UMKM dengan kontrak syariah melalui kerjasama dengan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. Ammana juga memiliki fitur rating dan credit scoring untuk membantu pemberi pinjaman dalam menilai penerima pembiayaan serta fitur crowd wakaf. Hasil penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa jumlah keuangan mikro dan keterlibatan keluarga dalam mengelola usaha mikro berpengaruh positif terhadap peningkatan laba usaha mikro yang mendapatkan pembiayaan P2P Lending Syariah, sedangkan jumlah pegawai berpengaruh negatif terhadap peningkatan keuntungan usaha mikro. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan P2P Lending Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja usaha mikro. Hasil penelitian ini memiliki implikasi bahwa pelaku industri syariah P2P lending harus terus meningkatkan layanan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro di Indonesia. Diharapkan hasil ini juga dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan terkait dan memperkaya literatur tentang financial technology khususnya P2P lending syariah.

---

Financial assistance from non-bank financial institutions, such as the Peer to Peer (P2P) Lending platform, is urgently needed by micro entrepreneurs to improve their standard of living. Through the P2P Lending platform, everyone can get venture capital easily and without complicated requirements like banks. Therefore, this study aims to analyze the business model and the impact of P2P Lending Syariah on micro businesses in Indonesia. This study conducted a case study at PT. Ammana Fintek Syariah (Ammana) which is a pioneer of P2P lending in Indonesia. The data used are primary data obtained through surveys of Ammana debtors who have micro-scale businesses and interviews with P2P Lending managers. While the model used in this study is a multivariate regression model. The results show that the Ammana business model is almost the same as the P2P Lending platform in general, namely connecting the recipient of financing with the lender. But what distinguishes it is Ammana's focus in providing funding to MSMEs with sharia contracts through cooperation with Islamic microfinance institutions in Indonesia. Ammana also has rating and credit scoring features to help lenders assess financing recipients as well as crowd waqf features. The results of quantitative research show that the amount of microfinance and family involvement in managing micro businesses has a positive effect on the increase in profits of micro-businesses that receive P2P Lending Syariah financing, while the number of employees has a negative effect on the increase in profits of micro-businesses. Thus, it can be concluded that P2P Lending Syariah financing has a positive effect on the performance of micro businesses. The results of this study have the implication that P2P lending sharia industry players must continue to improve financing services to micro-entrepreneurs in Indonesia. It is hoped that these results can also be a reference for related policy makers and enrich the literature on financial technology, especially Islamic P2P lending.

"

"Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah di dalam setiap kegiatan bisnisnya, terutama terkait dengan pembuatan akta akad pembiayaan mudharabah membutuhkan jasa hukum notaris. Dalam pelaksanaannya, akta akad pembiayaan mudharabah tersebut kerap menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan.Dalam tesis ini penulis akan mengkaji peristiwa hukum tersebut dengan pokok pembahasan mengenai dualisme hukum dalam penerapan HT pada pembiayaan akad mudharabah sebagai hambatan penerapan prinsip syariah pada perbankan syariah dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akad pembiayaan mudharabah terkait dengan dualisme hukum dalam akad mudharabah tersebut. Adapun tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif-empiris yang menggunakan data sekunder dalam menganalisis permasalahan dengan penambahan unsur empiris. Hasil penelitian menunjukan dualisme hukum dalam penerapan pembiayaan akad mudharabah terjadi pada penerapan HT sebagai akad pelengkap. Pengikatan HT tersebut menyebabkan akad pembiayaan mudharabah berubah status menjadi akad utang-piutang, sedangkan keuntungan yang diperoleh dari suatu utang piutang adalah riba, dan riba dilarang dalam Islam, sehingga hal ini menjadi hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah perbankan syariah dalam UUPS. Selanjutnya tanggung jawab notaris dalam pembuatan akad pembiayaan mudharabah terkait dengan dualisme hukum dalam akad mudharabah yakni bertanggung jawab melaksanakan tugas, kewenangan, serta kewajiban berdasarkan UUJN seperti: bertanggung jawab membuat setiap akta akad [Pasal 38, Pasal 65 UUJN jo Pasal 1 Angka (13) UUPS]; memberikan penyuluhan hukum baik kepada pihak bank maupun nasabah berkenaan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari akad mudharabah, memeriksa keabsahan data terkait pembiayaan mudharabah [Pasal 15 Ayat (2) huruf b dan d UUJN jo Pasal 19 Ayat (1) huruf (c) UUPS]; selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

---

Sharia banking as a sharia financial institution in every business activity, especially related to the creation of a mudharabah financing deed requires notary legal services. In the implementation, the mudharabah financing agreement is often lead to uncertainty of the law. This certainly triggers a dispute. In this thesis the author will examine the legal event with the subject of a discussion on the dualism of law in the application of the financing of akad mudharabah as a barrier in the application of sharia principles on sharia banking and notary responsibility in the creation of mudharabah financing agreement related to the dualism of law in the mudharabah. This study is conducted with juridical-normative empirical approach and uses secondary-type data in analysing the issues. The results showed that legal dualism in the application of akad mudharabah financing occurred in the application of HT as complementary agreement. The binding of HT causes mudharabah financing agreement to change status to debt-receivable contract, while the profit gained from a debt payable is riba, and riba is banned in Islam, so this is a barrier to the implementation of sharia banking principles in UUPS. Furthermore, the responsibility of notary in the creation of mudharabah financing in relation to the dualism of law in akad mudharabah is responsible for carrying out duties, authorities, and obligations based on UUJN such as: responsible for making every deed of agreement [Article 38, article 65 UUJN Jo Article 1 figure (13) UUPS]; Provide counseling law to both the Bank and the customer regarding the rights and obligations arising from akad mudharabah, check the validity of the data related to mudharabah financing [Article 15 paragraph (2) letter b and d UUJN Jo Article 19 paragraph (1) letter (c) UUPS]; contrary to sharia principles."

"Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan badan hukum hasil merger atau penggabungan dari 3 (tiga) Bank Syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah. Dalam dunia perbankan syariah, akad yang paling banyak diminati nasabah debitur adalah akad pembiayaan murabahah, yang merupakan salah satu jenis transaksi yang digunakan bank syariah dalam menyalurkan produk pembiayaan. Pasca terjadinya merger, terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih dan harus dilanjutkan oleh Bank Syariah Indonesia terhadap nasabah debitur sebelum dilakukan merger. Bagaimana akibat hukum dan bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah debitur dalam akad murabahah tersebut sesudah terjadinya merger merupakan pokok masalah dari penelitian ini. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan tipologi penelitian kualitatif. Kesimpulan dari analisis penelitian ini, akibat hukum terhadap peralihan status akad, jaminan dan resiko gagal bayar terhadap akad murabahah tersebut setelah dilakukannya merger Bank Syariah mengakibatkan aktiva dan pasiva beralih karena hukum sehingga tidak dibutuhkan akta peralihan untuk mengalihkan hak dan kewajiban tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah adalah perlindungan hukum Preventif dengan cara melakukan pembinaan kepada nasabah dan perlindungan represif melakukan penindakan dan pemberian sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur.

---

Bank Syariah Indonesia (BSI) is a legal entity resulting from a merger or amalgamation of 3 (three) Syariah Banks, namely Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah and Bank BRI Syariah. In the world of Islamic banking, the contract that is most in demand by debtor customers is a murabahah financing agreement, which is one type of transaction used by Islamic banks in distributing financing products. After the merger occurs, there are rights and obligations that are transferred and must be continued by the debtor's Indonesian Sharia Bank before the merger is carried out. What are the legal consequences and forms of legal protection for debtor customers in the murabahah contract prior to the merger, which is the main problem of this research. The method that the author uses in this thesis is a normative legal research method and using a qualitative research typology. The conclusion of this research analysis, the legal consequences of the transfer of contract status, guarantees and the risk of default on the murabahah contract after the merger of Sharia Banks resulted in assets and pasiva being transferred due to the law so that no deed of transition was needed to transfer these rights and obligations. The legal protection provided to customers is Preventive legal protection by providing guidance to customers and repressive protection in carrying out enforcement and sanctions in accordance with the governing law."

"Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah (P2P Financing) merupakan salah satu bentuk pemanfaatan kemudahan yang diberikan oleh kemajuan teknologi untuk menyalurkan pembiayaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan penyelenggaraan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi konvensional, maka penyelenggaraan P2P financing lebih rentan terhadap risiko, mengingat penyelenggaraan P2P financing juga harus patuh terhadap prinsip-prinsip syariah. Untuk itu, skripsi ini akan menganalisis mengenai bagaimana pengaturan dan kegiatan pengawasan dalam penyelenggaraan P2P financing di Indonesia. Lebih dalam, penulis menganalisis kepatuhan PT. Dana Syariah Indonesia sebagai salah satu penyelenggara P2P financing terhadap hukum yang berlaku, pedoman perilaku asosiasi, maupun Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Bentuk penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif, sehingga penulis melakukan penelitian terhadap hukum positif baik tertulis maupun tidak tertulis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan pustaka, didukung dengan data yang penulis dapatkan melalui wawancara yang dilakukan dengan staff analis grup Inovasi Keuangan Digital pada Otoritas Jasa Keuangan dan staff divisi legal PT. Dana Syariah Indonesia. Hasil penelitian menyarankan agar OJK dan AFPI dapat melakukan sosialisasi serta edukasi kepada para penyelenggara P2P financing mengenai ketentuan tambahan penyelenggaraan prinsip syariah. Selain itu penulis menyarankan kepada para penyelenggara P2P financing agar patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun prinsip syariah dengan melakukan kegiatan pengawasan yang komprehensif.

---

Information technology-based financing services based on sharia principles (P2P financing) are a form of utilizing the convenience provided by technological advances to channel financing with due observance of sharia principles. Unlike the operation of lending and borrowing services based on conventional technology, the implementation of P2P financing is more prone to risk, considering that the implementation of P2P financing must also comply with the principles of sharia. Therefore, this thesis discusses about the regulations and supervisory activities that apply on P2P financing in Indonesia. In this thesis, the writer also analyses the compliance of PT. Dana Syariah Indonesia against the applicable laws, association behaviour guidelines, and Fatwas issued by the National Sharia Council. The form of research used by the author in this thesis is juridical normative, so that the author conducts research on positive law both written and unwritten. The type of data used in this study is secondary data, namely library materials, supported by data that obtained through interviews conducted with staff of the Digital Financial Innovation group analyst at the Financial Services Authority and staff of legal division at PT. Dana Syariah Indonesia. The results of the study suggest that OJK and AFPI can conduct socialization and education to P2P financing operators regarding additional provisions for implementing sharia principles. In addition, the authors advise P2P financing operators to comply with statutory provisions and sharia principles by carrying out comprehensive monitoring activities."

"

 

Skripsi ini membahas penerapan mitigasi risiko untuk penyedia teknologi keuangan syariah komersial untuk perlindungan hukum bagi penyedia dan konsumen pembiayaan, dengan studi kasus mitigasi risiko di PT Alami Fintek Sharia. Penulis meneliti penerapan mitigasi risiko di PT Alami Fintek Syariah berdasarkan Hukum Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan objek penelitian, mengenai penerapan risiko PT. Alami dalam memasarkan produk layanan Syariah berupa invoice payment, tinjauan umum tentang mekanisme dan alur implementasi layanan pembiayaan fintech syariah peer-to-peer, serta sebagai upaya hukum terkait antara pihak dan ketentuan lain yang terkait dengan layanan pembiayaan fintech syariah peer-to peer-lending di PT. Alami Fintek Sharia. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan pada hukum positif baik tertulis maupun tidak tertulis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu melalui bahan pustaka. Data sekunder ini didukung dan ditambah dengan wawancara dengan PT Alami Fintek Sharia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi mitigasi risiko di bank harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harus didukung oleh pengembangan mitigasi risiko internal yang tidak diatur oleh Hukum Indonesia dan tidak bertentangan dengan Fatwa.

---

This thesis discusses the implementation of risk mitigation for commercial islamic financial technology provider in order to legal protection for financing provider and customers, with case studies of risk mitigation at PT Alami Fintek Sharia. the author examines the implementation of risk mitigation at PT Alami Fintek Sharia based on Indonesian Law and National Sharia Board Fatwa discussion of the object of research, concerning the application of risk PT. Alami lending technology-based financing services based on sharia principles, an overview of sharia-based financing service products related to product types, mechanisms and flow of implementation of peer-to-peer sharia fintech financing services, as well as related choice of forum between parties and other provisions related to fintech financing services shariah peer to peer lending at PT. Alami Fintek Sharia. The form of research used in this study is normative juridical, ie research conducted on positive laws both written and unwritten. The type of data used in this study is secondary data, namely through library materials. These secondary data are supported and supplemented by interviews with PT Alami Fintek Sharia. The results suggest that the implementation of risk mitigation in sharia peer-to-peer lending should be implemented in accordance with applicable regulations and should be supported by the development of internal risk mitigation which not regulated under Indonesian Law and not prohibited by Fatwa.

 

"

"Tesis ini membahas tentang penyelenggara layanan financial technology (fintech) berbasis syariah di Indonesia yang secara oprasional penerapan layanannya memiliki kewajiban untuk mengikuti ketentuan aturan yang berlaku dan patuh terhadap prinsip syariah. Dari sekian banyak kemudahan yang didapat oleh pengguna dalam menjalankan akad pembiayaan serta terus meningkatnya jumlah pengguna fintech syariah di Indoensia, membuat prospek perkembangan fintech syariah memungkinkan memiliki potensi penyimpangan baik dari sisi penerapan layanan, kepatuhannya terhadap aturan yang ada, serta kepatuhannya terhadap prinsip syariah, sebab masih ada keraguan dari sebagian masyarakat apakah layanan di fintech syariah telah sesuai mengikuti ketentuan aturan yang ada dalam Fatwa DSNMUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 dan POJK No. 77/OJK.01/2016, serta apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah (tujuan syariah), atau justru sebaliknya tidak sesuai dengan peraturan dan prinsip syariah. Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisi lebih lanjut terhadap objek yang sedang diteliti. Objek dalam peneltian ini adalah PT. ALAMI Fintek Sharia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menganalisis praktik dilapangan berdasarkan teori - teori yang relevan. Berdasarkan hasil kajian, diperoleh kesimpulan bahwa layanan ALAMI Fintek Sharia secara keseluruhan telah melaksanakan kesesuaian penerapan layanan yang telah diatur dalam Fatwa DSN MUI NO.117/DSN-MUI/II/2018 dan POJK NOMOR 77/OJK.01/2016, serta telah sesuai dengan konsep maqashid syariah (tujuan syariah) yang terbagi kedalam 3 (tiga) tujuan, yaitu tahdzib al-fard (pendidikan individu), iqamah al-adl (menegakan keadilan), dan jalb al-mashlahah (menicptakan kemaslahatan). ALAMI Sharia juga telah melaksanan 5 (lima) prinsip umum yang menjadi kebutuhan dasar manusia, yang biasa disebut dengan istilah kulliyat al-khamsah.

---

This thesis discusses sharia-based financial technology service providers in Indonesia who operationally implement their services have an obligation to follow the applicable regulations and comply with sharia principles. Of the many conveniences obtained by users in carrying out financing contracts and the continued increase in the number of sharia fintech users in Indonesia, making the prospect of sharia fintech development possible has the potential for deviations both in terms of service implementation, compliance with existing rules, and compliance with sharia principles, because there are still doubts from some people whether the services in sharia fintech have complied with the provisions of the rules contained in the Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 and POJK No. 77/OJK.01/2016, as well as whether it is in accordance with sharia principles (sharia objectives), or on the contrary not in accordance with sharia rules and principles. This research is important to do to further analyze the object being studied. The object of this research is PT. ALAMI Fintek Sharia. The research method used in this research is normative juridical using a qualitative descriptive approach, namely research that aims to analyze practice in the field based on relevant theories. Based on the results of the study, it was concluded that the ALAMI Fintek Sharia service as a whole had implemented the suitability of the service implementation as stipulated in the Fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 and POJK No. 77/OJK.01/2016, and was in accordance with with the concept of maqashid sharia (sharia goals) which are divided into 3 (three) goals, namely tahdzib al-fard (individual education), iqamah al-adl (enforcing justice), and jalb al-mashlahah (creating benefit). ALAMI Sharia has also implemented 5 (five) general principles that are basic human needs, which are commonly referred to as kulliyat al-khamsah."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan manajemen risiko Bank Umum Syariah dalam rangka perlindungan hukum terhadap bank dan nasabah pembiayaan, dengan studi kasus penerapan manajemen risiko pada Bank BNI Syariah. Pembahasan mencakup pengertian risiko, jenis risiko, penyebab risiko, kerugian akibat terjadinya risiko, pengertian manajemen risiko, fungsi manajemen risiko, organisasi manajemen risiko, dan proses penerapan manajemen risiko serta aturan hukum terkait penerapan manajemen risiko Bank Umum Syariah. Pada studi kasus Bank BNI Syariah, penulis meneliti penerapan manajemen risiko Bank BNI Syariah berdasarkan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mencakup empat pilar, yakni pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risik serta penetapan limit risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Terdapat satu tambahan diluar keempat pilar tersebut, yaitu penerapan good corporate governance dan program APU-PPT. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif baik tertulis maupun tidak tertulis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu melalui bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder ini didukung dan dilengkapi dengan wawancara dengan pihak Bank BNI Syariah. Hasil penelitian menyarankan bahwa penerapan manajemen risiko pada bank harus dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku dan harus didukung dengan pengembangan manajemen risiko secara internal yang tidak diatur dalam POJK.

---

This thesis discusses the implementation of risk management for commercial islamic banks in order to legal protection for banks and financing customers, with case studies of risk management at Bank BNI Syariah. The discussion covers the definition of risks, types of risks, causes of risks, losses arising from risks, definition of risk management, function of risk management, risk management organization, and risk management process as well as legal rules related to the implementation of risk management of islamic banks. In the case study at Bank BNI Syariah, the author examines the implementation of risk management at Bank BNI Syariah based on POJK No. 65 POJK.03 2016 on the Implementation of Risk Management for Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit covering four pillars, such as the active supervision of Board of Directors, Board of Commissioners, and Islamic Supervisory Board, the adequacy of risk management policies and procedures as well as risk limits, adequacy of risk identification, measurement, monitoring and control processes as well as risk management information systems, and comprehensive internal control systems. There is an addition beyond the four pillars, namely the implementation of good corporate governance and APU PPT program. The form of research used in this study is normative juridical, ie research conducted on positive laws both written and unwritten. The type of data used in this study is secondary data, namely through library materials. These secondary data are supported and supplemented by interviews with Bank BNI Syariah. The results suggest that the implementation of risk management in banks should be implemented in accordance with applicable regulations and should be supported by the development of internal risk management which not regulated in the POJK.Keywords Risk Management, Islamic Commercial Bank, Legal Protection, Financing Customer"

"Tesis ini membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap sistem perbankan syariah dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah. Dalam kenyataannya banyak pelaku usaha atau pihak perbankan yang memiliki kecenderungan untuk mengesampingkan hak-hak nasabah serta memanfaatkan kelemahan nasabah tanpa harus mendapatkan sanksi hukum. Minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen seringkali dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai itikad baik dalam menjalankan usaha yaitu berprinsip mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya yang ada. Pokok permasalahan dari tesis ini adalah bagaimana perlindungan hukum sistem perbankan syariah terhadap nasabah dan bagaimana implementasi sistem perbankan syariah dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah. Penelitian tesis ini menggunakan penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif analitis, yaitu dengan menelaah dan mengkaji ketentuan-ketentuan perundang-undangan, terutama Undang-undang perbankan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-undang No. Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 dan peraturan lain yang berhubungan dengan sistem perbankan syariah dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa bank-bank syariah saat ini telah memberikan perlindungan hukum kepada nasabah melalui perjanjian-perjanjian yang diadakan antara pihak bank dengan nasabah yang berdasarkan kesepakatan kesepakatan kedua belah pihak, selain itu adanya penerapan prinsip good corporate governance juga memberikan kepastian hukum akan hak-hak nasabah bank syariah telah terlindungi.

---

This thesis discusses the judicial review against the Islamic banking system in providing legal protection to customers. In fact, many businesses or the banks that have a tendency to override the rights of clients and customers exploit weaknesses without having to obtain legal sanction. The lack of awareness and knowledge of the consumer society is often used as a ground for businesses in transactions that do not have good faith in doing business that is principally intended to seek maximum profits by efficiently utilizing existing resources.

Subject matter of this thesis is how the Islamic banking system of legal protection to customers and how the implementation of Islamic banking system in providing legal protection to customers.

This thesis research uses research methods normative juridical approach is descriptive and prescriptive analytical, namely by examining and reviewing the provisions of legislation, particularly the banking Act No. 7 of 1992 as amended by Act No. 10 of 1998, Law no. Islamic Banking Act No. 21 of 2008 and other legislation relating to Islamic banking system in providing legal protection to customers.

Based on research results indicate that Islamic banks are now providing legal protection to customers through agreements held between the bank and the customer is based on the consensus agreement of the parties, other than that the application of principles of good corporate governance will also provide legal certainty rights Islamic bank customer's rights are protected."

"Indonesia sebagai salah satu Negara yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam tentu menjadi tempat yang tepat bagi Lembaga Perbankan Syariah untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber terbesar pertumbuhan perekonomian nasional. Terdapat berbagai cara untuk mendirikan Bank Syariah yaitu antara lain Akuisisi, Konversi (perubahan kegiatan usaha), dan Spin Off (pemisahan dengan Unit Usaha Syariah). Contohnya pada Bank NTB yang melakukan konversi menjadi Bank NTB Syariah dan Bank BRI yang mengakuisisi terlebih dahulu bank Jasa Arta yang kemudian melakukan konversi menjadi Bank BRI Syariah. Konversi tersebut merupakan hasil dari keputusan RUPS atau dengan kata lain konversi dilakukan berdasarkan kehendak Bank atau tanpa campur tangan nasabah bank yang menitipkan dana atau mempunyai hutang pada bank yang akan menimbulkan beberapa implikasi salah satunya berkaitan dengan kegiatan usaha yang akan dijalankan bank.Hal tersebut menimbulkan permasalahan pada kepastian status hukum para nasabah bank terkait hak dan kewajiban bagi nasabah yang menyetujui konversi dan Penyelesaian hak dan kewajiban bagi nasabah yang tidak menyetujui konversi. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi nasabah Bank dengan adanya konversi Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan secara deskriptif analisis untuk menganalisis masalah tersebut.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan bank yang melakukan konversi memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya nasabah pada bank yang bersangkutan tentang produk-produk nasabah, perubahan apa saja yang akan dilakukan bank dan akan dialami oleh nasabah, serta hal-hal apa saja yang perlu dilakukan nasabah untuk dapat beradaptasi dengan perubahan kegiatan usaha pada bank, yang dilakukan secara akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan sesuai pada ketentuan POJK nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan akan memberikan perlindungan hukum yang cukup kepada nasabah bank.

---

Indonesia, as one of the countries that has a majority Muslim population, would certainly be the right place for Islamic Banking Institutions to be developed as one of the biggest sources of national economic growth. There are various ways to establish a Sharia Bank, which include acquisition, conversion (changes in business activity), and Spin Off (separation from Sharia Business Units). For example, the Bank NTB which converted into Bank NTB Syariah and Bank BRI which acquired Bank Arta in advance who then converted to Bank BRI Syariah. The conversion is the result of a GMS decision or in other words the conversion is done based on the wishes of the Bank or without the intervention of bank customers who deposit funds or have debts with the bank. Then the conversion from a Conventional Bank to a Sharia Bank will have several implications, one of which relates to the business activities to be carried out by the bank.

This raises problems with the certainty of the legal status of bank customers regarding rights and obligations for customers who agree to the conversion and settlement of rights and obligations for customers who do not approve the conversion. Therefore, this study will discuss legal protection for bank customers with conversion actions of Conventional Commercial Banks to Sharia Commercial Banks. The author uses normative legal research conducted in descriptive analysis to analysing the problem.

From the results of the study it can be concluded that the banks that do the conversion provide socialization and education to the public, especially customers at the bank concerned about customer products, what changes will be made by the bank and will be experienced by customers, as well as what things need done by customers to be able to adapt to changes in business activities at the bank, which are carried out accurately, honestly, clearly, and not misleading in accordance with POJK number: 1 / POJK.07 / 2013 Concerning Consumer Protection the Financial Services Sector will provide sufficient legal protection to bank customers."