Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perseroan Terbatas harus menyampaikan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan bagi setiap terjadi perubahan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas, berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tesis ini melakukan penelitian atas ketiadaan Keputusan RUPS bagi perubahan Direksi dan Dewan Komisaris yang disebabkan karena pengakhiran masa jabatan sesuai periode jabatan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Akibatnya Perseroan tidak dapat melakukan pemberitahuan perubahan Data Perseroan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif, merupakan penelitian menggunakan media kepustakaan perundang-undangan serta melakukan kajian dan analisa pada akibat hukum yang timbul, karena tidak dilakukannya kewajiban pemberitahuan Perubahan Data Perseroan kepada Menteri atas adanya perubahan Direksi atau Dewan Komisaris yang telah selesai masa jabatannya, guna menjawab permasalahan bagaimana penerapan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dalam praktek dilingkungan Perusahaan Grup PT Pertamina Patra Niaga melalui studi pustaka dan studi empiris, serta akibat hukum yang timbul karena tidak dilaksanakannya kewajiban pemberitahuan Perubahan Data Perseroan kepada Menteri serta menemukan solusinya, sehingga penulisan ini dapat berguna bagi tataran perkembangan teoritis, bagi para pelaku usaha dan juga bermanfaat bagi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pengadministrasian hukum.

---

Limited Liability Companies must submit a Change of Company Data Notification for each change in the Members of the Board of Directors and Board of Commissioners, as determined by the Limited Liability Company Law, based on the decision of the General Meeting of Shareholders (GMS). This thesis conducts research on the absence of GMS Decisions for changes in Directors and Board of Commissioners due to termination of the term of office according to the period of office as specified in the Articles of Association. As a result, the Company cannot notify changes to Company Data through the Legal Entity Administration System (SABH) at the Ministry of Law and Human Rights. This study used normative juridical method, which is use the statutory library media and analysis of the legal consequences arising from not carrying out the obligation to notify the Change of Company Data to the Minister for changes in the Directors or Board of Commissioners whose term of office has finished, in order to answer the problem of how to apply the Limited Liability Company Law Number 40 of 2007 in the practice of the PT Pertamina Patra Niaga Group Company through literature studies and empirical studies, and legal consequences arising from not carrying out the obligation to notify the Change of Company Data to the Minister and finding a solution, so that this thesis can be useful for the level of theoretical development, for business people and also beneficial for the Government in carrying out the duties of legal administration. "

"Perseroan Terbatas dalam melakukan suatu perbuatan hukum seharusnya memperhatikan keabsahan kedudukan Direksi dan Dewan Komisaris, terutama masa tugas jabatannya. Hal tersebut seringkali terjadi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang biasa disebut "RUPS" dan perbuatanperbuatan hukum lainnya yang jika tidak diperhatikan akan berakibat fatal bagi Perseroan. Dari hal tersebut diatas ada beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas mengenai keabsahan RUPS Notaril, RUPS dibawah Tangan dan Keputusan Pemegang Saham diluar rapat dimana Direksi dan Komisaris telah berakhir masa jabatannya serta mengenai keabsahan tugas, kewenangan dan pengurusan perwakilan Direksi dan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya. Penulis memilih judul ini dengan tujuan dapat membantu mengingatkan Perseroan agar lebih berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan hukum sehingga dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Penulisan dalam tesis ini menggunakan metode yuridis normatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, penyelenggaraan RUPS yang dipimpin oleh Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat lagi secara hukum adalah tidak sah, kecuali Keputusan Pemegang Saham yang disetujui secara bulat dan tertulis oleh seluruh pemegang saham berdasarkan pasal 91 UUPT No. 40 Tahun 2007 adalah sah. Setelah itu baik RUPS maupun Keputusan Pemegang Saham tetap harus memperhatikan tindakan selanjudnya mengenai syarat sahnya perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang isinya keputusan tersebut harus dibuat atau dinyatakan dalam akta Notaris yang kemudian harus disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan Persetujuan/Pemberitahuan yang dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam daftar perusahaan. Begitu pula perbuatan hukum lainnya yang dilakukan Direksi dan dewan Komisaris yang tidak menjabat lagi adalah tidak sah dan dapat dibatalkan.

---

A Limited Liability Company in performing a legal act should pay attention to validity of the position of the Board of Directors and the Board of Commissioners, especially concerning their functional period. This often happens in the organization of General Meeting of Shareholders usually called as the "Meeting" and other legal acts which if not paid to attention will be fatal for the Company. From the above there are several main issues to be discussed regarding the validity of Notarial General Meeting of Shareholders, Private General Meeting of Shareholders and Decree of Shareholders outside the meeting where the Board of Directors and the Board of Commissioner have been expired their functional periods as well as regarding validity of tasks, authorities and management of representatives of Board of Directors and the Board of Commissioner who have ended their functional periods. The author selected this title with objective may help to remind the Company to be more carefully in performing legal actions so as to prevent undesirable things. The writing under this thesis using normative juridical method. From the results of research conducted by the researchers, led by the implementation of the General Meeting of Shareholders chaired by the Board of Directors or members of the Board of Commissioners that have no longer legally positioned shall be not valid, unless decree of the Shareholders agreed unanimously in writing by all shareholders pursuant to article 91 of the Company Law No. 40 of Year 2007 is valid. After that both the General Meeting of Shareholders and decree of the Shareholders should consider further actions regarding requirements for legal amendment of the Company`s Article of Association as of provided under Article 21 of Law no. 40 of year 2007 regarding Limited Liability Company that contents thereof is such decision should be drawn up or stated under a Notarial Deed which then must be submitted to the Minister to obtain for approval / notification in this case the Minister of Justice and Human Rights Republic of Indonesia to be recorded in the company list. Similarly, other legal actions committed by the Board of Directors and the Board of Commissioners who are no longer having their positions are illegal as well as null and voidable."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas pengaruh keberadaan wanita dan dewan independen dalam dewandireksi dan komisaris terhadap kinerja perusahaan yang ditemukan di Indonesia. Sampelyang digunakan berjumlah total 805 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia padaperiode 2013 hingga 2017. Dalam penelitian ini digunakan variabel independen meliputipersentase dewan direksi wanita, persentase dewan komisaris wanita, persentase dewandireksi independen, persentase dewan komisaris independen. Penelitian juga menggunakanvariable dummy, diantaranya keberadaan direksi utama wanita, keberadaan komisaris utamawanita, dan keberadaan dewan direksi dan komisaris wanita dalam satu perusahaan.Sedangkan variabel control yang digunakan antara lain persentase saham institusional,persentase saham internal, nilai ROA, leverage, total asset, jumlah anggota dewan, persentasesaham asing. Variabel tersebut akan diregresikan pada variabel dependen, yaitu Tobins Q.Data yang diregresi akan diuji menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan ujikoefisien determinasi. Hasil yang diperoleh memungkinkan adanya pengaruh yangdihasilkan oleh persentase komisaris perempuan, ersentase dewan komisaris independen, danpengaruh keberadaan direktur utama dan komisaris utama wanita dalam satu perusahaanterhadap peningkatan kinerja perusahaan

---

ABSTRACTThis study discusses the influence of the presence of women and independent councils on theboard of directors and commissioners on the performance of companies found in Indonesia.The sample used amounted to a total of 805 companies listed on the Indonesia StockExchange in the period 2013 to 2017. The independent variables included the percentage offemale board of directors, percentage of female board of commissioners, percentage ofindependent board of directors, percentage of independent board of commissioners. Theresearch also uses dummy variables, including the presence of the main female directors, thepresence of the main female commissioners, and the presence of main female board ofdirectors and commissioners in one company. While the control variables used includepercentage of institutional shares, percentage of internal shares, value of ROA, leverage,total assets, number of board members, percentage of foreign shares. The variable will beregressed on the dependent variable, namely Tobins Q. The regression data will be testedusing descriptive analysis, classic assumption test, and test coefficient of determination. Theresults obtained allow for the influence generated by the percentage of femalecommissioners, the percentage of independent commissioners, and the influence of thepresence of female directors and commissioners in one company on improving company performance.."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan tipologi tata kelola perusahaan keluarga, yang terdiri dari dimensi keterlibatan keluarga, latar belakang direksi, dan board capital. Secara spesifik, pengembangan tipologi dilakukan dengan pengujian terhadap: pengaruh jenis keterlibatan keluarga terhadap kinerja perusahaan, pengaruh latar belakang direksi bukan anggota keluarga terhadap pengaruh jenis keterlibatan keluarga terhadap kinerja perusahaan keluarga, dan pengaruh board capital terhadap pengaruh latar belakang direksi bukan anggota keluarga terhadap pengaruh jenis keterlibatan keluarga terhadap kinerja perusahaan keluarga. Penelitian ini mengambil sampel perusahaan keluarga non keuangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada tahun 2016 dan menggunakan data-data perusahan tersebut selama 5 tahun kebelakang, yaitu untuk periode 2012-2016 Karena tidak semua perusahaan yang terdaftar di tahun 2016 merupakan perusahaan yang IPO sebelum tahun 2012, maka data pada penelitian ini merupakan unbalanced data panel yang diolah dengan metode OLS. Untuk mengatasi permasalahan endogenitas, penelitian ini menggunakan Generalized Method of Moments (GMM) Penelitian ini menemukan beberapa kombinasi tata kelola perusahaan keluarga yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan yaitu: kombinasi multiple founder (keterlibatan beberapa orang pendiri) – direksi karir – board capital depth, kombinasi descendant (penerus) – direksi karir - board capital depth, dan kombinasi founder descendant (keterlibatan pendiri dan penerus) – direksi karir – board capital depth. Penelitian ini juga menemukan beberapa kombinasi lain yang hanya berpengaruh terhadap kinerja pasar atau kinerja akuntansi, kombinasi yang tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, dan satu kombinasi yang dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan, yaitu: multiple founder (keterlibatan beberapa orang pendiri) – direksi non karir – board capital depth. Temuan lain dari penelitian ini adalah keberadaan direksi bukan anggota keluarga yang berlatar belakang kari berpengaruh positih terhadap pengaruh keterlibatan keluarga, apapun jenis keterlibatannya.

---

This study aimed to develop a typology of family business corporate governance, which consists of the dimensions of family involvement, directors' background, and board capital. Specifically, typology was developed by examining: the effect of the type of family involvement on company performance, the effect of the background of directors who are not family members on the effect of the type of family involvement on the performance of family companies, and the effect of board capital on the effect of the background of directors who are not family members on the effect of type family involvement on the performance of family firms. This study took a sample of non-financial family companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016 and used company data for the past 5 years, namely for the 2012-2016 period. Because not all companies listed in 2016 were companies that had IPOs before 2012, the data in this study is unbalanced panel data processed using the OLS method. To overcome endogeneity problems, this study uses the Generalized Method of Moments (GMM). This study found several combinations of family business corporate governance that can improve company performance, namely: a combination of multiple founders (involvement of several founders) - career directors - board capital depth, combination of descendant (successor) - career directors - board capital depth, and combination of descendant founders (founder and successor involvement) – career director – board capital depth. This study also found several other combinations that only affect either market performance or accounting performance, combinations that do not affect company performance, and one combination that can negatively affect company performance, namely: multiple founders (involvement of several founders) – non-career directors – board capital depth. Another finding from this study was that the presence of directors who are not family members with a career background has a positive effect on the influence of family involvement, regardless of the type of involvement."

"Penelitian ini menguji pengaruh gender dalam dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit terhadap profitabilitas dan kualitas laba perusahaan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda dengan menggunakan 292 sampel perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa posisi presiden direktur yang dijabat olah perempuan dapat meningkatkan profitabilitas, tetapi juga dapat menurunkan kualitas laba perusahaan. Sedangkan posisi komisaris utama, ketua komite audit atau direktur keuangan yang dijabat oleh perempuan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas maupun kualitas laba perusahaan. Selain itu ditemukan juga bahwa semakin besar proporsi perempuan dalam dewan direksi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan, tetapi dapat meningkatkan kualitas laba perusahaan. Dalam penelitian ini ditemukan pula bahwa proporsi perempuan dalam dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dan kualitas laba. Penelitian ini juga melihat pengaruh dari kepemilikan keluarga dalam perusahaan terhadap hubungan antara gender pada dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit terhadap profitabilitas dan kualitas laba perusahaan.Hasil penelitian ini menemukan bahwa perempuan sebagai komisaris utama dan perempuan sebagai presiden direktur pada perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan oleh keluarga akan cenderung menghasilkan profitabilitas yang lebih kecil dibandingkan bila perusahaan tersebut dipimpin oleh laki-laki pada posisi komisaris utama dan presiden direktur. Selain itu, semakin besar proporsi perempuan dalam komite audit pada perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan oleh keluarga, maka kualitas laba dapat menjadi semakin lebih baik.

---

This study examines the influence of gender on the board of commissioners, board of directors, and audit committee on corporate profitability and earnings quality. Hypothesis testing is done by using multiple linear regression using a sample of 292 companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2010. The results of this study indicate that the position of president director who is held by female can increase profitability, but also can reduce the quality of corporate earnings. While the position of president commissioners, chairman of the audit committee or the finance director who is held by female does not affect the profitability and the quality of corporate earnings. In addition, it also found that the greater proportion of female in the board of directors can improve the quality of corporate earnings, but does not affect the company?s profitability. However, the proportion of female in board of commissioners and audit committee does not affect the profitability and earnings quality. This study also examines the effect of family ownership in the company to the association between gender on the board of commissioners, board of directors, and audit committee on corporate profitability and earnings quality.

The result of this study also found that female as a president commissioner and the female as a president at the company owned and controlled by family will tend to have lower profitability. In addition, the greater the proportion of female in the audit committee at the company owned and controlled by the family, the better the quality of earnings."

"Tesis ini menganalisis bentuk tanggung jawab anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas kerugian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing dan menganalisis akibat hukum bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah merugikan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor:289/Pdt.G/2017/PN Btm. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Tesis ini menyimpulkan beberapa hal. Pertama, bentuk tanggung jawab anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas kerugian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) berupa tanggung jawab secara perdata dan/atau secara pidana. Tanggung jawab secara perdata berupa anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dihukum bertanggung jawab secara pribadi membayar ganti kerugian materiil berupa sejumlah uang kepada PT PMA yang telah dirugikan. Tanggung jawab secara pidana berupa anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. Kedua, Akibat hukum bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah merugikan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor:289/Pdt.G/2017/PN Btm yaitu anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya tersebut dihukum untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh PT PMA dan dihukum untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil sejumlah USD 78,284.6 kepada PT PMA yang telah dirugikan. Doktrin business judgement rule tidak digunakan dalam Putusan tersebut karena Para Tergugat terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, melanggar anggaran dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas serta telah melakukan ultra vires.

---

This thesis analyzes the form of responsibility of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners upon losses of the Foreign Investment Limited Liability Company and analyzes the legal consequences for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners that to harm the Foreign Investment Limited Liability Company in the Verdict of Batam District Court Number:289/Pdt.G/2017/PN Btm. This research uses a normative juridical research method with a case approach. This thesis concludes several things. First, the form of responsibility of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners upon losses of the Foreign Investment Limited Liability Company (PT PMA) in the form of civil liability and/or criminal liability. The civil liability in the form of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners punished to be personally responsible to pay material compensation in the form of a sum of money to PT PMA that has been harmed. The criminal responsibility in the form of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners imposed a criminal sanction in the form of imprisonment sanction and/or fines sanction. Second, the legal consequences for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners that to harm the Foreign Investment Limited Liability Company (PT PMA) in the Verdict of Batam District Court Number: 289/Pdt.G/2017/PN Btm namely the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners that are found guilty or negligence in carrying out his duties punished to be personally responsible for losses suffered by PT PMA and punished jointly to pay material compensation in the amount of USD 78,284.6 to PT PMA that has been harmed. The business judgment rule doctrine is not used in the Verdict because the Defendants had been proven guilty or negligent in carrying out their duties, to violate the articles of association and the Limited Liability Company Law and had carried out the ultra vires."

"Dalam pertanggungjawaban direksi PT Pertamina dalam dugaan persekongkolan tender divestasi dua unit kapal tanker VLCC milik PT Pertamina ini ditinjau dari hukum keuangan publik. Pokok Permasalahan terdapat pada bagaimana kerugian negara yang nyata dan pasti terhadap divestasi dua unit kapal VLCC milik PT Pertamina ditinjau dari hukum keuangan publik. Selain itu dilihat pula bagaimana pertanggungjawaban direksi PT Pertamina terhadap kebijakan melakukan divestasi dua unit kapal VLCC yang ditinjau dari hukum keuangan publik. Penelitian ini adalah penelitian normatif dimana sumber data diperoleh dari data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerugian BUMN Persero dalam hal ini adalah PT Pertamina bukanlah kerugian negara yang nyata dan pasti. Selain itu pertanggungjawaban direksi BUMN Persero yang diakibatkan kebijakan direksi tersebut selama bukan melakukan perbuatan melawan hukum bukanlah sebuah kerugian keuangan negara.

---

The responsibility of board of directors of PT Pertamina in alleged bid rigging of divestment of two VLCC tanker units of PT Pertamina is viewed from public finance law. The main issues are on how a real and certain state loss against divestment of two VLCC tankers owned by PT Pertamina viewed from public finance law. Besides that also seen how the responsibility of board of directors of PT Pertamina policies on the divestment of two VLCC tankers viewed from public finance law. This research is the study of normative where source data obtained from secondary data and analyzed qualitatively. The result showed that the loss of state-owned enterprises (PT Pertamina Persero) is not a real and certain state loss. In addition, the responsibility of board of directors of state-owned enterprises and refines the resulting policies of board of direstors for not doing a tort is not a state financial loss."

"Pengemudi Awak Mobil Tangki (AMT) merupakan kelompok pekerja berisiko tinggi untuk mengalami kelelahan yang disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu faktor terkait tidur, faktor terkait pekerjaan, faktor psikososial, dan faktor individu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan faktor-faktor tersebut dengan kelelahan pada pengemudi AMT. Desain penelitian cross-sectional dalam peneltian ini menggunakan instrumen subjektif berupa kuesioner (IFRC, PSQI, SHI, KSS, dan kuesioner lainnya) kepada 220 pengemudi AMT serta instrumen objektif berupa smart watch fitbit untuk mengukur kualitas dan kuantitas tidur pada 10 pengemudi AMT. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan signifikan antara kualitas tidur (p=0,005, OR=3,376), lingkungan tempat tidur (p=0,008, OR=2,137) dan kebiasaan sebelum tidur (p=0,005, OR=2,246) dengan status kelelahan. Tidak didapatkan hubungan signifikan antara kuantitas tidur dengan status kelelahan. Meskipun demikian, berdasarkan pengukuran smart watch fitbit, kuantitas tidur pengemudi AMT pada hari kerja lebih singkat dibandingkan pada hari libur, serta didapatkan kualitas tidur yang buruk pada tahapan REM sleep (<20%). Faktor risiko lain seperti lingkungan kerja (p=0,000, OR=4,209) dan status kesehatan (p=0,013, OR=2,052) juga berhubungan dengan status kelelahan.

---

Tank truck drivers are a group of high-risk workers to experience fatigue because it involves various factors, namely sleep-related factors, work-related factors, psychosocial factors, and individual factors. The purpose of this study is to analyze the relationship between these factors with fatigue on tank truck drivers. The cross-sectional study designed in this study uses subjective instruments consisting of questionnaires (IFRC, PSQI, SHI, KSS, and other questionnaires) for 220 drivers and objective instruments in the form of Fitbit smart watches to measure the quality and quantity of sleep for 10 drivers. The results shows a significant relationship between sleep quality (p = 0.005, OR = 3.376), bed environment (p = 0.008, OR = 2.137) and habit before going to bed (p = 0.005, OR = 2,246) with fatigue status. There is no significant relationship between the quantity of sleep and the fatigue status. However, based on Fitbit smart watch measurements, the quantity of sleep on workdays is shorter than off-days, and poor sleep quality is obtained in REM sleep (<20%). Other risk factors such as work environment (p = 0,000, OR = 4,209) and health status (p = 0,013, OR = 2,052) were also related to the fatigue status."

"Pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh seorang notaris tidak dapat dilepaskan dari kelancaran dan kepastian hukum usaha/bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Fungsi dan peran notaris dalam kegiatan usaha/bisnis terutama berkaitan dengan perseroan terbatas dapat dikatakan semakin meluas, demikian pula dengan tanggung jawabnya. Sehubungan dengan tanggung jawab tersebut, terdapat perbedaan pandangan di kalangan notaris mengenai apakah notaris bertanggungjawab atas kebenaran materiil suatu akta. Pada kenyataannya banyak notaris yang saat ini terjerat kasus yang mewajibkannya untuk turut bertanggung jawab atas kebenaran materiil akta autentik. Salah satu bentuk tanggung jawab yang kerap dikonstruksikan kepada notaris atas akta autentik yang dibuatnya, khususnya akta yang berkaitan dengan perseroan terbatas, adalah dengan menggunakan dalil Perbuatan Melawan Hukum. Tesis ini membahas mengenai bagaimana bentuk tanggung jawab notaris terhadap akta autentik yang dibuatnya, khususnya berkaitan dengan perseroan terbatas, dalam hal dalil Perbuatan Melawan Hukum yang dituntut terhadapnya dapat dibuktikan secara sah di pengadilan dan bagaimana bentuk ganti kerugian yang dapat dibebankan kepada notaris dikaitkan dengan studi kasus yang secara riil terjadi di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris dapat dikenakan tanggung jawab secara hukum terhadap akta autentik berkaitan dengan perseroan terbatas dilihat dari sudut pandang Undang-undang Jabatan Notaris, Undang-undang Perseroan Terbatas dan hukum perdata dengan konstruksi Perbuatan Melawan Hukum, sehingga notaris dapat dibebankan ganti kerugian berupa dinyatakan batal demi hukum akta autentik yang dibuatnya.

---

Legal services and products which are provided by a notary cannot surely remain distinct or separate from the smoothness and legal certainty of any business conducted by business actors. Notary functions and roles in the business activities, as well as his liabilities, particularly related to the limited liability companies, were revealed to becoming more widespread. Moreover, in relation to notary liabilities, multiple debates come off among the notaries regarding whether a notary should be responsible for every material truth of a deed. In fact, many notaries are currently defeated in loads cases which oblige them to take responsibility for any misconduct against the material truth of their authentic deed. A form of notary liability which is commonly construed to the authentic deed provided by notary, especially any deed related to a limited liability company, is Tort Liability (Perbuatan Melawan Hukum).

This thesis examines the notary liability on the notary' authentic deed, especially with regard to a limited liability company, on a study case in which the Tort (Perbuatan Melawan Hukum) lawsuit was proven in the court of law and regarding the form of indemnity that may be ascribed to a notary in real terms in society. This research is conducted by using qualitative method and descriptive approach.

The results of the research indicate that a notary shall legally be liable to his authentic deeds, particularly relating to the limited liability company, in terms of the Notary Act, Limited Liability Company Law and civil law refer to Tort Liability (Perbuatan Melawan Hukum), then consequently he shall bear charge for damages i.e. the authentic deed he made shall constitute as null and void."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh karakteristik dewan komisaris dan dewan direksi terhadap laba perusahaan. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 175 perusahaan BUMN pada tahun 2010-2014 dengan metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Karakterisik yang dicakup dalam penelitian ini adalah Usia, Gender, Tingkat Pendidikan, Kesesuaian Pendidikan, Ukuran Dewan, dan Masa Jabatan. Sedangkan kinerja perusahaan dilihat dari Marjin Laba Operasi (MLO) dan Margin Laba Bersih (MLB). Bukti empiris bagi dewan komisaris menunjukkan : (i) karakteristik yang berpengaruh positif terhadap kinerja : Ukuran Dewan, sedangkan yang berpengaruh positif secara parsial bila kinerja diukur dengan MLB adalah Tingkat Pendidikan; (ii) karakteristik yang secara parsial berpengaruh negatif terhadap kinerja bila diukur dengan MLB adalah Masa Jabatan; (iii) karakteristik yang tidak berpengaruh terhadap kinerja : Usia, Keberadaan Gender Perempuan dalam Dewan dan Kesesuaian Pendidikan. Bagi Dewan Direksi, bukti empiris menunjukkan : (i) karakteristik yang secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja bila diukur dengan MLB adalah Usia; (ii) karakteristik yang berpengaruh negatif terhadap kinerja : Keberadaan Gender Perempuan dalam Dewan serta Kesesuaian Pendidikan, sedangkan Ukuran Dewan berpengaruh secara parsial bila kinerja diukur dengan MLO; (iii) karakteristik yang tidak berpengaruh terhadap kinerja : Tingkat Pendidikan dan Masa Jabatan.

---

This study aims to analyze the effects of the characteristics of Board of Commissioners and Boards of Directors on State Owned Enterprises Company Profit. The samples of this research are 175 SOEs companies for period 2010-2014 with using purposive sampling method for the sampling method.. Characteristics that are covered in this study are Age, Gender, Education Level, Fitness of Education, Board Size and Tenure. While the company's performance seen from Operating Profit Margin (MLO) and Net Profit Margin (MLB). The empirical evidences for commissioners show: (i) the characteristic which has positive effect on performance is Board Size, while Education Level has partial positive effect only when firm performance is measured by MLB; (ii) the characteristics which has partial negative effect is Tenure only when performance is measured by the MLB; (iii) characteristics which have no effect on performance are : Age, the Existence of Women as Board Member, and Fitness of Education. For the Board of Directors, the empirical evidences show: (i) the characteristics which has partial positive effect is Age only when performance is measured by the MLB; (ii) the characteristic which have negative effect on performance are the Existence of Women as Board Member and Fitness of Education, while Board Size has partial negative effect only when firm performance is measured by MLO; (iii) characteristics which have no effect on performance are Education Level and Tenure."