Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salam naskah UUD 1945 para pendiri bangsa telah meletakkan dasar-dasar yang kuat tentang hak asasi manusia (HAM) apalagi dalam perubahan UUD 1945 tahap kedua tahun 2000 ditambah lagi dasar hukum tentang HAM tersebut dalam satu lab lengkap dengan sepuluh pasal, akan tetapi sejak pemerintahan orde lama, orde baru hingga orde reformasi ordec informasi sekarang ini tetap saja yang terjadi pelanggaran HAM di Indonesia. Dan pelanggaran HAM terbanyak terjadi pada era orde baru. Kasus-kasus pelanggaran HAM masa orde baru tersebut hingga dapat diselesaikan secara tuntas dan adil. Terdapat kendala dan problem hukum sehingga kasus-kasus tersebut tidak dapat dituntaskan. Kendala dan problema apa dibahas dalam artiikel ini."

"Skripsi ini menjelaskan tentang penggunaan legalstanding sebagai salah satu bentuk litigasi kepentinganpublik untuk perkara pelanggaran HAM di peradilan umum.Dengan menggunakan case method, skripsi ini menggunakanpenelitian preskriptif yang bertujuan mencari jalankeluar terhadap permasalahan dengan memberikanrekomendasi yaitu pengaturan legal standing untukperkara HAM. Penggunaan legal standing untuk perkarapelanggaran HAM, berpotensi menimbulkan ketidakpastianhukum karena tidak adanya pengaturan khusus dalamperaturan perundang-undangan. Padahal, penggunaan legalstanding ini diharapkan dapat menjadi salah satu upayadalam rangka pemenuhan access to justice. Contohnyagugatan Lumpur Lapindo yang diajukan Yayasan LBHIndonesia. Gugatan tersebut menjadi preseden baik untukpengembangan legal standing untuk perkara pelanggaranHAM. Penegakan HAM menjadi salah satu tanggung jawabnegara dalam rangka penyelenggaraan HAM. Legal standingini dapat menjadi salah satu alternatif penegakan HAMdengan mengadopsi konsep perwalian di penegakan hukumlingkungan hidup."

"ABSTRAKTahun 2008 ini adalah tahun ke-11 sejak Indonesia dilandakrisis multi dimensi yang begitu hebat, yang telah memporakporandakanhampir seluruh sendi kehidupan bangsa. Sepuluh tahunadalah sebuah kurun yang cukup lama untuk berbenah dan memperbaikidiri. Namun demikian, upaya untuk kembali pulih masih memperolehbeberapa kendala. Trauma krisis dan juga peningkatan kredit seret(non performing loan) telah menyebabkan credit rationtng yaituperbankan menjadi sangat selektif dalam melakukan pemberian kredit.Kondisi tersebut di atas pada akhirnya mempengaruhi pula pemberiankredit terhadap kepemilikan rumah, yang sebetulnya masih memilikipermintaan yang tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagaiupaya untuk mendorong akselerasi pembiayaan terhadap kepemilikanrumah. Sungguhpun dari sisi perbankan, yang memiliki. magnitudo yangsignifikan dalam mempengaruhi perekonomian nasional, telah banyakdilakukan berbagai inovasi untuk mengintegrasikan berbagai produkkeuangan dalam satu kemasan yang ditawarkan, antara lain dengan carasekuritisasi aset, namun khususnya pada Kredit Pemilikan Rumah(KPR),upaya tersebut tampaknya belum memberikan prospek yang cerah untukmencapai tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat secaramaksimal. Tampak disini adanya kebutuhan untuk melakukan terobosansebagai bagian dari masa depan sektor keuangan dan sektor perumahannasional. Terobosan mana perlu diimplementasikan dengan baik salahsatunya dengan mendirikan suatu lembaga keuangan yang dapatmenggegaskan langkah yang baik tersebut. Manfaatnya tidak hanya akandirasakan oleh masyarakat namun juga bagi industri perbankan untukdapat terus berkembang meningkatkan asset dan pendapatannya, sertamendorong pasar keuangan di Indonesia yang semakin likuid.Sebagaimana telah penulis ilustrasikan pada bagian pendahuluan diatas, dalam penyusunan tesis ini, penulis akan mengangkat beberapapermasalahan yang lebih spesifik terkait sekuritisasi KreditPemilikan Rumah yaitu :1) Kerangka hukum apa yang dibutuhkan dalampelaksanaan sekuritisasi KPR yang efektif dan aman? 2) Bagaimanarisiko dapat dimitigasi dengan baik sehingga transaksi sekuritisasiKPR dan peranan PT Sarana Multigriya Finansial bisa optimal?Penulisan tesis ini menggunakan penelitian kepustakaan yang bersifatyuridis-normatif yaitu penelitian yang mencakup penelitian terhadapazas-azas hukum, sistematika hukum dan terhadap taraf sinkronisasihukum. Penelitian normatif mempergunakan data sekunder. Daripembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:1) Kerangka hukum yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sekuritisasi KPRyang efektif dan aman adalah Undang-Undang Sekuritisasi dansinkronisasi peraturan perundang-undangan dibidang dan yangberhubungan dengan sekuritisasi aset; 2)Risiko harus dimitigasidengan baik agar transaksi sekuritisasi KPR dan peranan PT SaranaMultigriya Finansial bisa optimal dengan cara: implementasi riskmanajemen dan tata kelola yang baik (good govern&nce) sertadiperlukan adanya lembaga pengawasan terhadap aktivitas PT SMF."

"Transisi politik dari sebuah negara dengan pemerintahan otoriter menuju negara dengan pemerintah demokratis, menyisakan sebuah persoalan pelik. Persoalan itu adalah bagaimana pemerintahan yang baru terbentuk menyelesaikan warisan pelanggaran HAM yang dilakukan rezim otoriter. Penelitian Stepan, Donnel dan Schmitter menunjukkan adanya resistensi militer yang sangat kuat terhadap upaya-upaya masyarakat yang menuntut pengungkapkan pelanggaran HAM masa lalu. Namun, pada sisi lain, pemerintahan baru dihadapkan pada kondisi dilematis. Pada satu sisi ia harus mampu memberikan keadilan transisional yang dituntut masyarakat, khususnya kelompok korban. Namun langkah itu bukan tanpa risiko. Pemenuhan keadilan transisional dapat mengancam stabilitas pemerintahan karena resistensi dari militer. Kondisi serupa terjadi juga di Indonesia. Setelah Soeharto mundur kursi kepresidenan, muncul tuntutan dari keluarga korban Tanjung Priok dan Kasus 27 Juli untuk menuntaskan kedua kasus itu. Namun, pertanyaannya adalah mengapa hingga tiga Presiden setelah lima tahun Soeharto tak berkuasa, kedua kasus itu belum bisa diselesaikan. Sejauh mana relevansi teoritis Donnel dan Schmitter yang menyebutkan bahwa militer akan mencari jalan agar masalah pelanggaran HAM masa lalu tak diungkapkan, berlaku di Indonesia. Teori mengenai ideologi, konflik, keadilan transisional, transisi demokrasi serta resistensi militer dan hubungan sipil militer akan digunakan dalam kajian ini.Sedang pendekatan komparatif dengan melihat pengalaman Afrika Selatan dan Argentina akan dicoba digunakan untuk melihat kasus di Indonesia. Dari hasil kajian ini tampak bahwa tuntutan pengungkapan pelanggaran HAM Tanjung Priok dan Kasus 27 Juli barulah menjadi agenda komunitas korban serta konstituennya. Setelah Soeharto turun dari panggung kekuasaan, terciptanya sebuah masyarakat sosial yang terfragmentasi begitu luas. Pada masa menjelang turunnya Soeharto, elite politik di Indonesia, tidak menempatkan masalah pelanggaran HAM pada era Orde Baru sebagai sebuah prioritas untuk diselesaikan. Masalah pemenuhan keadilan transisional terkesampingkan. Akibat dari itu semua, tidak ada pola baku di Indonesia untuk menyelesaikan warisan pelanggaran HAM masa lalu. Aktivisme justru dilakukan oleh korban dan keluarganya dengan pihak-pihak yang disangka melakukan pelanggaran HAM."

"ABSTRAKDalam pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur, acap kali tidak dijalankan secara partisipatif, dari tahap perencanaan, penganggaran, implementasi dan monitoring evaluasi sebagai satu mata rantai kebijakan program masih belum secara kuat menampung partisipasi masyarakat terdampak maupun masyarakat penerima manfaat. Proyek infrastruktur yang menjadi program strategis nasional akan mengakibatkan mobilisasi sumber daya manusia dan keuangan dalam jumlah yang sangat besar. selain itu, akan membutuhkan material skala raksasa dan lahan yang sangat luas. Hal ini mengharuskan adanya tata kelola yang baik dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan infrastruktur agar eskternalitas negatif dapat diminimalisir secara optimal.Dengan demikian, pelaksanaan proyek infrastruktur tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan HAM. Dalam banyak kasus konflik sosial yang disebabkan oleh pada terjadinya pelanggaran HAM. Untuk itu, tulisan ini memaparkan perlunya mekanisme perlindungan dan pemenuhan HAM bagi masyarakat yang terdampak oleh pembangunan infrastruktur, lebih khusus bagi kelompok marginal dan rentan, seperti masyarakat adat, penyandang disabilitas, perempuan dan anak-anak."