Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Diplomasi publik dan komunitas transnasional yang berhubungan langsung dengan publik internasional tidak bisa dipisahkan. Posisi komunitas transnasional sebagai aktor non-negara sering tidak dianggap dalam sistem negara dan internasional. Penelitian ini membahas kontribusi aktor non-negara dalam diplomasi publik Turki di Indonesia melalui komunitas transnasional Nurcu, pengikut Badiuzzaman Said Nursi. Nurcu di Indonesia diwakili oleh Yayasan Nur Semesta dari kelompok Okuyucular dan Hayrat Foundation dari kelompok Yazicilar. Keberadaan dan aktivitas kedua kelompok dianalisis menggunakan teori transnasionalisme. Sedangkan teori diplomasi publik digunakan untuk menunjukkan pengaruh keduanya di kalangan publik Indonesia. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukang dengan menggunakan observasi, wawancara, dan snowball sampling. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aktivitas dua kelompok ini bukan hanya dalam bidang dakwah, namun juga transformasi nilai melalui budaya, akademik, dan sosial. Berdasarkan studi lapangan yang dilakukan di wilayah Jakarta dan sekitarnya, publik Indonesia tertarik dengan Risalah Nur dan Said Nursi berdasarkan faktor branding Turki yang disematkan, faktor tradisi, faktor akademis dan faktor teologis.

---

Public diplomacy and the transnational community that deals directly with the international public could not be separated. The role of the transnational community as a non-state actor is often not considered by the state and the international system. This study discusses the contribution of non-state actors in Turkish public diplomacy in Indonesia through the transnational community Nurcu, followers of Badiuzzaman Said Nursi. The Nur Semesta Foundation represented Nurcu in Indonesia from the Reader group (Okuyucular) and the Hayrat Foundation from the Writer group (Yazıcılar). The existence and activities of the two groups were analyzed using the theory of transnationalism, whereas their influences toward Indonesian public are analyzed using public diplomacy theory.

This type of research is a case study with a qualitative approach. So the data collection of this research use observations, interviews, and snowball sampling. Finally, this research concludes that the activities of these two groups are not merely in the field of da'wah, but also the transformation of values through cultural, academic, and social aspects. Based on field studies conducted in Jakarta and surrounding areas, the Indonesian public is interested in the Risale-i Nur and Said Nursi based on embedded Turkish branding factors, academic factors, and theological factors."

"Tesis @America sebagai Diplomasi Publik Amerika Serikat di Indonesia ini membahas interpretasi pemerintah Amerika Serikat terhadap pemuda Indonesia yang dilembagakan melalui pendirian @america di Pacific Place dan media sosial. Penelitian ini adalah kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa @america ditargetkan pada pemuda Indonesia karena pemuda Indonesia memiliki posisi yang penting dan strategis bagi kepentingan Amerika Serikat. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa program dan acara di @america masuk kategori information framework, bukan relational framework.

---

Thesis @America as the United States Public Diplomacy in Indonesia discusses the interpretation of the United States government of the Indonesian youth which was then institutionalized through the establishment of @ America in Pacific Place and social media. This investigation is a qualitative study with descriptive design. The result shows that @america is targeted at the Indonesian youth since Indonesian youth has important and strategic position in relation to American national interests. The results of the study also show that the programs and events at @america can be categorized as an information framework, not a relational framework."

"Tesis ini membahas tentang fenomena idol group JKT48 sebagai bagian dari diplomasi publik Cool Japan Jepang yang muncul di Indonesia. Dengan menggunakan nilai-nilai ala Jepang, yang disadur dari sister group mereka yang berada di Jepang, AKB48, JKT48 menemukan popularitasnya di Indonesia. Fans-fans berat JKT48 pun bermunculan di Indonesia. Ini adalah pertanda dari berhasilnya diplomasi publik Cool Japan Jepang di Indonesia. Idol group JKT48 sebagai bagian dari diplomasi publik Jepang di Indonesia dianalisis menggunakan metode studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka yang dilakukan sendiri berkenaan dengan diplomasi publik Jepang, soft power dari Joseph Nye, hingga idology dari Patrick Galbraith.

---

Idol group JKT48 is a part of Japanese?s Public Diplomacy dubbed as the Cool Japan Program. With the Japanese value extracted from their Japanese sister group, AKB48, JKT48 rise into popularity in Indonesia. This is one of the sign on how succesful Japan's Cool Japan diplomacy in Indonesia. The subject was analyzed using literature review and interviews. The literature review includes Joseph Nye's soft power and Patrick Galbraith's idology. This research conclude that the nature of Indonesian people are suitable for Japanese public diplomacy to spread nicely."

"Penelitian ini membahas diplomasi publik kebudayaan yang berkaitan dengan Agama. Republik Islam Iran adalah salah satu negara berdaulat yang melaksanakan diplomasi publik kepercayaan. Di Indonesia, mereka membuka Islamic Cultural Center sebagai suatu bentuk diplomasi publik yang ditujukan bagi diplomasi Indonesia. Sebelum penelitian ini, telah ada penelitian-penelitian tentang diplomasi publik atau kegiatan keagamaan di ICC. Akan tetapi, penelitian ini memberikan kebaruan dengan membahas diplomasi publik dan kegiatan keagamaan yang dikaitkan dengan diplomasi kepercayaan. Penelitian ini menggunakan konsep diplomasi publik, diplomasi kepercayaan, dan teori diplomasi kebudayaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengambilan data akan dilaksanakan dengan cara observasi, wawancara, dan kajian literatur. Data yang didapatkan dianalisis menggunakan konsep dan teori yang digunakan. Dari penelitian ini, Islamic Cultural Center menjadi sarana diplomasi Publik Iran di Indonesia dengan kebudayaan yang dikenalkan dan ditekankan adalah Islam Syiah Imammiyah Itsna-Asyariah.

---

The research discusses a cultural public diplomacy and religion. The Islamic Republic of Iran is one of sovereign states that exercise faith public diplomacy. In Indonesia, they have opened the Islamic Cultural Center as their form of public diplomacy aimed to Indonesian public. The cultural diplomacy theory, with faith diplomacy and new public diplomacy concept are applicable in examining this type of diplomacy. As the result of a careful observation and analysis, some findings of this research are the organisational structure of ICC is directly under the Office of Supreme Leader of Iran or commonly known as the office of Vilayat e Faqih Twelver Shiism is related with ICC through its structure, Shiite educational activities, and religious festivities in spite of its structural position, ICC function as the facilitator between Iran ndash with its Shiisim ndash and Indonesian diverse society, and particularly Indonesian Shia Community. This research uses Qualitative Approach with observation, interview, and literature study methods."

"ABSTRAKIsu separatisme di Papua merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi Indonesia karena mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI . Gerakan separatis di Papua mendapat dukungan dari sejumlah negara diantaranya adalah Vanuatu. Tesis ini menjelaskan tentang strategi dan pencapaian diplomasi publik Indonesia di Vanuatu berkenaan dengan isu Papua. Penelitian ini menggunakan teori diplomasi publik dari Leonard, Stead dan Smewing 2002 dengan metode penelitian kualitatif dan menerapkan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi publik yang dijalankan Indonesia telah sampai pada tahap ke tiga yakni pelibatan masyarakat Vanuatu dalam aktivitas Indonesia. Namun, diplomasi publik Indonesia belum sampai pada tahapan ke empat sehingga belum mampu mempengaruhi sikap politik Vanuatu atas isu Papua. Vanuatu tetap mendukung gerakan separatis Papua. Penelitian ini mengungkap kendala utama yang menyebabkan diplomasi publik Indonesia di Vanuatu belum mencapai tahapan ke empat yaitu adanya faktor Melanesian Renaissance yang mempengaruhi konstitusi Vanuatu. Selain itu, pelaksanaan diplomasi publik Indonesia di Vanuatu masih didominasi oleh aktor negara atau kurang melibatkan aktor non-negara sehingga strategi diplomasi publik yang dijalankan belum memberikan hasil optimal. Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada studi tentang kebijakan luar negeri Indonesia dan diplomasi publik sebagai bagian penting dari ilmu Hubungan Internasional. Kata kunci:Gerakan Separatis Papua; Indonesia; Vanuatu; Diplomasi Publik; Melanesian Renaissance.

---

ABSTRACT Separatism in Papua is one of the major issues faced by Indonesia government since it threatens the unity of the country. Papua separatist movement has been supported by several countries including Vanuatu. This thesis explains the strategy and achievement of Indonesian public diplomacy in Vanuatu which has not been able to resolve the support of the country towards Papua separatist movement. The research uses theory of public diplomacy by Leonard, Stead and Smewing 2002 and applies qualitative research method as well as literature study as the data collection technique. The findings of this research show that Indonesian public diplomacy in Vanuatu has achieved the third hierarchy of public diplomacy which is enganging the people of Vanuatu with Indonesians. However, the country has not yet achieved the fourth level of public diplomacy, thus has yet been able to shape Vanuatu political stance on the issue of Papua. Vanuatu yet staunchly supports Papua separatist movement. This research then reveals the main factor for Indonesia inability to achieve the fourth stage of public diplomacy which is the strong influence of Melanesian Renaissance in Vanuatu constitution. In addition, the conduct of Indonesian public diplomacy in Vanuatu has been dominated by state actor and less involve the role of non state actors, hence the strategies of public diplomacy conducted have produced nonoptimal result. It is hoped that this research will contribute to the study of Indonesian foreign policy as well as public diplomacy as one of the main subjects in International Relations studies. Key words Papua Separatist Movement Indonesia Vanuatu Public Diplomacy Melanesian Renaissance."

"ABSTRACTRezim kontrol narkoba yang berfokus pada hardline policies telah dinilai tidak efektif dalam mewujudkan dunia yang bebas dari narkoba. Setelah 40 silam berlangsungnya the global war on drugs, berbagai negara di seluruh dunia dan kelompok-kelompok civil society telah mulai beralih pada pendekatan alternatif terhadap isu transnational drug trafficking yakni penerapan kebijakan-kebijakan harm reduction. Tetapi di saat norma transnasional telah bergeser menuju harm reduction, Indonesia mencetuskan wacana Perang Narkoba Indonesia pada tahun 2015. Penelitian ini berusaha untuk menelaah wacana tersebut untuk memahami mengapa Pemerintah Indonesia dapat memutuskan untuk mencetuskan perang tersebut dan membentuk diplomasi publik anti-narkoba yang semakin meningkatkan penerapan hardline policies. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat ketidaksetaraan partisipasi dalam public sphere dimana narasi isu narkoba berkembang di Indonesia. Kondisi tidak ideal dalam ruang tersebut menjadi alasan mengapa narasi yang terbentuk adalah narasi perang terhadap narkoba di Indonesia.

---

ABSTRACTA drug control regime that focuses on hardline policies have been deemed ineffective in creating a drug free world. After 40 years of the global war on drugs, many countries worldwide and civil society groups have started to shift their goals to an alternative approach towards tackling transnational drug trafficking, which is implementation of harm reduction policies. Although, as the transnational norm shifts towards harm reduction, Indonesia divides to begin the discourse of Perang Narkoba Indonesia which means Indonesias War on Drugs ndash on the year 2015. This research aims to analyze this discourse to understand why the Indonesian Government decided to start this war and creating an anti drugs public diplomacy that further advances upon the practice of hardline policies. This research finds that there is inequality of participation within the public sphere where the narration regarding the issue of drugs develops. This unideal condition causes the narration of war against drugs to develop in Indonesia. "

"Pasca 9/11 terorisme menjadi isu global di dunia dan hingga saat ini terorisme masih merupakan isu penting di Indonesia. Indonesia membutuhkan perbaikan pencitraan pasca kasus terorisme sebagai respon atas opini publik mengenai isu keterpercayaan dan keamanan dalam 10 tahun terakhir. Untuk melakukan perbaikan pencitraan tersebut Indonesia melakukan Diplomasi Publik melalui empat kegiatan diplomasi yang bertujuan untuk menyampaikan paham mengenai Islam Moderat dalam negara yang Demokratis. Berlandaskan asumsi Kristen Bonnici, peneliti mengasumsikan adanya kesamaan proses yang dilakukan Diplomasi Publik dengan Kegiatan Kehumasan dalam proses pembentukan citra. Penelitian ini meneliti kegaitan diplomasi publik melalui perspektif ilmu komunikasi, yakni dengan menggunakan teori Strategi Perencanaan Kehumasan yang dijelaskan oleh Ronald D. Smith dalam buku Strategic Planning for Public Relations. Penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni dengan melakukan observasi dan studi dokumen sebagai sumber data primer didukung oleh wawancara dan studi pustaka sebagai sumber sekunder dimana wawancara akan digunakan sebagai pernyataan resmi tentang penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian ini menggambarkan bagaimana tahapan strategi komunikasi kehumasan yang dilakukan dalam proses diplomasi publik Indonesia terkait perbaikan pencitraan pasca isu terorisme. Ketika strategi kehumasan bisa menjelaskan proses diplomasi publik Indonesia, maka komunikasi kehumasan dapat dikembangkan menjadi kajian untuk menjelaskan contoh kasus dan permasalahan yang terjadi dalam tingkat yang lebih tinggi.

---

Post 9/11, terrorism became a global issue in the world and it is still an important issue of in Indonesia. Indonesia needs to recover the state-imaging postterrorism cases in response to public opinion on the issue of reliability and safety in the last 10 years. To make recovery to the state-imaging, Indonesia conduct Public Diplomacy through four activities that aims to communicate the idea of the moderate Islam in the Democratic state. On the assumption Christian Bonnici, researcher assumes a common process undertaken by the Public Diplomacy Public Relations Activities in the process of image formation.

This study examines public diplomacy through a credible form of communication science perspective, ie, by using the theory described Strategy Planning Public Relations by Ronald D. Smith in his book Strategic Planning for Public Relations. The research is using research-type of descriptive qualitative, ie the observation and study of documents as the primary data source supported by interviews and literature as a secondary source in which the interview will be used as an official statement about the research conducted.

Results of this study illustrate how the stages of the public relations communications strategy in the Indonesian public diplomacy during state-branding recovery process post-terrorism. If public relations strategy could explain the Indonesian public diplomacy, public relations communications then can be developed into case studies and examples to explain the problems that occur in the higher levels."

"Tesis ini membahas diplomasi publik NATO di Eropa pasca perang dingin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data dari media video tentang NATO baik yang diproduksi oleh Divisi Diplomasi Publik NATO PDD yang dibentuk pada tahun 2003 maupun yang diproduksi sebelum berdirinya PDD ini. Secara acak saya mengambil 30 video tentang NATO. Dari ke 30 video tersebut, 10 dibuat oleh Associated Press AP dan 20 dibuat oleh PDD. Video ini dianalisa dengan teori agenda setting, konsep diplomasi publik dan konsep diplomasi militer. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa NATO menggunakan media massa dan mekanisme agenda setting, diplomasi publik dan diplomasi militer sebagai agenda operasinya karena dalam media video yang dianalisis ini terdapat agenda-agenda tertentu, khususnya politik, dengan tujuan mempengaruhi pandangan pemirsanya, mempromosikan kepentingannya pada publik dan entitas politik lainnya, serta untuk menunjukan kerjasama militer NATO. Pada 10 video produksi AP menunjukan bahwa NATO adalah penyelamat warga Kosovo keturunan Albania. NATO berpartisipasi dalam menjaga perdamaian di Kosovo dan melaksanakan misi PBB dalam KFOR sebagai pasukan pengamat dan penjaga perdamaian di Kosovo. Pada 20 video produksi PDD menunjukan bahwa NATO siap menghadapi ancaman Rusia, ISIS, teroris dan musuh lainnya serta NATO terdepan dalam misi kemanusiaan seperti tanggap bencana dan perlindungan di jalur perdangan laut. NATO aktif menjaga keamanan dan melindungi anggota-anggota dari berbagai ancaman konvensional ataupun cyber threat. NATO juga aktif mengadakan latihan militer bersama dengan anggota dan mitranya.

---

This thesis explains about NATO rsquo s public diplomacy in Europe post Cold War. This research used qualitative method with sources of datas from videos about NATO, both from NATO Public Diplomacy Division PDD , which founded in 2003 and from the year before the division was built. The researcher randomly picked 30 videos about NATO and from those videos, 10 was made by Associated Press AP and 20 videos made by PDD. The video is analyzed with the agenda setting theory, public diplomacy concept and military diplomacy concept.

From the results of the study it can be concluded that NATO uses mass media and agenda setting, public diplomacy and military diplomacy mechanisms as its operational agenda. Because it is shown in the video that there are certain agendas, especially politics, with the aim of influencing the viewer 39 s perception, promoting their interests to the public and other political entities, and to demonstrate NATO 39 s military cooperation. Based on 10 videos made by AP, it shows that NATO is the savior of Kosovo citizens of Albanian descent.

NATO is participating in maintaining peace in Kosovo and implementing the UN mission in KFOR as an observer and peacekeeping force in Kosovo, and on 20 videos made by PDD shows that NATO is ready to face the threat against Russia, ISIS, terrorists and other enemies, and that NATO is leading in humanitarian missions such as disaster response and maritime protection. NATO actively maintains security and protects members from various conventional threats or cyber threats. NATO is also active in conducting joint military exercises with its members and partners."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan diplomasi publik Amerika Serikat terhadap Indonesia, melalui studi kasus program pertukaran Sebuah Dialog Agama dan Masyarakat Amerika Serikat dan Indonesia (Religion and Society: A Dialogue U.S. and Indonesia). Penelitian ini menggunakan konsep soft power dari Joseph S. Nye untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu terorisme.Penelitian ini menemukan bahwa kegiatan diplomasi publik yaitu melalui program pertukaran Sebuah Dialog Agama dan Masyarakat Amerika Serikat dan Indonesia (Religion and Society: A Dialogue U.S. and Indonesia) yang dilaksanakan Amerika Serikat di Indonesia adalah untuk menghambat penyebaran terorisme di Indonesia. Dalam program pertukaran yang dijadikan studi kasus dalam penelitian ini, terdapat tiga sumber soft power yaitu kebudayaan, nilai-nilai politik dan kebijakan luar negeri.

---

This research is exactly purposed to analyze the implementation of America's public diplomacy to Indonesia through Religion and Society: A Dialogue U.S. and Indonesia case study. In doing analysis, Joseph Nye?s soft power concept is comprehensively employed in this research to answer research question and to put the test of hipothesis.By analyzing America?s public diplomacy in soft power framework, this research proves that this program is purposed to solve the spread of terrorism in Indonesia through three main source of soft power, namely culture, politics value, and foreign policy."

"Diplomasi Publik merupakan upaya suatu negara dalam mempromosikan kesan positif dan membentuk persepektif publik internasional dalam rangka menjalankan kebijakan luar negeri. Pariwisata merupakan aktifitas manusia dalam rangka mengunjungi tempat selain domisilinya dengan motivasi yang beragam serta komoditas yang bersinggungan dengan aspek ekonomi dan budaya. Melalui pengaruh globalisasi yang cukup besar dalam kehidupan terutama pada aspek wisata memberikan tantangan baru berupa pengembangan substansi berbasis kepercayaan agama Islam yang dibawa oleh turis muslim dari seluruh dunia khususnya kepada negara dengan mayoritas non-muslim seperti Jepang. Kyoto sebagai salah satu perfektur yang memiliki karakteristik budaya yang kental bersikap adaptif dalam menanggapi kondisi yang ada dengan mengadakan fasilitas dan layanan ramah muslim. Penelitian ini akan membahas terkait pengadaan musala sebagai tempat beribadah turis muslim di destinasi wisata Kyoto dalam kaitannya dengan usaha diplomasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu memaparkan data terkait lalu menjabarkan fakta yang relevan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat implikasi pada usaha pengadaan ruang ibadah tersebut dengan upaya diplomasi publik Jepang. 

---

Public diplomacy is a country's efforts to promote a positive impression and shape the perspective of the international public in the context of carrying out its foreign policy. Tourism is a human activity in order to visit places other than their domicile with various motivations and commodities that intersect with economic and cultural aspects. Through the influence of globalization which is quite large in life, especially in the tourism aspect, it provides new challenges in the form of developing substances based on Islamic religious beliefs brought by Muslim tourists from all over the world, especially to countries with a non-Muslim majority such as Japan. Kyoto as a prefecture that has strong cultural characteristics is adaptive in responding to existing conditions by providing Muslim-friendly facilities and services. This research will discuss the procurement of prayer rooms as places of worship for Muslim tourists in Kyoto tourist destinations in relation to diplomatic efforts. The method used in this study is descriptive qualitative, namely describing related data and then illustrating relevant facts. The results of this study indicate that there are implications for the effort to procure the prayer room with the attempts of Japanese public diplomacy. "