Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Adanya dualisme dalam kebijakan mengenai jaminan kesehatan di Kota Bekasi, yakni Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) melalui Kartu Sehat berbasis NIK, mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dari segi aturan maupun biaya yang harus dikeluarkan Pemerintah Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan KS-NIK sebagai Jamkesda di Kota Bekasi dengan menggunakan pengertian implementasi dari Van Metter dan Van Horn (1975) serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan KS-NIK sebagai Jamkesda di Kota Bekasi dengan merujuk pada teori Edward III (1980). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan melalui wawancara mendalam, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi KS-NIK sebagai Jamkesda di Kota Bekasi sudah dijalankan sebagaimana apa yang telah dikonsepkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975). Namun, masih ditemukan kendala yang menciptakan terjadinya berbagai perubahan pada sistem pelayanan menggunakan KS-NIK. Dari 13 Dimensi yang mengukur faktor yang mempengaruhi implementasi, hanya 5 dimensi yang tercapai. Masih ditemui berbagai hambatan dalam pelaksanaan KS-NIK sebagai Jamkesda, diantaranya keterbatasan Sumber Daya, intruksi yang tidak disampaikan dengan jelas, ketidaktersediaan insentif, prosedur yang masih menimbulkan keluhan, serta kondisi politik yang tidak mendukung pelaksanaan Jamkesda. Penelitian ini merekomendasikan untuk menjadikan skema jamkesda hanya sebagai pelengkap dari kekurangan yang dimiliki JKN.The dualism in the policy of health insurance in Bekasi City such as National Health Insurance (JKN) and Local Health Insurance (Jamkesda) through Kartu Sehat Berbasis NIK, causes the occurance of overlap from the side of rules or cost that must be issued by the government of Bekasi City. This research aims to analyze the implementation of KS-NIK policy by using the implementation definition from Van Metter and Van Horn (1975) and analyze the factors that influence the policy implementation of KS-NIK by referring to the theory of Edward III (1980). The research uses post-positivist approach with data collection techniques through in-depth interview and literature study. The research results show that KS-NIK implementation as Jamkesda in Bekasi City has been run in line withpolicy implementation concept (Van Metter and Van Horn, 1975). However, there are still some obstacles that cause the change in the service system using KS-NIK. Out of 13 dimensions that measure the factor which influences its implementation, there are only 5 dimensions achieved. There are still various obstacles in the implementation of KS-NIK as Jamkesda such as limited human resources, unclear instruction, inequal insentive, unclear procedures, and political condition that do not support Jamkesda implementation. This research suggest that Jamkesda neet to in line with national regulation and fill the gap from national insurance."

"Jaminan Kesehatan Terintegrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bekasi melalui kebijakan Layanan Kesehatan Masyarakat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (LKM-NIK), hingga saat ini masih menjadi kebijakan yang diunggulkan dalam upaya mencapai Universal Health Coverage di Kota Bekasi. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan LKM-NIK sebagai jaminan kesehatan terintegrasi yang didukung dengan penggunaan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (1996). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist, dan teknik pengumpulan data kualitatif yakni dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan LKM-NIK sebagai jaminan kesehatan terintegrasi telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kota Bekasi. Hal ini ditunjukkan dari tercapainya masing-masing dimensi implementasi kebijakan berdasarkan teori Charles O. Jones (1996). Namun masih terdapat beberapa hal yang dapat diperbaiki serta ditingkatkan dalam upaya optimalisasi pelayanan kesehatan melalui kebijakan jaminan kesehatan terintegrasi.

---

The Integrated Health Insurance organized by the Bekasi City Government through the Public Health Service Based on National Identity Number Policy (PHS-NIN), is still the favered policy in efforts to achieve Universal Health Coverage in Bekasi City. Therefore, this study aims to find out how the implementation of PHS-NIN policy as integrated health insurance is, supported by the use of the theory of policy implementation put forward by Charles O. Jones (1996). This study used a post-positivist approach and qualitative data collection techniques, namely in-depth interviews and literature studies. The result of this study found that the implementation of PHS-NIN policy as integrated health insurance has been well implemented by the Government of Bekasi City. This is shown from the achievement of each dimension of policy implementation based on the theory of Charles O. Jones (1996). However, there are still number of things that can be improved in an effort to optimize health services through and integrated health insurance policy."

"Program Kader JKN-KIS dibentuk untuk meningkatkan pertumbuhan jumlahkepesertaan dan meningkatkan kolektabilitas iuran BPJS Kesehatan pada segmenpeserta informal. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi program KaderJKN-KIS di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilakukanselama bulan Mei 2018 dengan tehnik wawancara mendalam, observasi dan telaahdokumen menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Ujivaliditas melalui trianggulasi sumber dan metode. Hasil Penelitian didapatkan bahwaimplementasi program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi secara umum belum berjalandengan optimal. Sudah ada standar dan sasaran yang ditentukan untuk melihat kinerja,namun pencapaiannya belum maksimal dan target dari fungsi kader belum lengkap.Sistem pencatatan, sistem tehnologi aplikasi, dan desiminasi informasi masihmengalami kendala. Konsistensi, kejelasan dalam komunikasi dan pelaksanaanpedoman belum berjalan maksimal. Hubungan dengan kelurahan belum terjalin denganbaik, SDM Kader JKN-KIS maupun Kantor Cabang masih terbatas. Sikap pelaksanakurang mendukung serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik belumsepenuhnya mendukung implementasi program Kader JKN-KIS. Kesimpulan:implementasi Program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi masih memiliki kendala.Perlunya perbaikan dari standar dan sasaran, sistem informasi, komunikasi, SDM,sosialisasi, hubungan kerjasama untuk keberhasilan implementasi program kader JKNKIS.

---

The JKN KIS Cadre Program was established to increase membership growth andincrease the collation of BPJS Health contribution to informal segment participants. Thepurpose of this research is to analyze the implementation of JKN KIS Cadre program inBekasi City. This research uses a qualitative method, conducted during May 2018 within depth interview technique, observation and document review using Van Meter andVan Horn policy implementation theory. Test validity through a source and methodtriangulation. The result of the research shows that the implementation of JKN KISCadre program in Bekasi City has not run optimally yet. There are already standardsand targets are determined to see the performance, but its achievement is not maximizedand the target of the function of the cadre is not yet complete. Recording systems,application technology systems, and information dissemination are still constrained.Consistency, clarity in communications and implementation of guidelines has not beenmaximized. Relationship with the village has not been established well, Kader JKN KISHuman Resources and Branch Offices are still limited. The attitude of the implementersis not supportive and the economic, social and political environment has not fullysupported the implementation of the KKD KIS Cadre program. Conclusion Theimplementation of JKN KIS Cadre Program in Bekasi City still has obstacles. The needfor improvement of standards and targets, information systems, communication, humanresources, socialization, cooperation relationship for successful implementation of JKNKIScadre program."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) serta menggambarkan pelaksanaan kebijakan Jamkesda Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS NIK) sebagai langkah inovasi Pemerintah Kota Bekasi dalam mewujudkan Universal Health Coverage di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam kepada 5 orang informan dan studi dokumentasi pada dokumen perencanaan dan peraturan-peraturan mengenai pelaksanaan Jamkesda di Kota Bekasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa integrasi dilakukan melalui penguatan regulasi, sinkroniasi anggaran dan intensifikasi koordinasi teknis. Sedangkan pelaksanaan kebijakan Jamkesda KS NIK dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sebagai leading sector, dengan sasaran seluruh penduduk kota bekasi yang bukan peserta PBI, dengan paket manfaat layanan kesehatan mulai di Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah, hingga Rumah Sakit Swasta. Penilitian ini pun menyajikan analisa strategi integrasi yang diusulkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional, analisa konsep setralisasi dinamik, dan konsep UHC.

---

This study aims to describe the implementation of the integration of Regional Health Insurance (Jamkesda) into the National Health Insurance (JKN) for Contribution Assistance Recipients (PBI) and to describe the implementation of the Jamkesda Health Card policy based on Population Identification Number (KS NIK) as an innovative step for the Bekasi City Government in realizing Universal Health Coverage in Bekasi City. This study used a descriptive qualitative method through in-depth interviews with 5 informants and documentation study on planning documents and regulations regarding the implementation of Jamkesda in Bekasi City. The results showed that integration was carried out through strengthening regulations, budget synchronization and intensification of technical coordination. While the implementation of the Jamkesda KS NIK policy is carried out by the Health Office as the leading sector, targeting all Bekasi city residents who are not PBI participants, with health service benefit packages starting at Puskesmas, Government Hospitals, to Private Hospitals. This study also presents an analysis of the integration strategy proposed by the National Social Security Council, an analysis of the dynamic neutralization concept, and the UHC concept."

"Program Kader JKN-KIS telah berjalan selama satu tahun, sejak April 2017 di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok. Penagihan dan pengumpul iuran pada kelompok PBPU menjadi tujuan utama dari program tersebut. Penelitian ini membahas efektivitas implementasi program Kader JKN-KIS melalui evaluasi input, process, dan output di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah kualitatif menggunakan wawancara mendalam, Focus Group Discussion FGD, dan telaah dokumen. Variabel yang diteliti menggunakan gabungan Model CIPP Context, Input, Process, Product dan Model George Edward III. Hasil dari penelitian menunjukkan komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan kegiatan program Kader JKN-KIS sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedoman pelaksanaan serta terdapat peningkatan angka kolektabilitas kelompok PBPU dari 61,32 menjadi 68,80 pada bulan Januari 2018 dan tersisa 25,59 jumlah penduduk kota Depok yang belum terdaftar sebagai peserta JKN. Walaupun demikian terdapat beberapa hal yanng perlu ditingkatkan dalam program ini, yaitu pengelolaan kembali SDM dan peninjauan kembali insentif untuk Kader.

---

National Health Insurance JKN KIS Cadre Program has been running for one year, since April 2017 in BPJS Health Depok Branch Office. Billing and collection of contributions to PBPU group are the main objectives of the program. This study discusses the effectiveness of JKN KIS Cadre program implementation through input, process, and output evaluation in BPJS Kesehatan Depok Branch Office 2018. This type of research is qualitative using in depth interview, Focus Group Discussion FGD , and document review. The variables studied use a combination of CIPP Model Context, Input, Process, Product and George Edward III Model.

The result of the research shows that communication, resources, disposition, bureaucracy structure, and program activity of Kader JKN KIS have been run well and in accordance with the implementation guidelines and there is an increase of collectability rate of PBPU group from 61.32 to 68.80 in January 2018 and the remaining 25.59 of the total population of Depok city that has not been registered as a participant of JKN. Nevertheless, there are several things that need to be improved in this program, namely the re management of human resources and incentive review for the Cadre. "

"Kesehatan merupakan hal yang penting dalam hidup. Namun tidak mudah dalam memperolehnya. Diri sendiri maupun Negara dapat mengupayakannya, salah satunya dengan jaminan kesehatan yang berlaku di DKI Jakarta, yaitu Program Kartu Jakarta Sehat. Penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian kepustakaannormatif dengan melakukan studi dokumen dan wawancara dengan narasumber. Tipologi penelitian yang digunakan adalah preskriptif. Pokok permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah tentang pengaturan, permasalahan, dan solusi atas permasalahan Program Kartu Jakarta Sehat. Program ini diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 187 Tahun 2012 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan. Berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya-pun timbul, diantaranya, tertanggung yang merupakan pasien yang memiliki KTP DKI Jakarta dan berobat hanya di Rumah Sakit di DKI Jakarta, pasien kaya yang ikut ditanggung, serta pasien yang menumpuk. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan tahun 2014 di Indonesia ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan Program Kartu Jakarta Sehat, sehingga tidak muncul permasalahan yang sama di kemudian hari.

---

Health is the important thing in our live. But, it is not easy to obtain it. Ourselves and State can obtain it with health insurance that applies in Jakarta, named Kartu Jakarta Sehat Program. This research is subsumed into juridis-normative research with document study and making interview. Type of this research is prescriptive. The problem that is toke in this research is about regulation, problems, and solution from the problem of this program. This program is regulated in Governor Regulation of DKI Jakarta number 187 year 2012 about Cost of Health Service Incharge. Problems that appear are, insured who have card indentification of Jakarta only and can reach the medical treatment in hospital in Jakarta. And then the rich patient that is covered and also the heaping of patient. The National Health Insurance that organized on this year is expected can overcome problems of Kartu Jakarta Sehat’s Program, so that there is no more problem next time. "

"Perubahan iklim mendorong tren penggunaan Kendaraan Listrik. Penerbitan regulasi untuk mendukung program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai di Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019. Percepatan program tersebut mencakup instansi Pemerintah. Namun, tingginya harga pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai di Indonesia menjadi rintangan utama pada implementasinya. Sedangkan, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak akan berdampak pada biaya operasional dari Kendaraan Perorangan Dinas saat ini. Penelitian ini menganalisis kebijakan melalui perhitungan total biaya kepemilikan antar jenis kendaraan. Total Cost of Ownership consumer-oriented diterapkan sebagai model matematis dan data primer diperoleh dari Pemerintah Kota Bekasi. Dalam perhitungan tersebut didapatkan nilai TCO tertinggi yaitu pada Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai walaupun memiliki biaya operasioanl yang terendah selama periode kepemilikan lima tahun. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya harga pembelian dari Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Dimana, adanya tambahan insentif dapat menekan tingginya biaya kepemilikan dari Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

---

Climate change pushes the trend of EV implementation. The regulation issuances to support the Battery Electric Vehicle program in Indonesia states in Presidential Regulation Number 55 of 2019. The acceleration program also covers Government Institutions. However, the high price of Battery Electric Vehicle becomes the main obstacle to its implementation. At the same time, the increasing fuel price will impact the official car's operational cost. This study analyzes the policy by estimating the total cost of ownership among powertrains. Total Cost of Ownership consumer-oriented was applied as the mathematical model and primary data was obtained from The City Government of Bekasi. Briefly, BEV has the highest TCO despite owning the lowest operational cost over the five years. That is because the high price of Battery Electric Vehicle still dominates other costs. Therefore, more incentives will lower the Battery Electric Vehicle cost of ownership."

"Ruang adalah salah satu sumber daya yang terbatas. Ruang harus dikelola pemanfaatannya dengan baik. Pemanfaatan ruang terus dilakukan dengan banyak mengabaikan keberlanjutan kota padahal seharusnya mempertimbangkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Selain itu pemerintah dan masyarakat seringkali berpikir jangka pendek dalam mengambil keputusan pemanfaatan ruang, padahal peran serta masyarakat dan kebijakan pemerintah adalah salah satu faktor yang berperan dalam menentukan masa depan keberlanjutan sebuah perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh suatu strategi untuk mewujudkan kota sehat berkelanjutan. Penelitian dilakukan di Kota Bekasi karena kota Bekasi adalah salah satu daerah penyangga ibukota Jakarta yang pemanfaatan ruangnya berlangsung besar-besaran. Metode yang digunakan adalah analisis komparasi, korelasi, dan menyusun scenario planning. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa saat ini kualitas udara di Kota Bekasi masih layak menurut PP 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran udara karena masih berada di bawah baku mutu, akan tetapi harus diwaspadai karena kecenderungan yang meningkat. Meskipun kualitas udara mengalami kecenderungan polutan meningkat dan kuantitas RTH semakin menurun tetapi tidak ada pengaruh yang sinifikan antara dua variable tersebut. Kualitas kesehatan masyarakat Kota Bekasi menurun jika dilihat dari tingkat prevalensi ISPA. Peran serta masyarakat sebagai salah satu subyek pembangunan juga sangat penting, pengetahuan, sikap dan perilaku yang baik pada pemanfaatan lahan menjadi potensi yang harus dikelola dengan baik. Skenario yang tersusun menggambarkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat diminimalisasi dengan berbagai strategi bidang energi dan pemanfaatan ruang untuk memenuhi ruang hijau perkotaan.

---

Space is one of the limited resources. Space utilization must be managed properly. Utilization of space continue to be made with many ignoring the sustainability of cities when it should consider the quality of the environment and the health of people living in it. In addition, governments and communities are often short-term thinking in decision making utilization of space, whereas the role of the community and the government's policy is one of the factors that play a role in determining the sustainability of an urban future. This study aimed to obtain a strategy to achieve sustainable healthy city. The study was conducted in Bekasi as the city of Bekasi is one area that the use of buffer capital Jakarta ongoing massive space. The method used is a comparative analysis, correlation, and prepare scenario planning.

Results from this study is that the current air quality in the city of Bekasi still worth the PP 41 of 1999 on air pollution control standards, but will have to watch out because the upward trend. Although the quality of the air is increased and the quantity of pollutant trends RTH decreases but no effect sinifikan between the two variables. The quality of the Bekasi City public health declined when viewed from the prevalence of ARI. Community participation as one of the subject of development is also very important, knowledge, attitudes and behavior both on land use potential that must be managed properly. Arranged scenario illustrates the possibilities that can be minimized with a variety of strategies in energy and space utilization to being the urban green space."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran tentang pengelolaan klaim rawat inap jaminan KJS di RSUD Pasar Rebo tahun 2013. Program KJS sendiri sudah berjalan sekitar bulan November 2012 dan baru menggunakan model tarif INA CBGs pada bulan April 2013. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Klaim dilakukan agar pihak ketiga dapat membayarkan seluruh pelayanan kesehatan yang telah diberikan rumah sakit kepada peserta KJS. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan klaim yang cukup baik. Perlu dilakukan evaluasi terhadap penulisan rekam medik agar mengurangi selisih klaim dan pihak manajemen perlu menerapkan clinical pathway agar dapat meminimalisir resiko tersebut.

---

This study was conducted to describe about the claim management of inpatient for KJS insurance at General Hospital Pasar Rebo in year 2013. The KJS program itself has been implemented since November 2012 and has just been using the Tariff Model of INA CBGs in April 2013. This study uses qualitative research with in-depth interviews, observation and document review.

The General Hospital managed the in-patient claim to the third parties so they can reimburse back for any hospital services they did for the KJS insurance participants. The result of this study shows the well-managed claim management. But it is still necessary to evaluate the medical records data entries to eliminate claim difference and the hospital management needs to apply some clinical pathways for the same purpose."