Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk memenuhi akuntabilitas publik guna menunjang terwujudnya good governance. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijkan keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivisme dengan metode pengumpulan data kualitatif yakni wawancara mendalam, studi kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok pada tahun 2018 belum sepenuhnya berjalan dengan baik sehingga masih memerlukan perbaikan. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan seperti perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) dan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan ini.

---

Public information openness is one form of accountability given by the government to the public to fulfill public accountability to support the realization of good governance. This study aims to find out how the implementation of public information openness policy at Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok in 2018. This study uses a positivist approach with qualitative data collection methods, namely in-depth interviews, literature studies and observations. The results showed that the implementation of the public information openness policy at Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok in 2018 had not been fully implemented well so it still needed improvement. That is because there are still obstacles in the implementation of policies such as changes in the Organizational Structure of Work Procedures (SOTK) and the lack of public knowledge of this policy."

"Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akuntabilitas publik guna mendukung pelaksanaan open governance di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2018-2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif, yakni wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Provinsi Riau mampu menunjukan peningkatan penilaian KIP yang signifikan dari tahun 2018 ke 2019 karena cukup memenuhi enam dimensi teori implementasi Van Meter dan Van Horn, terutama pada ketersediaan sumber daya dan political will yang kuat. Namun, masih ditemukan beberapa hambatan yang memerlukan perbaikan, yaitu: Proses mutasi jabatan di berbagai perangkat daerah yang frekuensinya cukup sering, pelaksana yang kurang memprioritaskan pemberian layanan Informasi Publik; dan masih minimnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat sehingga tingkat partisipasi masyarakat rendah terhadap kebijakan ini

---

Public information openness (KIP) is one form of responsibility given by the-Governmet to the community to fulfill public accountability demand in order to support the implementation of open governance in Indonesia. This study aims to investigate the extent to which the Public information openness policy in the Riau Province Communication, Informatics and Statistics Office had been implemented in 2018-2019 year. This study employs post-positivist approach by using qualitative data collection method with the in-depth interviews and literature study. The research shows that Riau Province was able to show a significant increase in KIP assessments from 2018 to 2019 because it was sufficiently fullfiling all six dimensions proposed by the Van Meter and Van Horn’s theory, particularly on the availability of resources and strong political will. However, there are several obstacles that need to be addressed, including: Frequent transfers of higher level officers, the existence of officers who did not prioritize the provision of Public Information services; and also lack of public socialization from the-Governmet to the community which has contributed to low public participation to support the policy"

"Skripsi ini membahas tentang implementasi kebijakan yakni Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik berperan penting dalam memberikan layanan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif yakni wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Keterbukaan informasi merupakan salah satu upaya untuk melihat transparansi Badan Publik. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi UU KIP telah dilakukan pada Diskominfotik DKI Jakarta belum sepenuhnya berjalan dengan baik sehingga memerlukan perbaikan. Hal ini dikarenaka terdapat hambatan seperti penggunaan Sumber Daya Manusia SDM , kegiatan sosialisasi dan koordinasi antar lembaga.

---

This thesis discusses about the implementation of Policy on Public Information Openness at Diskominfotik DKI Jakarta. Diskominfotik plays an important role in providing information services needed by the community. This research uses post positivist approach with qualitative data collection method through in depth interview and literature study. Disclosure of information is an effort to see the transparency of Public Agency.

The results of the study show that the implementation of UU KIP has been done on Diskominfotik DKI Jakarta has not completely run well so that need to do an improvement. This is because there are obstacles such as the use of Human Resources HR , socialization activities and inter agency coordination."

"Penelitian ini membahas mengenai strategi dan implementasi program pelayanan informasi publik yang tepat diperlukan untuk mendukung kesuksesan penerapan KIP di organisasi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi dan implementasi keterbukaan informasi publik di organisasi pemerintah, yang meliputi evaluasi perencanaan, pelaksanaan, dan jenis model PR yang diterapkan sesuai dengan model sembilan langkah perencanaan strategis untuk PR dan Excellence Theory. Hasil evaluasi perencanaan menunjukkan analisis formatif belum dilakukan secara mendalam, sedangkan strategi yang digunakan adalah kinerja organisasi dan komunikasi transparan. Hasil evaluasi pelaksanaan menunjukkan taktik yang dipergunakan adalah pertukaran informasi. Hasil evaluasi tipe model PR yang digunakan adalah simetris dua arah.

---

This study focus on good strategy and implementation of public information services program that needed to support the success of public information transparency implementation in governmental organization. The purpose of this study is to evaluate the strategy and implementation that include planning, implementing, and PR model evaluation that fit to nine steps model of strategic planning and Excellence Theory.

The result of the planning evaluation shows that formative research was not deeply done. Moreover, they use organizational performances and transparent communication as their strategy. The result of implementation evaluation shows that they use information exchange as their tactics. Finally, the result of PR model evaluation shows that they use two way symmetrical model to communicate."

"ABSTRAKPenganggaran berbasis kinerja menitikberatkan pada indikator kinerja dan outcome yang jelas serta terukur. Namun, indikator kinerja dan outcome di Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2015 masih ditemukan indikator kinerja dan outcome yang sulit diukur seperti persentase masyarakat daerah yang melek informasi dan indikator kinerja utama yang terlalu mudah untuk dicapai seperti jumlah lembaga sosial yang menerima konten informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Post Positivis melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan masih terdapat dasar-dasar penganggaran berbasis kinerja yang belum terpenuhi yaitu performance measures serta faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain komunikasi dan sumber daya.

---

ABSTRACTPerformance based budgeting emphasize on a clear performance indicator and clear outcome. However, performance based budgeting at Directorate General of Public Information and Communication still can be found a performance indicator and outcome that difficult to measure like persentage of local people who understand the information and key performance indicator that too easy to achieve it like number social institutions which receive information content. This research used post positivist approach with in depth interview and literature studies. The result of this research is one of the basic of performance based budgeting is not applied, which is performance measurement and the factors that influence the implementations are communications and resources. "

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya penerapan keterbukaan informasi pada badan publik dan minimnya partisipasi masyarakat menggunakan hak untuk tahu (Rights to Know) oleh karena itu perlu adanya manajemen komunikasi pemerintah dari Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) yang efektif. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana metode manajemen dan evaluasi komunikasi pemerintah dalam kebijakan transparansi informasi. Metodologi penelitian menggunakan paradigma positivis dengan perspektif manajemen pada pendekatan kualitatif studi kasus. Metode manajemen komunikasi dibahas dengan proses empat langkah metode manajemen Cutlip, Center, dan Broom, Metode Transparansi Rawlin dan teori pengait yaitu teori pemangku kepentingan. Hasil penelitian menemukan bahwa komunikasi pemerintah sudah menerapkan metode manajemen dalam menganalisis dimensi transparansi dan belum maksimal. Disimpulkan bahwa manajemen komunikasi pemerintah mempunyai perencanaan yang komprehensif dan terstruktur, akan tetapi ada kelemahan dalam melakukan identifikasi masalah, aksi dan komunikasi serta evaluasi.

---

The research was motivated by the lack of implementation in the information transparency in public institutions and the lack of public participation in using their right to know. therefore, it needed an effective government communication management from the Directorate General of Information and Public Communication.

The purpose of this research is to find out how the government communication evaluation and management method in information transparency policy. The methodology in this research is positivist with a management perspective on qualitative case study. The method of communication management that is used are the four steps management process of Cutlip, Center and Broom, The Rawlin Transparency Method and related theory on stakeholder.

Result of the study shows that the government's implementation on transparency management has not been on the maximum. It is concluded that government communication management has a comprehensive and organized plan but there are some weaknesses in identifying the problem, action, communication and evaluation."

"Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai upaya memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh informasi mengenai pembuatan kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode kualitatif. Dengan mengunakan rujukan teori implementasi kebijakan oleh Edward III. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1 Komunikasi dan koordinasi yang belum efektif antar PPID utama, PPID pelaksana, dan unit kerja yang menguasai dokumen dan informasi, disebabkan adanya distorsi komunikasi dalam hal pemilihan informasi publik yang dikecualikan, 2 kualitas sumber daya manusia yang belum memadai dalam PPID dan sarana serta prasarana yang belum sepenuhnya memadai, termasuk minimnya anggaran pelaksanaan PPID, 3 adanya aturan terkait kearsipan dan keterbukaan informasi publik yang saling bertentangan dan 4 struktur PPID yang menangani pengelolaan informasi publik hanya bersifat ex-officio. Tindakan yang disarankan untuk memperbaiki kebijakan keterbukaan informasi publik di Kementerian Sekretariat Negara yaitu 1 Melakukan uji konsekuensi untuk daftar informasi publik yang dikecualikan, 2 Meningkatkan kualitas sumber daya, baik sumber daya manusia dan lainnya, dan 3 Mereviu kembali peraturan kearsipan dan keterbukaan informasi publik di Kementerian Sekretariat Negara, serta 4 Membentuk Unit Layanan Pengelolaan Informasi Publik yang mandiri.

---

The Government has issued Law Number 14 Year 2008 on Public Information Openness, in an effort to provide assurance to every citizen to obtain information on public policy making. This study aims to analyze the implementation of Public Information Openness policy in the Ministry of State Secretariat. This research uses post positivist approach with qualitative method. By using the reference theory of policy implementation by Edward III. The results of this study indicate that 1 ineffective communication and coordination between main PPIDs, excecutor PPIDs, and work units controlling documents and information, due to communication distortions in terms of the selection of exempt public information, 2 quality of human resources inadequate in the PPID and inadequate facilities and infrastructure, including the lack of budget for the implementation of the PPID, 3 the existence of conflicting rules of public records and public information openness, and 4 the structure of the PPID that handles the management of public information is only ex officio. Suggested actions to improve public information openness policy in the Ministry of State Secretariat are 1 Conduct consequential test for list of excluded public information, 2 Increase the quantity and quality of resources, both human and other resources, and 3 Review regulation of public records and information openness in the Ministry of State Secretariat, and 4 Establishing an independent Public Information Management Services Unit. "

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk menganalisis pemungutan pajak parkir yang dilakukan oleh UPTD Perparkiran Dishubkominfo Kota Bogor selama periode 2005-2009. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian memberikan rekomendasi bahwa Pemerintah Kota Bogor sebaiknya melakukan penambahan petugas lapangan pajak parkir seiring dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak Parkir, menggunakan teknologi komputerisasi yang modern dan online dalamadministrasi pajak parkir, menyediakan fasilitas automatic machine bagi kendaraan yang parkir, segera mengatur tentang batasan maksimal dan minimal tarif parkir swasta dalam sebuah peraturan daerah.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to analyze the collection of parking taxes that had been done by UPTD Perparkiran Dishubkominfo Kota Bogor during period of 2005-2009. This research used a qualitative approach with descriptive method, and data collection of techniques was study research and field research through in depth interview. The result of this research gives recomendation that Bogor Government should do the increasing of parking taxes field official as competition increase the amount of parking taxes payer, use modern computerized technologies and online system in parking taxes administration, provide automaticmachine facility for parking vehicles, arrange soonly maximum and minimum constraint for private parking rate in a regional rules."

"Tata Kelola Teknologi Informasi merupakan bagian yang harus dikelola secara baik dikarenakan sangat penting untuk organisasi dalam mencapai tujuan dan strateginya. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas Tata Kelola Teknologi Informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas Utara dengan kerangka kerja COBIT 2019. Hal ini dilakukan untuk mengetahui informasi ketercapaian tingkat kapabilitas pada proses Tata Kelola di tempat studi kasus.Penelitian ini mengumpulkan data secara kualitatif yaitu melakukan wawancara dengan semi-terbuka bersama tiga responden yaitu Ketua Bidang Layanan E-Governance dan LPSE, Ketua Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Kasubbag Keuangan, data ini merupakan data primer. Kemudian melakukan analisis dokumen untuk data sekundernya. Penelitian ini melakukan Pengolahan data dengan secara kuantitatif menggunakan kuesioner yang dibagikan dan dibuat berdasarkan aktivitas pada proses panduan kerangka kerja COBIT 2019 dan dilakukan validasi terhadap hasil tingkat kapabilitas dengan kodefikasi hasil wawancara maupun analisis dokumen organisasi. Dalam menganalisa adopsi teknologi COBIT 2019 dilakukan untuk menilai tingkat kapabilitas saat ini di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas Utara. Hasil dari penelitian ini adalah menginformasikan bahwa tingkat kapabilitas berada pada level 1 yaitu Performed. Sehingga rekomendasi terhadap penelitian ini adalah perancangan aktivitas yang disarankan dari panduan kerangka kerja COBIT 2019. Perlu adanya budaya transparansi, dokumentasi, dan prioritas dalam pengelolaan layanan TIK dan E-Governance sehingga dapat digunakan sebagai komunikasi ke pihak pemangku kepentingan dalam meninjau terselenggarakannya harapan sesuai dengan tujuan orgnisasi.

---

Information Technology Governance is a part that must be managed properly because it is very important for the organization in achieving its goals and strategies. This study aims to measure the level of capability of Information Technology Governance at the Communication and Information Office of North Padang Lawas Regency with the COBIT 2019 framework. This is done to find out information on the achievement of the capability level in the Governance process in the case study site. This study collects qualitative data. Namely conducting semi-open interviews with three respondents, namely the Head of the E-Governance and LPSE Services Division, the Head of the Information and Communication Technology Division, and the Head of the Finance Subdivision, this data is primary data. Then do document analysis for secondary data. This study carried out data processing quantitatively using questionnaires that were distributed and made based on activities in the COBIT 2019 framework guide process and validated the results of the capability level with the codification of interview results and analysis of organizational documents. In analyzing the adoption of COBIT 2019 technology, it was carried out to assess the current level of capability at the Communication and Information Office of North Padang Lawas Regency. The result of this research is to inform that the capability level is at level 1, namely Performed. So the recommendation for this research is the design of activities suggested from the COBIT 2019 framework guidelines. There needs to be a culture of transparency, documentation, and priorities in the management of ICT and E-Governance services so that they can be used as communication to stakeholders in reviewing the implementation of expectations in accordance with the objectives organization."

"Hak untuk memperoleh informasi semakin terjamin setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut merupakan sebuah mandat nasional yang harus dipatuhi oleh semua badan publik untuk dapat menyediakan informasi yang diminta oleh masyarakat. Di Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan DKI Jakarta merupakan salah satu Badan Publik yang memiliki permohonan informasi terbanyak. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang sudah berhasil dan hal-hal apa saja yang belum berhasil dalam implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data dengan studi lapangan, studi kepustakaan, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian implementasi UU KIP oleh Dinas Pendidikan menunjukkan bahwa terdapat hal yang belum berhasil dilihat dari faktor komunikasi, kecukupan sumber daya, dan kepemilikan SOP, sedangkan implementasi yang sudah berhasil dapat dilihat dari tersedianya fasilitas untuk mendukung pelayanan informasi publik.

---

The right to access information is progressively well guaranteed after the enactment of Law 14 of 2008 on the Openness of Public Information. The Law is a national mandate which must be obeyed by all public bodies to be able to provide information that is requested by the society.

In Jakarta, Department of Education is one of public bodies that has the most information application. Therefore, researcher aims to find out what are the things that have or have not succeeded in implementation of Openness of Public Information Law at Education Department of DKI Jakarta. This research uses qualitative approach by collecting datas with field and literature studies, as well as interviews.

The result of this research shows that there are some factors that have not yet sucsesfully implemented, which are communication, resource adequacy, and SOP ownership; whereas the implementation that has succeeded can be seen from the availability of facility to support public information service."