Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini mengkaji tentang peran Pemerintah Indonesia dalam kerja sama migas antara PT. Pertamina dengan PT.Total E&P dan INPEX untuk pengelolaan Blok Mahakam, Blok Mahakam merupakan salah satu wilayah migas di Indonesia selama kurang lebih 50 tahun pengelolaan Blok Mahakam dimiliki oleh PT. Total dan INPEX namun per 1 Januari 2018 hak pengelolaan tersebut dialihkan oleh Pemerintah Indonesia kepada perusahaan Pertamina. Seiring masa transisi pengalihan hak pengelolaan terdapat perdepatan antara Pertamina dengan PT. Total dan INPEX sehingga dibutuhkan peran pemerintah Indonesia untuk menengahinya. Penelitian ini adalah peneliatian kualitatif dan kerangka analisis yang di gunakan ialah Ekonomi Nasionalis yang dikemukakan oleh Dudley Seers. Data analisis dalam penelitian ini menunjukan peranan Pemerintah Indonesia didalam negosiasi antara Pertamina dengan PT. Total dan INPEX yang memperlihatkan bahwa PT. Pertamina sebagai perusahaan migas miliki negara belum siap untuk menjalankan usahanya sendiri, sehingga terdapat intervensi Pemerintah Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis examines the role of the Government of Indonesia in oil and gas cooperation between PT. Pertamina with PT. Total E&P and INPEX for the management of the Mahakam Block, the Mahakam Block is one of the oil and gas regions in Indonesia. For approximately 50 years the management of the Mahakam Block is owned by PT. Total and INPEX, but as of 1 January 2018 the management rights were transferred by Indonesia Government to Pertamina. During the transition period for the transfer of management rights, there was a conflict between Pertamina and PT. Total and INPEX thus giving rise to the role of the Indonesian government to mediate it. This research is a qualitative study and the analytical framework used is the Nationalist Economy by Dudley Seers. Data analysis in this study shows the role of the Government of Indonesia in negotiations between Pertamina and PT. Total and INPEX which give the assumption that PT. Pertamina as a state oil and gas company is not ready to run its own business, there are interventions from the Government of Indonesia."

"

Berbicara mengenai sektor minyak dan gas bumi yang merupakan sektor strategis tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga yang terlibat didalamnya. Berbagai perkembangan peraturan dan kebijakan pun ikut mempengaruhi tata kelola migas khususnya pada sektor hulu. Mulai dari tata kelola migas dikendalikan oleh Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan negara, kemudian terbit UU No. 22 Tahun 2001 yang mengalihkan pengelolaan migas kepada Badan Pelaksana (BP Migas), sampai akhirnya keberadaan BP Migas dibubarkan karena dinilai inkonstitusional berdasarkan Putusan MK No. 36/PUU-X/2012. Akan tetapi, saat ini kewenangan yang ada pada BP Migas dahulu masih dijalankan oleh SKK Migas sebagai suatu entitas baru yang menyelenggarakan pengelolaan sektor hulu migas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013. Tidak terlepas dengan perwujudan negara di dalam Kementerian ESDM yang juga berwenang melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam tata kelola migas di Indonesia. Kemudian adanya wacana pembentuk Badan Usaha Milik Negara Khusus (BUMN-K) pada sektor hulu migas di dalam Rancangan UU Cipta Kerja menimbulkan pertanyaan bagaimana status kelembagaan dari SKK Migas dan seberapa urgensinya pembentukan BUMN-K ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan kepustakaan serta wawancara. Untuk menghadapi berbagai tantangan dalam tata kelola migas saat ini menjadi sangat penting untuk menentukan peran dan tanggung jawab secara efektif dan efisien antara Kementerian ESDM, PT Pertamina (Persero), dan SKK Migas, serta perlu ditinjau kembali mengenai badan usaha yang ideal dan sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk melaksanakan pengelolaan migas di Indonesia.

 

---

Talking about the oil and gas sector which is a strategic sector is inseparable from the authority possessed by each institution involved in it. Various developments in regulations and policies have also affect oil and gas governance, especially in the upstream sector. In the begining oil and gas governance is controlled by Pertamina as the only state company, then Law Number 22 of 2001 which is transferred management of the upstream oil and gas sector to the Implementing Agency (BP Migas), until finally the existence of BP Migas was dissolved because it was considered unconstitutional based on the Constitutional Court Decision Number 36/PUU-X/2012. However, the existing authority at BP Migas was previously still exercised by SKK Migas as a new entity that carries out management of the upstream oil and gas sector established under Presidential Regulation Number 9 of 2013. It is inseparable from the realization of the state within the Ministry of Energy and Mineral Resources which is also authorized to carry out supervision and guidance in oil and gas governance in Indonesia. Then the discourse of forming a Special State-Owned Enterprise (BUMN-K) in the upstream oil and gas sector in the Draft Employment Law raises the question of the institutional status of SKK Migas and how urgent is the establishment of BUMN-K. The method in this research is normative juridical with a qualitative approach and uses literature and interviews. To face various challenges in oil and gas governance, it is now very important to determine the role and responsibilities effectively and efficiently between the Ministry of Energy and Mineral Resources, PT Pertamina (Persero), and SKK Migas, and needs to be reviewed on the ideal business entity in accordance with mandate of Article 33 paragraph (3) of the UUD 1945 Constitution to carry out oil and gas management in Indonesia.

 

"

"Indeks Keamanan Informasi KAMI adalah alat bantu untuk mengukur tingkat kepatuhan sistem berdasarkan SNI/ISO 27001, standar ini diwajibkan pada sistem yang bersifat strategis sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 tahun 2016. Akan tetapi untuk organisasi yang sangat bergantung pada sistem kendali industri, seperti pada industri migas, sistem ketenagalistrikan ataupun industri manufacturing, best practice yang disarankan yaitu menggunakan kerangka NIST SP 800-82. Penelitian ini mencoba mengajukan suatu metode pendekatan agar sistem dapat patuh terhadap kedua standar tersebut sekaligus. Adapun metode yang dilakukan yaitu dengan melakukan audit berdasarkan standar NIST SP 800-82 sehingga didapatkan rekomendasi kontrol berdasarkan analisis risiko yang ditemukan. Selanjutnya rekomendasi kontrol tersebut akan dijadikan referensi untuk menjawab checklist Indeks KAMI. Melalui metode ini didapatkan tingkat kepatuhan sistem terhadap Indeks KAMI meningkat sebesar 81,2 sehingga sistem tidak hanya patuh berdasarkan SNI 27001 tetapi juga berdasarkan NIST SP 800-82.

---

Indeks Keamanan Informasi KAMI is a tool for measuring system compliance based on SNI ISO 27001, where based on the Regulation of the Minister of Communication and Information Technology Number 4 of 2016 states all strategic systems must comply with this standard. However, for the organizations that rely on industrial control systems, such as the oil and gas industry, electricity systems or manufacturing industries, the best practice is to use the NIST SP 800 82 framework. Therefore, this research tries to propose an approach method so that the system will comply with both of standards. The approach is done by conducting an audit based on the NIST SP 800 82 framework to obtain controls recommendation based on the risk analysis that found on the system. Furthermore, such control recommendations will be used as a reference to answer the checklist of Indeks KAMI. Through this approach method, the system compliance level on Indeks KAMI increased by 81.2 so that the system does not only complies with SNI 27001 but also based on NIST SP 800 82."

"Saat ini pemerintah sedang gencar melakukan pembangunan infrastruktur sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Kemudian pemerintah mengkategorikan beberapa proyek tersebut ke dalam proyek strategis nasional. Beberapa proyek strategis nasional terutama di sektor minyak bumi dan gas termasuk dalam kategori megaproyek. Megaproyek merupakan proyek dengan nilai lebih besar dari 1 miliar USD. Megaproyek terkenal akan kompleksitas pekerjaan dan terkenal dengan kinerja proyek yang sangat buruk. Hal ini tergambarkan dari kondisi eksekusi megaproyek saat ini yang terdapat berbagai keterlambatan, permasalahan biaya, dan permasalahan kualitas pekerjaannya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja megaproyek saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor kritis yang berpengaruh terhadap kinerja megaproyek dan mengetahui hubungan sebab akibat dari masing-masing subfaktor dengan metode Decision Making Trial and Evaluation Laboratory berbasis Analytic Network Process (DANP). Hasil menunjukkan bahwa komunikasi antar tim proyek dan tingkat kompetensi tim proyek menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap kinerja megaproyek strategis nasional saat ini. Setelah itu dibuat strategi mitigasi untuk faktor-faktor tersebut.

---

Currently, the government is aggressively carrying out infrastructure development in accordance with the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2015-2019. Then the government categorized some of these projects into national strategic projects. Several national strategic projects, especially in the oil and gas sector, are included in the megaproject category. Megaprojects are projects with a value greater than 1 billion USD. Megaprojects are familiar with the complexity of their work and also very poor project performance. This is illustrated by the current state of megaproject execution, which has various delays, cost problems, and problems with the quality of the work. Therefore, it is necessary to identifying the critical factors that affect the current performance of the megaproject. This paper aims to determine the factors that influence megaproject performance and determine the relationship between each factor using Decision Making Trial and Evaluation Laboratory based on the Analytic Network Process method. The results show that communication between the project team and the level of competence of the project team are the most influencing factors for the current national strategic megaproject performance. After that mitigation strategy are made to minimize the impact of that factors."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan akuntansi atas penerapan PSAK 66 yang dibentuk melalui separate vehicle, memahami ketentuan transisi pada periode tahun buku penerapan pertama kali PSAK 66, serta penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian PT Pertamina (Persero) per 31 Desember 2014. Metode yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus, yang menitikberatkan pada studi literatur terhadap PSAK 66, dan manual akuntansi. Selanjutnya akan dilakukan analisis secara sistematis perihal analisis kesenjangan akuntansi beserta ketentuan transisi pada periode tahun buku penerapan pertama kali PSAK 66 dan penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian PT Pertamina (Persero) per 31 Desember 2014. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kesenjangan akuntansi atas penerapan PSAK 66 yang dibentuk melalui separate vehicle, yaitu PBE PT Nusantara Regas, PT Patra SK, PT Perta-Samtan Gas, dan PT Perta Daya Gas, dan tidak terdapat kesenjangan akuntansi perpajakan atas perubahan kebijakan akuntansi dari Metode Konsolidasi Proporsional ke Metode Ekuitas (metode one-line consolidation). Ketentuan transisi dari metode konsolidasi proporsional ke metode ekuitas (metode one-line consolidation) mensyaratkan Perusahaan untuk mengagregasikan (menggabungkan) sajian dalam laporan keuangan sebelumnya ke periode sajian per 01 Januari 2014, yang merupakan tanggal pertama periode tahun buku terdekat dari periode buku penerapan pertama kali PSAK 66. Penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian Perusahaan sesuai PSAK 66 pada tanggal 31 Desember 2014, menyebabkan perubahan rasio keuangan yaitu terjadinya kenaikan kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih setelah dipotong pajak, penurunan tingkat efisiensi penggunaan keseluruhan aktiva perusahaan dalam menghasilkan volume penjualan, dan penurunan kebutuhan dana perusahaan yang dibelanjai dari utang (financing).

---

ABSTRACTThe objective of this study is to understand the accounting gap analysis on the application of PSAK 66 when the joint arrangement is structured through a separate vehicle, understand the transition provisions at the beginning of the earliest period of the application of PSAK 66, and restated Consolidated Financial Statements as at December 31, 2014. The method uses in this study is a case study, which focuses on PSAK 66?s study of literature and Company's accounting manual. Further, this study will involve a more detailed, systematic gap analysis of accounting, and the transition provisions at the beginning of the earliest period of the application of PSAK 66, and restated Pertamina?s Consolidated Financial Statements as at December 31, 2014. The results show there were gaps in accounting for the application of PSAK 66 when the joint arrangement is structured through a separate vehicle, namely PT Nusantara Regas, PT Patra SK, PT Perta-Samtan Gas, dan PT Perta Daya Gas but there is no tax accounting gap when changing from proportionate consolidation to the equity method (one-line consolidation method). Restated consolidated financial statements in accordance with PSAK 66 as of December 31, 2014, has lead to changes in financial ratios, i.e. the increase of the Company's ability to generate earning after taxes, the decrease of the efficiency with which a company is deploying its assets to generate sales, and the decrease of financing needs from debt."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang terjadinya liberalisasi migas dan melemahnya perannegara dalam penguasaan energi strategis dengan mengambil studi kasuspenguasaan operatorship di blok cepu pada tahun 2006. Undang-Undang No 22tahun 2001 menjadi simbol terjadinya liberalisasi di sektor migas, hal inimerupakan kelanjutan proses liberalisasi yang masuk melalui kesepakatankesepakatanletter of intent. IMF. Regulasi baru ini merubah penempatan kuasapertambangan yang semula dipegang oleh BUMN strategis di sektor migas yaituPertamina yang kemudian diserahkan langsung kepada Pemerintah. PosisiPertamina yang dulunya merangkap sebagai pemain dan regulator dipisahkanserta operasinya di unbundling. Regulasi yang baru juga memproduksi institusibaru yaitu BP Migas di sektor hulu dan BPH Migas di sektor hilir yang bertugassebagai pengawas dan manajer di masing-masing sektor. Liberalnya iklim migasmembawa pelemahan terhadap peran negara khususnya pada penguasan energi,padahal disaat yang bersamaan kebutuhan energi migas semakin besar dan negaramenempatkan dirinya pada posisi yang rentan dalam pemenuhan energi di dalamnegeriPenelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Hasilpenelitian memperlihatkan energi strategis dalam hal ini minyak dan gas tidak lagidipandang sebagai sebuah modal pembangunan namun sekedar komoditas semata.Sehingga ketika perspektif komoditas yang dijadikan ukuran maka pendekatanmarket yang digunakan oleh Pemerintah. Penguasaan operatorship Blok Cepuyang dimenangkan oleh ExxonMobil dan bukan oleh Pertamina menjadi faktanyata bahwa sektor migas mengalami liberalisasi. Pertamina sebagai BUMNstrategis tidak mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari Pemerintah dalampengelolaan Blok Cepu, negara telah melemahkan perannya dalam penguasaanenergi strategis.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the liberalization of oil and gas and weakening the state'srole in the strategic energy control by taking control of the case studiesoperatorship in Cepu block in 2006. Act No. 22 of 2001 became a symbol of theliberalization in the oil and gas sector, it is a continuing process of liberalizationthat goes through agreements IMF letter of intent. This new regulation change theplacement of mining rights previously held by strategic state-owned oil and gassector Pertamina which is then submitted directly to the Government. Pertaminaposition formerly doubled as a player and regulator are separated as well asoperations in unbundling. The new regulation also produce new institutions thatBP Migas in the upstream and downstream sectors of BPH Migas, who served assupervisors and managers in each sector. Liberal climate of the oil and gas tobring the weakening role of the state in particular on energy brushes, but at thesame time the larger oil and gas energy needs and the state put himself in avulnerable position in the domestic energy needsThis research is a qualitative case study method. The results showed in thisstrategic energy oil and gas are no longer viewed as a mere commodity but ascapital development. So when perspective is used as measure of the commodity,market approach used by the Government. Operatorship of the Cepu BlockMastery won by ExxonMobil and not by Pertamina became obvious fact that theoil and gas sector experienced liberalization. Pertamina as a strategic state-ownedenterprises do not have the support and confidence from the Government in themanagement of the Cepu Block, the state has weakened its role in the strategicenergy control."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penerapan penetapan wilayah kerja Lapangan Alas Dara-Kemuning kepada PT Pertamina EP Cepu ADK terhadap pengusahaan migas. Pengaturan penetapan dan penawaran wilayah kerja migas diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2008 dan No. 35 Tahun 2008. Awal mulanya Lapangan Alas Dara-Kemuning adalah merupakan bagian dari Blok Cepu berdasrkan Kontrak Kerja Sama Blok Cepu antara BPMIGAS dan Kontraktor yang terdiri dari PT Pertamina EP Cepu, Mobil Cepu Ltd., Ampolex Pte Ltd, dan BKS PI BLOK Cepu (Badan Usaha Milik Daerah). Namun, Lapangan Alas Dara-Kemuning tersebut tidak dimanfaatkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Blok Cepu sehingga di dalam Pasal 3 Kontrak Bagi Hasil atau Production Sharing Contract Cepu tentang Relinquishment bahwa Lapangan Alas Dara-Kemuning untuk di-relinquish untuk diserahkan kepada Pemerintah Indonesia. Penulis menganalisis perbandingan pengaturan penetapan dan penawaran wilayah kerja dalam Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri ESDM No. 35 tahun 2008 serta dampak penerapan penetapan wilayah kerja Lapangan Alas Dara-Kemuning tersebut terhadap pengusahaan migas di Indonesia. Pembahasan mengacu pada peraturan perundang-undangan dibidang minyak dan gas bumi, prinsip-prinsip hukum perjanjian, dan asas penguasaaan negara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan data bersumber dari studi kepustakaan yang disajikan secara deskriptif analitis. Dari hasil penelitian, Penulis menyarankan agar: (i) Penawaran dan penetapan wilayah kerja minyak dan gas bumi terutama terkait dengan 
metode penawaran langsung sebaiknya juga mempertimbangkan iklim persaingan usaha, (ii) Peraturan Menteri ESDM tidak menjadi 2 (dua) peraturan karena mengurangi salah satu tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum, dan (iii) Penawaran dan penetapan wilayah kerja minyak dan gas bumi sebaiknya terintegrasi dengan peraturan hukum lainnya sehingga prinsip-prinsip persaingan usaha dapat dijalankan dengan baik tanpa menghilangkan hak-hak negara dalam mensejahterakan rakyatnya.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the determination of the Alas Dara-Kemuning Fields Work Area to PT Pertamina EP Cepu ADK in the Context of Oil and Gas Operation. The regulation for determination and offer of Oil and Gas Work Area ruled by Ministry ESDM Regulation No. 3 year 2008 and Ministry ESDM Regulation No. 35 year 2008. The beginnings Alas Dara-Kemuning Fields are part of Cepu Block under Cepu Production Sharing Contract between BPMIGAS and Production Sharing Contract Contractor consists of PT Pertamina EP Cepu, Mobil Cepu Ltd., Ampolex Pte Ltd, and BKS PI Blok Cepu (represented Regional/Local Company). However, Alas Dara-Kemuning Fields undeveloped by Production Sharing Contract Contractor so that pursuant to Article 3 Production Sharing Contract Cepu concerning Relinquishment, Alas Dara-Kemuning Fields shall relinquish to Government of Indonesia. The author analyzes the comparision for determination and offer between Ministry ESDM Regulation No. 3 year 2008 and Ministry ESDM Regulation No. 35 year 2008 and the implications of determination Alas Dara-Kemuning Fields to the Oil and Gas Operation in Indonesia. The discussion refers to the laws and regulations of oil and gas field, the principles of contract law, principles of welfare state. This research is a normative legal perspective based on the library research and presented by descriptive analysis. Based on the results of the study, the Author suggests that (i) The Determination and Offer for oil and gas work area with the direct appointment method should consider the business competition, (ii) The regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources shall not 2 (two) regulations because of it reduces one of the goals of the law itself, Legal Certainty, and (iii) The Determination and Offer for oil and gas work area should be integrated with other Legal Regulations so that the principles of business competition can be run properly without losing the state rights for prosperous the people."

"Industri minyak bumi dan gas dihadapkan pada risiko besar (high risk) terkait dengan kecelakaan yang berhubungan dengan kebakaran dan ledakan pada fasilitas produksi, salah satunya pada tangki timbunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pre-fire planning dengan menilai risiko kebakaran yang mungkin terjadi pada tangki timbun T-15 PT Pertamina Plumpang, Jakarta Utara menggunakan simulasi PyroSim Fire Modelling. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan tangki berisiko mengalami kebakaran dengan skenario unobstructed full liquid surface fire dengan bentuk pool fire. Laju pelepasan kalor yang dihasilkan sebesar 4.009.592,47 kW dengan durasi kebakaran dari volume terbakar 100% 48,89 jam dan ketinggian api 53,12 m. Suhu yang diterima Tangki terdekat berjarak 30,5 meter dari Tangki terbakar adalah 1075 0C. Hasil penelitian merekomendasikan pentingnya dilakukan perencanaan dalam menghadapi kemungkinan kebakaran yang terjadi karena bisa menimbulkan efek domino bagi tangki sekitar dan memastikan kebutuhan air dan foam tercukupi.

---

Oil and gas industry faced high risk related to fires accident and explosions in production facilities, one of which is on the storage tank. This study aims to assess the pre-fire planning by assessing the risk of fires that may occur on the storage tank in T-15, PT Pertamina Plumpang, North Jakarta by using simulation PyroSim Fire Modelling. Data processing techniques used in this study is descriptive analytical.

The results showed storage tank has high risk fire based on scenarios full unobstructed surface liquid pool fire. Heat Release Rate is 4.009.592,47 kW, burning duration of 100% tank volume is 48,89 hours with flame height 53,12 m. Temperature received by the closest tank at 10750C. Results of research conducted recommend the importance of planning for a potential fires because it can cause a domino effect around the tank and ensure the water and foam needs fulfilled."

"Industri minyak dan gas bumi sangat berperan penting dalam perekonomian Indonesia sehingga pengelolaanya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya kebutuhan akan gas bumi selalu terpenuhi, maka persediaan akan gas seharusnya dapat terpenuhi secara merata di seluruh daerah, bukan hanya memprioritaskan pada sektor perkotaan. PT.Perusahaan Gas Negara Tbk atau PT.PGN Tbk disinyalir melakukan monopoli yang bertentangan dengan undang-undang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, seperti yang dilaporkan Lembaga Integral Demokrasi Indonesia (LIDI) pada Bulan November tahun 2013. Dimana kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT.PGN Tbk, yaitu usaha pengangkutan dan usaha niaga seharusnya dipisah dan infrastruktur berupa pipa gas yang ada dapat digunakan oleh badan usaha lainnya. Melalui penelitian ini dilakukan analisa terhadap dugaan monopoli tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1999.

---

Oil and gas industry plays an important role in the Indonesian economy and it has to be optimally provided prosperity and well-being of the people. In order for natural gas demand, then the gas supply should be evenly distributed throughout the region, not only prioritize the urban sector. However, in November 2013 Lembaga Integral Demokrasi Indonesia (LIDI) found indications that PT. Perusahaan Gas Negara Tbk or PT. PGN Tbk held a monopoly contrary to the laws of monopolistic practices and unfair business competition. The business activities conducted by PT. PGN Tbk such as, transportation business and commercial ventures, moreover the infrastructure should be separated in the form of an existing gas pipeline can be used by other entities. The purpose of this research is to analyze the indication monopoly linked to Law No. 5 of 1999."

"Penelitian ini membahas tentang pengaturan penanaman modal asing di industri hulu migas menurut peraturan perundangan-undangan dan prosedur penerbitan izin prinsip kepada penanam modal asing, serta penolakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk memproses izin prinsip yang diajukan oleh PT MPI sebagai studi kasus. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini menunjukan bahwa Kontrak Kerja Sama sebagai bentuk dari investasi di bidang hulu migas; untuk mendapatkan izin prinsip, PT MPI harus mengisi formulir yang ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal; dalam hal menerbitkan izin prinsip Badan Koordinasi Penanaman Modal membutuhkan delegasi dari kementrian terkait, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin prinsip untuk bidang hulu migas.

---

This thesis discusses about the regulatory of foreign direct investment in the upstream sector of oil and gas industry according to Indonesian Legislation and the issuance procedures of principle license to the foreign investors. It also discusses the refusal from Investment Coordinating Board process Principle License requested by PT MPI as the case study. The normative juridical approach shows that in the upstream sector of oil and gas industry, foreign investor can participate in the form of Production Sharing Contract as regulated by The Law Number 22 Year 2001; to get Principle License, PT MPI needs to fill the application from Investment Coordinating Board; in order to issue principle license Investment Coordinating Board needs delegation from Directorate General of Oil and Gas, and Investment Coordinating Board is not authorized to issue the Principle License for the upstream sector of oil and gas."