Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terus bertambahnya jumlah penduduk di DKI Jakarta dan terbatasnya lahan, terutama yang berada di jalan protokol ibu kota yang merupakan kawasan strategis. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2019 memberikan insentif penurunan tarif pajak sebesar 50% kepada objek pajak tanah kosong pada lima jalan protokol yang fungsinya dapat digunakan sebagai ruang terbuka hijau. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis proses pendataan dan hasil kadaster fiskal serta menganalisis kesiapan BPRD DKI Jakarta dalam melakukan pendataan lahan kosong. Metode penelitian yang digunakan adalah metode postpositivis dengan tujuan penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Data yang telah terkumpul, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil yang diperoleh adalah pelaksanaan kadaster fiskal yang telah dilakukan telah berhasil mencatat lahan kosong yang berada di jalan protokol. Selain itu, BPRD Provinsi DKI Jakarta dinilai siap melaksanakan program kadaster fiskal dalam pendataan objek pajak tanah kosong dari segi legalitas, teknologi, dan kesiapan sumber daya manusia.This research is motivated by the continued increase in the number of residents in DKI Jakarta and the limited land area, especially those located on the protocol road of the capital city which is a strategic area. The DKI Jakarta Provincial Government through Governor Regulation Number 41 of 2019 provides incentives to reduce tax rates by 50% for vacant land tax objects on five protocol roads whose functions can be used as green open spaces. The purpose of this study was to analyze the data collection process and the results of the fiscal cadastral as well as to analyze the readiness of BPRD DKI Jakarta in collecting data on vacant land. The research method used is the postpositivist method with the aim of descriptive research and a qualitative approach. Data collection techniques used are literature study and in-depth interviews. The data that has been collected is analyzed using qualitative analysis techniques. The results obtained are that the implementation of the fiscal cadastral that has been carried out has succeeded in recording vacant land located on the protocol road. In addition, the DKI Jakarta BPRD is considered ready to carry out a fiscal cadastral program in collecting data on vacant land tax objects in terms of legality, technology, and the readiness of human resources."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi program Fiscal Cadaster pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di DKI Jakarta, studi kasus pada UPPRD Tanah Abang. Disamping itu penelitian ini juga membahas mengenai alasan mengapa proses pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di DKI Jakarta belum berjalan dengan baik sejak dialihkan menjadi pajak daerah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap pihak-pihak pelaksana program dan juga studi kepustakaan. Hasil dari penelitian 1 Alasan proses updating tersebut belum dapat berjalan dengan baik karena tingkat mutasi properti untuk daerah perkotaan sangat tinggi tetapi tidak diimbangi dengan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan fasilitas pendukung pendataan kurang memadai; 2 Implementasi Program Fiscal Cadaster yang dilakukan oleh UPPRD Tanah Abang secara umum sudah memenuhi kriteria implementasi yang dikemukakan oleh Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi tetapi memiliki kekurangan pada kriteria Sumber Daya.

---

This thesis discusses the implementation of Fiscal Cadaster program on Land and Rural and Urban Plants in DKI Jakarta, a case study at UPPRD Tanah Abang. Besides, this research also discusses the reason why the process of updating the data of Land and Rural Tax on Urban and Rural Areas in DKI Jakarta has not run well since transferred to local taxes. This research was conducted by using post positivist approach with data collection technique through in depth interviews to the implementing parties and also library research.

The results of the research 1 The reason of the updating process has not been able to run well because the property mutation rate for urban areas is very high but not balanced with the competence of human resources owned by the local government and supporting facilities insufficient data 2 Implementation of the Fiscal Cadaster Program conducted by UPPRD Tanah Abang generally meets the implementation criteria proposed by Edward III ie Communication, Resources, Disposition and Bureaucracy Structure but has deficiencies in Resource criteria. "

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) atas rumah, rusunawa dan rusunami dengan NJOP s.d. Rp. 1 Miliar dalam rangka membantu beban masyarakat golongan ekonomi lemah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung dampak pelaksanaan kebijakan pembebasan PBB-P2 serta menghitung dan menganalisa besaran objek PBB-P2 yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau pembebanan kembali atas PBB-P2 ditahun mendatang. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembebasan PBB-P2 berdampak pada penurunan jumlah SPPT terbit dan pokok ketetapan PBB-P2 tahun 2016 namun di sisi lain juga meningkatkan collection rate penerimaan PBB-P2. Selain itu terdapat masih banyaknya jumlah objek pajak yang diberikan fasilitas pembebasan PBB-P2 dibandingkan jumlah objek pajak yang dibebankan kembali PBB-P2 pada tahun mendatang dengan asumsi kenaikan NJOP BUMI per tahun sebesar 10% dan asumsi kenaikan NJOP BUMI per tahun berdasarkan kenaikan harga pasar rata-rata maksimum sebesar 20%.

---

Jakarta Provincial Government issued Land and Property Tax exemption policies for houses, rusunawa, and rusunami that valued up to IDR 1 Billion to help weak economy class society that regulated in Governor Regulation No. 259 Year 2015. The study aims to calculates the impact of Land and Property Tax exemption policies and calculates and analyze the PBB-P2 objects which have to be not imposed or to be imposed PBB-P2 in the coming years. This study using descriptive analysis method.

The results showed that PBB-P2 exemption policies impact to decreased SPPT issued and the tax assessments of PBB-P2 on 2016, but the collection rate of PBB-P2 revenue has been increase. In addition there are still many objects that is granted PBB-P2 exemption compared to the objects that is charged with the PBB-P2 on the upcoming years with the assumptions NJOP rise by 10% per year and the assumptions NJOP based on average market price rise by 20% per year."

"Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana alternatif kebijakan tarif pajak progresif atas tanah terlantar di DKI Jakarta dan mengidentifikasi apa saja keunggulan dan kelemahan pengenaan Pajak Progressif Atas Tanah Terlantar Di DKI Jakarta. Masalah ini di fokuskan pada tanah terlantar yang berada di daerah DKI Jakarta, dan dalam mendekati masalah ini dipergunakan acuan dari beberapa teori yang mana ada teori pajak progresif dan konsep dari tanah terlantar. Data-data di kumpulkan melalui Studi lapangan dalam kajian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dan juga  melakukan studi pustaka dengan cara membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan kajian,dan juga mengumpulkan informasi data kepustakaan dari buku-buku yang berkaitan, peraturan perundangan-undangan, makalah atau karya ilmiah, jurnal, surat kabar, dan tulisan-tulisan yang relevan dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa alternatif kebijakan tarif pajak progresif atas tanah terlantar di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dimana undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut belum memadai untuk dapat diterapkan pada tanah-tanah non-pertanian atau tanah-tanah hak milik, hak pakai, maupun hak guna usaha. Hal ini karena keduanya belum mengatur pembatasan luasan tanah non-pertanian, maupun luasan tanah hak milik, hak guna bangunan, serta hak pakai baik bagi perorangan maupun badan hukum. Meski begitu, alternatif kebijakan ini diyakini dapat secara efektif menekan pola konsentrasi pemilikan dan penguasaan tanah serta perilaku spekulatif terhadap tanah dan badan hukum yang menimbun tanah. Pengenaan tarif pajak progresif dengan melihat lamanya kepemilikan yang di adopsi dari negara Korea Selatan juga dirasa mampu menjadi cara yang cukup bagus dalam menangani masalah tanah terlantar ini. Hasil penelitian terkait pengenaan tarif pajak progresif atas tanah terlantar (idle land) dengan menggunakan skema excess atau pemungutan tambahan diatas Pajak Bumi Bangunan yang sudah dikenakan sebelumnya.

---

This paper aims to analyze how alternative policies on progressive tax rates on idle  land in DKI Jakarta and identify what are the advantages and disadvantages of the imposition of Progressive Taxes on Idle  Land in DKI Jakarta. This problem is focused on wastelands in the DKI Jakarta area, and in approaching this problem the reference to several theories is used in which there are progressive tax theories and concepts of wastelands. The data collected through field studies in this study were conducted through in-depth interviews and also conducted a literature study by reading the literature relating to the subject matter of the study, and also collecting library data information from related books, legislation and regulations, papers or scientific papers, journals, newspapers, and writings that are relevant and analyzed qualitatively.

This study concludes that alternative policies for progressive tax rates on idle land in the Jakarta Special Capital Region. Where the laws and government regulations are not sufficient to be applied to non-agricultural lands or land rights. This is because both of them have not yet set limits on the extent of non-agricultural land, as well as the area of ownership rights, building rights, and usage rights for both individuals and legal entities. Even so, this alternative policy is believed to be able to effectively suppress the pattern of concentration of ownership and control of land as well as speculative behavior towards land and legal entities that hoard land. The imposition of progressive tax rates by seeing ownership in adoption from the South Korean state is also deemed to provide a fairly good way of dealing with this Idle Land problem. The results of the study related to the imposition of a progressive tax on abandoned land by using excess or additional collection of Building Land Tax that had been imposed previously."

"Penelitian ini bertujuan membahas mengenai penerapan dari regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah DKI Jakarta dalam Peraturan Gubernur, seiring dengan perubahan kebijakan pemungutan pajak  PBB-P2 dari pusat ke daerah, terhadap penerimaan pajak daerah. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah dampak penerapan peraturan-peraturan pengenaan PBB-P2 tersebut terhadap penerimaan pajak daerah dapat dikatakan berhasil dalam mengumpulkan penerimaan PBB-P2 melalui pencairan piutang pajak yang merupakan limpahan dari pusat ke daerah serta penetapan tariff dan NJOP baru. Pelayanan Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta dalam pengelolaan PBB-P2 sudah memberikan pelayanan yang maksimal dalam memungut Pajak Bumi dan Bangunan.

---

This study aims to discuss the implementation of the regulations set by the government of DKI Jakarta Governor Regulation, along with changes in the tax policy of the Property Tax of Rural and Urban Sector from the central goverment to the local goverment, as the local tax revenue. The approach taken in this study is qualitative in-depth interviews. The results of this study is the impact of the application of regulations imposing the Property Tax of Rural and Urban Sector to the local tax revenue is successful in the Property Tax of Rural and Urban Sector collect revenue through disbursement of taxes receivable which is the overflow from the center to the regions and the determination of tariff and new tax object of sale value. Services Tax Agency in the management of Jakarta’s Property Tax of Rural and Urban Sector, has been delivering maximum  service in the Property Tax."

"Penelitian ini membahas mengenai Analisis Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 Atas Apartemen Strata Title Di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis implementasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB-P2 atas apartemen strata title di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 atas apartemen strata title di DKI Jakarta sangat kompleks karena apartemen tersebut merupakan suatu kawasan yang masih dalam tahap pembangunan jangka panjang serta beberapa tower sudah dihuni, sehingga pemenuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunannya ada yang menjadi kewajiban developer dan ada kewajiban penghuni, namun SPPT tersebut masih atas nama PT XXX.

---

This research discusses about the analysis implementation of Land and Building Tax Treatment of Rural and Urban PBB P2 on the Apartment Strata Title In Jakarta. The purpose of this study is to analyze the tax implemntation of land and building rural and urban areas PBB P2 on the apartment strata title in Jakarta. The approach used in this research is descriptive qualitative data collection methods in depth interviews and literature study.

The results of this analysis, Implementation and Building Tax Rural and Urban PBB P2 on the apartment strata title in Jakarta is very complex because the apartment is an area that is still in the stage of long term development as well as some of the tower is occupied, so the fulfillment of tax obligation earth and building there is the obligation of the developer and there is no obligation occupants, but SPPT are still under the name of PT XXX."

"Pemungutan Pajak Air Tanah di DKI Jakarta memiliki fungsi pengaturan mencegah eksploitasi air tanah sesuai Perda Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah. Penggunaan air tanah di Jakarta semakin menurun, tetapi ancaman penurunan muka tanah semakin tinggi. Fokus penelitian ini adalah implementasi pengawasan pemungutan Pajak Air Tanah yang dilakukan Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak ada pedoman teknis dalam melakukan pengawasan, pengawasan dilakukan secara rutin dan insidentil. Kendala dalam melakukan pengawasan antara lain minimnya jumlah sumber daya manusia, wajib pajak yang tidak patuh dan tidak terbaharukannya data mengenai Pajak Air Tanah.

---

Groundwater tax in DKI Jakarta has a regulerend function to prevent exploitation of groundwater according to Local Regulation of DKI Jakarta Number 17 of 2010 concerning Groundwater Tax. The use of groundwater in Jakarta is declining, but the threat of land subsidence is getting higher.

Focus of this research is supervision implementation on groundwater tax in DKI Jakarta and constraints faced. This research is using a qualitative method with field and literature research as the data collection technique.

The results of this research shows that there are no technical guidelines in supervision, supervision conducted routinely and incidentally. Constraints in conducting supervision include the lack of human resources, not compliant taxpayers and unupdated data about groundwater tax."

"

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak pemerintah pusat memutuskan untuk memberikan wewenang pemugutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan PBB-P2 kepada pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah mengharuskan pemda DKI Jakarta untuk melakukan penagihan hutang pajak PBB-P2 yang menumpuk pada masa kelola pemerintah pusat. Pemda DKI Jakarta berupaya melakukan optimalisasi penerimaan serta memperkecil hutang pajak yang ada dengan membuka program kebijakan pengampunan pajak. Kebijakan pengampunan pajak PBB-P2 dilaksanakan setiap tahun oleh pemda DKI Jakarta. Penelitian ini dimaksudkan untuk   membahas kebijakan pengampunan pajak daerah PBB-P2 yang dilakukan berulangkali oleh pemda DKI Jakarta dan melakukan analisis dampak kebijakan pengampuanan  pajak daerah PBB-P2 terhadap penerimaan dan kepatuhan.  Metode yang dilakukan dalam penelitian ini  menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap implementor kebijakan pengampunan pajak PBB-P2, akademisi, wajib pajak, serta studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan pengampunan pajak yang dilakukan oleh pemda DKI Jakarta terbukti telah berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah PBB-P2 dalam jangka pendek namun setiap kali kebijakan pengampunan pajak daerah PBB-P2 dibuka kembali, penerimaan serta kepatuhan pajak wajib pajak terhadap kebijakan pengampunan pajak daerah PBB-P2 semakin menurun bergantung terhadap durasi serta fasilitas yang diberikan.  Penurunan kepatuhan pajak juga terjadi pada turunnya kepatuhan wajib pajak terhadap sistem pemungutan PBB-P2 secara umum. Sehingga dalam jangka panjang juga menyebabkan turunnya penerimaan dan kepatuhan wajib pajak.

 

---

In order to maximize tax revenue, the central government of Indonesia has decided to give the authority to collect Property Tax to regional governments. The delegation of authority to the regional government has forced regional government of Jakarta to collect property tax debt that has accumulated during the administration of the central government. To optimize revenue and reduce existing property tax debt, the regional government of Jakarta carried out property tax amnesty policy program. But the tax amnesty policy is implemented annually by the regional government of Jakarta. This research is intended to discuss regional tax amnesty policy which has been repeatedly carried out by the regional government of Jakarta and to analyze the impact of the regional tax control policy on revenue and compliance. The method used in this study uses a qualitative approach through in-depth interviews with the implementers of the property tax amnesty, academics, taxpayers, and literature studies. The results of this study indicate that the property tax amnesty policy carried out by the regional government of Jakarta has proven to increase property tax revenue in the short term but each time property tax amnesty has reopened, the taxpayer's compliance to regional property tax amnesty policy decreases depending on the duration and facilities provided in the regional property tax amnesty program. The decline in tax compliance also occurred in the decrease taxpayer compliance to property tax collection system in general. So not only increasing revenue and compliance in the short term, the regional property tax amnesty policy which is carried out repeatedly also causes a decrease the revenue and taxpayer compliance in the long term. In response to this impact, the regional government of Jakarta make an efforts to enforce the law and update property tax documentation.

"

"Jalan tol merupakan objek PBB – P2 dimana memiliki peranan dalam pemenuhan penerimaan pemerintah daerah melalui PBB – P2 dan juga penyumbang bagi penerimaan pemerintah pusat baik melalui konsesi pengelolaan jalan tol maupun laba atas penugasan BUMN dalam mengelola jalan tol. Selain itu juga jalan tol memiliki peranan yang besar sebagai penghubung antar pusat ekonomi daerah. Sehingga perlu penilaian NJOP PBB – P2 yang tepat dan sesuai sehingga nilai yang dihasilkan dapat diterima oleh kedua belah pihak, baik dari pihak fiskus maupun pengelola jalan tol sebagai wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alternatif pengelolaan penilaian PBB – P2 atas jalan tol yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme dengan metode pendekatan kualitatif. Adapun alternatif kebijakan dalam penetapan PBB – P2 atas objek jalan tol yang dapat diterima oleh kedua belah pihak melalui penyeragaman nilai jual objek pajak atas jalan tol dimana dalam pelaksanaan kebijakan tersebut perlu didukung oleh kebijakan kepala daerah, sarana dan prasarana yang memadai, penetapan jabatan fungsional penilai serta pelatihan – pelatihan yang memadai. Sedangkan untuk mekanisme penilaian yang digunakan sebagai alternatif kebijakan penetapan PBB – P2 atas jalan tol menggunakan pendekatan harga pasar dengan metode weighted average dan menjadikan kemampuan perusahaan sebagai faktor koreksi dalam penetapan NJOP PBB – P2 tahun berikutnya.

---

Toll roads are the object of PBB - P2 which have a role in fulfilling local government revenues through PBB - P2 and are also a contributor to central government revenues both through toll road management concessions and profits from the assignment of BUMN in managing toll roads. In addition, toll roads have a big role as a liaison between regional economic centers. So it is necessary to assess the NJOP PBB - P2 that is appropriate and appropriate so that the resulting value can be accepted by both parties, both from the tax authorities and toll road managers as taxpayers. This study aims to analyze the alternative management of PBB – P2 assessment of toll roads conducted by the DKI Jakarta Regional Revenue Agency (Bapenda). This research uses post-positivism paradigm with qualitative approach method. As for alternative policies in determining PBB - P2 on toll road objects that can be accepted by both parties through uniform sales value of tax objects on toll roads where in the implementation of these policies need to be supported by regional head policies, adequate facilities and infrastructure, determination of functional appraisers and adequate training. As for the assessment mechanism used as an alternative to the policy for setting PBB – P2 on toll roads, it uses a market price approach with the weighted average method and makes the company's ability as a correction factor in determining the NJOP PBB – P2."

"Disparitas harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan di DKI Jakarta menuntut pemerintah daerah untuk menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2014. Skripsi ini menggambarkan proses perumusan penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, tujuan penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian adalah proses formulasi kebijakan penetapan Nilai Jual Objek Pajak tahun 2014 sudah melalui seluruh tahapan dalam formulasi kebijakan.

---

The disparity between property market value and its Property Tax Object Sales Value in Jakarta insists local government to adjust Property Tax Object Sales Value in 2014. This undergraduate thesis describes policy formulation process of  Property Tax Object Sales Value in 2014. This descriptive research used qualitative approach and in-depth interview as data collection technique. The result of this research is determination of Property Tax Object Sales Value has been going through all the process of policy formulation."