Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Eksistensi Yayasan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Setelah berlakunya Undang-undang tersebut perlu diadakannya suatu penyesuaian terhadap anggaran dasar yayasan. Rumusan permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini tentang keabsahan dari pembentukan Organ Pengurus Yayasan berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat yayasan yang belum disesuaikan dengan Undang-undang Yayasan, dan tanggung  jawab notaris terhadap pembuatan akta pernyataan keputusan rapat tersebut, serta peralihan aset yayasan yang dilakukan oleh organ pengurus yang dibentuk secara melawan hukum. Bentuk dari penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan tipologi deskriptif analitis, serta metode analisis berupa metode kualitatif. Simpulan dari penelitian ini adalah, (1) Keabsahan organ pengurus yang dibentuk berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat yang Anggaran Dasar Yayasanya belum melakukan penyesuaian menjadikan pembentukan kepengurusan tersebut adalah tidak sah, (2) Notaris bertanggung jawab secara perdata, serta (3) peralihan aset oleh organ pengurus yang dibentuk secara melawan hukum tanpa adanya persetujuan dari Pembina adalah tidak sah. Dengan demikian, penulis menyarankan bagi Notaris untuk memahami ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila ada yang bertentangan maka sudah seharusnya akta terkait tidak dibuat oleh Notaris.

---

The existence of foundations in Indonesia is based on Law Number 16 of 2001 concerning Foundation jo. Law Number 28 of 2004 concerning Amendment to Law Number 16 of 2001 concerning Foundations. After the enactment of the Act it is necessary to make an adjustment to the articles of association of the foundation. The problem formulation are discussed in the writing of this thesis concerning the validity of the formation of Organs of the Foundation Management is based on the deed of the decision of the foundation meeting which has not been adjusted to the Law of the Foundation, and the responsibility of the notary public to make the deed of meeting statement, as well as the transfer of the assets of the foundation carried out by the board of management who were formed against the law. The form of this research is normative juridical research, using descriptive analytical typology, as well as analytical methods in the form of qualitative methods. The conclusions of this research are, (1) the validity of the board of management formed based on the deed of meeting statement whose Articles of Association have not made adjustments to make the formation of the management invalid, (2) the notary is responsible for civil liability, and (3) the transfer of assets by the board of management illegally formed without the consent of the Trustee is illegal. Thus, the author suggests that the Notary Public understands the provisions of the applicable legislation, if there is a conflict, then the related deed should not be made by a Notary."

"Eksistensi Yayasan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Setelah berlakunya Undang-undang tersebut perlu diadakannya suatu penyesuaian terhadap anggaran dasar yayasan. Rumusan permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini tentang keabsahan dari pembentukan Organ Pengurus Yayasan berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat yayasan yang belum disesuaikan dengan Undang-undang Yayasan, dan tanggung  jawab notaris terhadap pembuatan akta pernyataan keputusan rapat tersebut, serta peralihan aset yayasan yang dilakukan oleh organ pengurus yang dibentuk secara melawan hukum. Bentuk dari penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan tipologi deskriptif analitis, serta metode analisis berupa metode kualitatif. Simpulan dari penelitian ini adalah, (1) Keabsahan organ pengurus yang dibentuk berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat yang Anggaran Dasar Yayasanya belum melakukan penyesuaian menjadikan pembentukan kepengurusan tersebut adalah tidak sah, (2) Notaris bertanggung jawab secara perdata, serta (3) peralihan aset oleh organ pengurus yang dibentuk secara melawan hukum tanpa adanya persetujuan dari Pembina adalah tidak sah. Dengan demikian, penulis menyarankan bagi Notaris untuk memahami ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila ada yang bertentangan maka sudah seharusnya akta terkait tidak dibuat oleh Notaris.

---

The existence of foundations in Indonesia is based on Law Number 16 of 2001 concerning Foundation jo. Law Number 28 of 2004 concerning Amendment to Law Number 16 of 2001 concerning Foundations. After the enactment of the Act it is necessary to make an adjustment to the articles of association of the foundation. The problem formulation are discussed in the writing of this thesis concerning the validity of the formation of Organs of the Foundation Management is based on the deed of the decision of the foundation meeting which has not been adjusted to the Law of the Foundation, and the responsibility of the notary public to make the deed of meeting statement, as well as the transfer of the assets of the foundation carried out by the board of management who were formed against the law. The form of this research is normative juridical research, using descriptive analytical typology, as well as analytical methods in the form of qualitative methods. The conclusions of this research are, (1) the validity of the board of management formed based on the deed of meeting statement whose Articles of Association have not made adjustments to make the formation of the management invalid, (2) the notary is responsible for civil liability, and (3) the transfer of assets by the board of management illegally formed without the consent of the Trustee is illegal. Thus, the author suggests that the Notary Public understands the provisions of the applicable legislation, if there is a conflict, then the related deed should not be made by a Notary."

"[Peralihan kekayaan yayasan berupa tanah, dengan melakukan jual beli aset yayasan yang memiliki sertipikat hak Pakai dengan nomor 82/ Cilandak Barat atas nama Departemen Kesehatan menimbulkan beberapa permasalahan hukum. Dalam hal ini Yayasan dapat melakukan peralihan hak atas tanah yang merupakan asset/ kekayaan yayasan dengan berdasarkan Undang-undang Nomor: 16 Tahun2001 juncto Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 dan memenuhi syarat jual beli yaitu syarat materiil dan formil, apabila tidak memenuhi syarat tersebut, maka Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang telah dibuat menjadi batal demi hukum Dan PT. Graha Nusa Utama dapat melakukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 317/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel ke pengadilan yang lebih tinggi. Sehingga kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari analisis adalah bahwa peralihan hak atas tanah dengan cara jual beli harus memenuhisyarat materiil dan formil.;The transition of foundation’s wealth in the form of land, by doing the purchase and selling of foundation’s assets which have the right of use certificate with the number of 82/Cilandak Barat on behalf of the Department of Health raises several legal issues. In this case the foundation can make the transition of land rightwhich is an asset/wealth of the foundation on the basis of Act No. 16 year 2001 in conjunction with Act No. 28 year 2004 and have eligible purchase and sell requisite in terms of material and formal, if it fails to qualify, the Sale and Purchase Agreement which has been made will be void and PT. Graha Nusa Utama can make an appeal against the decision of the South Jakarta District Court No. 317/Pid.B /2013/PN.JKT.SEL to a higher court. So that the conclusions andrecommendations can be drawn from this analysis is that the transfer of rights over land by way of purchase and sell shall have the eligible material and formal requisite., The transition of foundation’s wealth in the form of land, by doing the purchaseand selling of foundation’s assets which have the right of use certificate with thenumber of 82/Cilandak Barat on behalf of the Department of Health raises severallegal issues. In this case the foundation can make the transition of land rightwhich is an asset/wealth of the foundation on the basis of Act No. 16 year 2001 inconjunction with Act No. 28 year 2004 and have eligible purchase and sellrequisite in terms of material and formal, if it fails to qualify, the Sale andPurchase Agreement which has been made will be void and PT. Graha NusaUtama can make an appeal against the decision of the South Jakarta District CourtNo. 317/Pid.B /2013/PN.JKT.SEL to a higher court. So that the conclusions andrecommendations can be drawn from this analysis is that the transfer of rightsover land by way of purchase and sell shall have the eligible material and formalrequisite.]"

"Penelitian ini membahas mengenai suatu Yayasan yang perubahannya dituangkan dalam suatu Akta Notaris. Penelitian ini khususnya mengkaji mengenai keabsahan proses pembuatan Akta Rapat Umum Pengurus Yayasan Saburai yang tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian dan Undang-Undang Yayasan. Penelitian tersebut dilakukan mengenai keabsahan proses pembuatan akta dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 70/Pdt.P/2020/Pn.Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Tipologi penelitian yang digunakan adalah eksplanatoris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, dengan metode analisis data kualitatif dan hasil penelitian eksplanatoris-analitis. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa keabsahan proses pembuatan Akta Rapat Umum Pengurus Yayasan Saburai belum diterapkan oleh notaris yang membuatnya mulai dari tahap konsultasi, cek administrasi dan data, pembuatan akta dan penandatangan akta karena melanggar syarat sahnya perjanjian dan Undang-Undang Yayasan. Pertimbangan hakim terhadap putusan ini dinilai telah tepat karena mengabulkan Akta Rapat Umum Pengurus Yayasan Saburai untuk dinyatakan batal demi hukum, akan tetapi dalam pertimbangannya hakim dapat menambahkan bahwa akta tersebut dapat dibatalkan karena melanggar syarat subjektif syarat sahnya perjanjian dan menyebutkan Notaris Pemegang Protokol yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah sebagai pemegang minuta akta di dalam putusannya.

---

This study discusses a Foundation whose changes states in Notary Deed. This research specially examines the validity of the process of making the General Meeting Deed of the Saburai Foundation which is not in accordance with the legal requirements of the agreement and the Foundation Law. The research was conducted on the validity of the deed-making process and the judge's considerations in the Tanjung Karang District Court Decision Number 70/Pdt.P/2020/Pn.Tjk. The research method used is normative juridical. The typology of the research used is explanatory. The type of data used is secondary data, namely data obtained through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials, and the data collection tool used is document study, with qualitative data analysis methods and explanatory-analytical research results.

The results of this study conclude that the validity of the process of making the General Meeting Deed of the Saburai Foundation Management has not been implemented by a notary who made it starting from the consultation stage, administrative and data checks, making the deed and signing the deed because it violated the legal terms of the agreement and the Foundation Law. The judge's consideration of this decision was considered appropriate because it granted the Deed of the General Meeting of the Saburai Foundation Management to be declared null and void, but the judge's consideration could add that the deed could be canceled because it violated the subjective requirements for the validity of the agreement and stated that the Notary of the Protocol Holder appointed by the Regional Supervisory Council was the holder of the minutes of the deed in his decision."

"Notaris dalam kewenangannya untuk membuat suatu akta pernyataan keputusan rapat, wajib secara saksama meneliti kesesuaian baik keterangan maupun dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar pembuatan akta dengan ketentuan perundang-undangan, agar akta tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak, notaris maupun pihak ketiga. Seperti dalam kasus yang diteliti pada tesis ini, di mana akta pernyataan keputusan rapat pembina yayasan yang dibuat notaris dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum oleh putusan pengadilan, karena undangan rapat pembina tersebut dinyatakan tidak sesuai dengan mata acara yang dibahas, dan tidak berwenangnya rapat pembina tersebut untuk memberhentikan ketua pembina dari jabatannya. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini meliputi keabsahan pelaksanaan rapat pembina yayasan yang undangannya tidak sesuai dengan mata acara rapat, dan akibat hukum terhadap akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat berdasarkan rapat pembina tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif dengan tipe eksplanatoris. Hasil penelitian tesis ini menyimpulkan bahwa undangan rapat telah sesuai dengan mata acara rapat dan pelaksanaan rapat pembina yayasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka hasil keputusan rapat tersebut adalah sah, sehingga seharusnya tidak menimbulkan akibat hukum yaitu batal demi hukum terhadap akta notaris yang dibuat berdasarkan rapat tersebut. Saran dalam tesis ini yaitu notaris sebelum membuatkan akta pernyataan keputusan rapat, seharusnya dapat memberikan penyuluhan hukum dan secara saksama memastikan dengan para pihak terkait isi keputusan agar tidak terjadi perbedaan kehendak yang dapat berujung pada masalah hukum yang dapat terjadi dikemudian hari yang akan berdampak pada para pihak maupun nama baik notaris itu sendiri.

---

A notary under the authority to make a deed of meeting decision, is obliged to examine whether the information and documents used as the basis for making the deed is already in accordance with the provisions of the law, so that the deed will not cause issues to the parties, the notary itself as well as the third parties. As in the case studied in this thesis, the deed of the decision of foundation trustees meeting made by the notary is declared invalid and has no legal force by a court decision, because the invitation to the meeting of trustees is declared not in accordance with the discussed agenda, and the meeting of trustees has no authority to dismiss the chairman of the trustees from the position. The issues discussed in this thesis are regarding the validity of the foundation trustees meeting which the invitation is not in accordance with the agenda of the meeting, and the legal consequences of the deed of meeting decisions made based on the trustees meeting. The research method used in this thesis is normative juridical with explanatory research type. The result of this research concludes that the meeting invitation is in accordance with the meeting agenda and the foundation trustees meeting held were in accordance with the statutory provisions, which leading to a result of the meeting's decision is valid, so it should not cause legal consequences against the notary deed made based on the meeting. The suggestion in this thesis is that a Notary should be able to provide legal counselling and carefully ensure with the parties related to the content of the decision, before making a deed of meeting decision, so that there are no differences of will that can lead to legal problems that can occur in the future which will have an impact on the parties and the reputation of the Notary itself."

"Dewasa ini banyak sekali sengketa akibat peralihan hak atas tanah yang terjadi di tengah masyarakat. Untuk mencegah konflik tersebut dibutuhkan perangkat hukum dan sistem administrasi pertanahan yang teratur dan tertata rapi. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang bertugas untuk membuat akta autentik sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu, salah satunya adalah Akta Jual Beli (AJB). Sejatinya, PPAT sebagai pejabat umum harus berkeja dengan penuh tanggung jawab, jujur dan tidak berpihak. Dalam menjalankan kewenangannya, PPAT harus menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan sengketa. Namun dalam kenyataannya, ditemukan PPAT yang melakukan perbuatan melawan hukum seperti dalam pembuatan AJB yang para penghadapnya tidak sesuai dengan identitas asli sebagaimana sebagaimana kasus yang ada dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 634/Pdt.G/PN.Tng. Semestinya PPAT melakukan kegiatan sebelum, pada saat, dan sesudah pembuatan akta sesuai ketentuan dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40, namun hal tersebut tidak dilakukannya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang pertanggungjawaban PPAT dalam proses peralihan hak atas tanah di mana para pihak tidak sesuai dengan identitas asli masing-masing dan akibat hukum dari peralihan hak atas tanah yang dilakukan secara melawan hukum. Untuk menjawab kedua permasalahan tersebut, maka penelitian yuridis normatif ini dilakukan melalui studi dokumen (kepustakaan). Adapun tipologi dari penelitian ini adalah eksplanatoris. Data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa PPAT bisa dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, pidana dan administratif. Sedangkan akibat hukum dari AJB yang dibuat oleh PPAT yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat subjektif yaitu sepakat para pihak dan syarat objektif yaitu suatu sebab yang halal.

---

Land Deed Officials (LDO) is a public official in charge of making authentic deeds as evidence that certain legal acts have been committed, one of them is Deed of Sale and Purchase (DSP). As an official with authority, LDO must work responsibly, honest, and impartial. However, in reality, LDO who committed acts against the law is found such as in the making of DSP whose witnesses does not suitable with the original identities as found in the case of Tangerang District Court Decision Number 634/Pdt.G/PN.Tng. In this case, LDO is supposed to conduct activities before, during, and after the making of the deed as stipulated in Government Regulation Number 24 of 1997 regarding Land Registration, especially Article 38, Article 39 and Article 40, but this is not done. The problems raised in this research are regarding the accountability of LDO in the process of transfer of land rights where the parties do not match their respective identities and legal consequences of the transfer of land rights that are conducted against the law. Therefore, to answer both problems, this normative juridical research is conducted through document (literature) study. As for the typology of this research is explanatory. Secondary data were obtained from document study, then analyzed quantitatively. Based on the analysis results of this research, it can be stated that LDO can be held accountable for civil, criminal and administrative. Whereas for the legal consequences of the DSP made by the LDO is null and void due to non-fulfillment of subjective condition namely agreed by the parties and objective condition namely a lawful cause."

"Yayasan merupakan badan hukum yang memiliki kekayaan yang dipisahkan. Oleh karena itu, sudah seharusnya harta kekayaan milik pendiri terpisah dari harta kekayaan yayasan. Tesis ini menganalisis pernyataan para ahli waris pendiri yayasan yang menyatakan bahwa harta kekayaan milik Ny. SB yang merupakan pendiri yayasan PDS merupakan harta pribadi Ny. SB, bukan merupakan harta kekayaan yayasan. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan studi kasus, dan pendekatan perbandingan dengan negara pembanding Jerman, Belanda, dan Spanyol yang dipilih karena merupakan negara civil law. Dalam kesimpulannya, tesis ini menegaskan bahwa yayasan sebagai badan hukum memiliki kekayaan yang terpisah dengan kekayaan pendirinya, pemisahan kekayaan tersebut terjadi pada saat pendiri menyerahkan kekayaannya kepada yayasan dan disertai “surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan yang dipisahkan”. Pendiri yayasan sudah tidak berhak lagi atas kekayaan yang diberikannya pada yayasan karena kekayaan tersebut sudah menjadi milik yayasan. Hasil perbandingan juga menunjukkan bahwa Indonesia, Belanda, Jerman dan Spanyol memiliki kesamaan yaitu yayasan memiliki kewenangan penuh atas kekayaannya dan terpisah dengan kekayaan pendiri yayasan. Tesis ini juga menyimpulkan bahwa tuntutan ahli waris Ny. SB atas kekayaan atas nama pribadi Ny. SB yang dibeli dengan menggunakan dana yayasan PDS adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang yayasan dan tergolong sebagai perbuatan melawan hukum.

---

Foundation is a legal entity consisting of separated assets. Therefore, the founder’s assets should be separated from the foundation’s assets. This thesis analyzes the claims of the founder's heirs that the assets of Ny. SB, the founder of the PDS foundation, are Ny. SB's private assets, not the foundation's assets. This normative juridical research uses three approaches, namely the statutory approach, the case study approach, and the comparative approach with Germany, the Netherlands, and Spain, which were chosen because of their civil law status. In conclusion, this thesis asserts that the foundation as a legal entity has separate assets from the founder's assets, the separation of assets occurs when the founder hands over his assets to the foundation and is accompanied by "the founder’s declaration letter regarding the legitimacy of the separated assets (surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan yang dipisahkan)". The founder of the foundation is no longer entitled to the assets given to the foundation because the assets have become the sole property of the foundation. The comparison also shows that Indonesia, the Netherlands, Germany and Spain have similarities where the foundation has full authority over its assets and is separate from the founder's assets. This thesis also concludes that the claim of Ny. SB's heirs to the wealth in Ny. SB's personal name that was purchased using PDS foundation funds is a statement that is not in accordance with the laws and regulations on foundations and is classified as an unlawful act."

"Tesis ini membahas sengketa pengangkatan pengurus cabang yayasan yang disebabkan karena adanya ketentuan Anggaran Dasar yang dilalaikan oleh para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian deskritif analitis yang bersumber pada studi dokumen. Hasil dari penelitian menemukan bahwa banyak ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang tentang Yayasan disebabkan oleh latar belakang sejarah pembentukan yayasan tersebut sebagai badan hukum.Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa pengangkatan pengurus cabang yang dilakukan melalui mekanisme yang tercantum dalam Anggaran Dasar adalah sudah tepat dan benar. Penyesuaian Anggaran Dasar seperti yang diwajibkan oleh undang-undang harus segera dilakukan untuk memberi kepastian dan jaminan hukum.

---

This tesis discuss a conflict arise from the appointment of branch management of a foundation resulted from neglection of rules on its Article of Association by each party. This research uses descritive analysis which is based on library study. The result of this research found that many of the rules in the foundation?s Article of Association contradict with the rules required by Indonesian Laws specifically the laws that govern the establishment of a foundation in Indonesia. This is as a result of history which govern the forming of foundation in Indonesia before the law of foundation itself formed and in place as a law.The result of this research also found that the Verdict of District Court was truely correct because the appointment of head branch management was complied with its Article of Association thus Branch Board Meeting is the only mechanism to do so. By adapting the Article of Association to the rule required by the Indonesian Law of the establishment of foundation will give more certainty and assurance of law."

"Tesis ini membahas peralihan hak atas tanah yang didasari pada surat kuasa menjual palsu. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan deskriptif analitis. Hasil penelitian adalah deskripsi hukum perjanjian jual beli hak atas tanah yang mengandung atas unsur kepalsuan pada dasar jual beli tersebut yaitu Akta Kuasa yang palsu, maka perjanjian tersebut batal dan terdapat penjelasan dalam Pasal 1321 dan Pasal 1449 KUH Perdata; Notaris/PPAT sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik mengenai pertanahan dapat membantu proses pemulihan sertipikat hak atas tanah yang dibatalkan akibat jual beli yang tidak sah dengan cara melaporkan kepada Badan Pertanahan Nasional mengenai hasil putusan Peradilan Tata Usaha Negara di tingkat Kasasi. Perubahan atas pemulihan kepemilikan sertipikat hak atas tanah cukup ditulis keterangan di dalam kolom mutasi dengan memberikan keterangan "berdasarkan putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Kasasi maka sertipikat hak atas tanah tetap milik penggugat atau kembali menjadi milik penggugat."

---

This thesis discusses about transition of land rights based on counterfeit selling power of attorney. This research is normative juridical research with analytical descriptive. The results of the study are the legal consequences of the sale and purchase agreement of land rights that contain elements of oversight, then the agreement is canceled and there is an explanation in Article 1321 and Article 1449 of the Civil Code; Notary/PPAT as a public official who makes authentic deeds regarding land can assist in the process of recovering certificates of land rights that have been canceled due to illegal sale by reporting to the National Land Agency regarding the results of the decision of the State Administrative Court at the Cassation level. Changes to the restoration of ownership certificates of land rights are simply written in the mutation column by providing a statement based on the decision of the Cassation Court of the State Administrative Court, the certificate of the right to the land belongs to the plaintiff or returned to the plaintiff."

"Penelitian ini adalah mengenai peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah secara adat berdasarkan ketentuan hukum tanah nasional dan peraturan-peraturan terkait. Peralihan hak atas tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain. Pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah mengenai kekuatan hukum peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah secara adat yang dilakukan secara lisan dan perlindungan hukum bagi penerima hibah berdasarkan hibah secara adat. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa hibah atas tanah secara adat adalah sah namun hanya mengikat kepada para pihak dalam hibah tersebut. Berdasarkan Pembahasan dalam tesis ini dalam hal pemberian hibah, suatu peralihan hak atas tanah dibuktikan dengan dibuatnya Akta pejabat pembuat akta tanah karena tanpa akta tersebut, hibah tersebut hanya akan mengikat pihak para pihak dan pihak penerima hibah akan mengalami kesulitan dalam pendaftaran peralihan haknya di Kantor Pertanahan dan mengingat sifat tanah sebagai benda tetap yang harus didaftarkan untuk memenuhi asas publisitas dan guna melakukan suatu balik nama sertipikat tanah, Kantor Pertanahan tetap melakukan prosedur secara formil

---

This thesis discusses the transfer of land rights based on customary grants based on the provisions of national land law and related regulations. The transfer of land rights is a legal act that aims to transfer rights from one party to another. The main problem in writing this thesis is regarding the legal force of the transfer of land rights based on traditional grants that are carried out orally and legal protection for grantees based on traditional grants. The writing of this thesis uses a normative juridical research method with a descriptive analytical research typology. From the research results, it can be seen that traditional land grants are valid but only binding on the parties to the grant. Based on the discussion in this thesis, there are still many people in Blora Regency who make grants without a deed of the official making the land deed and only witnessed by the head of the hamlet without any written evidence. In the case of grants, a transfer of land rights is evidenced by the making of an official deed of land deed because without the deed, the grant will only bind the parties and the recipient of the grant will experience difficulties in registering the transfer of rights at the Land Office and considering the nature of the land as fixed objects that must be registered to fulfill the principle of publicity and to carry out a transfer of title to a land certificate, the Land Office continues to carry out formal procedures"