Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan kebijakan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memiliki omset dalam setahun kurang dari Rp4,8 miliar bertujuan untuk menarik masyarakat untuk berusaha sehingga mendorong mereka untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan bagi Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk jangka waktu tertentu. Menurut Adam Smith mengemukakan asas-asas pemungutan pajak yang terdiri dari equality, certainty, convenience of payment dan efficiency (dikenal sebagai The Four Maxims). Metode kualitatif melalui studi dokumentasi, observasi dan wawancara dilakukan untuk menganalisis perubahan kebijakan Pajak Penghasilan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 apakah leih baik dari aturan sebelumnya dengan menggunakan The Four Maxims sebagai indikator pengukuran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PP Nomor 23 Tahun 2018 belum memberikan keadilan kepada Wajib Pajak secara konseptual tetapi dari persepsi Wajib Pajak sendiri PP Nomor 23 Tahun 2018 lebih adil daripada PP Nomor 46 Tahun 2013 karena tarif pajak yang turun menjadi 0,5%, memberikan kepastian hukum yang sama dengan PP Nomor 46 Tahun 2013, lebih memberikan convenience of payment kepada Wajib Pajak dan lebih memberikan efisiensi kepada Wajib Pajak.The change in Income Tax policy for Micro, Small and Medium Business Taxpayers who have a turnover of less than Rp4.8 billion aims to attract people to make effort so encourage them to participate in formal economic activities by providing convenience and being more fair for Business Taxpayers Micro, Small and Medium for a certain period of time. According to Adam Smith, the principles of tax collection consist of equality, certainty, convenience of payment and efficiency (known as The Four Maxims). The qualitative method through the study of documentation, observation and interviews was carried out to analyze changes in the Micro, Small and Medium Business Income Tax policy based on PP Number 23 of 2018 whether it was better than the previous rule by using The Four Maxims as an indicator of measurement. The results of this study indicate that PP Number 23 of 2018 has not provided justice to Taxpayers conceptually but from the perception of Taxpayers themselves PP Number 23 of 2018 is more fair than PP Number 46 of 2013 because the tax rate dropped to 0.5%, giving legal certainty is the same as PP Number 46 of 2013, more giving convenience of payment to taxpayers and more giving efficiency to taxpayers."

"Perubahan kebijakan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memiliki omset dalam setahun kurang dari Rp4,8 miliar bertujuan untuk menarik masyarakat untuk berusaha sehingga mendorong mereka untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan bagi Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk jangka waktu tertentu. Menurut Adam Smith mengemukakan asas-asas pemungutan pajak yang terdiri dari equality, certainty, convenience of payment dan efficiency (dikenal sebagai The Four Maxims). Metode kualitatif melalui studi dokumentasi, observasi dan wawancara dilakukan untuk menganalisis perubahan kebijakan Pajak Penghasilan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 apakah leih baik dari aturan sebelumnya dengan menggunakan The Four Maxims sebagai indikator pengukuran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PP Nomor 23 Tahun 2018 belum memberikan keadilan kepada Wajib Pajak secara konseptual tetapi dari persepsi Wajib Pajak sendiri PP Nomor 23 Tahun 2018 lebih adil daripada PP Nomor 46 Tahun 2013 karena tarif pajak yang turun menjadi 0,5%, memberikan kepastian hukum yang sama dengan PP Nomor 46 Tahun 2013, lebih memberikan convenience of payment kepada Wajib Pajak dan lebih memberikan efisiensi kepada Wajib Pajak.

---

The change in Income Tax policy for Micro, Small and Medium Business Taxpayers who have a turnover of less than Rp4.8 billion aims to attract people to make effort so encourage them to participate in formal economic activities by providing convenience and being more fair for Business Taxpayers Micro, Small and Medium for a certain period of time. According to Adam Smith, the principles of tax collection consist of equality, certainty, convenience of payment and efficiency (known as The Four Maxims). The qualitative method through the study of documentation, observation and interviews was carried out to analyze changes in the Micro, Small and Medium Business Income Tax policy based on PP Number 23 of 2018 whether it was better than the previous rule by using The Four Maxims as an indicator of measurement. The results of this study indicate that PP Number 23 of 2018 has not provided justice to Taxpayers conceptually but from the perception of Taxpayers themselves PP Number 23 of 2018 is more fair than PP Number 46 of 2013 because the tax rate dropped to 0.5%, giving legal certainty is the same as PP Number 46 of 2013, more giving convenience of payment to taxpayers and more giving efficiency to taxpayers."

"Perubahan ketentuan perpajakan atas natura dan/atau kenikmatan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 masih menuai pro dan kontra di masyarakat. Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan untuk lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan perlakuan pajak penghasilan atas imbalan kerja berupa natura atau kenikmatan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah perubahan ketentuan perpajakan tersebut memenuhi tujuan dari peraturan tersebut baik dari aspek keadilan maupun kepastian hukum, selain itu juga dilakukan penilaian aspek efisiensi dan kenyamanan bagi wajib pajak dengan menggunakan The Four Maxims yang dikemukakan oleh Adam Smith sebagai dasar penilaian. Data primer kualitatif berupa wawancara dengan pihak praktisi yang berasal dari pihak KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua, pihak konsultan pajak, dan pihak wajib pajak dilakukan untuk menilai terkait kesesuaian kebijakan perpajakan dalam peraturan tersebut dengan asas pemungutan pajak The Four Maxims yang dikemukakan oleh Adam Smith yaitu asas equality, asas certainty, asas convenience of payment, dan asas efficiency. Hasil analisis data menunjukkan bahwa perubahan kebijakan perpajakan atas natura/kenikmatan yang dinilai berdasarkan asas pemungutan pajak The Four Maxims telah memenuhi asas equality, asas certainty, dan asas efficiency namun belum meningkatkan penerapan asas convenience of payment

---

Changes to taxation provisions on fringe benefits as regulated in the Law on Tax Harmonization, which are further explained in Minister of Finance Regulation Number 66 issued in 2023, are still reaping pros and cons in the community. This regulation was issued with the aim of providing greater legal certainty and equality in the treatment of income tax on fringe benefits given to employee. Based on these problems, this research aims to analyze whether the changes to the tax provisions fulfill the objectives of these regulations both from the aspects of equality and legal certainty, apart from that, an assessment of the aspects of efficiency and comfort for taxpayers is also carried out using The Four Maxims proposed by Adam Smith as basis for assessment. Qualitative primary data in the form of interviews with practitioners from KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua, tax consultants, and taxpayers were conducted to assess the suitability of tax policies in these regulations with the principles of tax collection The Four Maxims put forward by Adam Smith, namely the principles equality, certainty principle, convenience of payment principle, and efficiency principle. The results of data analysis show that changes in tax policy on fringe benefits assessed based on The Four Maxims tax collection principles have fulfilled the equality principle, certainty principle and efficiency principle but have not increased the application of the convenience of payment principle."

"Penelitian ini menganalisis mengenai strategi transisi WP UMKM menuju sistem pajak normal. Strategi transisi dilakukan karena adanya perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang memiliki ketentuan adanya jangka waktu penggunaan peraturan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai strategi yang dipersiapkan WP UMKM dan Direktorat Jenderal Pajak untuk transisi WP UMKM menuju sistem pajak normal serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam menjalankan strategi tersebut. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jangka waktu penggunaan peraturan tersebut bertujuan sebagai waktu bagi WP UMKM untuk belajar mengenai pembukuan, perpajakan dalam sistem normal, dan mengembangkan usahanya. Di sisi lain, jangka waktu tersebut juga sebagai waktu bagi DJP untuk memberikan edukasi kepada WP UMKM. Adapun strategi yang dilakukan DJP adalah dengan melakukan edukasi mengenai pembukuan dan pengembangan bisnis UMKM melalui program BDS serta strategi lain yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengembangkan bisnis UMKM. Di sisi lain, WP UMKM tidak memiliki strategi khusus untuk bertransisi menuju sistem pajak normal. Namun, WP UMKM memiliki strategi-strategi bisnis yang beririsan dengan strategi transisi menuju sistem pajak normal. Selain itu, baik dari sisi DJP maupun WP UMKM menghadapi kendala yang dihadapi baik dari sisi internal maupun eksternalnya.

---

This research is focused to analysed the transition strategy of MSMEs taxpayer into normal tax system. This transition strategy is implemented as the alteration of Government Regulation Number 23 of 2018 that contain grace period. The purpose of this research is to obtain an overview of the strategies prepared by MSMEs taxpayer and Directorate General of Taxes in trasitioning MSMEs taxpayer into normal tax system and to know the obstacles faced in carrying out the strategy. This research is using qualitative approach with qualitative data collection techniques. The results showed that the purpose of grace period was intended as a time for MSMEs taxpayer to learn about double entry bookkeeping, taxation in normal tax system and to develop its business. On the other hand, grace period was also intended as time for DGT to provide the education to MSME taxpayer. The strategies undertaken by DGT are to educate MSME's bookkeeping and business development through BDS program as well as other strategies that can directly or indirectly develop the MSMEs business. On the other hand, MSMEs taxpayer do not have a specific strategy in transitioning into normal tax system. However, MSMEs taxpayer has business strategies that intersect with the transition strategy towards normal tax system. In addition, both from the DGT and MSME taxpayer face obstacles encountered both from the internal and external factor.

"

"Penelitian ini menganalisis pengaruh tarif marginal Pajak Penghasilan orang pribadi PPh OP dan reformasi PPh OP pada tahun 2008 terhadap pertumbuhan laba usaha Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM . Pengukuran laba usaha tersebut menggunakan rasio laba usaha sebelum pajak terhadap total seluruh penghasilan bruto yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan PPh OP 1770 dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2012 delapan tahun . Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak DJP.

Hasil estimasi menggunakan Ordinary Least Square yang dilakukan untuk setiap tahun pengamatan menunjukkan bahwa penurunan tarif PPh OP cenderung dapat meningkatkan rasio laba usaha yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi UMKM, dan peningkatan tersebut menjadi lebih besar setelah dilakukan perubahan struktur dan besaran tarif PPh tahun 2008. Dengan demikian, reformasi PPh OP tahun 2008 tersebut berhasil meningkatkan kinerja usaha Wajib Pajak orang pribadi UMKM.

---

This study analyzes the effect of marginal Personal Income Tax rate and its reform in 2008 on the growth of individual taxpayers 39 net income which conduct micro, small and medium business UMKM . The measurement of net income uses the ratio of net income before tax to the total of all gross income earned by the taxpayers which has been reported in Personal Income Tax Return 1770 within the period of 2005 to 2012 eight years . This study uses data obtained from the Directorate General of Tax DGT.

The estimation result using ldquo Ordinary Least Square rdquo that are performed for each year of observation shows that the decrease of Personal Income Tax rate tends to increase the profit ratio obtained by the individual taxpayer of UMKM, and the increase becomes bigger after the change of structure and the tariff of Personal Income Tax in 2008. Thus, the Personal Income Tax reform in 2008 was successful in improving the performance of individual SMEs."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, dalam hal ini melalui adanya Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan survey yang disebarkan kepada 61 pemilik UMKM di Wilayah Kecamatan Pasar Minggu. Data yang diperoleh diolah menggunakan program SPSS 20 dan dianalisis dengan korelasi pearson. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi niat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya adalah faktor kepercayaan kepada pemerintah dan kompleksitas pajak. Sementara faktor lainnya seperti moral pajak, keadilan pajak, kekuatan otoritas, informasi pajak, dan kesadaran pajak, secara statistik menunjukkan tidak adanya signifikasi pada pengaruh tersebut. Dari hasil ini, pembuat kebijakan atau pemerintah dapat memperhatikan kembali kompleksitas administrasi perpajakan untuk meningkatkan niat Wajib Pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Karena pada insentif tersebut, pemerintah membutuhkan niat Wajib Pajak untuk mau melaporkan realisasi PPh Finalnya.

---

This study aims to identify factors that influence the compliance intention of MSME taxpayers in reporting their tax obligations, in this case through the Government-borne MSME Final Income Tax Incentive. This study uses a quantitative approach by conducting a survey that is distributed to 61 MSME owners in the Pasar Minggu Subdistrict. The data obtained were processed using the SPSS 20 program and analyzed by Pearson correlation. The results of this study indicate that the factors that influence taxpayer compliance intentions in reporting their tax obligations are the factor of trust in the government and tax complexity. While other factors such as tax morale, tax justice, power of authority, tax information, and tax awareness, statistically shows no significant effect on this. From these results, policy makers or the government can pay attention to the complexity of tax administration to increase the intention of taxpayers to report their tax obligations. Because in this incentive, the government needs the intention of the taxpayer to report the realization of the Final PPh."

"Insentif pajak merupakan keringanan yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak untuk mengembangkan perekonomian maupun untuk mengoptimalkan program pemerintah. Sejak awal kemunculan pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak terhadap penurunan perekonomian negara terutama bagi sektor UMKM, menyelamatkan keberlangsungan para pelaku UMKM, pemerintah memberikan bantuan pendanaan dan insentif yang berupa insentif PPh Final UMKM DTP. Namun, pemanfaatan insentif tersebut masih belum optimal meskipun sudah dilakukan perpanjangan pemberian insentif PPh Final UMKM DTP. Hal tersebut mendorong peneliti untuk meninjau pelaksanaan insentif PPh Final UMKM DTP pada instansi KPP Pratama Mataram Barat dan faktor apa saja yang membuat insentif PPh Final UMKM DTP belum optimal dalam pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada beberapa faktor pendukung dalam pemanfaatan insentif ini ialah pemberian sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPP agar dapat berjalan dengan lancar, tetapi pada kenyataannya ada faktor yang menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan insentif. Ada beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP di KPP Pratama Mataram Barat antara lain kurangnya sosialisasi oleh pihak KPP, pengetahuan para pelaku UMKM yang masih rendah, dan proses administrasi yang menyulitkan para pelaku UMKM.

---

Tax incentives are waivers given by the government to taxpayers to develop the economy and to optimize government programs. Since the beginning of the emergence of the Covid-19 pandemic which occurred in Indonesia it has had an impact on the decline of the country's economy, especially for the MSME sector, saving the sustainability of MSME actors, the government provides funding assistance and incentives in the form of PPh Final MSME DTP incentives. However, the utilization of these incentives is still not optimal even though there has been an extension of the provision of Final Income tax MSME DTP incentives. This encourages the researcher to review the implementation of DTP MSME Final income tax incentives at KPP Pratama West Mataram and what factors make DTP FINAL MSME Income tax incentives have not been optimal in the utilization of DTP FINAL MSME Income tax incentives. This research used descriptive qualitative methods with data collection through in-depth interviews and literature studies. The results showed that there were several supporting factors in the utilization of this incentive was the provision of socialization carried out by the KPP in order to run smoothly, but in fact there were factors that caused the optimal utilization of incentives. There were several factors that caused the optimal utilization of DTP FINAL MSME Income tax incentives in KPP Pratama West Mataram, including lack of socialization by the KPP, low knowledge of MSME actors, and administrative processes which made it difficult for MSME actors."

"Tesis ini membahas mengenai evaluasi kebijakan pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tinjauan atas PP No. 46 Tahun 2013. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah penetapan batasan peredaran bruto tertentu sebesar Rp 4.800.000.000,00 tidak berdasarkan kajian akademik baru, namun menggunakan kajian lama. Penetapan tarif sebesar 1% secara final dari peredaran bruto usaha, hanya berasal dari sudut pandang peredaran usaha yang dijalankan oleh wajib pajak, namun tidak melihat beban ataupun biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak. Implikasi perpajakan yang timbul bagi UMKM sehubungan dengan penetapan PP No. 46 Tahun 2013, di antaranya perbedaan penghitungan antara PP No. 46 Tahun 2013 dengan ketentuan sebelumnya pasal 31E. Pengenaan secara final jika dibandingkan dengan ketentuan perhitungan normal, maka dalam kondisi mengalami kerugian ataupun keuntungan wajib pajak badan tetap harus membayarkan pajak penghasilan yang terhutang yang berasal dari jumlah peredaran bruto dikalikan tarif sebesar 1%. Kedua, implikasi kewajiban pajak penghasilan untuk wajib pajak badan yakni, adanya penghitungan pajak penghasilan yang terkadang mengikuti PP No. 46 Tahun 2013 dan mengikuti Pasal 31E. Perubahan penghitungan pajak yang terhutang bagi wajib pajak badan tersebut, menyebabkan perhitungan yang tidak konsisten. Hal tersebut dapat mengakibatkan adanya potensi penghitungan kerugian yang hilang akibat digunakannya kedua penghitungan yang berbeda. Ketiga, penggunaan Surat Keterangan Bebas (SKB) sulit untuk dipenuhi. Wajib Pajak mengalami kesulitan dengan tata cara SKB secara administrasi. Selain itu, dari sisi cash flow, wajib pajak diharuskan untuk membayar terlebih dahulu pajak yang terhutang untuk mendapatkan SKB tersebut.

---

The focus of this study describes the evaluation of tax policy Micro, Small and Medium Enterprises ( SMEs ) Review of PP No. 46 of 2013. The approach used in this study is a qualitative approach. The results of this study are the determination of gross income specified limit of Rp 4,800,000,000.00 not based on a new academic study, but using the old study. Determination of rate of 1 % in the final of the gross turnover of business, only from the standpoint of the circulation of the business carried on by the taxpayer, but did not see the burden or expense incurred by the taxpayer. There are some implication for taxation arising for SMEs in connection with the establishment of PP No. 46 of 2013, including the calculation of the difference between PP No. 46 of 2013 and the preceding provisions of Article 31E. The final taxation when compared with the normal provisions of the calculation, in the state of loss or profit, corporate tax payers still have to pay income tax payable from the amount of the gross income multiplied by a rate of 1%. Second, the implications of income tax liability for corporate taxpayers is to calculate corporate income tax, that sometimes using PP No. 46 of 2013 regulation or Article 31E. That differences to calculate the corporate income tax, causing the inconsistency of the calculation. This is a potential loss due to the use of the two different calculation. Third, the use of Exemption Certificate is difficult to be applied. Taxpayers is having trouble with the administrative procedures of the Exemption Certificate. Moreover, in terms of cash flow, a taxpayer is required to pay the tax due in advance to get the Exemption Certificate."

"UMKM merupakan pilar terpenting perekonomian Indonesia. Berdasarkan data, jumlah UMKM pada tahun 2018 mencapai 64,2 juta, dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun. UMKM didominasi oleh pelaku usaha mikro yang mencapai 98,68% dengan tenaga kerja sekitar 89%. Jumlah usaha mikro pada tahun 2019 mencapai 64,6 juta. Sebanyak 798,9 ribu unit merupakan usaha kecil, dan 65 ribu unit merupakan usaha menengah. Usaha kecil termasuk yang paling terpukul oleh krisis COVID-19. Pandemi COVID-19 berdampak besar terhadap kelangsungan usaha usaha mikro dan kecil. Penelitian ini menganalisis dampak keuangan, sosial, dan modal manusia terhadap kelangsungan usaha mikro dan kecil (UMK) di DKI Jakarta selama COVID-19 dengan mengkaji akses keuangan, kepercayaan pada jaringan, modal sosial internal, modal sosial eksternal, dan modal manusia sebagai indikator. Kuesioner terstruktur online digunakan untuk mengumpulkan data dari 150 pemilik usaha mikro dan kecil (UMK) di DKI Jakarta, dan data dianalisis melalui analisis korelasi dan regresi menggunakan perangkat lunak IBM SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses keuangan, kepercayaan pada jaringan, modal sosial internal, dan modal sosial eksternal mempengaruhi kelangsungan hidup UMK, sedangkan modal manusia tidak mempengaruhi kelangsungan hidup UMK. Kajian ini dinilai bermanfaat bagi usaha mikro dan kecil di DKI Jakarta untuk mengembangkan usahanya dengan menitikberatkan pada faktor-faktor utama yang mempengaruhi kelangsungan hidup UMK.

---

MSMEs are the most important pillars of the Indonesian economy. Based on data, the number of MSMEs in 2018 reached 64.2 million, with a contribution to GDP of 61.07% or Rp. 8,573.89 trillion. MSMEs are dominated by micro business actors who reach 98.68% with a workforce of around 89%. The number of micro-enterprises in 2019 reached 64.6 million. A total of 798.9 thousand units are small businesses, and 65 thousand units are medium enterprises. Small businesses are among the hardest hit by the COVID-19 crisis. The COVID-19 pandemic has had a major impact on the viability of micro and small businesses. This study analyzes the impact of financial, social, and human capital on the sustainability of micro and small enterprises (UMK) in DKI Jakarta during COVID-19 by examining financial access, trust in networks, internal social capital, external social capital, and human capital as predictors. An online structured questionnaire was used to collect data from 150 micro and small business owners (UMK) in DKI Jakarta, and the data were analyzed through correlation and regression analysis using IBM SPSS 26 software. The results showed that access to finance, trust in networks, internal social capital , and external social capital affects the survival of MSEs, while human capital does not affect the survival of MSEs. This study is considered useful for micro and small businesses in DKI Jakarta to develop their businesses by focusing on the main factors that affect the survival of MSEs"

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak terlepas dari pengenaan pajak penghasilan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang merelaksasi tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi wajib pajak usaha kecil menengah (UKM), dari 1% menjadi 0,5% dan berlaku sejak 1 Juli 2018. Pelaku UKM yang bisa memanfaatkan PPh final dengan tarif khusus ini adalah yang memiliki omzet maksimal Rp 4,8 miliar setahun. Masalah yang akan dijadikan fokus penelitian antara lain Bagaimana Perbandingan Definisi UMKM yang dikenakan PPh Final dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Definisi UMKM dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008, dan Apakah pengenaan pajak penghasilan final telah berdasarkan azas keadilan hukum dan perlindungan terhadap pelaku usaha UMKM setelah terbitnya PP Nomor 23 Tahun 2018. Metode Penelitian dilakukan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder.Dari hasil penelitian ditemukan ditinjau dari segi keadilan dan perlindungan hukum terhadap UMKM dalam perpajakan (equity principle), pengenaan pada PPh Final tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan  karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (ability to pay). Pemajakan yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Ini disebut dengan keadilan vertikal atau vertical equity. Penghasilan yang dimaksud disini adalah penghasilan neto. Berhubung PPh Final dihitung langsung dari peredaran bruto maka pemajakan tersebut tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam pemajakan. Bahkan di dalam keadaan rugi pun, dengan pengenaan PPh Final seseorang atau badan usaha tetap harus membayar pajak.

---

Micro, Small and Medium Enterprises can’t be excluded from income tax imposition. The Government Regulation (PP) Number 23 year 2018 issued by the government which relaxed income tax rate for small and medium enterprises (SME) taxpayers from 1% to 0.5% was valid from 1 July 2018. SMEs that can utilize the special rate final income tax rate are ones that has a maximum turnover of 4.8 billion rupiah per year. The main focus on this research includes Definition Difference between MSMEs subjected to the Final income tax rate of Government Regulation Number 23 Year 2018 and MSMEs subjected to the constitutional law Number 20 year 2008, also whether the imposition of final income tax has been based on the principle of legal justice and protection of MSME business after Government Regulation Number 23 of 2018 was issued. The method of research is normative juridical using secondary data from primary and secondary legal materials.

Research results shows that in terms of justice and legal protection of the MSMEs related to taxation (equity principle), the imposition of Final income tax rate is not in accordance with the principles of justice and protection because it doesn’t reflect ability to pay. Fair taxation is that the greater the income, the greater the tax obligation. This is defined as vertical equity. The income referred is net income. Final income tax rate is calculated directly from gross circulation, which is why the taxation is not in accordance with the concept of justice in taxation. Even in a state of loss, with the imposition of Final Income Tax each person and business entity must pay taxes."