Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNasabah Penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar apabila nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga melebihi maksimum tingkat Suku Bunga Penjaminan (SBP) yang ditetapkan LPS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penjaminan dana Simpanan di Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang LPS dan untuk menjelaskan kesesuaian pengaturan tingkat SBP dengan Penjaminan pada Putusan No. 253/PDT/2018/PT.DKI jo. Putusan No. 287/PDT.G/PN.JKT.SEL. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat analitis-deskriptif dan berbentuk yuridis-normatif. Data yang ada dikumpulkan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Simpulan dari penelitian ini adalah LPS menetapkan SBP sebagai implementasi dari ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang LPS dan dalam penjaminan yang dilakukan oleh LPS pada perkara Putusan No. 253/PDT/2018/PT. DKI jo. Putusan No. 287/Pdt.G/PN.Jkt.Sel, terdapat ketidaksesuaian antara pengaturan penjaminan pada Pasal 19 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang LPS dengan putusan Judex Facti. Saran dalam Penelitian adalah LPS perlu untuk mensosialisasikan kembali agar Bank tidak menerapkan bunga diatas SBP, serta agar Bank memperhatikan data dan informasi mengenai nasabah yang tercatat pada sistem informasi Bank, agar senantiasa diperbaharui apabila terjadi perubahan dan setiap Simpanan yang dinyatakan oleh LPS terbukti menerima bunga diatas Suku Bunga Penjaminan, maka Simpanan tersebut merupakan Simpanan yang tidak layak dibayar. Namun, jika dapat dibuktikan bahwa Nasabah tersebut tidak diuntungkan secara tidak wajar, maka Simpanan tersebut harus dijadikan oleh LPS sebagai Simpanan yang layak dibayar.

---

ABSTRACT

A Depositor is considered to be an unfairly benefited party if he receives an interest rate above the Deposit Insurance Rate. This study aims to determine the deposit guarantee fund arrangements in Indonesia in accordance with the provisions of Law No. 24 of 2004 regarding Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) and to explain the appropriateness of the level of Deposit Insurance Rate with Guarantees in Decision No. 253/PDT/2018/ PT.DKI jo. Decision No. 287/PDT.G/ PN.JKT.SEL. This research is a juridical-normative research. The data were collected by interview and literature study. The conclusion of this research are that the IDIC sets the Deposit Insurance Rate as an implementation of the provisions of Law No. 24 of 2004 regarding the IDIC and in the guarantee carried out by the IDIC in the case of Decision No. 253 / PDT / 2018 / PT. DKI jo. Decision No. 287 / Pdt.G / PN.Jkt.Sel, there is a discrepancy between the guarantee arrangements as regulated in Article 19 of Law No. 24 of 2004 regarding IDIC with the decision of the Judex Facti. The suggestions on this research are the IDIC needs to re-socialize the Bank related to the application of interest so that the Bank does not apply interest rate above the Deposit Insurance Rate, and that the Bank must pay attention to data and information about customers recorded in the Bank's information system, so that it is always updated if changes occured and each Depositor whom stated by LPS is proven to receive interest above the Deoposit Insurance Rate, the Deposit is a Deposit that is not worth paying because the Depositor is an unfairly benefited party. However, if it can be proven that the Depositor is not a Depositor who has benefited unfairly, the Deposit must be changed by LPS as a Deposit that is eligible to be paid."

"Skripsi ini membahas mengenai Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah Berupa Transaksi Interest Rate Swap ("Transaksi IRS"). Pada skripsi ini, Penulis mengangkat pokok permasalahan yaitu bagaimana pengaturan dan implementasi Transaksi IRS. Bentuk penelitian pada skripsi ini bersifat yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deksriptif yang didukung oleh alat pengumpulan data berupa bahan pustaka dan wawancara. Kesimpulan yang didapat adalah: 1. Pengaturan Transaksi IRS sudah cukup efektif sebagaimana diatur secara khusus dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/13/PADG/2019 tentang Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah Berupa Transaksi Interest Rate Swap (“PADG 21/13/2019”); dan 2. Implementasi hak dan kewajiban para pihak dalam Transaksi

IRS sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan PADG 21/13/2019 sebagaimana hak dan kewajiban para pihak diatur dalam dokumen perjanjian yang menyatu dan tidak terpisahkan. Selanjutnya, terdapat juga implementasi dalam transaksi IRS yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam PADG 21/13/2019, di mana pada praktiknya terdapat perbedaan acuan dalam menentukan suku bunga yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah dengan yang terdapat di pasar yang mana pada bank untuk menentukan suku bunga yang dipinjam tidak mengikuti referensi suku bunga yang terdapat di market yaitu JIBOR/IndONIA, melainkan Bank menggunakan blended cost of fund sebagai referensi dalam menghitung suku bunganya. Saran yang diberikan adalah: 1. Para pihak yang akan melakukan transaksi IRS dengan menggunakan PIDI/ISDA Master Agreement sebaiknya cermat dan memahami semua ketentuan yang ada dalam perjanjian yang menyatu dan tidak terpisahkan (integral and inseparable); dan 2. Bank Indonesia perlu membuat suatu aturan yang menyeragamkan acuan suku bunga yang digunakan dalam transaksi IRS sehingga acuan yang dipakai oleh pasar dan bank menjadi seragam.

..... This thesis discusses the Rupiah Interest Rate Derivative Transactions in the Form of Interest Rate Swap Transactions (“IRS Transactions”). In this thesis, the author brings the main issue regarding how are the regulation and implementation of IRS Transactions. The research method of this thesis is juridical-normative with descriptive research typology supported by data collection tools in the form of literature and interviews. The conclusions obtained are: 1. The regulation of IRS Transactions has been quite effectively enacted as specifically regulated in

Regulation of the Members of the Board of Governors Number 21/13/PADG/2019 on Rupiah Interest Rate Derivative Transactions in the Form of Interest Rate Swap Transactions (“PADG 21/13/2019”); and 2. Implementation of the rights and obligations of the parties in the IRS Transaction has been carried out properly in

accordance with PADG 21/13/2019 as the rights and obligations of the parties are stipulated in an integral and inseparable agreement document. Furthermore, there is also an implementation in the IRS transactions that is not in accordance with the provision in PADG 21/13/2019, where in practice there is a difference in determining the interest rates given by the Bank to the Customer and those in the market, in which the bank determines the interest rate does not follow the reference interest rate used in the market, namely JIBOR/IndONIA, but the Bank uses the blended cost of fund as a reference in calculating the interest rate. Moreover, the suggestions given are: 1. The parties who will carry out IRS transactions using the PIDI/ISDA Master Agreement should be careful and understand all the provisions contained in the integral and inseparable agreement; and 2. Bank Indonesia needs

to make a regulation that homogenizes the interest rate reference used in IRS transactions so that the reference used by the Banks and Market becomes uniform."

"Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis hubungan antara tingkat bagi hasil simpanan bank syariah dan tingkat suku bunga simpanan bank konvensional dari Januari 2009-Desember 2012, serta melihat apakah return bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah di Indonesia telah sesuai dengan prinsip bagi hasil (tidak terkait dengan suku bunga bank konvensional). Pengujian dilakukan dengan uji kausalitas Granger, kointegrasi dan ECM. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat bagi hasil simpanan bank syariah memiliki dependensi dengan tingkat suku bunga rata-rata simpanan bank konvensional pada jenis deposito 1 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan lebih dari 12 bulan. Hal ini mengimplikasikan bahwa pemberian return bagi hasil pada simpanan bank syariah masih belum sesuai dengan prinsip bagi hasil karena memiliki ketergantungan dengan suku bunga rata-rata bank konvensional.

---

This research is aimed to analyse the relationship between Islamic bank investment rate and conventional bank deposit rate in January 2009-December 2012, and find out whether profit-sharing return given by Islamic bank in Indonesia has followed profit-and-loss sharing principle. The test is conducted with Granger causality, cointegration, and ECM. This research found that Islamic bank investment rate is linked with conventional bank deposit rate on 1-month, 6-months, 12-months and more than 12 months fixed deposits. It implies that profit-sharing return given in Islamic bank deposit is still not operate according to profit-and-loss principle because of its dependence with conventional bank deposit rate."

"Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang kedudukannya berada di luar kabinet (tidak berada di bawah Presiden). Bentuk kelembagaannya adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistim pembayaran serta mengatur dan mengawasi bank.Tugas melaksanakan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia adalah dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga. Dalam melaksanakan kebijakan moneter untuk pengendalian moneter, Bank Indonesia menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valas, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum dan pengaturan kredit atau pembiayaan.Penelitian dalam tesis ini berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan moneter yaitu menganalisis korelasi suku bunga SBI terhadap suku bunga PUAB dan korelasi antara suku bunga intervensi rupiah terhadap suku bunga PUAB. Adapun rumusan masalah yang diketengahkan dalam penelitian ini adalah apakah ada dan sejauh mana besar (kekuatan) dan sifat (positif atau negatif) dari kedua korelasi tersebut di atas.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bulanan SBI, intervensi rupiah dan PUAB. Data yang diteliti adalah data pada periode Januari 2000 sampai dengan November 2001 yang diperoleh secara langsung dan Bank Indonesia (data primer).Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara deskriptif dan statistik dengan menggunakan program Eviews. Program Eviews merupakan perangkat lunak (software) komputer yang digunakan untuk membantu menghitung dan menganalisis penelitian yang dilakukan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang kuat (signifikan) dan positif antara suku bunga SBI terhadap suku bunga PUAB dan antara suku bunga intervensi rupiah terhadap suku bunga PUAB. Hal ini menggambarkan bahwa apabila ada pergerakan suku bunga SBI, suku bunga intervensi rupiah maka akan mempengaruhi pergerakan suku bunga PUAB.Berdasarkan hasil penelitian ini ada beberapa saran yang perlu diperhatikan yaitu perlu hati-hati dalam menetapkan besarnya suku bunga SBI dan suku bunga intervensi rupiah. Selain itu, perlu dipikirkan untuk menggunakan instrumen lain sebagai pengganti dan atau pelengkap agar Bank Indonesia dapat lebih fleksibel dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter."

"ABSTRAK

Skripsi ini memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai Analisis Yuridis Penerapan LPS Rate dalam Simpanan Deposito Terhadap Perlindungan Nasabah yang dihubungkan dengan fenomena banyaknya bank-bank yang menerapkan bunga simpanan deposito diatas ketentuan yang ditetapkan di dalam LPS Rate. Hal ini nantinya dapat membahayakan nasabah dimana simpanannya tidak akan dijaminkan oleh LPS dikarenakan simpanan tersebut dianggap sebagai simpanan tidak layak bayar karena telah menikmati keuntungan yang tidak wajar. Dari permasalahan tersebut maka pokok permasalahan yang dapat ditarik adalah bagaimana pengaturan dan konsep perlindungan nasabah terkait dengan ketentuan LPS Rate di dalam simpanan deposito dan bagaimana implementasi dari pengaturan mengenai LPS Rate terkait dengan simpanan deposito ditinjau dari hukum perbankan di Indonesia.

---

ABSTRACT

This Thesis Provides a comprehensive explanation about Juridicial Analysis of the application of LPS in the savings deposits rate againts the protection of the customers associated with the phenomenon of large banks that apply interest savings deposits on the conditions set out in the LPS Rate. This can evetually harm the customer where they deposit savings would not be warranted by LPS because the deposits are considered as savings is not worth paying for having enjoyed an unnatural advantage. Of these problems then the principal problem that can be drawn is how is the regulation and customer protection concept is related to the provision of LPS in the savings deposit rate and how is the implementation of the arrangements regarding LPS Rate associated with savings deposits of the Indonesian Banking law

"

"Penelitian ini menganalisis pengaruh tingkat suku bunga yang menggunakan Treasury Bills AS terhadap profitabilitas perbankan yang dilihat dari Net Interest Margin (NIM) selama periode tahun 2005-2014 pada pasar negara berkembang. Observasi yang dilakukan mencakup industri perbankan 27 di pasar negara maju dan pasar negara berkembang dengan hasil observasi sebanyak 4499 data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara tingkat suku bunga dan NIM perbankan di emerging markets dimana semakin tinggi tingkat suku bunga maka semakin tinggi pula NIM bank tersebut.

---

This research analyzes the effect of interest rates (proxied by US T-Bills) on Banks? profitability shown by Net Interest Margin (NIM) during the period of 2005-2014 in emerging markets. The observation consists of 27 countries in developed and emerging markets which resulted in 4499 data. The result shows there is a significantly positive correlation between the levels of interest rate on banks? NIM in emerging markets where the increase (decrease) of interest rate would increase (decrease) the banks? NIM as well."

"Dalam upaya memeriksa efektivitas transmisi kebijakan moneter, penelitian ini memeriksa interest rate pass-through di Indonesia dengan mempertimbangkan adanya perubahan suku bunga kebijakan dan pandemi COVID-19. Data suku bunga kebijakan, suku bunga deposito dan suku bunga kredit diambil secara bulanan dari April 2012-Desember 2022. Vector Error Correction Model (VECM) digunakan untuk mengukur interest rate pass-through dan Mean Adjusted Lag (MAL) digunakan mengukur kecepatan pass-through. Hasil menemukan dengan penetepan suku bunga kebijakan baru belum memberikan pengaruh pada suku bunga deposito dan kredit dalam analisis jangka panjang dan jangka pendek. Kebijakan moneter membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memberikan pengaruhnya pada suku bunga perbankan. Pandemi COVID-19 semakin melemahkan transmisi kebijakan moneter memberikan pengaruh pada suku bunga kredit.

---

To examine the effectiveness of monetary policy transmission, this study examines interest rate pass-through in Indonesia by considering changes in policy rates and the COVID-19 pandemic. Data on policy rates, deposit rates and lending rates are taken monthly from April 2012-December 2022. Vector Error Correction Model (VECM) is used to measure interest rate pass-through and Mean Adjusted Lag (MAL) is used to measure the speed of pass-through. The results found that the new policy rates have not yet influenced deposit and lending rates in the long-run and short-run analysis. Monetary policy takes a longer time to affect bank interest rates. The COVID-19 pandemic has further weakened the transmission of monetary policy influence on lending rates."