Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia memiliki perkembangan pembangunan fisik yang cukup pesat. Beberapa area di perkotaan belum secara intensif untuk mengalokasikan sebagai ruang publik, melainkan semakin banyaknya pembangunan seperti mall, perkantoran, dan perhotelan. Dengan adanya pembangunan yang cukup pesat tersebut, Kota Jakarta membutuhkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan. Kebijakan publik mengenai RTH di wilayah perkotaan memiliki nilai estetika dan sekaligus sebagai wahana interaksi sosial bagi penduduk di perkotaan. Sulitnya pembebasan lahan dan kurangnya komitmen para pemangku kepentingan untuk meningkatkan lahan RTH menjadi kendala untuk mencapai target pengalokasian lahan RTH sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan RTH di DKI Jakarta dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Penulis menggunakan model teori implementasi yang dikembangkan oleh Merilee S. Grindle. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif dnegan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan beberapa pihak terkait. Hasil penelitian diperoleh (1) implementasi kebijakan ruang terbuka hijau oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya sempurna; (2) beberapa kendala diantaranya pembebasan lahan dan belum ada peraturan mengenai Masterplan RTH DKI Jakarta yang dapat menunjang penyelenggaraan penataan RTH di DKI Jakarta menjadi faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di DKI Jakarta.

---

DKI Jakarta Province as the Capital of the Republic of Indonesia has a fairly rapid development of physical development. Some areas in urban areas have not been intensively allocated as public spaces, but more and more development such as malls, offices, and hospitality. With this rapid development, the City of Jakarta needs Green Open Space (RTH) to maintain the harmony and balance of the ecosystem of the urban environment.

Public policy regarding open green space in urban areas has aesthetic value and is also a vehicle for social interaction for urban residents. The difficulty of land acquisition and the lack of commitment of stakeholders to increase green open land is an obstacle to achieving the target of allocating green space according to Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning.

The purpose of this study is to analyze the implementation of green open space policy in DKI Jakarta and what factors influence it. The author uses an implementation theory model developed by Merilee S. Grindle. This study uses a postpositivist approach with qualitative methods with data collection techniques in the form of in-depth interviews with several related parties.

The results of the study were obtained (1) the implementation of the green open space policy by the DKI Jakarta Provincial Government has not been fully perfect; (2) some constraints including land acquisition and there are no regulations regarding the DKI Jakarta Open Space Plan that can support the implementation of green open space arrangements in DKI Jakarta are the inhibiting factors that affect the implementation of green open space policies in DKI Jakarta."

"Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mengamanatkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 % dari wilayah kota. Sedangkan RTH yang dimiliki oleh Jakarta baru mencapai 9.6 %. Pada kota-kota besar yang terlanjur sudah berkembang seperti Jakarta sulit memenuhi target tersebut termasuk di dalamnya RTH Pemakaman. Jakarta mengalami krisis lahan pemakaman dimana sudah banyak areal pemakaman yang penuh dan terjadi alih fungsi guna lahan. Hal ini menuntut penelitian untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan penataan ruang pada RTH dengan fokus areal pemakaman di Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivism/ kuantitatif. Pengumpulan data sekunder dan wawancara mendalam dilakukan pada pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. Faktor-faktor diperoleh dalam proses penelitian adalah ketersediaan anggaran, regulasi penataan ruang, struktur organisasi dan dukungan politik. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketersediaan anggaran terbatas, regulasi penataan ruang menyimpang, struktur organisasi belum mendukung, dan dukungan politik tidak konsisten dalam membela kepentingan umum.

---

The Law Number 26 of the Year 2007 on space management mandates that the proportion of the green open space in the city area is at least 30% out of the city area. Meanwhile, the Green Open Space (GOS) owned by Jakarta only reaches 9.6%. In the big cities which have been developed like Jakarta, it is difficult to accomplish the target, including the target on the Cemetery GOS. Jakarta suffers from the cemetery land crisis as many cemetery areas are full, and the function of some of these cemetery areas has been altered. This situation requires research to seek for factors influencing the implementation of the space management policy on the GOS with the focus of the cemetery area in Jakarta.

This research uses the positivism/quantitative approach. The secondary data collection and the in-depth interview were conducted to the government, the private sector, and the society. The factors obtained in the research process are the budget availability, the space management regulations, the organizational structure, and the political support. The research results show that the budget availability is limited, the space management regulations deviate, the organizational structure has not supported, and the political support is not consistent in defending public interests."

"Depok merupakan salah satu kawasan strategis nasional yang harus dilindungi fungsinya dan merupakan kawasan yang diapit oleh kota Bogor dan kota Jakarta. Kondisi tersebut mengharuskan Depok sebagai kota penyangga hidup kota Jakarta. Namun, akibat arus mobilisasi dan migrasi yang tinggi menjadikan fungsi kota Depok beralih menjadi kota padat pemukiman serta ditandai adanya kompleksitas perkotaan sehingga menyebabkan kota Depok tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Peneliti menggunakan pendekatan positivis-kualitatif dengan mengacu 4 indikator dari teori Edward III yaitu: 1) Sumber Daya; 2) Disposisi; 3)Komunikasi; 4) Struktur. Berdasarkan analisis pada keempat indikator tersebut, diketahui bahwa implementasi penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Depok terkendala pada sumber daya, komunikasi dan struktur birokrasi.

---

Depok is one of the national strategic areas that should be protected for its functions. Depok is also an area that is flanked by Bogor and Jakarta. Therefore, Depok becomes a buffer city which supports its neighbourhood areas, such as Jakarta. Due to the current high mobilization and migration, Depok turns into densely populated city and urban area which characterized by its complexity. This makes Depok can not do its functions properly.

By using qualitative-positivist approache, researcher analyzes the case byusing Edward III's four indicators, which are: 1) Resources; 2) Disposition; 3) Communication, 4) Structure. Based on the analysis of four indicators, it is known that the implementation of the Green Open Space Regulation in Depok is hampered on its resources, communication process and birocratic structure."

"Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) ditahun 1970-an meningkat dratis karena didukung pemerintah melalui Nota Dinas Gubernur DKI Jaya (DKI Jakarta), sehingga banyak taman (ruang terbuka hijau atau RTH) dialihfungsikan menjadi SPBU. Kini untuk memenuhi target RTH (13,94% RTH berdasarkan RTRW DKI Jakarta 2010), kebijakan tersebut berubah melalui Keputusan Gubernur Nomor 728 tahun 2009 dan Instruksi Gubernur Nomor 75 tahun 2009. Tercatat 27 unit SPBU harus dikembalikan fungsi lahannya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alihfungsi SPBU-Taman menjadi RTH berdasarkan pendekatan site and situation. Penelitian dibatasi pada SPBU-SPBU yang belum sepenuhnya menjadi RTH. Metode yang digunakan adalah kombinasi metode AHP dan metode rangking. Site untuk variabel rawan banjir, luas dan status SPBU, status tanah. Situation untuk variabel ruang publik lain, ketersediaan SPBU lain, pelayanan SPBU, segmen jalan, dan proporsi ruang terbangun. Analisa penelitian menggunakan analisa deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan tiga dari lima SPBU sesuai dialihfungsikan menjadi taman (RTH).

---

The construction of public refueling stations (gasoline stations) in 1970 increased drastically due to the government support through a Memorandum Office of the Governor of DKI Jaya (DKI Jakarta), which lead to a number of the park (green open space or RTH) converted into a gasoline station. Now, to meet the target of RTH (13.94% RTH based RTRW DKI Jakarta 2010), the policy was replaced by Decree No. 728 of 2009 and Governor Instruction No. 75 of 2009. It was recorded that land function of 27 gasoline stations unit must be returned.

The aim of this study is to determine the suitability of change of function of gasoline stations-Park with green open space using site and situation based approach. The method used is a combination of AHP and ranking method. Site for flood-prone variable, space of the gasoline station, the status of the land. Situation for variables of other public space, the availability of other gasoline stations, service gasoline stations, road segments, and the proportions of the room built. Analysis of the research used quantitative descriptive analysis. The results showed that three of the five gasoline stations were suitably to be converted into a green open space (RTH)."

"Pertambahan penduduk dan pembangunan di Jakarta menyebabkan berkurangnya jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH). Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi masyarakat tentang RTH selama pandemi COVID-19, mengidentifikasi RTH, fasilitas lingkungan, dan struktur rumah tinggal mempengaruhi harga tanah, mengestimasi nilai RTH, dan membuat model valuasi RTH dengan preferensi. Riset menggunakan kuesioner google form yang dianalisis menggunakan metode Hedonic Price (HP) dan Life Statisfaction Approach (LSA) menggunakan software SPSS versi 25. Hasil penelitian menyatakan masyarakat memiliki pengetahuan yang baik dan terjadi perubahan perilaku penggunaan RTH perkotaan selama pandemi. Mayoritas masyarakat menyatakan RTH sebaiknya dibuka pada masa pandemi. Pembuatan model valuasi RTH dengan preferensi menggunakan model II metode HP dengan R-squared (R2) sebesar 0,585. Estimasi nilai hutan kota terhadap harga tanah radius l.000 m–2.000 m sebesar Rp2.092.910 dan 500 m–1.000 m sebesar Rp1.863.998. Estimasi nilai taman terhadap harga tanah radius 500 m–1.000 m sebesar Rp1.002.853, sedangkan estimasi nilai pemakaman terhadap harga tanah radius 500 m–1.000 m sebesar (Rp4.098.616) dan 1.000 m–2.000 m sebesar (Rp1.635.086). Valuasi RTH menggunakan LSA tidak dapat menangkap eksternalitas positif keberadaan taman dan hutan kota di Jakarta. Valuasi RTH menggunakan LSA tidak dapat menangkap eksternalitas positif keberadaan taman dan hutan kota di Jakarta.

---

Population growth and development in Jakarta have reduced the amount of green open space (GOS). This study aims to analyze the public's perception of GOS during the COVID-19 pandemic, identify GOS, house structural, and environmental facilities that affect land prices, estimate the value of GOS, and valuation model of GOS with preferences. This study used an online questionnaire that was analyzed using the Hedonic Price (HP) method with SPSS software version 25. The results stated that the community had good knowledge and behavior changes during the pandemic of GOS visitation. Most people stated that the GOS public should open during the pandemic. Valuation GOS with the HP model II has an R-squared (R2) of 0.585. The estimated value of an urban forest at a land price of a radius of 1,000 m–2,000 m is Rp2,092,910 and 500 m–1,000 m is Rp1,863,998. The estimated value of the park with a land price of a radius of 500 m–1,000 m is Rp1,002,853, while the estimated value of the cemetery ground for a radius of 500 m–1,000 m is (R4,098,616) and 1,000 m–2,000 m (Rp1,635,086). The valuation of GOS using LSA cannot capture the positive externalities of the existence of parks and urban forests in Jakarta."

"Pembangunan fisik di DKI Jakarta telah mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan terutama lahan yang seharusnya diperuntukkan sebagai RTH menjadi kawasan untuk kegiatan perekonomian atau permukiman, hal ini menyebabkan luas RTH yang ada pada tahun 2010 hanya 11,2%. Jumlah ini masih jauh dari target 30% sesuai amanat Undang-undang No. 26 Tahun 2007. Penelitian bertujuan untuk menginventarisasi kondisi eksisting RTH di DKI Jakarta tahun 2012 (luas, jenis, dan kerapatan vegetasi),  menginventarisasi  luas kawasan yang berpotensi sebagai peluang pemenuhan target RTH 30%, dan mengetahui persepsi masyarakat pada pembangunan RTH. Data kondisi eksisting RTH diperoleh dari studi literatur berdasarkan dokumen instansi terkait, observasi lapangan dan perhitungan. Potensi kawasan peluang untuk memenuhi target RTH 30% diperoleh dari studi literatur dan teknik overlay peta. Inventarisasi dilakukan pada kawasan penyangga (sempadan sungai, pantai dan tandon air), serta pada kawasan-kawasan terbangun yang memiliki kewajiban untuk memenuhi Undang-undang No. 26 Tahun 2007. Persepsi masyarakat diperoleh dari survei dengan teknik wawancara menggunakan instrumen kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan luas RTH eksisting di DKI Jakarta tahun 2012 adalah 7.842,61 ha (13,27%) dari luas total daratan Jakarta.  Jenis vegetasi tercatat 142 jenis dengan kerapatan vegetasi rata-rata 277 pohon/ha. Potensi kawasan peluang yang dapat ditelusuri tercatat seluas 10.003,92 ha. Persepsi masyarakat mengenai pembangunan RTH di DKI Jakarta cukup baik.

---

Physical development in Jakarta has led the conversion of land, especially land that should be designated as green open space (GOS) for the economic activity or settlement, it caused the existence of GOS  only 11.2% in 2010 . This number is still below the target of 30% as mandated by Law. 26 of 2007. This study aims to take stock of the existing condition of GOS in Jakarta in 2012 (broad, vegetation type and density of vegetation), inventory of total area that can be the opportunity area to meet the target 30% GOS in Jakarta and to determine public perceptions. Data of existing condition of GOS obtained from the literature  based on the documents from related agencies, field observations and calculations. Opportunity potential area obtained from literature, map overlay technique.Inventory conducted in the buffer zone of (river banks, beaches and water tanks), as well as in areas that have awakened to fulfill the obligation Law. 26 of 2007. Public perception survey is done by interview. The results showed GOS existing in 2012 was 7842.61 ha (13.27%) of the total land area of Jakarta. Vegetation types recorded 142 species which density of vegetation 277trees/ha. Potential opportunities recorded 10,003.92 ha area to be potential GOS. Public perception about the development of GOS in Jakarta is quite good."

"Pertambahan penduduk dan pembangunan yang pesat di Jakarta menyebabkan berkurangnya jumlah RTH di perkotaan. RTH adalah elemen keberlanjutan sebuah kawasan perkotaan. Tujuan dari penelitian ini menganalisis luas dan sebaran RTH, perencanaan dan implementasi kegiatan RTH, dan pola interaksi para pihak. Dari hasil penelitian menggunakan SIG disimpulkan bahwa luasan RTH tahun 2011 sebesar 3.816,34 ha (5,84%) dan menurun sebesar 342,40 ha pada tahun 2018 menjadi 3.473,94 ha (5,31%). Penurunan luasan RTH terbesar pada zona jalur hijau sebesar 255,11 ha. Sebaran RTH menyebar di lima kota administrasi namun belum merata dengan luasan terbesar di Jakarta Timur sebesar 1.350,52 ha. Perencanaan dan implementasi kegiatan pengelolaan RTH belum memadai dikarenakan belum adanya Masterplan RTH dan faktor politis. Anggaran kegiatan pengelolaan RTH terbesar tahun 2018 dan terendah tahun 2017. Penyerapan anggaran kegiatan pengelolaan RTH terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 34,30% dan tertinggi pada tahun 2018 sebesar 93,16%. Berdasarkan analisis Actor Network Theory (ANT), aktor kunci dalam perumusan Masterplan RTH adalah Gubernur, Dinas Kehutanan, dan Bappeda.

---

Population growth and rapid development in Jakarta have caused a reduction in the amount of Green Open Space (GOS) in urban areas. Open green space is an element of sustainability for an urban area. The aim of this study is to analyze the extent and distribution of GOS, planning and implementation of GOS programmes, and the interaction between the actor. The results of this study using Geographic Information System (GIS), it can be concluded that the area of GOS in 2011 was 3,816.34 ha (5,84%) and decreased 342,40 ha in 2018 to 3,473.94 ha (5.31%). The largest decrease in the area of GOS occurred in the green line zone (255.11 ha). The distributin of GOS spreads in five administrative cities, with the largest area being in the East Jakarta (1,350.52 ha).

Planning and implementation for GOS management activities is inadequate because there is no GOS Masterplan and political factors. The largest budget for GOS management occurs in 2018 and the lowest in 2017.The lowest budget absorption of GOS management activities in 2014 was 34.30% and the highest in 2018 was 93.16%. Based on Actor Network Theory (ANTs) analysis, the key actors in the formulation of the GOS Masterplan are Governor, Forest Agency, and Planning Agency."

"Isu perubahan iklim menjadi perhatian dunia dimana salah satunya peningkatan suhu udara akibat dari emisi gas rumah kaca. Perubahan iklim ini diakibatkan oleh gas-gas dalam atmosfer salah satunya yaitu CO2. DKI Jakarta sebagai ibukota memiliki jumlah penduduk yang padat dengan berbagai macam penggunaan lahan yang ada. Penggunaan lahan yang di dominasi oleh permukiman mengakibatkan berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi untuk menyerap CO2 di atmosfer. Intepretasi citra SPOT-7 digunakan untuk mengetahui tingkat kehijauan vegetasi pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan menggunakan indeks vegetasi NDVI, EVI, GNDVI dan OSAVI. Pengukuran diameter dan tinggi pohon juga dilakukan untuk mendapatkan nilai biomassa yang akan dijadikan nilai serapan CO2. Nilai serapan CO2 yang tersebar di DKI Jakarta diklasifikasikan menjadi tiga kelas yaitu tinggi, sedang dan rendah. Pola sebaran dari nilai serapan CO2 pada RTH di DKI Jakarta di dominasi pada kelas sedang dengan pola persebaran berada di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Pola sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) di DKI Jakarta tersebar secara acak dan lebih mendominasi di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.

---

The issue of climate change become world attention where one of them increase in air temperature due to greenhouse gas emissions. This climate change is caused by gases in the atmosphere, one of which is CO2. DKI Jakarta as the capital has a dense population with a variety of existing land use. Land use that is dominated by settlements resulting in fewer green space, which functions to absorb atmospheric CO2. Image interpretation SPOT-7 is used to determine the level of greenness of vegetation on a green space using the vegetation index NDVI, EVI, GNDVI and OSAVI.

Measuring the diameter and height of trees were also performed to obtain the value of biomass that will be used as the CO2 absorption value. The CO2 absorption value that spread in Jakarta are classified into three classes: high, medium and low. The distribution pattern of CO2 absorption value at green space in Jakarta dominance in the medium class with the distribution pattern is located in South Jakarta, East Jakarta, North Jakarta and West Jakarta. The distribution pattern of green space in Jakarta scattered randomly and more dominate in East Jakarta and South Jakarta."

"Ruang terbuka hijau merupakan suatu hal penting dalam membentuk fungsi ruang perkotaan. Hal ini dikarenakan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberlanjutan lingkungan, keamanan, kesehatan, serta terhadap pengembangan ekonomi dan sosial. Selain itu, apabila ruang terbuka hijau ini disediakan secara baik dan proporsional, maka akan memberikan multi benefit bagi komunitas serta dapat memberikan efek positif terhadap nilai lahan properti di sekitarnya. Sejalan dengan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Penataan Ruang no. 26/2007, saat ini pemerintah provinsi DKI Jakarta sedang membangun ruang terbuka hijau. Sehubungan dengan dinamika tersebut, studi ini mencoba untuk melihat hubungan antara nilai lahan dengan ruang terbuka hijau dengan menggunakan hedonic pricing model.

---

Green open space is very important for the functioning of an urban area. Moreover, it may give significant contribution for environmental sustainability, safety, health, as well as for sosial and economic development. When green open space adequately provided, it offers multi-dimensional benefits to the community and substitutes to positively impact the property values. There are recent developments of green open space in DKI Jakarta, which aligns with an obligation as regulated by law no. 26/2007 on spatial planning to provide public green space in urban area. This research try to estimate the land value which can explain the house prices in the area of study with the existencies of green open space using hedonic pricing model."

"Penelitian ini melihat hubungan antara kesehatan mental penduduk DKI Jakarta dengan kunjungan ke ruang terbuka hijau selama pandemi. Penelitian ini juga ditujukan melihat apa saja faktor yang menentukan dan mendorong penduduk DKI Jakarta untuk mengunjungi ruang terbuka hijau selama pandemi. Penelitian ini menggunakan metode survei, dengan jumlah 137 responden yang merupakan penduduk DKI Jakarta. Terlihat masih tingginya tingkat kunjungan penduduk DKI Jakarta ke ruang terbuka hijau saat pandemi walaupun jumlahnya menurun dibandingkan sebelum pandemi. Namun, masih banyak penduduk DKI Jakarta yang tidak memiliki akses yang sama untuk mengunjungi ruang terbuka hijau karena jumlahnya yang masih belum mencukupi. Padahal aksesibilitas menjadi faktor yang sangat memengaruhi kunjungan ke ruang terbuka hijau. Kemudian, tingginya tekanan mental saat pandemi dapat memengaruhi penduduk DKI Jakarta untuk mengunjungi ruang terbuka hijau. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa persepsi terhadap risiko COVID-19, serta sikap, norma sosial, dan tingkat kesulitan terhadap kunjungan ke ruang terbuka hijau saat pandemi mempengaruhi penduduk DKI Jakarta dalam keputusan untuk melakukannya.

---

This study examines the relationship between the mental health of DKI Jakarta residents and visitation to green open spaces during the pandemic. This research intends to see what factors determine and encourage DKI Jakarta residents to visit green open spaces during the pandemic. This study uses a survey method for DKI Jakarta residents, with a total of 137 respondents. Green open space visits during the pandemic are still high compared to visits before the pandemic. However, DKI Jakarta residents still do not have the equality to use it because the availability of green open spaces is not enough, even though accessibility highly influences green open spaces visits. The mental distress of DKI Jakarta residents can affect their visits to green open spaces. The results also show that the perceptions of the DKI Jakarta residents influence them on the decision to visit green open spaces during the pandemic. These perceptions include perceptions of the risk of COVID-19, the safety of being in green open spaces, the social norms regarding the behavior, and the level of difficulty from a psychological perspective."