Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Tesis ini membahas mengenai permasalahan yang sedang hangat diperbincangkan yaitu mengenai pajak perusahaan digital asing Google. Polemik pajak yang dialami oleh Google disebabkan oleh penghasilan yang diterima oleh Google sulit untuk dikenakan pajak oleh pemerintah dan masih lemahnya peraturan yang mengatur mengenai perusahaan digital asing. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tesis ini mengkaji mengenai bagaimana pengaturan hukum pajak perusahaan digital asing (Google) di Indonesia dan kedudukan Google sebagai pembayar pajak di Indonesia. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur perusahaan digital asing (Google) yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Peraturan Menteri Keuangan Bentuk Usaha Tetap masih terdapat ketidaksamaan definisi bentuk usaha tetap dan terdapat perbedaan fungsi dimana Peraturan Menteri Keuangan hanya ditujukan kepada orang pribadi asing  dan badan asing bukan untuk subjek pajak pada umumnya. Untuk kedudukan Google sebagai pembayar pajak di Indonesia, kedudukan Google adalah subjek pajak dalam negeri berjenis bentuk usaha tetap dikarenakan dengan alasan bahwa faktanya Google memiliki kantor perwakilan di Indonesia dan oleh sebab itu penghasilan Google baik yang berada dalam jangkauan dalam negeri maupun luar negeri dapat dikenakan pajak, baik itu pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

This thesis discusses the issue that is currently being discussed, namely regarding Google's foreign digital corporation tax. Tax polemic experienced by Google is caused by the income received by Google is difficult to be taxed by the government and weak regulations governing foreign digital companies. Using normative juridical research methods, this thesis examines how the tax regulation of foreign digital companies (Google) in Indonesia and Google's position as taxpayers in Indonesia. Based on the analysis that has been done, that the statutory provisions in Indonesia that regulate foreign digital companies (Google), namely the Income Tax Act, the Value Added Tax Law and the Regulation of the Minister of Finance of Permanent Business Forms, there are still inequalities in the definition of permanent business forms and there are different functions where the Minister of Finance Regulation is only addressed to foreign individuals and foreign bodies not to tax subjects in general. For Google's position as a taxpayer in Indonesia, Google's position is a domestic tax subject of a permanent establishment due to the fact that Google has a representative office in Indonesia and therefore Google's income both within domestic and international reach may be taxed , both income tax and value added tax in accordance with applicable laws and regulations.

 

"

"Dalam beberapa tahun terakhir, pesatnya perkembangan teknologi digital telah memungkinkan perusahaan di seluruh industri untuk bersaing dan menciptakan nilai dengan cara yang benar-benar baru. Untuk menanggapi perkembangan teknologi perusahaan digital-migrants secara sistematis mulai meningkatkan kemampuan dan sumber daya digital perusahaan. Penelitian ini menjelaskan pengaruh kemampuan kepemimpinan digital, sumber daya digital dan kemampuan digital yang berimplikasi pada kinerja perusahaan. Studi ini juga menggambarkan dan menjelaskan tentang bagaimana kemampuan kepemimpinan digital harus dapat mengelola sumber daya perusahaan di era transformasi digital. Penelitian ini menggunakan Smart Partial Least Squares 3.2.8 dan hasil analisis dikumpulkan dari 46 manajer pada perusahaan digital-migrants. Studi ini menunjukkan kemampuan kepemimpinan digital secara positif terkait dengan sumber daya digital perusahaan dan kapabilitas digital. Selanjutnya, teori dan implikasi praktis dari temuan ini juga dibahas dalam penelitian ini.

---

In the recent years, the rapid development of digital technologies has enabled companies across the industries to compete and create value in completely new ways. To leverage these possibilities and to respond to possible threats, many digital-migrants companies have systematically started to enhance their digital capabilities and resources.

This study describes the effect of digital leadership capabilities, digital resources and digital capabilties that have implication for company performance.

This study also illustrates and explains about how digital leadership capabilities should be able to manage the company resources in the era of digital transformation. The study use Smart Partial Least Squares 3.2.8 and the result of the analysis is collected from 46 manager of digital-migrants companies. The study shows digital leadership capabilities are positively related to the company's digital resources and digital capabilty. Furthermore, the theory and practical implications of these findings are also discussed in the study."

"Pertumbuhan perekonomian digital di Indonesia dituntut mengimbangi globalisasi. Merger perusahaan digital menjadi sorotan yang cukup besar bagi pemerintah karena karakter pasar yang berbeda dengan bisnis konvensional. Dalam geliat ekonomi masyarakat pasca pandemi, perekonomian digital di Indonesia masih didominasi oleh perusahaan yang berasal dari pendatang baru dengan basis teknologi atau yang sering disebut sebagai start-up. Meski secara angka menguasai pasar, namun tetap belum bisa mandiri dari suntikan dana investor. Alhasil beberapa perusahaan start-up besar seperti Gojek saja memilih untuk melakukan efisiensi dengan aksi korporasi berupa merger bersama dengan Tokopedia. Harapannya dengan mempermudah pengguna/konsumen dan semakin meningkatkan efisiensi perusahaan sehingga mampu meningkatkan keangan perusahaan. Namun demikian, kedua perusahaan ini memiliki pasar digital yang berbeda karakter dengan perusahaan konvensional. Big data dan perlindungan pengguna lain disinyalir akan mempengaruhi keseimbangan pasar. Pada kenyataannya Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) telah menetapkan alur merger berupa nilai batas/threshold dan apabila mencapai nilai batas tertentu, maka terdapat wajib notifikasi dan konsultasi hingga penilaian Dengan demikian, ada kontrol dari pemerintah terkait dengan merger sangat tergantung dengan peran KPPU. Perlu adanya analisis perkembangan merger perusahaan digital karena akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan membandingkan praktik merger di Indonesia dengan Merger Goto dan rencana merger DOUYO/HUYA di China. Serangkaian ketentuan dan peraturan penghindaran monopoli pasar dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maupun peraturan perundang-undangan lain yang masih terkait. Relevansi peraturan-peraturan yang ada di Indonesia akan dinilai sejalan atau tidak dalam perkembangan perusahaan digital yang membutuhkan efisiensi.

---

The growth of the digital economy in Indonesia is required to keep pace with globalization. The merger of digital companies has become a big enough spotlight for the government because the market character is different from conventional businesses. In the post-pandemic economy, the digital economy in Indonesia is still dominated by companies originating from newcomers with a technology base or often referred to as start-ups. Despite having significant users with a series of conveniences offered, it turns out that start-up companies have a significant impact on the company's financial condition. Even though it dominates the market in numbers, it still cannot be independent from the injection of investor funds. As a result, several large start-up companies, such as Gojek, have chosen to be more efficient with corporate actions in the form of a joint merger with Tokopedia. The hope is to make it easier for users/consumers and further improve company efficiency so as to improve company finances. However, these two companies have a digital market that is different in character from conventional companies. Big data and the protection of other users are allegedly going to affect the balance of the market. In fact, the Business Competition Supervision Commission (KPPU) has determined the merger flow in the form of a threshold value and if it reaches a certain asset value, notification and consultation is required. The results of this consultation will determine whether the merger can be carried out or if there is something that must be adjusted. Thus, there is control from the government related to the merger which is very dependent on the role of the KPPU. In terms of digital company mergers that have their own characteristics, Goto and the Douya/Huya Plan in China are case studies in this research. It is necessary to analyze the development of digital company mergers because they will affect economic growth in Indonesia by comparing merger practices in China. A series of provisions and regulations for the avoidance of market monopoly in Law no. 5 of 1999 concerning the Prohibition of"

"Upaya mengatasi kesulitan pemajakan ekonomi digital telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Langkah telah mengerucut pada tahapan untuk menyepakati pembagian hak pemajakan yang lebih luas kepada negara pasar melalui rancangan Amount A yang dimuat dalam proposal OECD/G20 Pillar One. Tesis ini membahas penerapan prinsip good tax policy pada rancangan alokasi hak pemajakan baru (Amount A) ditinjau dari aspek equity dan economic efficiency serta kebijakan pajak atas ekonomi digital di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan jenis penelitian deskriptif yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan wawancara mendalam dengan para informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas equity dan economic efficiency belum diterapkan secara menyeluruh pada rancangan Amount A dalam proposal OECD/G20 Pillar One. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengenakan PPh atau PTE terhadap kegiatan PMSE yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri secara prinsip tidak memiliki landasan konseptual yang kuat serta tidak sesuai dengan tatanan internasional yang ada.

---

Efforts to quell the challenges of taxing the digital economy have shown significant progress. The phase has narrowed down to agreeing on the broader allocation of taxing rights to market jurisdictions through the Amount A draft in the OECD/G20 Pillar One proposal. The thesis discusses applying the principle of good tax policy in the design of the allocation of new taxing rights (Amount A) in terms of equity and economic efficiency and tax policy on the digital economy in Indonesia. This study applies a post-positivist approach with a descriptive type of research obtained through documentation studies and in-depth interviews with informants. The results show that equity and economic efficiency principles have not been fully applied to the Amount A draft in the OECD/G20 Pillar One proposal. The Indonesian government's policy to impose PPh or PTE on PMSE activities carried out by foreign tax subjects in principle does not have a solid conceptual basis and is not following the existing international system."

"Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan antara gaya kepemimpinan autentik dengan perilaku kerja inovatif pada karyawan perusahaan digital di Indonesia. Mengingat inovasi merupakan hal yang penting bagi perusahaan untuk terus bertahan menghadapi kondisi pasar terkini. Penelitian ini bersifat korelasional dengan menggunakan sampel karyawan perusahaan digital yang telah bekerja selama minimal tiga bulan dengan atasan yang sama N = 217.Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur gaya kepemimpinan autentik adalah Authentic Leadership Questionnaire ALQ, sedangkan perilaku kerja inovatif diukur melalui Skala Perilaku Inovatif di tempat kerja yang diadaptasi oleh Etikariena dan Muluk 2014 berdasarkan Innovative Work Behavior Scale IWB Scale Janssen 2000. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan R = .47, n = 217.

---

Innovation was known to be a critical value for companies to survive in todays hyper competitive market. This research was carried to examine the relationship between authentic leadership and innovative work behavior upon digital companies employees in Indonesia. This is a correlational study with scientific support from digital companies employees sample who have worked for at least 3 months under a common manager N 217.

To measure the authentic leadership style, this research used Authentic Leadership Questionnaire ALQ as its research instrument. Furthermore, innovative work behavior was measured in Skala Perilaku Inovatif which is an adapted instrument by Etikariena and Muluk 2014 upon Innovative Work Behaviour Scale IWB Scale Janssen 2000. The researchs results suggested that there is a positive and significant relationship between the two variables R .47, n 217."

"Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan studi kepustakaan. Penelitian ini membahas mengenai hubungan holding company dengan subsidiary company pada perusahaan multinasional dalam hal pemberlakukan peraturan asing di negara dimana holding company berada pada subsidiary company di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan melihat praktik yang dilakukan pada perusahaan multinasional dari Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis untuk melihat apakah terdapat perbedaan dalam pemberlakuan peraturan-peraturan asing. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis keberlakuan peraturan asing pada subsidiary, khususnya terhadap peraturan-peraturan yang ketentuannya saling berbenturan. Skripsi ini menyimpulkan bahwa subsidiary company wajib untuk mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada negara di mana holding company berada berdasarkan pengendalian holding company atas subsidiary yang pemberlakuannya dilakukan secara menyeluruh tanpa dibatasi oleh kepemilikan saham holding company pada subsidiary.

---

This research uses juridical-normative analysis method with literatures studies. This research studies about the relationship between a holding company and its subsidiaries at multinational compaies in terms of applicablity of foreign regulations for subsidiary companies in Indonesia. This research examines the practice done at American, English, and French multinational companies to find whether there is a difference in terms of the application of the foreign regulations. This research tries to analyze the applicability of foreign regulations particularly towards conflicting regulations. This research concludes that subsidiaries in Indonesia are obliged to obey the foreign regulations of the holding company based on holding?s control over subsidiaries without being limited by shares owned by holding company in subsidiaries."

"Perkembangan teknologi telah memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk beroperasi lintas negara tanpa membutuhkan kehadiran fisik. Namun, hal ini memberikan tantangan hukum baru bagi negara-negara, yang biasanya mengandalkan kriteria kehadiran fisik untuk menentukan keberadaan secara hukum. Skripsi ini bertujuan untuk meneliti kasus Netflix di Indonesia, yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2016 dan mendapatkan jumlah pelanggan yang cukup besar, walau tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif disertai dengan studi literatur untuk mengkaji undang-undang seputar layanan digital asing, implementasinya, dan status Netflix di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 telah menjabarkan kewajiban-kewajiban untuk perusahaan digital. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 juga telah memperkenalkan konsep “kehadiran ekonomi signifikan” yang bertujuan untuk menghadapi kewajiban pajak perusahaan digital ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Netflix di Indonesia dikelola oleh Netflix Inc. di Amerika Serikat, Netflix Pte. Ltd. di Singapura, dan Netflix International B.V. di Belanda. Setiap kantor memiliki peran yang berbeda dan tunduk pada hukum yang berbeda. Namun, Netflix tetap harus mematuhi hukum Indonesia karena memiliki aktivitas komersial di Indonesia. Tidak adanya keberadaan hukum Netflix di Indonesia menyebabkan pemerintah Indonesia kesulitan dalam menegakkan peraturan terhadap Netflix. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat kerangka hukumnya untuk menghadapi pertanyaan tentang layanan digital asing yang beroperasi tanpa kehadiran fisik.

---

Technological developments have allowed companies to manage cross-border operations without physical presence. However, this development presents new legal challenges for States, whose legal systems rely on traditional threshold of physical presence to determine existence of legal presence. This thesis aims to explore the case of Netflix in Indonesia, who has been operating in Indonesia since 2016 and gained considerable number of paid subscribers, despite lacking a permanent establishment in Indonesia. The author uses a juridical-normative research method accompanied with literature study to examine laws surrounding foreign digital services, its implementation, and Netflix’s status in Indonesia. Indonesia’s Government Regulation No. 71 of 2019 and Minister of Communications and Information Regulation No. 5 of 2020 have several obligations for companies operating in the digital sector. Law No. 2 of 2020 also recently introduced the concept of “significant economic presence” aimed at tackling these companies’ tax obligations. This research concludes that Netflix in Indonesia is managed by Netflix Inc. in United States, Netflix Pte. Ltd. in Singapore, and Netflix International B.V. in Netherlands. Each office has different roles and are subject to different laws. However, Netflix still has to comply to Indonesian law as it has commercial activities in Indonesia. Due to its lack of concrete legal personality in Indonesia, the Indonesian government had difficulties in enforcing certain regulations and laws towards Netflix. The government of Indonesia needs to strengthen its legal framework to face the question of foreign digital services operating without physical presence."

"Berbagai studi terdahulu mengemukakan faktor pembentuk perilaku inovatif pegawai adalah gaya kepemimpinan. Namun, riset yang meneliti pengaruh gaya kepemimimpinan terhadap perilaku inovatif pegawai dalam konteks budaya yang beragam masih jarang ditemui. Berbagai studi mengatakan bahwa Kepemimpinan Paternalistik merupakan gaya kepemimpinan yang paling efektif untuk diterapkan di negara dengan budaya kolektivis seperti Indonesia. Di sisi lain, beberapa studi dari budaya Barat mengkritik bahwa Kepemimpinan Paternalistik merupakan bentuk kediktatoran yang dibalut dengan kebaikan hati dan akan membuat pegawai merasa tertekan. Akan tetapi, berbagai studi dari negara Asia telah membantah hal tersebut dengan mengatakan bahwa kepemimpinan dengan gaya ini justru akan berpengaruh secara positif terhadap kondisi psikologis pegawai dan mendorong pegawai untuk berinovasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh Kepemimpinan Paternalistik terhadap Perilaku Inovatif di perusahaan berbasis digital di Indonesia dengan dimediasi oleh Workplace Happiness. Dalam penelitian ini terdapat 332 responden yang bekerja di perusahaan berbasis digital di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS 25 menggunakan regresi linear dan General Linear Model (GLM). Hasil penelitian menunjukan pengaruh positif dari Kepemimpinan Paternalistik terhadap Perilaku Inovatif dengan dimediasi olehWorkplace Happiness.

---

Various studies have suggested that the most common factor forming employee innovative behavior is leadership style. However, studies that examine the influence of leadership styles on employee innovative behavior in diverse cultural contexts are still rarely discussed. Various studies suggested that Paternalistic Leadership is the most effective leadership style applied in countries with collectivist culture such as Indonesia. On the other hand, studies from Western culture criticize Paternalistic Leadership as a form of dictatorship wrapped in kindness and is believed to make employees depressed. Nevertheless, various studies from Asian countries have also denied this by suggesting that this kind of leadership will have a positive impact on the employees psychological condition and thus encourage them to innovate.

This study aims to examine the influence of Paternalistic Leadership on Innovative Behavior in Indonesia`s digital-based companies, mediated by Workplace Happiness. Research data taken from 332 people who work in digital-based companies in Indonesia. Data analysis was performed using Linear Regression and General Linear Model (GLM). The results of the study indicate that Paternalistic Leadership has a significant impact on Innovative Behavior, mediated by Workplace Happiness."

"Perusahaan digital berpeluang untuk berkembang dan kompetitif bersaing melalui perkembangan teknologi dan terbukanya investasi. Namun, pandemi Covid-19 dapat menjadi peluang atau ancaman bagi mereka untuk makin berkembang. Penelitian ini akan menguji secara empirik dampak orientasi kewirausahaan dan kemampuan ambidexteritas dalam meningkatkan kinerja perusahaan digital melalui peran ketangkasan strategis dan inovasi model bisnis. Total 68 perusahaan digital yang tersebar di Indonesia akan diteliti untuk menguji hipotesis penelitian. Penulisan penelitian ini akan ini memberikan wawasan bahwa melalui orientasi kewirausahaan dan kemampuan ambidexteritas terhadap ketangkasan strategis dapat mencapai inovasi model bisnis dan selanjutnya mencapai performa yang baik dari segi keuangan, invoasi dan organisasi.

---

Digital companies have the opportunity to grow and compete competitively through technological developments and open investment. However, Covid-19 pandemic might be opportunity or threat for them to develop further. This research will empirically examine the impact of entrepreneurial orientation and ambidexterity in improving digital company performance through role of strategic agility and business model innovation. Total 68 digital companies spread across Indonesia will be examined to test research hypothesis. This research will provide insight that through entrepreneurial orientation and ambidexterity towards strategic agility, can achieve business model innovation and subsequently achieve good performance in terms of finance, innovation, and organization."