Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Tesis ini membahas mengenai permasalahan yang sedang hangat diperbincangkan yaitu mengenai pajak perusahaan digital asing Google. Polemik pajak yang dialami oleh Google disebabkan oleh penghasilan yang diterima oleh Google sulit untuk dikenakan pajak oleh pemerintah dan masih lemahnya peraturan yang mengatur mengenai perusahaan digital asing. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tesis ini mengkaji mengenai bagaimana pengaturan hukum pajak perusahaan digital asing (Google) di Indonesia dan kedudukan Google sebagai pembayar pajak di Indonesia. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur perusahaan digital asing (Google) yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Peraturan Menteri Keuangan Bentuk Usaha Tetap masih terdapat ketidaksamaan definisi bentuk usaha tetap dan terdapat perbedaan fungsi dimana Peraturan Menteri Keuangan hanya ditujukan kepada orang pribadi asing  dan badan asing bukan untuk subjek pajak pada umumnya. Untuk kedudukan Google sebagai pembayar pajak di Indonesia, kedudukan Google adalah subjek pajak dalam negeri berjenis bentuk usaha tetap dikarenakan dengan alasan bahwa faktanya Google memiliki kantor perwakilan di Indonesia dan oleh sebab itu penghasilan Google baik yang berada dalam jangkauan dalam negeri maupun luar negeri dapat dikenakan pajak, baik itu pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

This thesis discusses the issue that is currently being discussed, namely regarding Google's foreign digital corporation tax. Tax polemic experienced by Google is caused by the income received by Google is difficult to be taxed by the government and weak regulations governing foreign digital companies. Using normative juridical research methods, this thesis examines how the tax regulation of foreign digital companies (Google) in Indonesia and Google's position as taxpayers in Indonesia. Based on the analysis that has been done, that the statutory provisions in Indonesia that regulate foreign digital companies (Google), namely the Income Tax Act, the Value Added Tax Law and the Regulation of the Minister of Finance of Permanent Business Forms, there are still inequalities in the definition of permanent business forms and there are different functions where the Minister of Finance Regulation is only addressed to foreign individuals and foreign bodies not to tax subjects in general. For Google's position as a taxpayer in Indonesia, Google's position is a domestic tax subject of a permanent establishment due to the fact that Google has a representative office in Indonesia and therefore Google's income both within domestic and international reach may be taxed , both income tax and value added tax in accordance with applicable laws and regulations.

 

"

"Tulisan ini menganalisis bagaimana perlakuan ketentuan perpajakan yang ada saat ini terhadap perusahaan digital asing yang beroperasi tanpa kehadiran fisik di Indonesia dan bagaimana pilar satu amount A menjawab isu perpajakan internasional terhadap kegiatan usaha perusahaan digital. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode peneliitian doktrinal. Hak pemajakan perusahaan digital asing sebagai subjek pajak luar negeri ditentukan berdasarkan kehadiran fisik yang diatur melalui konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT). Perkembangan ekonomi digital memungkinkan perusahaan digital dapat beroperasi tanpa adanya kehadiran fisik di Negara pasar, akibatnya Negara pasar tidak berhak untuk mengenakan pajak atas laba yang dihasilkan perusahaan digital. Situasi ini menyebabkan beberapa Negara di Eropa mengenakan pajak layanan digital secara sepihak terhadap laba bisnis perusahaan digital yang dihasilkan dari negaranya. Aksi sepihak ini mengakibatkan ketegangan dagang antar negara. Celah aturan BUT memicu praktik penghindaran pajak secara yang berpotensi menggerus basis pajak. OECD/G20 menyusun dan mengimplementasikan suatu rencana aksi melalui inclusive framework BEPS, dimana rencana aksi satu dimaksudkan untuk mengatasi tantangan perpajakan sehubungan dengan digitalisasi melalui solusi dua pilar. Pilar pertama bagian amount A yang membahas tentang alokasi pembagian hak pemajakan. 140 negara yang telah tergabung dalam inclusive framework BEPS telah menghasilkan draft kesepakatan multilateral convention (MLC) untuk menerapkan amount A. Grup Perusahaan Multinasional (MNE) yang tercakup dalam MLC berdasarkan aturan ambang batas peredaran usaha dan profitabilitas tertentu. Aturan nexus menggunakan ambang batas pendapatan tertentu yang dihasilkan dari negara pasar berdasarkan kategori tertentu. Laba yang dialokasikan kepada negara pasar sebesar 25% dari sisa laba yang dihitung melalui suatu mekanisme. Eliminasi pajak berganda diatur agar grup MNE tidak terbebani dengan pajak yang dikenakan atas objek yang sama lebih dari satu kali. Mekanisme yang diatur dalam MLC diharapkan mampu menjawab tantangan perpajakan akibat perkembangan ekonomi digital.

---

This paper analyzes how the current tax provisions treat foreign digital companies operating without physical presence in Indonesia and how the pillar one amount A answers the issue of international taxation of digital companies' business activities. This paper is prepared by using the doctrinal research method. The taxation rights of foreign digital companies as foreign tax subjects are determined based on physical presence regulated through the concept of Permanent Establishment (PE). The development of the digital economy allows digital companies to operate without a physical presence in the market country, as a result, the market country is not entitled to tax the profits generated by digital companies. This situation has led some countries in Europe to unilaterally impose digital service taxes on the business profits of digital companies generated from their countries. This unilateral action resulted in trade tensions between countries. The loophole in the PE rule triggers tax avoidance practices that have the potential to erode the tax base. The OECD/G20 developed and implemented an action plan through the inclusive framework of BEPS, where action plan one is intended to address tax challenges related to digitalization through a two-pillar solution. The first pillar is Part A, which addresses the allocation of taxing rights. The 140 countries that have joined the inclusive framework of BEPS have produced a draft multilateral convention (MLC) agreement to implement amount A. Multinational Enterprise (MNE) groups covered by the MLC are based on certain business turnover and profitability threshold rules. The nexus rules use certain thresholds of revenue generated from the market country based on certain categories. The profit allocated to the market country is 25% of the remaining profit calculated through a mechanism. Double taxation elimination is regulated so that MNE groups are not burdened with taxes imposed on the same object more than once. The mechanism stipulated in the MLC is expected to be able to answer the taxation challenges due to the development of the digital economy."

"Pertumbuhan perekonomian digital di Indonesia dituntut mengimbangi globalisasi. Merger perusahaan digital menjadi sorotan yang cukup besar bagi pemerintah karena karakter pasar yang berbeda dengan bisnis konvensional. Dalam geliat ekonomi masyarakat pasca pandemi, perekonomian digital di Indonesia masih didominasi oleh perusahaan yang berasal dari pendatang baru dengan basis teknologi atau yang sering disebut sebagai start-up. Meski secara angka menguasai pasar, namun tetap belum bisa mandiri dari suntikan dana investor. Alhasil beberapa perusahaan start-up besar seperti Gojek saja memilih untuk melakukan efisiensi dengan aksi korporasi berupa merger bersama dengan Tokopedia. Harapannya dengan mempermudah pengguna/konsumen dan semakin meningkatkan efisiensi perusahaan sehingga mampu meningkatkan keangan perusahaan. Namun demikian, kedua perusahaan ini memiliki pasar digital yang berbeda karakter dengan perusahaan konvensional. Big data dan perlindungan pengguna lain disinyalir akan mempengaruhi keseimbangan pasar. Pada kenyataannya Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) telah menetapkan alur merger berupa nilai batas/threshold dan apabila mencapai nilai batas tertentu, maka terdapat wajib notifikasi dan konsultasi hingga penilaian Dengan demikian, ada kontrol dari pemerintah terkait dengan merger sangat tergantung dengan peran KPPU. Perlu adanya analisis perkembangan merger perusahaan digital karena akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan membandingkan praktik merger di Indonesia dengan Merger Goto dan rencana merger DOUYO/HUYA di China. Serangkaian ketentuan dan peraturan penghindaran monopoli pasar dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maupun peraturan perundang-undangan lain yang masih terkait. Relevansi peraturan-peraturan yang ada di Indonesia akan dinilai sejalan atau tidak dalam perkembangan perusahaan digital yang membutuhkan efisiensi.

---

The growth of the digital economy in Indonesia is required to keep pace with globalization. The merger of digital companies has become a big enough spotlight for the government because the market character is different from conventional businesses. In the post-pandemic economy, the digital economy in Indonesia is still dominated by companies originating from newcomers with a technology base or often referred to as start-ups. Despite having significant users with a series of conveniences offered, it turns out that start-up companies have a significant impact on the company's financial condition. Even though it dominates the market in numbers, it still cannot be independent from the injection of investor funds. As a result, several large start-up companies, such as Gojek, have chosen to be more efficient with corporate actions in the form of a joint merger with Tokopedia. The hope is to make it easier for users/consumers and further improve company efficiency so as to improve company finances. However, these two companies have a digital market that is different in character from conventional companies. Big data and the protection of other users are allegedly going to affect the balance of the market. In fact, the Business Competition Supervision Commission (KPPU) has determined the merger flow in the form of a threshold value and if it reaches a certain asset value, notification and consultation is required. The results of this consultation will determine whether the merger can be carried out or if there is something that must be adjusted. Thus, there is control from the government related to the merger which is very dependent on the role of the KPPU. In terms of digital company mergers that have their own characteristics, Goto and the Douya/Huya Plan in China are case studies in this research. It is necessary to analyze the development of digital company mergers because they will affect economic growth in Indonesia by comparing merger practices in China. A series of provisions and regulations for the avoidance of market monopoly in Law no. 5 of 1999 concerning the Prohibition of"

"Dalam beberapa tahun terakhir, pesatnya perkembangan teknologi digital telah memungkinkan perusahaan di seluruh industri untuk bersaing dan menciptakan nilai dengan cara yang benar-benar baru. Untuk menanggapi perkembangan teknologi perusahaan digital-migrants secara sistematis mulai meningkatkan kemampuan dan sumber daya digital perusahaan. Penelitian ini menjelaskan pengaruh kemampuan kepemimpinan digital, sumber daya digital dan kemampuan digital yang berimplikasi pada kinerja perusahaan. Studi ini juga menggambarkan dan menjelaskan tentang bagaimana kemampuan kepemimpinan digital harus dapat mengelola sumber daya perusahaan di era transformasi digital. Penelitian ini menggunakan Smart Partial Least Squares 3.2.8 dan hasil analisis dikumpulkan dari 46 manajer pada perusahaan digital-migrants. Studi ini menunjukkan kemampuan kepemimpinan digital secara positif terkait dengan sumber daya digital perusahaan dan kapabilitas digital. Selanjutnya, teori dan implikasi praktis dari temuan ini juga dibahas dalam penelitian ini.

---

In the recent years, the rapid development of digital technologies has enabled companies across the industries to compete and create value in completely new ways. To leverage these possibilities and to respond to possible threats, many digital-migrants companies have systematically started to enhance their digital capabilities and resources.

This study describes the effect of digital leadership capabilities, digital resources and digital capabilties that have implication for company performance.

This study also illustrates and explains about how digital leadership capabilities should be able to manage the company resources in the era of digital transformation. The study use Smart Partial Least Squares 3.2.8 and the result of the analysis is collected from 46 manager of digital-migrants companies. The study shows digital leadership capabilities are positively related to the company's digital resources and digital capabilty. Furthermore, the theory and practical implications of these findings are also discussed in the study."

"Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan studi kepustakaan. Penelitian ini membahas mengenai hubungan holding company dengan subsidiary company pada perusahaan multinasional dalam hal pemberlakukan peraturan asing di negara dimana holding company berada pada subsidiary company di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan melihat praktik yang dilakukan pada perusahaan multinasional dari Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis untuk melihat apakah terdapat perbedaan dalam pemberlakuan peraturan-peraturan asing. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis keberlakuan peraturan asing pada subsidiary, khususnya terhadap peraturan-peraturan yang ketentuannya saling berbenturan. Skripsi ini menyimpulkan bahwa subsidiary company wajib untuk mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada negara di mana holding company berada berdasarkan pengendalian holding company atas subsidiary yang pemberlakuannya dilakukan secara menyeluruh tanpa dibatasi oleh kepemilikan saham holding company pada subsidiary.

---

This research uses juridical-normative analysis method with literatures studies. This research studies about the relationship between a holding company and its subsidiaries at multinational compaies in terms of applicablity of foreign regulations for subsidiary companies in Indonesia. This research examines the practice done at American, English, and French multinational companies to find whether there is a difference in terms of the application of the foreign regulations. This research tries to analyze the applicability of foreign regulations particularly towards conflicting regulations. This research concludes that subsidiaries in Indonesia are obliged to obey the foreign regulations of the holding company based on holding?s control over subsidiaries without being limited by shares owned by holding company in subsidiaries."

"Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan antara gaya kepemimpinan autentik dengan perilaku kerja inovatif pada karyawan perusahaan digital di Indonesia. Mengingat inovasi merupakan hal yang penting bagi perusahaan untuk terus bertahan menghadapi kondisi pasar terkini. Penelitian ini bersifat korelasional dengan menggunakan sampel karyawan perusahaan digital yang telah bekerja selama minimal tiga bulan dengan atasan yang sama N = 217.Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur gaya kepemimpinan autentik adalah Authentic Leadership Questionnaire ALQ, sedangkan perilaku kerja inovatif diukur melalui Skala Perilaku Inovatif di tempat kerja yang diadaptasi oleh Etikariena dan Muluk 2014 berdasarkan Innovative Work Behavior Scale IWB Scale Janssen 2000. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan R = .47, n = 217.

---

Innovation was known to be a critical value for companies to survive in todays hyper competitive market. This research was carried to examine the relationship between authentic leadership and innovative work behavior upon digital companies employees in Indonesia. This is a correlational study with scientific support from digital companies employees sample who have worked for at least 3 months under a common manager N 217.

To measure the authentic leadership style, this research used Authentic Leadership Questionnaire ALQ as its research instrument. Furthermore, innovative work behavior was measured in Skala Perilaku Inovatif which is an adapted instrument by Etikariena and Muluk 2014 upon Innovative Work Behaviour Scale IWB Scale Janssen 2000. The researchs results suggested that there is a positive and significant relationship between the two variables R .47, n 217."

"Sistem Arm’s Length Principle (ALP) yang menjadi landasan utama dalam transfer pricing sering dianggap kurang efektif dalam menangani kompleksitas bisnis digital. Sebagai alternatif, pendekatan Formulary Apportionment (FA) menawarkan solusi dengan mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi, seperti penjualan, aset, dan tenaga kerja, dalam alokasi laba. Penulis menetapkan tujuan penelitian untuk memahami dan menganalisis perbedaan konseptual, serta menganalisis potensi penerapan sistem Formulary Apportionment sebagai alternatif sistem Arm’s Length Principle dalam pengenaan pajak atas bisnis digital di Indonesia. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Formulary Apportionment memiliki potensi untuk meningkatkan keadilan alokasi pajak dan efisiensi administrasi, penerapannya di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, utamanya tekanan politik dan ekonomi. Walaupun demikian, penerapan sistem Formulary Apportionment tetap dapat dilakukan dengan mengadaptasinya di dalam jenis pajak Digital Tax Service (DST). Sistem Formulary Apportionment dapat menjadi alternatif yang relevan untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor bisnis digital.

---

The Arm’s Length Principle (ALP) system, which serves as the primary basis for transfer pricing, is often deemed ineffective in addressing the complexities of digital business operations. As an alternative, the Formulary Apportionment (FA) approach offers a solution by considering various economic factors, such as sales, assets, and labor, in profit allocation. This study aims to understand and analyze the conceptual differences between the two systems and to examine the potential implementation of the Formulary Apportionment system as an alternative to the Arm’s Length Principle for taxing digital businesses in Indonesia. The author employs data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The research findings indicate that while Formulary Apportionment holds potential for enhancing the fairness of tax allocation and administrative efficiency, its implementation in Indonesia faces significant challenges, primarily due to political and economic pressures. Nonetheless, the application of the Formulary Apportionment system can still be pursued by adapting it within the framework of Digital Services Tax (DST). Formulary Apportionment has the potential to serve as a relevant alternative to boost tax revenues from the digital business sector. "

"Upaya mengatasi kesulitan pemajakan ekonomi digital telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Langkah telah mengerucut pada tahapan untuk menyepakati pembagian hak pemajakan yang lebih luas kepada negara pasar melalui rancangan Amount A yang dimuat dalam proposal OECD/G20 Pillar One. Tesis ini membahas penerapan prinsip good tax policy pada rancangan alokasi hak pemajakan baru (Amount A) ditinjau dari aspek equity dan economic efficiency serta kebijakan pajak atas ekonomi digital di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan jenis penelitian deskriptif yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan wawancara mendalam dengan para informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas equity dan economic efficiency belum diterapkan secara menyeluruh pada rancangan Amount A dalam proposal OECD/G20 Pillar One. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengenakan PPh atau PTE terhadap kegiatan PMSE yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri secara prinsip tidak memiliki landasan konseptual yang kuat serta tidak sesuai dengan tatanan internasional yang ada.

---

Efforts to quell the challenges of taxing the digital economy have shown significant progress. The phase has narrowed down to agreeing on the broader allocation of taxing rights to market jurisdictions through the Amount A draft in the OECD/G20 Pillar One proposal. The thesis discusses applying the principle of good tax policy in the design of the allocation of new taxing rights (Amount A) in terms of equity and economic efficiency and tax policy on the digital economy in Indonesia. This study applies a post-positivist approach with a descriptive type of research obtained through documentation studies and in-depth interviews with informants. The results show that equity and economic efficiency principles have not been fully applied to the Amount A draft in the OECD/G20 Pillar One proposal. The Indonesian government's policy to impose PPh or PTE on PMSE activities carried out by foreign tax subjects in principle does not have a solid conceptual basis and is not following the existing international system."

"Penelitian ini mengeksplorasi tipologi jaringan sosial para pendiri perusahaan rintisan dan kerangka institusional yang membentuk tindakan perusahaan rintisan di inkubator Bandung Digital Valley, Kota Bandung, Jawa Barat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Institusionalisme Baru yang dirumuskan oleh Victor Nee. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan Extended Case Method. Pengambilan data dilakukan dengan pengamatan dan wawancara mendalam terhadap informan kunci, yaitu manajemen inkubator Bandung Digital Valley dan para pendiri perusahaan-perusahaan rintisan yang diinkubasi di sana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa institusi formal yang membentuk tindakan perusahaan rintisan di Bandung Digital Valley berupa kebijakan pemerintah, birokrasi, hak kekayaan intelektual, dan kontrak. Institusi informal tidak secara jelas mengemuka dalam studi ini, sehingga yang terjadi adalah keselarasan (close-coupling) antara institusi formal dalam bentuk norma organisasi inkubator dan institusi informal yang dihasilkan dari mekanisme sosial antar pendiri perusahaan rintisan. Yang mengemuka justru tipologi jaringan sosial, baik internal maupun eksternal, sebagai strategi dari pendiri perusahaan rintisan dalam merespons target-target dan norma organisasi di Bandung Digital Valley.

---

This study explores the typology of social networks and the institutional frameworks that shape the action of the startup companies in Bandung Digital Valley, a digital business incubator located at Bandung, West Java. The New Institutionalism in Sociology, as formulated by Victor Nee, is employed as the theoretical lens for this study. This is a qualitatitive study that uses the Extended Case Method approach. The collection of data was conducted by observation and in-depth interview with the management of Bandung Digital Valley and the founders of startup companies.

The results of this study show that the formal institutions shape the actions of startup companies through government policies, bureaucracy, intellectual property rights, and contracts. The informal institutions are not explicitly emerge in this study, so the result is a close-coupling between formal institution in the form of organizational norms and the informal institution that implicitly emerge from the social mechanisms between the founders. Instead of resulting an informal institution, the actions of founders lead to various types of social networks that are created in responding the goals and the organizational norms in Bandung Digital Valley."