Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebutuhan anggota masyarakat akan keamanan dan ketertiban pada saat ini sangat meningkat dimana tingkat kejahatan juga meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di suatu wilayah. Desa Cicau, salah satu desa yang terletak di Cikarang Pusat mengatasi masalah kebutuhan akan keamanan dan ketertiban warganya dengan cara membentuk "Polisi Desa". Program "Polisi Desa" merupakan salah satu program yang saling menguntungkan bagi anggota masyarakat dan pihak kepolisian, yang juga merupakan bagian dari program pemolisian masyarakat (Polmas). Polmas dimaksud adalah Polisi Desa, Dimana Polisi Desa Cicau Raya didirikan atas inisiasi Tiga Pilar yakni Bhabinkhamtibmas, Babinsa, dan Kepala Desa Cicau. Dimana keberadaan dari Polisi Desa ini sangat membantu Polisi dalam mejaga agar wilayahnya kondusif.Tesis ini antara lain menganalisis sejauh mana peranan desa serta keterlibatan polisi dalam menjaga keamanan di kawasan industri cikarang khususnya desa Cicau, kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, dan juga menganalisis proses rekrutmen "Polisi Desa" yang sudah berjalan apakah memberikan dampak positif ataukah negatif terhadap situasi keamanan dan ketertiban di desa Cicau kabupaten Bekasi. Kebijakan merekrut anggota Polisi Desa merupakan bentuk dari implementasi pemolisian masyarakat yang bertujuan untuk menjaga Kamtibmas. Rekrutmen Polisi Desa Cicau dalam Tesis ini adalah rekrutmen dari sumber Internal yakni masyarakat desa Cicau itu sendiri yang belum mempunyai pekerjaan. Mereka diberikan pelatihan dan diajarkan mengenai menjaga ketertiban masyarakat membantu tugas dari kepolisian. Jika dikaitkan dengan dampak rekrutmen yang dilakukan maka rekrutmen Polisi Desa ini selain untuk membantu tugas-tugas dari tiga pilar, juga akan berdampak pada memberikan lapangan pekerjaan kepada anggota Polisi Desa itu sendiri.

---

The needs of society members of security and regularity are rapidly increasing at this time as the crime rates are going faster which is in line with the accumulation of populations in a particular area. Cicau village, one of the villages located right in the heart of Central Cikarang, solves the problem of the security and regularity needs by initiating a mutual program of "Village Police" of both the society members and police of the Republic of Indonesia, being part of the program of Community Policing (Polmas). The intended community policing is "Village Police". This "Village Police" was initiated by the three pillars of official security and regularity apparatuses of Bhabinkamtibmas from the Police of the Republic of Indonesia, Babinsa from the Indonesian Army (TNI), and the village head of Cicau. The existence of the "Village Police" is very fruitful in that its members help to keep an eye on the area to become conducive.This thesis, among other things, analyzes how extensively the role of the village and the involvement of Police to keep the security in the industrial area of Cikarang, particularly Cicau village, Central Cikarang Sub-region, Bekasi, and also analyzes the administered recruitment process of "Village Police" vis-a-vis it yields positive or negative impacts for the security and regularity atmosphere inside the Cicau village, Bekasi Sub-region. The policy to recruit "Village Police" members is a kind of the implementation of community policing that is addressed to guard the security within the society. The recruitment of Police in this thesis is a recruitment from the internal source of Cicau village society members who are unemployed. They are trained and taught how to guard the security of the society while helping to complete the job of the police. In terms of the impact of the recruitment, the recruitment of the "Village Police", besides helping the three pillars of Bhabinkamtibmas, Babinsa, and village Head, the "Village Police", is also assisting to employ the "Village Police" members. The trained "Village Police" will be distributed to be the security guards of companies or factories within the areas of Cicau village."

"Tesis ini memuat gambaran atau deskripsi tentang tingkat efektifitas penerapan kebijakan program Profesional, Modern, dan Terpercaya (Promoter) dalam mendukung keberhasilan tugas Bhabinkamtibmas Polres Pandeglang dalam rangka membina keamanan dan ketertiban Masyarakat. Penerapan kebijakan “Promoter” penting untuk merubah citra Polri dimata masyarakat, khususnya dalam memberikan kepercayaan kepada masyarakat sebagai lembaga penegakkan hukum yang kredibel. Pokok permasalahan penelitian ini adalah langkah-langkah yang diambil pimpinan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan Promoter, memahami proses kesiapan anggota Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya sejalan dengan kebijakan program “Promoter” dan Polmas, memahami kinerja anggota Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya, memahami tingkat efektifitas penerapan “Promoter” dalam kinerja Bhabinkamtibmas, dan juga menelusuri faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bhabinkamtibmas dalam menerapkan kebijakan “Promoter”. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Dimana data dan fakta dikumpulkan berdasarkan temuan dilapangan yang kemudian dideskripsikan. Adapun temuan penelitian ini bahwa Bhabinkamtibmas di wilayah Polres Pandeglang sudah mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi Bhabinkamtibmas sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Kapolri (Perkap) maupun di dalam SOP Bhabinkamtibmas. Kegiatan pembinaan masyarakat untuk menjaga Kamtibmas disetiap wilayah dilakukan melalui beberapa kegiatan rutin seperti penyuluhan dan sambang (door to door). Sedangkan kegiatan yang bersifat adaptif dan kreatif juga dilakukan oleh Bhabinkamtibmas melalui kegiatan tiga pilar dan problem solving. Jika dikaitkan dengan konsep Polmas dimana salah satu karakteristik Polmas ialah bekerja sama dengan segmen tertentu di masyarakat yang berada pada posisi tertentu untuk membantu mengurangi atau mengatasi masalah dengan sinergitas tiga pilar, maka apa yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polres Pandeglang sudah melaksanakan tugas pemolisian masyarakat (Polmas).

---

This Thesis research is to obtain an description of the effectiveness of the application of “Promoter” Policy in supporting the success of Pandeglang Bhabinkamtibmas Police duties in order to develop public security and order. The application of the "Promoter" policy is important to change the image of Indonesia National Police in the public, especially in giving trust to the community as a credible law enforcement institution. This research aims to explore the action that taken by the chief in supporting the successful implementation of “Promoter” policies, understanding the process of Bhabinkamtibmas preparation in carrying out their duties in line with “Promoter” and community policing policies, understanding the performance of Bhabinkamtibmas members in carrying out their duties, understanding the effectiveness of the promoter application in performance of Bhabinkamtibmas, and also explore the factors that influence performance of Bhabinkamtibmas in implementing the "Promoter" policy. This research was conducted with a qualitative. Descriptive approach where data and facts were collected based on findings in the field which were then described. The findings of this study are that Bhabinkamtibmas in the Pandeglang district police area has implemented the main duties and functions of Bhabinkamtibmas Police as regulated in the National Police Chief Regulations. Community development activities to maintain Public security and order in each region are carried out through several routine activities such as counseling and door to door visit. While the activities that are adaptive and creative are also carried out by Bhabinkamtibmas through three government pillars activities and problem solving. If related to the concept of Community Policing where one of the characteristics of Community Policing is working with certain segments of the community who are in a certain position to help reduce or overcome problems with the synergy of the three pillars, then what has been done by the Pandeglang Bhabinkamtibmas Police has carried out the task of community policing."

"Infeksi saluran pernafasan akut didunia menjadi penyebab utama morbiditas danmortalitas pada anak usia dibawah lima tahun, dan polusi udara salah satu faktor yangdapat mempengaruhi kejadian ISPA pada anak balita. Kabupaten Bekasi pola penyakitPuskesmas diurutan pertama adalah penyakit ISPA yaitu 32.50%. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui efek pajanan PM10 terhadap kejadian ISPA pada anakbalita, serta determinan yang mempengaruhinya seperti kondisi lingkungan (suhu,kelembaban, kecepatan angin) dan jarak rumah dari industri, kualitas rumah (ventilasi,kepadatan hunian, asap rokok), intake, dan Karakteristik individu (umur, jenis kelamin,status gizi, riwayat imunisasi dan ASI eksklusif). Sampel penelitian ini sebanyak 96anak balita yang tinggal di Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat KabupatenBekasi. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan melakukan analisisdata primer, data primer hasil dari wawancara dan pengukuran PM10, suhu, kelembaban,dan kecepatan angin pada udara ambien pada 8 titik pengukuran dibagi dalam 3 zona.Berdasarkan hasil pengukuran konsentrasi PM10 dari 8 titik memiliki median 173,50μg/m3. Kejadian ISPA terbanyak adalah anak balita yang bertempat tinggal pada zona 2yaitu 15 anak balita (46,9%). Dari 14 variabel yang diteliti yang memiliki hubunganyang bermakna adalah ASI Eksklusif terhadap kejadian ISPA pada anak balita dengannilai p = 0.02, memiliki OR = 3.000 (1.264 – 7.120) yang mempunyai arti anak balitayang tidak diberikan ASI eksklusif mempunyai peluang untuk mengalami kejadianISPA 3 kali lebih besar dibandingkan dengan anak balita yang diberikan ASI eksklusif.Berdasarkan penelitian ini disarankan, konsentrasi PM10 yang sudah tidak sesuai denganyang disyaratkan, perlu dilakukan penanganan yang serius dan perlu adanya kerjasamalintas sektor dari Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah KabupatenBekasi

---

Acute respiratory infections all over the world are the main cause of morbidity and

mortality for children under five years old, and air pollution is one of the factors that

can influence the incidence of ARI in children under five. Bekasi District, the first place

of desease pattern in Public health centre is ARI disease, that are 32.50%. This study

aims to determine the effect of PM10 exposure on the incidence of ARI in children under

five, as well as the determinants that influence it such as environmental conditions

(temperature, humidity, wind speed) and the distance from the house from industry,

quality of the house (ventilation, occupancy density, cigarette smoke), intake, and

individual characteristics (age, sex, nutritional status, history of immunization and

exclusive breastfeeding). The sample of this research is 96 children under five who live

in Sukadanau Village, Cikarang Barat District, Bekasi Regency. This study used a cross

sectional design by analyzing primary data, primary data from interviews and

measurements of PM10, temperature, humidity, and wind speed in ambient air at 8

measurement points divided into 3 zones. Based on the measurement results, the PM10

concentration from 8 points has a median of 173.50 μg / m3. The highest incidence of

ARI is children under five who live in zone 2, namely 15 children under five (46.9%).

Of the 14 variables studied that had a significant relationship were exclusive

breastfeeding with the incidence of ARI in children under five with a value of p = 0.02,

had OR = 3,000 (1,264 - 7,120) which meant that children under five who were not

exclusively breastfed had the opportunity to experience ARI incidence. 3 times greater

than children under five who are exclusively breastfed. Based on this research, it is

suggested that PM10 concentrations are no longer in accordance with the requirements,

serious handling is needed and cross-sector cooperation is needed from the Health

Office, the Environment Agency and the Bekasi Regency Government"

"Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan proses seorang anggota Polri untuk menjadi petugas Bhabinkamtibmas serta menganalisis upaya memaksimalkan peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan terorisme di Polresta Banyuwangi. Penelitian ini memberikan kebaruan konsep dan pemahaman terkait Bhabinkamtibmas yaitu upaya memaksimalkan perekrutan anggota Bhabinkamtibmas dan membangun program pelatihan yang memadai terkait dengan upaya pencegahan terorisme sebagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait proses rekrutmen sesuai konsep manajemen sumber daya manusia sehingga ke depan Bhabinkamtibmas dapat menjadi sumber daya manusia Polri yang unggul yang dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya terutama dalam hal deteksi dini. Untuk mengungkap tujuan penelitian ini secara utuh dan obyektif, maka penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, serta pengumpulan dokumen yang berkait dengan permasalahan penelitian. Adapun penelitian ini dilakukan di wilayah Banyuwangi di mana telah ditemukan fenomena perekrutan “pengantin” atau pelaku bom bunuh diri oleh kelompok transnasional. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa: (1) proses rekrutmen Bhabinkamtibmas di Banyuwangi dilaksanakan melalui penunjukan langsung oleh atasan langsung atas kebutuhan organisasi dalam rangka pemenuhan program 1 Polisi 1 Desa; dan (2) Perlunya program pelatihan dan peningkatan kompetensi personal, kompetensi dasar, dan kompetensi manajemen bagi Bhabinkamtibmas. Program pelatihan ini dapat diperluas untuk mencakup fungsi-fungsi intelijen sehingga tugas deteksi dini Bhabinkamtibmas menjadi lebih maksimal sehingga tercipta rasa aman ditengah masyarakat.

---

The study aims at detailing the process for a member of Indonesian National Police to be recruited as a Bhabinkamtibmas officer in Banyuwangi and analyzing the efforts of maximizing the role of Bhabinkamtibmas officer in preventing the terrorism within the jurisdiction of Banyuwangi City Resort Police. The current study offers a new concept and understanding pertaining to Bhabinkamtibmas officer namely the efforts of maxizming the recruitment of Bhabinkamtibmas officer and of providing sufficient training programs that are related to the efforts of preventing terrorism as a disturbance to the public order and security. The review within the study is expected to describe the process of recruitment in accordance with the concept of human resources management so that in the future the Bhabinkamtibmas officer can be the excellent human resources who can execute their duty, function and authority mainly in terms of early detection. In order to achieve the objectives of the study through the complete and objective manner, the researcher has adopted the qualitative method with in-depth interview and document study with relevance to the topic of the study. Then, the study is conducted in Banyuwangi where a phenomenon known as “bride” or suicide-bombing candidate recruitment has been found. The results of the study show that: (1) the recruitment of Bhabinkamtibmas officer has been conducted by means of direct appointment by the immediate supervisor based on the organizational needs in meeting the target of the program 1 Police Officer 1 Village; and (2) the competencies that should be improved in the Bhabinkamtibmas officer in conducting their duty, function and authority consist of personal competence, basic competence and managerial competence. The training programs that have been provided can be expanded in order to include the functions of intelligence recalling that intelligence has been very helpful in the conduct of early detection toward the disturbance of the public order and security."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang Program Raksa Desa di Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, yang bertujuan memahami upaya pemberdayaan masyarakat melalui program, manfaat program, dan kendala dalam implementasi program. Penelitian ini mempunyai arti penting, karena program dimaksud merupakan program baru yang digagas dan diluncurkan oleh pemerintah Propinsi Jawa Barat di era Otonomi Daerah secara luas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tabun 1999, yang mulai dilaksanakan tahun 2003 dan direncanakan diberlakukan bagi seluruh desa dan kota di Propinsi Jawa Barat hingga tahun 2007. Sebagai program baru, dimungkinkan terjadi kekeliruan khususnya dalam implementasi yang merupakan tahap esensial dalam upaya pemberdayaan.Untuk itu, hasil penelitan ini dapat berfungsi sebagai input bagi policy maker guna melakukan perbaikan implementasi program berikutnya. Pendekatan dan Janis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu informasi tentang pemahaman, pandangan, dan tanggapan para informan dilapangan yang menghasilkan data deskriptif, yakni gambaran nyata pelaksanaan program secara sistematis dan faktuaI. Data tersebut diperoleh melalui teknik wawancara mendalam dengan para informan, disamping studi dokumentasi, dan observasi. Penentuan informan di lakukan secara purposive sampling (non probability), yakni atas dasar penilaian bahwa para informan mengetahui secara balk pemasalahan yang sedang diteliti. Untuk itu, informan dalam penelitian ini adalah Ketua dan Anggota Pokmas; Ketua Satuan Pelaksana (Satlak) Desa, Sarjana Pendamping, unsur Pemuka Masyarakat, dari unsur 13adu.i Perwakilan Desa (BPD).Sebagai alat analisis hasil penelitian lapangan, digunakan kerangka teori pemberdayaan untuk memahami program dalam meningkatkan kemampuan dan kemandirian komunitas sasaran, baik secara individu maupun kelompok dalam upaya memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah yang dihadapi. Konsep pemberdayaan juga digunakan untuk melihat bagaimana kelompok mampu memfasilitasi para anggota untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan, dan bagaimana masyarakat mengorganisir diri melalui kelembagaan Satlak Desa yang dikembangkan. Perhatian juga diarahkan pada keterlibatan masyarakat dalam pembentukan dan kegiatan kelompok serta dalam kelembagaan Satlak Desa untuk mengetahui proses pemberdayaan melalui implementasi program.Hasil penelitian lapangan menunjukkan tidak terjadinya upaya pemberdayaan melalui Program Raksa Desa, karena tidak ada partisipasi dan kemandirian dari masyarakat khususnya komunitas sasaran yang rnerupakan prasyarat bagi upaya pemberdayaan. Hal itu terlihat dari sejak awal kegiatan (persiapan dan perencanaan), yang antara lain adalah kegiatan sosialisasi program melalui forum musyawarah desa, dimana komunitas sasaran tidak dilibatkan. Forum dimaksud hanya dihadiri oleh alit desa, yaitu unsur pemuka masyarakat, perangkat desa, dan unsur BPD, disamping tentunya pengurus lembaga Satlak Desa. Demikian halnya pada implementasi program, yaitu pelaksanaan pembangunan prasarana desa dan penyaluran modal bergulir kepada komunitas sasaran, serta pemantauan, pengawasan, dan evaluasi, masyarakat khususnya komunitas sasaran tidak terlibat secara aktif, dimana dalam konteks pemberdayaan, keterlibatan masyarakatlkomunitas sasaran merupakan elemen penting.Hasil program memang telah dirasakan oleh masyarakat khususnya komunitas sasaran, baik pembangunan prasarana yang antara lain menambah kelancaran transportasi dan komunikasi antar warga, serta penyediaan air bersih bagi warga, maupun bantuan pinjaman modal bergulir yang antara lain untuk menambah modal usaha dan juga sebagai Modal awal usaha. Akan tetapi, unsur penting dalam upaya pemberdayaan, yaitu proses belajar sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan baik kebutuhan diri, keluarga, kelompok, dan masyarakat, maupun proses belajar memecahkan masalah tidak berlangsung. Kendala dalam implementasi program antara lain adalah kctidaktahuan di kalangan masyarakat sendiri dan kecenderungan prilaku aparat pemerintah yang masih bersifat paternalistik feodalistik (birokrasi tradisional).Rekomendasi yang diajukan adalah: (a) perlu dilakukan kegiatan pelatihan dan pemantapan secara intensif bagi para pelaksana program mulai tingkat propinsi hingga tingkat lapangan (desa), dalam upaya peningkatan pemanaman mereka balk mengenai teknis operasional dan manajemen penyelenggaraan program maupun perspektif pembangunan berpusat pada manusia; (b) perlu dilakukan kegiatan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi oleh para pelaksana program mulai tingkat propinsi sampai tingkat lapangan secara profesional, dan yang tidak kalah penting adalah perlunya melibatkan komunitas sasaran dalam rangkaian kegiatan dimaksud sejak assesment hingga evaluasi; (c) perlu kecermatan penanggungjawab program dalam merancang program pemberdayaan secara profesional, dengan mempertimbangkan berbagai aspeknya, antara lain adalah ketersediaan dana dan kesiapan sumber daya manusia yang cakap, terampil, dan berdedikasi."

"

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menerapkan pengetahuan dalam ranah kajian ilmiah khususnya dalam hal pengelolaan sumberdaya pesisir serta respon masyarakat terhadap kondisi pesisir. Lokasi penelitian berada di Kampung Bungin, Desa Pantai Bakti, yang merupakan wilayah pesisir dimana penduduknya sebagian besar menggantungkan hidup dari hasil laut maupun tambak. Metode penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan pengamatan terlibat. Tesis ini menunjukkan bahwa dalam merespon program perbaikan wilayah pesisir, komunitas pesisir seringkali dihadapkan dengan dinamika sosial dari masyarakat itu sendiri. Kesenjangan respon dari para aktor dipengaruhi oleh relasi sosialnya, yaitu 1) relasi berdasarkan patron-klien, 2) relasi berdasarkan hubungan darah, dan 3) relasi berdasarkan hubungan emosional, dan dua motif ekonomi yaitu 1) motif ekonomi yang didasari atas kebutuhan penguasaan materi, dan 2) motif ekonomi yang di dasari atas kebutuhan mendasar. Perbedaan respon yang muncul dari relasi sosial dan motif ekonomi pada dasarnya perlu dilihat dari kapasitas serta kemampuan tiap aktor yang terlibat. Tesis ini juga memperkaya kajian tentang respon komunitas nelayan melalui pendekatan analisis aktor dan jaringan. Pendekatan ini lebih relevan dalam melihat respon komunitas terhadap program inisiasi perbaikan wilayah pesisir dikarenakan kompleksitas masyarakat pesisir sehingga tidak bisa hanya melihatnya dengan sudut pandang struktur-fungsi saja. Peranan aktor dalam kajian ini melengkapi analisis secara lebih dinamis tentang hal-hal yang mempengaruhi respon terhadap program.

---

This study aims to find, develop, and apply knowledge in the realm of scientific studies, especially in terms of management of coastal resources and community responses to coastal conditions. The research location is in Bungin Village, Pantai Bakti Village, which is a coastal area where the population mostly depend on marine products and ponds. The research method was carried out with qualitative methods through in-depth interviews and participant observants. This thesis shows that in responding to initiating improvements programs in coastal areas, coastal communities are often faced with social dynamics of the community itself. The response gap of the actors is influenced by social relations namely 1) relations based on patron-client, 2) relations based on blood relations, and 3) relations based on emotional relationships, and two economic motives, namely 1) economic motives based on material mastery needs, and 2) economic motives which are based on basic needs. Differences in responses arising from social relations and economic motives basically need to look at the capacity and capabilities of each actor involved. This thesis also enriches the study of the response of the fishing community through the approach of actor and network analysis. This approach is more relevant in looking at the community's response to the initiation programs of improving coastal areas due to the complexity of coastal communities so that they cannot only see them in a structural-functional perspective. The role of the actor in this study complements the analysis more dynamically about matters that influence the response to programs.

"

"Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui faktor internal dan eksternal dengan adanya personel Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugas Polri Guna Mendukung Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Polda Jateng serta merumuskan optimalisasistrategi pemberdayaan aparat Polri sebagai sumber daya pendukung dengan adanya upaya optimalisasi aplikasi E-Mutasi Bhabinkamtibmas dalam Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Polda Jateng. Metode yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan faktor internal dan eksternal dilakukan untuk mengetahui strategi apa yang tepat dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam penerapan protokol kesehatan Covid-19 di Polda Jateng. Strategi tersebut dapat dilaksanakan guna mencapai penerapan protokol kesehatan yang maksimal sehingga dapat mengurangi penyebaran virus Covid-19. Diharapkan Polri mampu menerapkan strategi dengan baik agar capaian dari tugas yang dilaksanakannya maksima"

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan pemilihan kepala desaserentak yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisisbagaimana implementasi kebijakan pemilihan kepala desa serentak di KabupatenSubang dan mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasikebijakan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Subang. Denganmenggunakan metode kualitatif, penelitian ini menghasilkan beberapa temuanpenting yaitu terhambatnya pencairan dana bantuan penyelenggaraan pemilihankepala desa, sosialisasi kebijakan yang belum berjalan dengan baik, kualitas SDMpelaksana implementasi kebijakan yang perlu ditingkatkan, mekanismepenyelesaian sengketa atau permasalahan yang belum diatur dengan baik diperaturan bupati. Dari sisi akademis, penelitian ini membuktikan bahwa konsepimplementasi kebijakan ternyata juga dipengaruhi oleh kontekslokal seperti dalampenelitian ini yaitu faktor struktur politik lokal dan daya dukung masyarakat. Faktoryang paling berpengaruh dalam implementasi kebijakan pilkades serentak iniadalah faktor komunikasi, sumber daya pelaksana kebijakan dan struktur politiklokal

---

ABSTRACTThis thesis deals with the implementation of the policy of concurrent village chiefelections which is the mandate of law number 6 Year 2014 of the village. Thepurpose of performance of this research is to analyze how the implementation ofthe policy of the village chief elections simultaneously in Subang and aware of thefactors that affect the implementation of the policy of the village chief electionssimultaneously in Subang. By using qualitative methods, the research producedsome important findings i.e. delays disbursement assistance conducting the electionof the village chief, the policy of socialization has not gone well, the quality ofhuman resource for implementing the policy implementation needs to be improved,the dispute resolution mechanism or a problem that has not been regulated in theregulation of the Regent. From the academic side, research is proving that theconcept of implementation policy turns out to be too influenced by the local contextas the factor structure of local political power and support of the community. Themost influential factor in the implementation of the policy of concurrent electionthis factor is communication, implementing policies and resources of the localpolitical structure."

"Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa atau kelurahan yang berada di bawahfungsi Binmas Polri. Manajemen SDM Polri khususnya Penempatan kerja atau Placement sangat menentukan personel Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya di wilayah rawan aksi terorisme dan merupakan faktor penting dalam menjalankan fungsi kepolisian bidang preemtif dan preventif terhadap segala bentuk kejahatan di wilayah hukum Polres Poso. Tujuan utama manajemen sumber daya manusia Polri adalah untuk meningkatkan kontribusi personel Polri terhadap organisasi dalam rangka mencapai produktivitas organisasi. Hal ini dapat di pahami karena semua kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan, tergantung kepada manusia yang mengelola organisasi yang Polri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan masalah terkait implementasi penempatan personel Bhabinkamtibmas di wilayah konflik khususnya Polres Poso, dalam pencegahan kejahatan terorisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari suatu permasalahan pada penempatan Bhabinkamtibmas di Polres Poso. Ditemukan permasalahan yang ada di Polres Poso adalah Implementasi mekanisme dalam menempatkan anggota Polres Poso khususnya Bhabinkamtibmas belum seluruhnya berdasarkan kompetensi, motivasi, serta prinsip thelocal boy and the local job, dikarenakan kekurangan personel, kemampuan personal dan lain sebagainya akan berdampak pada keberhasilan petugas Bhabinkamtibmas dalam mengimplementasikan program pemolisian Polmas untuk mencegah kejahatan terorisme di Kabupaten Poso. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi, manajemen SDM serta pencegahan kejahatan terhadap kejahatan terorisme. Aksi teror ini tidak hanya mengarah pada aparat keamanan atau polisi saja, akan tetapi masyarakat sipil berpotensi besar ikut menjadi korban teror. Implementasi Strategi pengembangan sumber daya manusia menjadi penting karena di sinilah tempat kelangsungan hidup organisasi. Oleh karenna itu, implementasi penempatan Bhabinkamtibmas harus sesusai dengan mekanisme tentang penempatan anggota Polri, dengan demikian harapan masyarakat kepada organisasi Polriyakni keberadaan polri dalam mencegah kejahatan teroris dapat berjalan maksimal dan dapat memberikan rasa aman dan tenteram kepada masyarakat di Kabupaten Poso.

---

Bhabinkamtibmas caretaker of community policing in the village or sub district under theBinmas Polri Department. Indonesian National Police rsquo s INP Human Resource Managementespecially work placement very determining officer of Bhabinkamtibmas in carrying out itsduties in the region prone to acts of terrorism crime and is an important factor in carrying outthe police functions in the field of preemptive and preventive against all forms of crime in thejurisdiction of Poso District Police. The main objective of Indonesian National Police rsquo shuman resource management is to increase the contribution of INP officer to the organizationin order to achieve organizational productivity. This can be understood because all theactivities of the organization in achieving the goals, depends on the man who manages theorganization of INP. The purpose of this research is to solve the problems related to theimplementation of Bhabinkamtibmas officer placement in conflict areas especially Poso rsquo sofficers, in the prevention of terrorism crime. This study uses a qualitative approach that is amethod to explore and understand the meaning of a problem on placement Bhabinkamtibmasin Poso district police. The problems in Poso district police are the implementation ofmechanisms in placing Poso Police members, especially Bhabinkamtibmas, not entirelybased on competence, motivation, and principles local boy and the local job, due to lack ofofficer, personal ability and so on will have an impact on the success of Bhabinkamtibmasofficer to implement policing program to prevent terrorism crime in Poso district police. Thetheory used in this research is implementation, human resource management and crimeprevention against terrorism crime. This act of terror not only leads to security forces orpolice, but civil society has the potential to become a victim of terrorism. ImplementationStrategy of human resource development becomes important because here is where theorganization survives. At the end, hope of the community to the Police organization that theexistence of the police in preventing terrorism crime in the midst of the community canprovide a sense of safe and secure in Poso District."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap pengelolaan kinerja Bhabinkamtibas yang sudah dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Pusat dalam mewujudkan Polri yang professional, modern, dan terpercaya (Promoter). Selain itu, juga dikaji berbagai kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pengelolaan kinerja tersebut. Sehingga dengan mengetahui kedua faktor tersebut, dapat dirumuskan langkah-langkah pengelolaan kinerja Bhabinkamtibmas yang tepat serta dapat mengurangi kendala yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui observasi pasif, wawancara, dan telaah dokumen. Analisa data menggunakan 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anggota Bhabinkamtibmas selain memiliki tugas rutin, juga sering dihadapkan dengan tugas adaptif.  Dalam melaksanakan tugasnya, secara umum anggota Bhabinkamtibmas sudah menunjukkan sikap dan perilaku yang positif. Pelaksanaan tugas pemolisian masyarakat (polmas) juga telah dilakukan dengan membangun sinergitas dan kemitraan dengan seluruh komponen masyarakat. Namun demikian, anggota Bhabinkamtibas dalam mewujudkan kamtibmas juga menghadapi berbagai kendala baik dari dalam maupun dari luar Polri. Dari hasil termuan di atas, disarankan untuk meningkatkan pengetahuan deklaratif dan prosedural anggota Bhabinkamtibmas melalui pelatihan, pendidikan, maupun berbagi pengalaman dan pengetahuan antar anggota. Motivasi anggota Bhabinkamtibas juga perlu ditingkatkan melalui pemberian penghargaan atas kinerja yang efektif. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan pemolisian masyarakat dan mencegah preemtif terjadinya kejahatan dan gangguan kemtibmas.

---

This study aims to conduct a study of the management of Bhabinkamtibas performance that has been carried out by the Central Jakarta Metro Police department in realizing the professional, modern, and trusted national police. In addition, various constraints faced in implementing the performance management were also examined. By knowing these factors, the proper performance management can be formulated and can reduce the obstacles faced. This research was conducted with a qualitative approach through passive observation, interviews, and document study. Data analysis was perfomed through data reduction, data display, and verification. The results of this study indicate that Bhabinkamtibmas members in addition to having routine assignments, are also often faced with adaptive tasks. In carrying out their duties, Bhabinkamtibmas personnels, in general, have shown positive attitudes and behavior. The task of community policing (polmas) has also been carried out by building synergy and partnership with all components of the community. However, members of Bhabinkamtibas in creating community security and order also faced various obstacles both from within and from outside the National Police. From the results, it is recommended to increase the declarative and procedural knowledge of members of Bhabinkamtibmas through training, education, and sharing experiences and knowledge among members. The motivation of Bhabinkamtibas members also needs to be improved through giving awards for effective performance. Community empowerment in order to support the implementation of community policing and prevent (pre-emptive) the occurrence of crimes and community disorders."