Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPelaksanaan suatu proyek konstruksi akan menimbulkan sistem pembayaran yang berbeda dengan pelaksanaan kegiatan transaksi pada sektor lainnya. Sistem pembayaran yang dilakukan pada sektor usaha konstruksi pada umumnya terdiri atas pembayaran uang muka, pembayaran termin, dan pembayaran atas penyerahan akhir proyek konstruksi. Berdasarkan peristiwa pembayaran tersebut merupakan saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perusahaan konstruksi yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban untuk menerbitkan Faktur Pajak pada saat terutangnya PPN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerbitan Faktur Pajak yang dilakukan oleh PT PQR dalam penentuan saat terutangnya PPN, dasar penerbitan Faktur Pajak, serta faktor yang menyebabkan diterbitkannya Faktur Pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan tujuan penelitian deksriptif, dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan saat terutangnya PPN yang dilakukan PT PQR belum dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan perlakuan perpajakan yang berlaku. Ketidaksesuaian penerbitan Faktur Pajak yang dilakukan oleh PT PQR didasarkan pada faktor internal, dimana tidak dibentuknya divisi khusus perpajakan pada PT PQR. Selain itu, kontrak konstruksi yang disepakati tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Serta faktor eksternal, dimana PT PQR menggunakan jasa konsultan eksternal yang tidak sepenuhnya membantu kewajiban perpajakan PT PQR.

---

ABSTRACT

Construction Project causing a different payment system with another sector. Generally, construction project payment system consists of Upfront Payment, Progress Billing, and Finishing and Lending Payment. Those payments are added to the Value Added Tax (VAT). Construction Company which listed to the Taxable Person has an obligation to issuing tax invoices when the VAT is added. This research aims to analyze the issuance of tax invoices done by PT. PQR when the VAT is added, the basis for issuing tax invoices, factors that cause the tax inovice to be issued, and the impact that will be received in the issuance of tax invoices. This research is using

qualitative approach and descriptive research objectives, with in-depth interview data collection techniques and literature studies. The results of this study indicate that the determination of the time when VAT is payable by PT PQR has not been carried out in accordance with the principles and applicable taxation treatment. Discrepancies in the issuance of Tax Invoice made by PT PQR are based on internal factors, where no special tax division was formed at PT PQR. In addition, the agreed construction contract is not in accordance with tax provisions. As well as external factors, where PT PQR uses the services of an external consultant that does not fully assist PT PQR's tax obligations."

"Skripsi ini membahas penerapan kebijakan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik ditinjau dari asas efisiensi di PT XYZ dalam memberikan kemudahan administrasi dalam hal pemenuhan kewajiban PPN. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah penerapan kebijakan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik yang masih dalam tahap awal ini belum efisien terbukti dengan masih banyaknya kendala-kendala yang terjadi dalam penerapan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik di PT XYZ.

---

This paper discusses the implementation of the policy Electronic Tax Invoice in terms of efficiency principle in XYZ Corp in providing ease of administration in terms of VAT compliance obligations. This study is a descriptive qualitative research design.

The results of this study is the implementation of the policy Electronic Tax Invoice is still in early stage is not yet efficient proven by the many problems that occur in the implementation of policy Electronic Tax Invoice in XYZ Corp."

"Keberadaan layanan keuangan digital berbasis aplikasi menjadi fenomena di masyarakat, keberadaan DANA Indonesia sebagai salah satu perusahaan penyelenggara jasa sistem pembayaran berbasis server dengan platform aplikasi ponsel menjadi jawaban atas kebutuhan konsumen atas transaksi online yang nyaman dan mudah didapatkan. Dalam memanfaatkan layanan yang disediakan oleh DANA Indonesia, konsumen diwajibkan untuk memasukan data pribadi miliknya untuk dapat mempergunakan layanan yang disediakan. Pengumpulan data pribadi konsumen ini cenderung disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna layanan keuangan digital serta dapat menimbulkan permasalahan hukum terkait penyalahgunaan data pribadi konsumen. Adapun skripsi ini membahas mengenai regulasi yang menjadi kepastian hukum DANA Indonesia selaku penyelenggara jasa sistem pembayaran yang memiliki tanggung jawab dalam perlindungan data pribadi yang dikumpulkannya kepada pihak lain maupun konsumen sendiri. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen yuridis dengan hasil penelitian menunjukan bahwa DANA Indonesia memiliki acuan kepastian hukum untuk melindungi konsumen dengan beberapa pendapat untuk adanya regulasi pendukung. Hasil penelitian ini menyarankan untuk diperlukan regulasi yang lebih spesifik dari pemerintah terkait pengaturan pengelolaan data pribadi sehingga menjadi guidline perlindungan konsumen.

---

The existence of application-based digital financial services is a phenomenon in society, the existence of DANA Indonesia as one of the providers of server-based payment system services with a mobile application platform is the answer to consumer needs for convenient and easy-to-obtain online transactions. In utilizing the services provided by DANA Indonesia, consumers are required to enter their personal data to be able to use the services provided. This collection of consumer personal data tends to be misused by irresponsible parties and can cause harm to users of digital financial services and can cause legal problems related to the misuse of consumer personal data.

This thesis discusses the regulations that become legal certainty for DANA Indonesia as a payment system service provider who is responsible for protecting the personal data it collects to other parties and consumers themselves. This type of research is qualitative descriptive data collection techniques, namely in-depth interviews, observation and juridical document studies with the results of the research showing that DANA Indonesia has a legal certainty reference to protect consumers with several opinions for supporting regulations. The results of this study suggested that a more specific regulation from the government is needed regarding the regulation of personal data management so that it becomes a consumer protection guideline."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendesain Standar Operasional Prosedur SOP atas proses penerimaan biaya pendidikan secara host to host dengan menganalisis risiko pengendalian internal pada proses penerimaan dana Biaya Pendidikan dalam upaya mewujudkan konsep Three Lines fo Defence. Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan studi kasus dengan unit analisa adalah Universitas A. Hasil analisis risiko dan kontrol yang ada pada proses penerimaan biaya pendidikan secara host to host adalah masih terdapat risiko tersisa pada proses tersebut. Perancangan SOP ini diharapkan dapat membantu Tim Biaya Pendidikan untuk mengetahui dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sebenarnya dan dapat melakukan pengendalian atas risiko yang muncul pada prosesnya sehingga dapat mewujudkan konsep Three Lines of Defence.

---

This study aims to design Standard Operating Procedure SOP to the process of receiving tuition fees by a host to host payment system by analyzing internal risk and controls in to the process of receiving tuition fees by a host to host payment system in an effort to apply the concept of Three Lines of Defence. The approach used for this research is case study research with unit of analysis is University A.

The results of risk and control analysis that exist in to the process of receiving tuition fees by a host to host payment system still there are residual risk in the process. The design of SOP is expected to help the tuition fees team to know and carry out the actual duties and responsibilities and can control the risks that arise in the process so as to apply the concept of Three Lines of Defence."

"Sistem administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam ketentuannya mewajibkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melakukan pemungutan PPN. Faktur pajak berfungsi sebagai instrumen yang digunakan sebagai bukti dari pemungutan dan pengkreditan PPN yang dilakukan PKP. Pada tahun 2014, berdasarkan permasalahan terkait penyalahgunaan faktur pajak diterbitkan kebijakan faktur pajak elektronik oleh DJP yang bertujuan memberikan kemudahan administrasi perpajakan bagi PKP dan fiskus dalam proses pemeriksaan. PT Pembangunan Perumahan (PP) - EPC menerapkan e-Faktur sebagai bentuk modernisasi sistem administrasi PPN perusahaannya. Setelah diimplementasikan lebih kurang lima tahun, masih terdapat beberapa kasus faktur pajak fiktif dalam sistem e- Faktur. Penelitian ini membahas mengenai penerapan kebijakan electronic tax invoice system pada PT PP – EPC dalam upaya antisipasi faktur pajak fiktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan e-Faktur dalam sistem administrasi PPN pada PT PP – EPC dan mengetahui upaya yang PT PP - EPC lakukan untuk mengantisipasi faktur pajak fiktif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa selama penerapan sistem administrasi PPN menggunakan e-Faktur di PT PP – EPC masih timbul beberapa kasus faktur pajak fiktif karena terdapat penyesuaian dan penyempurnaan sistem e-Faktur. Namun, seiring berkembangnya teknologi permasalahan tersebut menjadi berkurang karena dilakukan pengembangan sistem administrasi internal sebagai bentuk perencanaan pajak PT PP – EPC. Pembaharuan sistem administrasi PPN dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi oleh DJP sehingga dapat mengurangi peluang kecurangan tersebut.

---

The Value Added Tax (PPN) administration system in its provisions requires Taxable Entrepreneurs to collect VAT. The Tax Invoice serves as an instrument used as evidence of the collection and crediting of VAT. In 2014, based on problems related to misuse of tax invoices, the DGT issued an electronic tax invoice policy with the aim of facilitating tax administration for PKP and tax authorities in the audit process. PT Pembangunan Perumahan (PP) - EPC implemented e-Faktur as a form of modernizing the company's VAT administration system. After being implemented for approximately five years, there are still several cases of fictitious tax invoices in the e-Faktur system. This study discusses the application of the electronic tax invoice system policy at PT PP - EPC in an effort to anticipate fictitious tax invoices. This study aims to analyze the application of e-Faktur in the VAT administration system at PT PP - EPC and find out the efforts that PT PP - EPC did to anticipate fictitious tax invoices. This research is a descriptive study, with a qualitative approach and qualitative data collection techniques. The results of this study indicate that during the implementation of the VAT administration system using e-Faktur at PT PP - EPC, several cases of fictitious tax invoices still arise because there are adjustments and improvements to the e-Invoice system. However, along with the development of technology, these problems have been reduced due to the development of an internal administration system as a form of PT PP - EPC tax planning. The DGT has updated the VAT administration system in a comprehensive and integrated manner so as to reduce the opportunities for fraud."

"Tugas karya akhir ini membahas mengenai bagaimana proses bisnis dan perlakuan akuntansi pada perusahaan jasa konstruksi yang diterapkan oleh PT. XYZ DEVELOPMENT saat ini, terutama dalam proses bisnis properti untuk siklus pendapatan, siklus pengeluaran, dan siklus konversi dan juga sistem pelaporan keuangan yang menjadi satu kesatuan dalam sistem informasi akuntansi perusahaan.

---

The focus of this study is about how the business process and the accounting implementation of construction service that applied by PT. XYZ LAND DEVELOPMENT for the time being, especially on the business process for revenue cycle, expenditure cycle, and conversion cycle along with the financial reporting system within accounting information system of the company."

"Payment Gateway merupakan layanan elektronik yang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran yang dilakukan secara online dan/atau melalui platform E-Commerce. Penyelenggaraan Payment Gateway dilakukan oleh salah satu Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), yakni Penyelenggara Payment Gateway yang berupa bank atau lembaga selain bank. Penyelenggara Payment Gateway memiliki fungsi unntuk menyediakan jasa sistem pembayaran, serta mendukung kelancaran transaksi pembayaran antara konsumen dan pedagang yang melakukan transaksi pada platform E-Commerce. Berdasarkan penelitian ini, Penyelenggara Payment Gateway memiliki peran dan tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam mendukung kelancaran dan keamanan sistem pembayaran dalam transaksi E-Commerce. Untuk melakukan pemrosesan transaksi pembayaran, Payment Gateway juga berhubungan dengan acquirer dan issuer. Payment Gateway merupakan front-end provider yang memiliki kewajiban untuk menerapkan perlindungan konsumen guna menghindari risiko-risiko yang berpotensi merugikan penggunanya. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, Payment Gateway telah melakukan berbagai upaya dalam memenuhi standar keamanan, serta melindungi konsumen dari potensi risiko atas penyelenggaraan Payment Gateway. Namun, peraturan-peranturan yang ada saat ini, tidak mengatur mengenai penyelenggaraan Payment Gateway dalam mendukung transaksi E-Commerce. Dengan demikian, Pemerintah dan Bank Indonesia perlu mempertimbangkan untuk menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut.

---

Payment Gateway is an electronic service that processes payment transactions made online and/or through the E-Commerce platform. The operation of Payment Gateway is carried out by a Payment System Provider, namely a Payment Gateway Provider. Payment Gateway Provider conducts its functions in providing payment system services, also in supporting smooth and secure payment transactions between Consumers and Merchants in the E-Commerce platform. According to this research, Payment Gateway Provider has numerous roles and obligations that must be fulfilled in performing its functions. In processing payment transactions, the Payment Gateway Provider is cooperating with the acquirer and the issuer. Payment Gateway Provider is a front-end provider obliged to implement consumer protection to prevent potential risks that could harm its Consumer or users. The result of this research indicates, Payment Gateway Provider has taken several measures to fulfil and comply with the provision of security standards, also to protect its Consumers from potential risks arising from Payment Gateway operation. However, the existing regulations are not regulating the roles of Payment Gateway Provider in supporting payment systems in E-Commerce transactions. Thus, the Government and Bank Indonesia need to consider issuing regulations on regards to this matter, also in order to provide legal certainty."

"Pembangunan Infrastruktur di Indonesia, baik yang diinisiasi oleh pemerintah maupun pihak swasta dalam beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang pesat. Tercatat, sampai dengan tahun 2023 terdapat total 201 proyek infrastruktur, terdiri dari sektor transportasi, sektor kawasan, sektor sumber daya air, sektor perumahan dan sektor energi yang masuk ke dalam proyek strategis nasional dan saat ini sudah terealisasi total 156 proyek. Namun, tingginya pertumbuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia juga diikuti dengan meningkatnya kasus kegagalan konstruksi. Dalam periode tahun 2017-2022, telah terjadi peristiwa kegagalan konstruksi pada proyek infrastruktur yang melibatkan penyedia jasa konstruksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan kualfikasi usaha perusahaan besar. Merujuk kepada peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 12 Tahun 2009, perusahaan dengan kualifikasi besar harus memiliki sertifikat ISO 9001:2000 untuk sistem manajemen mutu. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan kualifikasi besar harus menerapkan pengendalian proyek yang baik berdasarkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2000 mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pembangunan. Komunikasi yang merupakan satu dari tiga indikator strategi pengembangan budaya mutu, sistem kepemimpinan dan tingkat kematangan, turut andil dalam terjadinya kegagalan konstruksi. Dalam dunia konstruksi yang kompleks dan melibatkan beberapa individu atau kelompok, komunikasi yang mencakup pertukaran informasi yang efektif dan pemahaman terhadap informasi yang diterima berperan besar dalam kesuksesan proyek dan memenimalisir kegagalan konstruksi. Informasi harus didistribusikan kepada pihak yang tepat, secara akurat dan konsisten sehingga Distribusi Informasi yang merupakan satu dari lima parameter kontrol yang mempengaruhi sistem komunikasi. Tujuan dari penelitian ini adalah menentuan indikator-indikator dalam sistem komunikasi proyek konstruksi yang berpengaruh terhadap keberhasilan perusahaan jasa konstruksi bumn nasional dalam menurunkan tingkat kegagalan konstruksi dan menghasilkan strategi peningkatan distribusi informasi dalam sistem komunikasi proyek konstruksi yang perlu diterapkan pada perusahaan jasa konstruksi bumn nasional untuk menurunkan tingkat kegagalan konstruksi. Metode penelitian yang digunakan adalah validasi pakar, wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini didapatkan  11 variabel dan 37 Indikator distribusi informasi yang berpengaruh dalam menurunkan kegagalan konstruksi.

---

Infrastructure development in Indonesia, both initiated by the government and the private sector, has experienced rapid growth in recent years. It is recorded that up to 2023 there will be a total of 201 infrastructure projects, consisting of the transportation sector, the regional sector, the water resources sector, the housing sector, and the energy sector, which are included in national strategic projects, and currently a total of 156 projects have been realized. However, the high growth in infrastructure development in Indonesia has also been accompanied by an increase in construction failures. In the period 2017–2022, there have been construction failures in infrastructure projects involving state-owned construction service providers (BUMN) with large company business qualifications. Referring to the Construction Services Development Institute regulation Number 12 of 2009, companies with large qualifications must have an ISO 9001:2000 certificate for a quality management system. State-Owned Enterprises (BUMN) with large qualifications must implement good project control based on the ISO 9001:2000 quality management system from the planning stage to the construction stage. Communication, which is one of the three indicators of a quality culture development strategy, leadership system, and level of maturity, has contributed to construction failures. In a complex world of construction involving several individuals or groups, communication that includes effective exchange of information and understanding of the information received plays a major role in project success and minimizes construction failures. Information must be distributed to the right parties accurately and consistently, so information distribution is one of the five control parameters that affect the communication system. The purpose of this study is to determine the indicators in the construction project communication system that influence the success of national state-owned construction service companies in reducing construction failure rates and produce strategies for increasing information distribution in construction project communication systems that need to be applied to national-owned construction service companies to reduce construction failure rates. The research methods used are expert validation, interviews, and literature studies. The results of this study obtained 11 variables and 37 indicators of information distribution that had an effect on reducing construction failures."

"Tujuan penulisan adalah menganalisis aktivitas pengendalian internal PT. X terhadap proyek KSO. Penelitian merupakan studi kasus dengan metode penelitian berupa wawancara dan observasi serta studi kepustakaan. Karakteristik proyek KSO adalah bekerjasama dengan mitra mengerjakan suatu proyek, pencatatan akuntansi dengan metode ekuitas, dan memiliki NPWP tersendiri sehingga aktivitas pengendalian berbeda dengan proyek non KSO.Penelitian menyimpulkan aktivitas pengendalian internal PT. X untuk proyek KSO sudah cukup memadai, dengan terpenuhinya tiga prinsip aktivitas pengendalian COSO. Beberapa perbaikan perlu dilakukan sehingga risiko dapat dimitigasi sampai level yang dapat diterima, sistem informasi memiliki general control yang baik, kebijakan dan prosedur dapat dilaksanakan dengan baik.

---

The purpose of writing is to analyze the activity of internal control of PT. X on KSO project. Research is a case study with research methods in the form of interviews and observation and literature study. The characteristics of the KSO project are to work with partners on a project, accounting records using the equity method, and have a separate NPWP so that control activities are different from non-KSO projects.

The study concludes that PT. X's internal control activities for the KSO project are sufficient, with the fulfillment of three principles of COSO control activities. Some improvements need to be made so that risks can be mitigated to acceptable levels, information systems have good general control, policies and procedures can be well implemented."

"Skripsi ini menganalisis sengketa pajak yang terjadi diantara Direktorat Jenderal Pajak dengan KSO ABC terkait penentuan tanggal pembuatan faktur pajak. Sengketa pajak tersebut timbul disebabkan oleh perbedaan interpretasi dalam menafsirkan frasa “menyampaikan tagihan” yang termuat di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d PER DJP 24/2012. Adanya sengketa pajak tersebut, mengindikasikan bahwa terdapat ketidakselarasan antara peraturan dengan teori sehingga menimbulkan permasalahan pada praktiknya. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mendalam mengenai kasus sengketa pajak tersebut yang ditinjau berdasarkan asas kepastian hukum dan asas substance over form. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan penalaran secara induktif. Berdasarkan tujuan dan manfaatnya penelitian ini tergolong kedalam penelitian deskriptif dan murni. Hasil dari penelitian adalah frasa “menyampaikan tagihan” pada peraturan tersebut kurang memiliki kepastian hukum, karena pada praktiknya peraturan tersebut menimbulkan perbedaan penafsiran antara fiskus dengan wajib pajak, hingga memunculkan sengketa Banding di Pengadilan Pajak. Ditinjau berdasarkan asas substance over form frasa “menyampaikan tagihan” yang menimbulkan multitafsir, dapat dianalisis menggunaka metode textualism yang mengacu pada makna katanya. KBBI digunakan sebagai dasar acuan untuk melihat makna kata dari Frasa “tagihan”, frasa tersebut bermakna hasil menagih atau uang dan sebagainya yang harus ditagih. Dengan demikian, menyampaikan tagihan harus dikaitkan dengan dokumen yang memuat sejumlah uang yang ditagih, sehingga pada saat tersebut KSO ABC harus membuat faktur pajaknya.

---

This thesis analyzes tax disputes that occur between the Directorate General of Taxes and KSO ABC regarding the determination of the date of making tax invoices. The tax dispute arose due to differences in interpretation in interpreting the phrase "conveying bills" contained in Article 2 paragraph (1) letter d of the DGT Regulation 24/2012. The existence of the tax dispute indicates that there is a misalignment between the regulations and theories, causing problems in practice. Researchers are interested in conducting in-depth research on the tax dispute case which is reviewed based on the principle of legal certainty and the principle of substance over form. This research uses a qualitative approach by conducting reasoning inductively. Based on its purpose and benefits, this research is classified as descriptive and pure research. The result of the study is that the phrase "conveying bills" in the regulation lacks legal certainty, because in practice the regulation creates differences in interpretation between the fiscus and the taxpayer, giving rise to an Appeal dispute in the Tax Court. Reviewed based on the principle of substance over form the phrase "conveying the bill" that gives rise to multiple interpretations, it can be analyzed using the method of textualism which refers to the meaning of the word. KBBI is used as a reference basis to see the meaning of the word from the phrase "bill", the phrase means the result of billing or money and so on that must be billed. Thus, conveying the bill must be associated with a document containing the amount of money billed, so at that time the ABC KSO must make its tax invoice."