Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Hak politik perempuan masih diperjuangkan melalui berbagai bentuk kebijakan dan gerakan resmi dikarenakan rendahnya tingkat kepentingan perempuan dalam lingkup politik dari tahun ke tahun, berhasil mencitrakan politik Indonesia sebagai bidang publik yang didominasi oleh pria. Penelitian ini bertujuan menelaah secara komprehensif dan memberikan penekanan pada rasional dibalik fenomena kelemahan tingkat partisipasi politik perempuan berdasarkan wawancara mendalam dengan remaja pemilih pemula PILPRES 2019 dan followers akun Instagram @psi_id yang merupakan generasi millennial, serta temuan, literatur, dan dokumentasi dari Internet. Progresivitas millennial diharapkan mampu mengidentifikasi isu kepemimpinan perempuan dan keterkaitannya dengan konsep gender serta implikasi sistem sosial melalui perspektif yang cenderung lebih liberal dan ekstensif. Akun resmi media sosial partai politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dijadikan sebagai sarana penelitian karena selain generasi millennial adalah pemakai media sosial fanatik, PSI identik dengan keterwakilan politik perempuan sehingga dianggap mampu menjadi acuan kompeten pada strategi studi kasus penelitian. Studi ini kemudian menunjukkan bahwa terdapat narasi patriarkis yang berpengaruh signifikan terhadap inferioritas perempuan dalam konteks kepemimpinan politik dan masih mengakar di Indonesia bahkan dalam lingkungan dengan penerapan pola pikir yang tergolong modern.

---

Womens political rights are still being advocated through various forms of official policies and movements due to the low level of womens interest in the political sphere from year to year, successfully portrayed Indonesian politics as a male-dominated world. This study aims to examine and emphasize comprehensively the rationale behind the phenomenon of womens low political participation based on in-depth interviews with PILPRES 2019 beginner voters and also @psi_ids active followers on Instagram, as well as findings, literature, and documentation from the Internet. Millennials progressive behavior and mindset are expected to better identify the issue of womens leadership and its relation to gender as a concept and possible implication of social system through a more liberal and extensive perspective. The official Instagram account of Indonesian political party Partai Solidaritas Indonesia (PSI) is utilized as part of the research tools due to its correlation with womens political representation therefore considered as a competent reference in supporting the case study research strategy within this study. Instagram usage is also being stressed upon since millennial is a generation dubbed as fanatic social media users. This study then continues to display patriarchal narratives and its significant influence towards womens political leadership inferiority, which is still being deeply rooted in Indonesia even amongst the relatively modern environment.

"

"Tesis ini mengkaji tentang kinerja humas pemerintahan, dengan pendekatan konsep ?agenda building?. Metode yang digunakan ialah analisis kualitatif deskriptif melalui salah satunya ialah dari proses wawancara. Yang melatar belakangi penelitian ini ialah dari fenomena krisis yang terjadi di Wilayah Pemerintahan Provinsi Banten pasca kepemimpinan Ratu Atut Chosiyah, dengan bertujuan menjelaskan: a. bagaimana suatu ?agenda building? digunakan oleh humas pemerintahan dalam menganalisis krisis, tujuannya bertumpu pada pemulihan citra politik institusi pemerintahan; b. mengapa ?agenda building? yang dilakukan terhadap humas pemerintahan dalam menganalisis krisis, di sini peneliti mengkaji tentang reaksi humas pemerintahan dalam menggunakan hasil analisis krisis tersebut, meliputi: reaksi pada fenomena krisis, komunikasi institusi pemerintahan, sinergitas humas pemerintahan, dan manajemen humas pemerintahan; dan c. ingin mengetahui apakah kinerja humas pemerintahan dapat memulihkan citra politik institusi pemerintahan dengan menggunakan ?agenda building?. Penelitian ini semata-mata untuk kemaslahatan bersama, mengkaji data dengan bertumpu pada konsep-konsep perbaikan citra, mempertahankan prinsip kerja, dan membangunnya dengan kedisiplinan. Humas yang menjadi icon publik, penyambung aksi publik kepada pemerintahan. Apa yang terjadi di publik, maka itu yang dijadikan program humas pemerintahan.

---

This thesis examines the performance of government public relations, with the approach of the concept of "agenda building". The method used is descriptive qualitative analysis through one of them is from the interview process. The background for this study is from the crisis phenomenon in the post Administrative Region Banten Ratu Atut Chosiyah leadership, with the purpose of explaining: a. how an "agenda building" used by the PR government in analyzing the crisis, the goal of recovery rests on the political image of government institutions; b. why "agenda building" carried out against government in analyzing the crisis public relations, here the researchers evaluated the reaction of the government public relations using the results of the analysis of the crisis, including: a reaction to the phenomenon of the crisis, the government's communications, the synergy of government public relations, public relations management and governance; and c. wanted to know whether the government can recover the performance of public relations the political image of government institutions by using the "agenda building". This study was solely for the benefit together, reviewing the data with the rest on the concepts of image enhancement, maintaining the principle of work, and build it with discipline. Publicist who became a public icon, connecting the public to the government action. What happens in public, then it is used as a public relations program administration."

"Penelitian ini menganalisa mengenai proses pembiayaan politik caleg perempuan pada pemilu 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan studi literatur. Penelitian ini menggunakan kerangka pembiayaan politik dari van Biezen, sebagai teori utama, dan dilengkapi dengan konsep pembiayaan politik berbasis gender, personal vote, dan patronase. Pembiayaan politik yang tinggi di Indonesia diakibatkan perubahan sistem proposional dari tertutup (Orde Baru) menjadi terbuka (Reformasi) dan celah dalam aturan pembiayaan politik. Tingginya pembiayaan politik menyebabkan caleg perempuan terpilih banyak berasal dari kekerabatan politik. Temuan dari penelitian ini bahwa proses pembiayaan caleg perempuan dari kalangan elit dan petahana tidak menunjukan masalah. Pemasukan dana kampanye berasal dari diri sendiri. Sedangkan pengeluaran terbesar diperuntukan untuk kunjungan ke dapil dan APK. Tidak adanya pencatatan sesuai realitas di lapangan menunjukan celah dalam regulasi pembiayaan tidak hanya dalam aspek transparansi, tetapi juga dalam aspek regulasi pemasukan dan pengeluaran serta ketersediaan dana publik. Penerapan kuota gender di Indonesia yang mendorong pencalonan kandidat perempuan dengan modalitas tinggi menunjukan bahwa perlu adanya tindakan afirmasi dalam pembiayaan politik. Hal ini dikarenakan penggunaan kuota gender tidak mendorong perubahan ketidaksetaraan gender dalam struktur sosial dan ekonomi. 

---

This study analyzes the political financing process of female candidates in the 2019 elections. This study uses qualitative research methods by collecting data through interviews and literature studies. This study uses the political financing framework of van Biezen, as the main theory, and is complemented by the concepts of gender-based political finance, personal votes, and patronage. High political finance in Indonesia is due to a change in the proportional electoral system from closed (New Order) to open (Reformasi) and loopholes in political financing rules. The high level of political funding causes many of the elected female candidates to come from political kinship. The findings of this study that the process of financing female candidates from the elite and incumbent did not show a problem. Income from campaign funds comes from oneself. While the largest expenditure is intended for visits to electoral districts and APKs. The absence of records according to field reality shows gaps in financing regulations not only in the aspect of transparency, but also in terms of regulation of revenue and expenditure as well as the availability of public funds. The implementation of a gender quota in Indonesia that encourages the nomination of women candidates with high modality shows that there is a need for affirmations of gender-based political financing. This is because the use of gender quotas does not encourage changes in gender inequality in social and economic structures."

"ABSTRAKKepemimpinan perempuan menjadi isu publik yang selalu diperbincangkan, dan telah memancing polemik dan debat antara yang pro dan kontra terhadap pemimpin perempuan dalam sebuah negara. Persoalan kepemimpinan perempuan juga selalu menarik untuk diminati, bahkan dewasa ini semakin banyak ilmuan atau peneliti lebih memfokuskan diri pada pengkajian kepemimpinan perempuan secara khusus. Sebagaimana dalam penelitian ini mengkaji jauh bagaimana gaya kepemimpinan permpuan dilembaga legislatif.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa peran kepemimpinan dan partisipasi politik ibu Rospita Sitorus di tingkat legislatif, serta untuk menganalisa kepemimpinan perempuan di DPRD Kabupaten Simalungun sebelum dipimpin vigur perempuan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa rendahnya keterlibatan peempuan baik dalam infrastruktur politik maupun dalam suprastruktur politik berpangaruh dalam kebijakan bias gender, masih melekatnya budaya patriarki di Kabupaten Simalungun tersebut dan juga kepemimpinan Rospita Sitorus lebih mengarah ke kepemimpinan transformsional. Hasil penelitian ini menunjukan perlunya peningkatan kepemimpinan perempuan di legislatif dengan harapan mampu memberikan pengaruh positif dalam menyusun sebuah kebijakan untuk masyarakat terkhusus kepentingan perempuan.

---

ABSTRACTWomen's leadership became public issues are always discussed, and has provoked polemics and debate between the pros and cons of women leaders in the country. The issue of women's leadership also always interesting to demand, even today more and more scientists or researchers focused more on the assessment of women's leadership in particular. As in this study examine further how permpuan instituted legislative leadership style. The purpose of this study was to identify and analyze the role of leadership and political participation Rospita Sitorus at the legislative, as well as to analyze the leadership of women in Parliament Simalungun before her. The results of this study found that the lack of involvement of women both in the political infrastructure as well as in the political superstructure. And this, influential in gender policy and still attached to the patriarchal culture in Simalungun. Then, Rospita Sitorus is a transformsional leadership. These results indicate the need to increase women's leadership in the legislature, with the hope to provide a positive influence in the decision making for the community especially those of women's interests. "

"Pada muktamar XXX NU tahun 1999, NU mengeluarkan keputusan tentang Islam dan kesetaraan jender, di mana di dalamnya dibahas masalah kepemimpinan politik perempuan. NU secara institusi dapat menerima kepemimpinan politik perempuan. Hal ini merupakan langkah maju bagi NU, ketika beberapa kaiangan menolak keberadaan pemimpin politik perempuan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan sumber data dokumentasi. Adapun teori yang dipakai adalah teori demokrasi, kepemimpinan dan budaya patriarkhi. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan maksud untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, akurat tentang faktafakta yang akan diteliti.Hasil penelitian menunjukkan, landasan berpikir yang digunakan oleh NU dalam menerima pemimpin politik perempuan adalah; penggunaan legitimasi agama untuk menolak pemimpin politik perempuan bertentangan dengan semangat kesetaraan jender dan keadilan politik. Penafsiran keagamaan yang melahirkan sikap bias jender seharusnya ditafsirkan ulang yang disesuaikan dengan realitas sosial. Model kepemimpinan dalam masyarakat modern adalah kepemimpinan yang terlembaga.Dalam perdebatan tentang kepemimpinan politik perempuan terdapat dua kelompok yang saling berseberangan. Kelompok pertama berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin politik, karena setiap individu mempunyai hak politik yang sama. Penolakan terhadap pemimpin perempuan merupakan diskriminasi hak politik perempuan dan bertentangan dengan nilai-nilai persamaan (equality) dalam demokrasi. Agama Islam tidak melarang perempuan untuk menjadi pemimpin politik.Sedangkan kelompok yang menolak pemimpin politik perempuan berpendapat, dalam agama Islam perempuan tidak boleh menjadi pemimpin politik, karena kepemimpinan merupakan hak mutlak laki-laki. Dalam Islam tidak boleh memberikan wilayah (kekuasaan) kepada perempuan. Perempuan diperboiehkan berperan aktif dalam politik, namun bukan untuk jabatan sebagai kepala negara dan pemerintahan. Inti dari perdebatan ini adalah perbedaan interpretasi dasar keagamaan dan dominasi budaya patriarkhi di antara masing-masing kelompok.Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keluamya keputusan Islam dan kesetaraan jender adalah munculnya kelompok yang menginginkan perubahan wacana dalam NU. Tekanan dari lembaga perempuan NU. Dinamika politik Indonesia pada kurun waktu 1996-1999, yaitu munculnya isu presiden perempuan.

---

In muktamar XXX 1999, NU issued a decision about Islam and gender equality, which in it discussed women politics leadership matter. NU institutionally able to accept women politics leadership. it is one step a head for NU, while sum of other factions reject the women politic leader existence.

This observation uses qualitative method which is using data collecting technique through interviews and data documentation source. The theory which was used is democracy theory, leadership and patriarchy cultural. This study uses descriptive analytic approach in order to make visualization systematically, factual, accurate in the facts which will be observed.

The observation's result shows, the main idea which is used by NU in accepting women politics leader is; using religion's legitimacy to reject women politics leadership which is contrary to the gender equality spirit and political justice. Religious interpretation which produced a bias gender form should be reinterpreted which is fitted in the social reality. The leadership model in modem society is the institutionalized leadership.

In the women politics leadership debate there were two groups which were contrary. The first group thought that women may became politics leader, as every individual has the same rights in politics. Rejection to the women leader was a women politics rights discrimination and contradictory to the equality value in democracy. Islam does not forbid women of being politics leader.

While the group which rejected women politics leader thought in Islam, women can not be political leaders, as the leadership is the men absolute rights. In Islam can not give territory (power) to women. Women are allowed to do active in politics, but not for the profession as the head of state and governmental. The quintessence in this debate is the differences in basic religious interpretation and patriarchy cultural domination between each groups.

The factors which influence the issues of Islam decision and gender equality is the appearance of groups which wanted changes in discourse of NU. The Indonesian politics dynamic in the last 1996-1999, that is women president issue appears. "

"Penafsiran tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam masih menjadi wacana yang sering diperdebatkan karena termasuk wilayah khilafiyah dan ijtihadiyah. Penafsiran yang ada masih memperlihatkan bias gender. Pemahaman penafsiran ini berpengaruh pada etika sosial di kalangan umat Islam khususnya dan masyarakat luas umumnya sehingga berdampak pada peran dan kedudukan perempuan, Agar penafsiran tentang kepemimpinan tidak bias gender, perlu diadakan pemberdayaan perempuan melalui para mubaligah. Merekalah penyampai ajaran-ajaran Islam kepada umatnya. Oleh sebab itu, perlu diadakan penelitian tentang mubaligah untuk mengetahui pemahaman mereka tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berperspektif perempuan. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam, kemudian dianalisis dengan perspektif gender untuk memperlihatkan pemahaman mubaligah tentang relasi perempuan dan laki-laki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mubaligah tentang kepemimpinan perempuan bervariasi karena latar belakang pendidikan agama yang berbeda. Hanya sebagian menyetujui kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga dan dalam negara (sebagai presiden). Namun seluruhnya menyetujui kepemimpinan perempuan dalam masyarakat pada tatanan yang lebih rendah (bukan sebagai presiden). Mereka yang mengikuti feminisme modern mengakui kesetaraan gender, sedangkan yang dipengaruhi mufasir tradisional tidak mengakuinya.

---

The interpretation of women's leadership in Islam often becomes a debate. It is regarded as a polemic and an exercise of judgment on the basis of the Qur'an and the sunnah. Today's interpretation tends to be gender biased. The understanding of the interpretation influences social ethics, especially for Moslems, and generally for the whole society. It gives an impact on the role and status of women. To decrease the gender bias, women empowerment via mubaligahs (women preachers) is badly needed. It is due to the fact that mubaligahs are persons in charge of transferring Islam teaching to their followers. Consequently, we need a research about the mubaligahs. The research was conducted by using qualitative approach with women's perspective. The data were collected with in-depth interview. Gender-based analysis was used to probe mubaligah's understanding into the relation of women and men. The result reveals that the understanding of mubaligahs is varied because their religious educational background is different. Only some of them acknowledged and the other disagreed with the women's leadership in the family as well as in the society (as president). On the contrary, all of them legitimized with the women's leadership in the society on the lower level (not as president). Some of them approved gender equality (following the concept of modern-Islamic feminism), and the other disapproved (being influenced by the traditional-Islamic interpreter)."

"Dunia jurnalistik dan ranah politik merupakan dua wilayah yang hingga saat ini masih didominasi laki-laki. Hal tersebut membuat jurnalis perempuan yang ditempatkan dalam kompartemen politik harus menghadapi dua lapis bias gender sekaligus. Skripsi ini hendak melihat bagaimana eksistensi jurnalis perempuan dalam produksi berita politik. Penelitian ini menggunakan paradigma criticalconstructionism dan merupakan penelitian kualitatif dengan metode in-depth interview terhadap jurnalis di ruang redaksi Tempo. Ruang redaksi Tempo dipilih sebagai studi kasus karena merupakan media yang menyajikan berita politik berkualitas. Wawancara dilakukan terhadap enam orang narasumber yang dipilih menggunakan metode snowball. Hasil temuan menunjukkan walaupun jenis kelamin jurnalis tidak mempengaruhi bentuk tulisan, namun pada realitanya terdapat tantangan khusus sebagai perempuan dalam proses produksi berita politik. Jurnalis politik perempuan harus menghadapi berbagai diskriminasi dan pelecehan dalam menjalani profesi mereka.

---

Journalism and political sphere are two areas that still dominated by men. It makes women journalists who are placed in political compartment have to face two layers of gender bias as well. This thesis is about to see how the existence of women journalists in production of political news. This qualitative research used critical constructionism paradigm and method of in-depth interviews to journalists in Tempo newsroom. Tempo newsroom was chosen as a case study because it produces high quality political news. Interviews were conducted to six sources person who were selected by using snowball method. The findings indicate though journalists’ sex does not affect their news article, in reality there are some special challenges that have to face by women journalist in the process of political news production such as discrimination and harassment"

"Penelitian ini berfokus pada bidang kepemimpinan stratejik di institusi pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kepemimpinan stratejik terhadap executive influence on innovation di institusi pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini memberikan bukti korelasi antara kepemimpinan stratejik dan executive influence on innovation. Kesimpulan utama dari penelitian ini juga menegaskan penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa kepemimpinan stratejik mampu memainkan peran penting dalam mempengaruhi executive influence on innovation di institusi pemerintah. Studi ini merekomendasikan top management pada lembaga pemerintah untuk meningkatkan kepemimpinan stratejik mereka untuk mencapai efek maksimum inovasi dalam organisasinya.

---

The focus of this research is in the area of strategic leadership in government institution. The objective this study is to examine influence of strategic leadership toward executive influence on innovation in government institution. The research adopted quantitative approach. The result of this research provide evidence to the correlation between strategic leadership and executive influence on innovation.

The main conclusion of this study also confirmed previous research that says strategic leadership are able to play an important role in influencing executive influence on innovation in government institution. This study recommends executives of government institution to improve their strategic leadership in order to achieve the maximum effect of innovation in their organization."

"Pemberitaan media mengenai kepemimpinan perempuan sering mengalami pembingkaian yang cenderung memberikan stereotipe kepada perempuan dan melemahkan posisi kepemimpinannya. Media daring nasional menyajikan berita yang memperlihatkan penampilan fisik perempuan pada lembaga legislatif, atau sisi sensitif dari seorang pemimpin. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bingkai peran atau kiprah politisi perempuan dalam pemberitaan media. Hal ini guna melihat pembingkaian media terkait kepemimpinan perempuan, aspek stereotipe, dan bias gender dalam media. Metode yang digunakan ialah analisis framing dari Robert N. Entman untuk melihat pemilihan isu dan penonjolan aspek tertentu yang dikaitkan dengan pembingkaian masalah, penyebab, pertimbangan moril dan rekomendasi dari isi teks berita di media daring Metrosulawesi.id. Peneliti juga melakukan wawancara terhadap praktisi media lokal seebagai data pendukung penelitian. Hasil penelitian yang ditemukan dari pembingkaian pemberitaan Nilam Sari adalah kepemimpinannya yang memprioritaskan kepentingan masyarakat dan stereotipe yang dimiliki mengenai perempuan. Media hanya memilih sebagian isu seperti isu sosial, bencana alam, covid, rapat kerja, dan kegiatan partai. Tidak terlihat sisi kepemimpinan dari ketua DPRD pada pemberitaan di Metrosulawesi.id. Adanya bias gender di media daring tersebut dengan pemilihan foto figur ketua DPRD yang memperlihatkan tampilan fisik ketua DPRD. Posisi media dan landasan ideologis jurnalisme dalam media juga menjadi faktor pendukung dalam pembingkaian ketua DPRD Prov. Sulteng di Metrosulawesi.id.

---

Media coverage of women's leadership often experiences framing that tends to stereotype women and weaken their leadership position. National online media presents news that shows the physical appearance of women in the legislature, or the sensitive side of a leader. This study aims to understand the frame of the role or gait of women politicians in media coverage. This is to see the media framing related to women's leadership, aspects of stereotypes, and gender bias in the media. The method used is framing analysis from Robert N. Entman to see the selection of issues and highlight certain aspects associated with framing problems, causes, moral considerations and recommendations from the content of news texts in online media Metrosulawesi.id. Researchers also conducted interviews with local media practitioners as supporting data for the research. The results of the research found from the framing of Nilam Sari's news were that his leadership prioritized the interests of the community and the stereotypes he had about women. The media only selects some issues such as social issues, natural disasters, covid, work meetings, and party activities. The leadership side of the DPRD chairman is not visible in the news on Metrosulawesi.id. There is a gender bias in the online media with the selection of a photo of the DPRD chairman figure showing the physical appearance of the DPRD chairman. The position of the media and the ideological basis of journalism in the media are also supporting factors in the framing of the chairman of the Provincial DPRD. Central Sulawesi at Metrosulawesi.id."

"Fenomena ditemukan bahwa selama ini diperdebatkan tentang kiprah dan potensi perempuan, hakekatnya perempuan memiliki permasalahan dalam memimpin. Bahkan  tingginya kapasitas yang dimiliki perempuan tidak menjadi jaminan keberhasilan pemimpin perempuan dalam mengelola organisasi. Perlu diteliti dan dianalisa secara mendalam tentang bagaimana sebenarnya kepemimpinan perempuan dari sisi perempuan sebagai pemimpin dan para bawahannya yang merasakan langsung akan kepemimpinan  perempuan.  Implementasi pemimpin perempuan dalam pendekatan kepemimpinan transformasional di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada tahun 2018-2019 mempunyai faktor idealized influence, inspirational motivation, intelectual stimulation, dan individualized consideration. Kepemimpinan dalam pendekatan transformasional yang dimiliki seorang pemimpin untuk menjalankan tugasnya mencapai tujuan yang telah direncanakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi penelitian seseorang/individu dalam mengungkap fenomena yang terjadi di lapangan, dengan key informan terdiri dari Dinni Melanie, Ceria Mesta, Soni Rianto, Rendy Sandy Hermawan, Rizqi Noor Fauziah serta pendekatan kepemimpinan transformasional yang digunakan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemimpinan timbul ketika satu anggota kelompok mengubah motivasi atau kompetensi anggota lainnya di dalam kelompok. Ditinjau dari aspek Ketahanan Nasional, peran kepemimpinan dapat dinyatakan dalam pengembangan Konsepsi Nasional yang ditentukan secara seksama sehingga dapat diyakini kebenarannya dalam mendasari pola Pembangunan Nasional dan sekaligus mendorong kebijakan dan Strategi Nasional.

---

The phenomenon found that during this debate about the nature and potential of women, women essentially have problems in leading. Even the high capacity of women does not guarantee the success of women leaders in managing the organization. It needs to be researched and analyzed in depth about how the actual leadership of women from the side of women as leaders and subordinates who feel directly about womens leadership. The implementation of female leaders in the transformational leadership approach in the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in 2018-2019 has idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, and individualized consideration factors. Leadership in a transformational approach that is owned by a leader to carry out their duties to achieve planned goals. This study uses a qualitative method with a research study of a person/individual in uncovering phenomena that occur in the field, with key informants consisting of Dinni Melanie, Ceria Mesta, Soni Rianto, Rendy Sandy Hermawan, Rizqi Noor Fauziah and transformational leadership approaches used in research. The results showed that leadership arises when one group member changes the motivation or competence of other members in the group. Judging from the aspect of National Resilience, the role of leadership can be stated in the development of a carefully determined National Conception so that it can be believed to be true in underlying the pattern of National Development and at the same time encouraging National policy and Strategy."