Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai perbedaan penfsiran isi perjanjian yang diakibatkan ketidakjelasan terkait dasar penetapan tarif sewa menyewa dalam perjanjian sewa menyewa alat berat. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan perbedaan perhitungan tarif sewa oleh para pihak, yang pada akhirnya menimbulkan wanprestasi. Selain kecermatan dalam merumuskan perjanjian, pembuatan perjanjian dalam bentuk akta notariil juga merupakan upaya yang dapat membantu meminimalisir perbedaan pernafsiran atas suatu perjanjian agar pemenuhan prestasi oleh para pihak dapat berjalan dengan sempurna. Notaris berwenang memberikan penyuluhan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta, sehingga membantu mengarahkan juga menyamakan interpretasi pada saat pembuatan, pembacaan dan pengesahan perjanjian. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah dasar penetapan dan perhitungan tarif sewa menyewa alat berat berdasarkan praktik; dan, pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 51/PDT/2017/PT.PLK.Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis-normatif, yang diperkuat dengan wawancara terkait praktik penyelenggaraan perjanjian sewa menyewa alat berat khususnya dasar penetapan dan perhitungan tarif sewa, dengan tipe penelitian preskriptif untuk memberikan saran atas permasalahan yang ada.Hasil penelitian adalah bahwa tarif sewa menyewa alat berat lazim dan biasanya menggunakan tarif minimal dalam satuan jam per bulan berdasarkan pemakaian alat berat yang dicatat berdasarkan Hour Meter (pencatat mekanis) pada alat berat. Kebiasaan tersebut dapat dikategorikan sebagai prilaku yang berulang-ulang dan lazim dilakukan dalam suatu kelompok masyarakat yang penting untuk diperhatikan oleh Hakim, khususnya apabila terjadi perbedaan penafsiran para pihak dalam melaksanakan perjanjian. Hal tersebut dapat membantu mewujudkan terpenuhinya kepatutan dan keadilan yang obyektif di tengah-tengah masyarakat.

---

This study discusses the difference interpretation of the content of the lease agreement caused by the lack of clarity related to the basic tariff determination in the heavy equipment lease agreement. This lack of clarity caused difference interpretation on the calculation of lease tariff by the parties, that causing default. Beside the carefulness in formulating the agreement, making the agreement in the form of a notarial deed is also can help to minimize misinterpretation of the agreement so that the fulfillment of the achievements of the parties can run perfectly. The notary is authorized to provide legal counseling related to the making of the deed, so that it helps direct the same interpretation at the time of making, reading and ratifying the agreement. The study analysis the practice of basic determination and calculation of heavy equipment lease tariff; and, Judge's consideration on Court Verdict Number 51/PDT/2017/PT.PLK.To answer these problems, juridical-normative research methods are used, which are strengthened by interviews related to the practice heavy equipment lease agreements, especially the basic determination and calculation of heavy equipment lease tariff, with a type of prescriptive research to provide advice on existing problems.The results of the study shows the heavy equipment lease tariff is common and usually use a minimum rate in hours per month based on the use of heavy equipment that is recorded on the Hour Meter (mechanical recorder) on the heavy equipment. This habit can be categorized as repetitive behavior and commonly practiced in a group community that is important to be considered by Judge, especially if there are difference interpretations of agreement. This can help the fulfillment of objectivity and fairness of justice in society."

"Laporan magang ini membahas evaluasi atas metode penilaian (valuasi) aset yang dilakukan oleh PT JMN Advisory yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang financial advisory. Berada di bawah grup Magnolia Indonesia, penilaian aset ini bertujuan untuk membantu proses audit yang dilakukan oleh KAP Rose atas laporan keuangan PT Lily yaitu dengan cara reviu estimasi nilai wajar properti AA yang telah dihitung oleh KJPP Amber. PT Lily adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan properti seperti perumahan, pusat perbelanjaan, dan hotel. Evaluasi ini dilakukan dengan mengacu pada PSAK 16, 48, dan 68 untuk memahami nilai wajar dari properti AA yang disajikan dalam laporan keuangan serta meninjau kembali kewajaran metode dan asumsi yang digunakan untuk mengestimasi nilai wajar melalui pendekatan pasar, biaya, dan pendapatan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa proses penilaian (valuasi) yang dilakukan oleh PT JMN Advisory sudah sesuai dengan dasar-dasar teori yang berlaku dengan beberapa modifikasi, namun PT JMN Advisory belum memiliki prosedur yang terstruktur untuk setiap metode penilaian. Oleh karena itu, PT JMN Advisory perlu mengembangkan pedoman mengenai prosedur peninjauan reviu metode dan asumsi aset tetap untuk proyek-proyek serupa lainnya dalam membantu proses audit. Laporan magang ini juga bertujuan untuk lebih lanjut membahas tentang pengalaman magang dan pengembangan diri penulis dalam pengetahuan financial advisory, hal manajemen waktu, kemampuan bahasa Inggris formal, serta kemampuan teknis lainnya.

---

This internship report discusses the evaluation of the asset valuation method carried out by PT JMN Advisory, a company engaged in the financial advisory sector. Under the Magnolia Indonesia group, PT JMN Advisory conducts this asset valuation to assist the audit process conducted by KAP Rose on the financial statements of PT Lily. PT Lily is a company engaged in property development such as housing, shopping centres and hotels. The project is conducted by reviewing the estimated fair value of the AA property, which KJPP Amber has calculated. This evaluation was carried out in accordance with PSAK 16, 48 and 68 to understand the fair value of AA's property presented in the financial statements and to review the reasonableness of the methods and assumptions used to estimate fair value through market, cost and income approaches. The evaluation results show that the valuation process carried out by PT JMN Advisory is in accordance with the applicable theoretical foundations with some modifications. However, PT JMN Advisory still needs a structured procedure for each assessment method. Therefore, PT JMN Advisory needs to develop guidelines regarding procedures for reviewing fixed asset methods and assumptions for other similar projects to assist the audit process. This internship report also aims to further discuss the author's internship experience and self-development in financial advisory knowledge, time management, formal English skills, and other technical abilities."

"[Kecepatan menjadi faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap jumlah kecelakaan karena baik kecepatan yang kurang maupun lebih dari batas kecepatan mempunyai resiko terhadap terjadinya kecelakaan di jalan raya. Beberapa kecepatan yang berlaku di jalan yaitu kecepatan rencana (design speed), batas kecepatan (posted speed limit) dan kecepatan yang disarankan (advisory speed). Kecepatan yang konsisten dengan rambu-rambu di alinemen horizontal dapat menyampaikan pesan yang realistis untuk pengemudi dan dapat membuat operasi jalan menjadi lebih efektif. Tujuan dari penelian ini adalah menetapkan rambu kecepatan berkeselamatan yang diambil dari advisory speed dan mengkaji resiko kecelakaan di lokasi penelitian dengan diberlakukannya rambu ini.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa advisory speed diambil berdasarkan Metode GPS. Advisory speed ini berlaku di tikungan, sementara di jalan lurus dilakukan perubahan batas kecepatan menjadi 60 Km/Jam tetapi di lokasi-lokasi khusus ada pengurangan kecepatan untuk mengurangi kecelakaan terhadap pejalan kaki., Speed becomes the most factors that affect number of accidents because whether the speed is less or more than speed limit have the risk toward accident on the road. Some speed which is applicable on the road are design speed, speed limit, and advisory speed. Speed that is consistent with signs in horizontal alinemen can give realistic message to drivers and can make road operation be more effective. The purpose of this study was to determine safety speed signs which is taken from advisory speed and to review the accident risk in this study location by enforcing this speed signs.The results indicate that advisory speed is taken based on GPS method that is a speed from the measurements of road geometric. This advisory speed is applied at the road bend while in the straight road there is changing of the speed limit become 60 Km/Jam but at special locations such as school there is a reduction due to reduce the accident risk toward pedestrians.]"

"Perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris berlaku sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Seorang Notaris dalam pembuatan aktanya harus mengikuti proses yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelalaian yang dapat terjadi pada proses pembuatan akta autentik dapat menyebabkan kekuatan pembuktian akta tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan ataupun batal demi hukum. kemudian, terhadap Notaris yang melakukan kesalahan pada pembuatan aktanya dapat dinyatakan sebagai pelaku atas Perbuatan Melawan Hukum. Dampak atas kelalaian yang dilakukan Notaris ini terkadang tidak hanya terhadap penghadap tetapi juga pada pihak ketiga diluar akta. Permasalahan yang dibahas dalam thesis ini adalah substansi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Notaris serta Para Pihak dan perlindungan hukum bagi pihak diluar akta yang menjadi korban atas dibuatnya akta Perjanjian Sewa Menyewa serta tanggung jawab Notaris atas kesalahan yang dibuatnya. Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan pendekatan kualitatif. Adapun terhadap kelalaian yang dibuat Notaris menyebabkan akta nya cacat dan batal demi hukum. Terhadap perbuatannya, Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kesalahan yang dibuatnya serta bagi pihak ketiga diluar akta yang menjadi korban terdapat perlindungan hukum sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

---

A lease agreement made by and before a Notary applies as an authentic deed of absolute proof. When making a deed, a Notary must follow the proper procedure in accordance with the rules of the law. Any negligence that may occur in the process of making an authentic deed, may result in degradation of the proving power of the authentic deed into a private deed, or even make the authentic deed void by law. Subsequently, the Notary who committed an error in the making of the deed may be declared as a perpetrator of an Unlawful Act. The impact of the negligence conducted by the Notary can sometimes not only on affect the party engaged in the deed, but also third parties outside the deed. The issues discussed in this thesis are the substance of the Unlawful acts committed by Notaries and Parties in the deed, the legal protection of the parties outside the deed who are impacted as victims of the Tenancy Agreement, and the Notary's responsibility for the offenses committed. The research method used in this thesis is normative juridical method with a descriptive analytical research type. The types of data used in this study are secondary data with a qualitative approach. As for the Notary's negligence, this caused his deed to be defective and void by law. For his actions, the Notary may be held responsible for any wrongdoing that he may have committed, and for any third party outside the deed who is impacted as a victim, they are eligible legally protected in accordance with the applicable rules and regulations."

"Tesis ini membahas mengenai keabsahan akta jual beli yang belum sempurna dan dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dimana terdapat bagian yang dikosongkan yaitu pada bagian objek jual beli. Pokok permasalahan dalam kasus ini membahas tentang keabsahan akta jual beli yang belum sempurna dan ditandatangani para pihak dan bagaimana pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat akta tersebut berkenaan dengan prinsip/asas kehati-hatian dalam membuat akta. Metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, tipologi penelitiannya bersifat deskriptif analitis, jenis data yang digunakan merupakan data sekunder, dan teknik analisis datanya secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan, bahwa akta jual beli yang dibuat oleh PPAT tersebut tidaklah sah dan batal demi hukum karena memenuhi syarat akta dapat dibatalkan yaitu  tidak terpenuhinya syarat objektif dan syarat formil, serta adanya cacat kehendak dalam pembuatan aktanya, dan bentuk pertanggungjawaban PPAT apabila tidak memenuhi prinsip/asas kehati-hatian dalam membuat akta akan dikenakan sanksi yang berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana.

---

This thesis discusses the frequency of Official Certifier of Title Deeds, hereinafter referred to as PPAT, which are often exposed to legal cases because of their lack of prudence in carrying out their duties and positions, especially in making an authentic deed. The main subject in the case discusses the validity of the deemed incomplete sale and purchase agreement signed by the parties as well as the accountability of the Land Drafting Officer who made the deed with respect to the principle of prudence in making typology of analytical descriptive research, and qualitative data analysis techniques. Based on the result of the study, it can be concluded, that the notarial sale and purchase agreement made by the PPAT is not valid because there are requirements that are not fulfilled, that is subjective conditions and formal conditions, and the form of accountability of PPAT if it does nit meet the principles or principle of prudence in making the deed will be subject to sanctions in the form of administrative sanctions, civil sanctions, and criminal sanctions."

"Dalam suatu perjanjian yang telah disepakati antara para pihak, yang kemudian dituangkan kedalam suatu akta notaris, berkenaan dengan hal tersebut sangatlah penting dalam ketepatan pemilihan perumusan klausula pasal dalam perjanjian agar tidak membuka celah hukum yang dapat menimbulkan perbedaan penafsiran sehingga akan memungkinkan terjadinya perselisihan dikemudian hari. Perjanjian yang disepakati dengan adanya Hak Opsi dalam pengakhiran perjanjian dapat menimbulkan masalah ketika terjadi perbedaan penafsiran antara para pihak dan sengketa tersebut kemudian dibawa ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai dengan pilihan forum yang disepakati, namun dapat dibatalkan di Pengadilan Negeri dengan alasan limitatif. Untuk itu peran notaris dalam perumusan klausula perjanjian yang kemudian dituangkan kedalam akta otentik dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan persepsi yang berbeda. Disinilah notaris turut berperan dalam memberikan penyuluhan hukum sebagai upaya preventif dalam kewenangan jabatannya, sehingga ketika suatu klausula yang tercantum dalam semua pasal suatu perjanjian telah dituangkan dan dinyatakan secara tegas, tepat, jelas dan komprehensif, maka hal tersebut akan dapat meminimalisasi perbedaan penafsiran yang mungkin timbul sehingga tidak perlu membawa sengketa ke pilihan forum (dalam hal ini BANI).Peneliti dalam membahas permasalahan ini dengan metode penelitian yuridis normatif. Data penulis memperlihatkan bahwa klausula hak opsi dalam pengakhiran perjanjian yang dibuat secara kurang jelas, tidak tegas dan tidak komprehensif maka ketika perjanjian tersebut akan berakhir, hak opsi yang ditawarkan tersebut menimbulkan perbedaan penafsiran sehingga terjadi sengketa. Untuk itu sebaiknya Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik hendaknya melakukan penyuluhan hukum dalam pembuatan klausula pasal perjanjian dan menuangkannya ke dalam akta otentik secara tepat, jelas, tegas dan komprehensif yaitu semua kondisi dan akibatnya disebutkan secara detail dan terperinci disesuaikan dengan yang dikehendaki oleh para pihak, Namun tetap harus sesuai dengan koridor dan batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

In an agreement that has been agreed between the parties, which was then poured into a notarial deed, with respect to it are essential in the accuracy of selecting the formulation of clause clause in the agreement not to open a legal loophole that could lead to differences in interpretation that will allow disputes in the future. The treaty agreed with Option Rights in the termination of a treaty may pose a problem when there is a difference of interpretation between the parties and the dispute was taken to arbitration board of Indonesia (BANI) in accordance with the choice of forum agreed, but can be canceled at the District Court on the grounds limitedly. For the role of the notary in the formulation of the agreement clause and then poured into an authentic deed is made such that it does not lead to a different perception. Here, notaries play a role in providing legal counseling as preventive measures within the authority of his position, so that when a clause contained in all the articles of a treaty has been poured and explicitly stated, precise, clear and comprehensive, then it will be able to minimize the differences of interpretation that may arise so no need to bring disputes to the forum selection (in this case BANI).Researcher`s in discussing these issues with uses normative juridical research method. The researcher data show that a clause in a termination option rights created less clear, firm and comprehensive then when the contract would expire, option rights were offered the lead to differences in interpretation so that there is a dispute. For it should Notary public official authorized to make authentic act should perform legal counseling in the manufacture of a clause on treaty clauses and poured it into the authentic act appropriately, clear, concise and comprehensive that all the conditions and consequences mentioned in detail and detailed adjusted to desired by the parties, but should still be in accordance with the corridor and the limits of the legislation in force."

"

Fungsi advisory adalah salah satu fungsi yang dimiliki oleh Mahkamah Internasional sebagai organ utama PBB. Terdapat perkembangan untuk membahas pertanyaan hukum yang terkait sengketa berjalan melalui fungsi advisory meski memiliki karakteristik contentious. Perbedaan antara dua fungsi ini adalah signfikansi dari prinsip state consent sebagai landasan. Terdapat dua pandangan bertentangan terkait kedudukan prinsip state consent dalam advisory opinion terkait sengketa berjalan. Pandangan pro state consent menekankan pada kaitannya dengan prinsip international obligation, compliance, dan prinsip yudisial dengan karakteristik serupa yakni res judicata dan lis pendens. Di sisi lain, pandangan yang mengesampingkan state consent menegaskan pada urgensi pada isu tertentu yang berkaitan dengan tujuan PBB sebagai organisasi, salah satunya mengenai isu dekolonialisasi dan pendapat Mahkamah Internasional sebelumnya bahwa state consent tidak dibutuhkan dalam yurisdiksi advisory. Setelah melakukan penelitian dengan metode studi pustaka, dapat disimpulkan bahwa pembahasan suatu sengketa berjalan dalam advisory opinion harus dilihat secara kasus per kasus, dari perumusan pertanyaan hukum yang diajukan, ada tidaknya isu terkait perdamaian dan keamanan dunia, serta keanggotaan dari negara pihak dalam PBB, untuk dapat menentukan dicederainya prinsip state consent. Dalam Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965, terdapat isu dekolonialisasi yang belum terselesaikan karena terdapat pemisahan paksa antara Kepulauan Chagos dengan Mauritius. Selain itu, Mauritius dan Inggris Raya merupakan anggota PBB, yang mana artinya telah memberikan state consent fondasional terhadap yurisdiksi Mahkamah Internasional. Adapun saran yang dapat diberikan adalah perlu adanya ketentuan lebih mendetail bagi pelaksanaan fungsi advisory opinion, terutama dalam hal pertanyaan tersebut berkaitan erat dengan sengketa berjalan.

 

---

The advisory function is one of the functions upheld by the International Court of Justice (ICJ) as one of the principle organs of the United Nations (UN). There is a trend to discuss legal questions related to pending disputes through the advisory function despite having contentious characteristics, where the two functions share different significance of the principle of state consent. The pro state consent view emphasizes its relation to the principles of international obligation, compliance, and judicial principles such as res judicata and lis pendens. The opposing view refers to the mandate of UN to maintain international peace and a previous ICJ opinion which points out that state consent is not required in the advisory jurisdiction. It can be concluded that advisory opinion on pending disputes must be seen on a case-by-case basis; from the formulation of the questions, its relation to international peace, as well as the state membership to the UN, to determine the role of state consent. In the Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965, there is an unresolved issue of decolonialism due to the forced separation between the Chagos Islands and Mauritius. In addition, Mauritius and the United Kingdom are members of the UN, which means they have given their foundational state consent to the jurisdiction of the ICJ. The recommendation that can be given is the need for more detailed provisions for the implementation of the advisory opinion function, especially related to a pending dispute.

 

"

"Pertanggungjawaban pemerintah kepada warganya khususnya dalam pemenuhan hak asasi dijamin sepenuhnya oleh Konstitusi. Pengalihan tanggung jawab ini yang kemudian dilakukan bentuk perjanjian pengalihan kepada pihak ketiga dalam hal pemenuhan hak asasi di bidang air minum menyebabkan permasalahan dengan tingginya harga air minum yang terjadi. Hal ini karena dalam perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan swasta tersebut, diberikan hak sepenuhnya kepada swasta untuk menetapkan harga jual air kepada konsumen sehingga yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah diambil alih oleh swasta dengan dasar perjanjian. Dan hal inilah yang menjadi dasar perbuatan melawan hukum oleh penguasa, sehingga pada saat hal tersebut dilakukan pengujian dengan cara digugat oleh beberapa warga negara dengan mekanisme citizen lawsuit, hakim yang menjadi penegak hukum khususnya dalam penegakan peraturan perundang-undangan memandang perlu untuk melakukan pembenaran atau pembetulan keadaan sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang menyangkut mengenai pemenuhan kebutuhan air minum rakyat yang ada di Provinsi DKI Jakarta.

---

The Government's Accountability to its citizens especially in the fulfillment of the rights guaranteed by the Constitution completely. Transfer of this responsibility which is then in agreement to a third party in the event of the fulfilment of human rights in the field of drinking water causes problems with the high price of drinking water that is happening. This is because in the agreement made by the Government and the private sector, given the right entirely to the private sector to set the selling price of water to consumers so that Government authorities should be taken over by the private sector on the basis of the agreement. And this became the basis in tort by the ruler, so that by the time it is exercised by way of get sued by some citizens with mechanisms of citizen lawsuits, the judge became law enforcement the enforcement of legislation, especially in respect of the need to conduct a justification or rectification of circumstances so that compliance with the provisions of legislation specifically concerning about meeting the needs of people who are drinking water in DKI Jakarta Province."