Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 101653 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Natalie Isabelle
"Perlindungan data nasabah di sektor perbankan merupakan hak yang dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Nasabah bersedia memberikan data pribadi mereka kepada bank sebagai imbalan dari pemanfaatan produk dan/atau layanan yang diberikan oleh lembaga tepercaya ini. Pada kenyataannya, ada kekhawatiran terhadap keamanan data konsumen karena peningkatan kasus data pribadi yang dijual secara ilegal atau pemberian data konsumen kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari individu yang bersangkutan. Berbagai pertanyaan pun muncul tentang apakah bank juga pernah mengungkapkan data nasabahnya secara tidak sah kepada pihak ketiga dan apakah bank sebenarnya diizinkan oleh hukum untuk mengungkapkan data dan/atau informasi terkait nasabahnya kepada pihak ketiga. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perlindungan data nasabah di sektor perbankan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengambil pendekatan yuridis-normatif yang akan menelaah berbagai undang-undang dan peraturan serta literatur yang juga akan didukung oleh wawancara untuk menganalisis masalah penelitian ini dalam praktik. Undang-undang dan peraturan seputar perlindungan data nasabah pada dasarnya mengizinkan bank untuk memberi keterangan terkait data nasabahnya kepada pihak ketiga, namun hanya diizinkan dalam kondisi tertentu yang telah ditentukan sebelumnya oleh ketentuan perundang-undangan terkait. Penelitian ini juga mengungkapkan bagaimana kebijakan dan prosedur bank berperan penting dalam praktik atas pemberian data nasabah ke pihak ketiga.

Customer data protection in the banking sector is a right guaranteed by various laws and regulations such as Law No. 7 Year 1992 as amended by Law No. 10 Year 1998 regarding Banking and the Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.07/2013 regarding Consumer Protection in the Financial Services Sector. Essentially, customers are willing to give their personal data and/or information to banks in exchange for the ability to utilize the products and/or services provided by these trusted institutions. In reality, there seems to be growing concerns for the safety of consumerdata due to the increase in cases of personal data being sold illegally or even the sharing of consumer data to third parties without the prior consent of the concerned individual. The banking sector has also met its fair share of questions on whether banks are revealing its customer data unlawfully to third parties and whether banks are permitted by law to disclose data and/or information regarding its customers to third parties. In order to address this issue, it is important to examine the applicable legislations regarding customer data protection in the banking sector. Therefore, this research will take a juridical-normative approach that will examine various laws and regulations as well as literatures which shall also be supported by an interview to analyze the issue of this research in practice. The laws and regulations regarding customer data protection ultimately allow banks to share its customers’ data and/or information to third parties, however it is only permitted under specific conditions which have been predetermined by relevant statutory provisions. This research also reveals how a bank’s policies and procedures play a significant role in the lawful practice of sharing customer data."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nasution, Nia Maulida Febrianty
Depok: Universitas Indonesia, 2005
S24242
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dwi Hastarina
"Dalam usaha untuk menyehatkan perbankan nasional, Pemerintah melalui Bank Indonesia, mengharuskan bank-bank yang mengalami kesulitan usaha untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Merger merupakan salah satu alternatif yang dapat diambil untuk tujuan penyehatan bank. Salah satu persyaratan dalam melaksanaan merger bank adalah bahwa merger dilakukan dengan memperhatikan kepentingan (hak-hak) karyawan bank yang akan melakukan merger, karena merger bank selalu menimbulkan dampak terhadap karyawan bank.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan dengan didukung oleh alat pengumpulan data wawancara di PT Bank Permata Tbk dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya karyawan bank yang mengabungkan diri akan beralih ke dalam bank hasil penggabungan, namun tetap saja terdapat kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Beberapa tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh bank untuk melindungi kepentingan karyawannya, baik karyawan yang dialihkan maupun karyawan yang mengalami PHK. Bagi karyawan yang dialihkan akan mendapatkan upah yang layak, serta pembinaan di bank hasil penggabungan. Sedangkan bagi karyawan bank yang mengalami PHK akan mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan dibidang ketenagakerjaan."
Depok: Universitas Indonesia, 2005
S24017
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
S9631
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Brigita Ceranitha Nuraini
"Terdapat perbedaan pendapat antara bank dengan Direktorat Jendral Pajak DJP terkait perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penjualan agunan yang diambil alih AYDA. Bank berpendapat bahwa atas penjualan (AYDA) tidak terutang PPN karena belum terjadi penyerahan dari debitor kepada bank dan penjualan AYDA bukan merupakan kegiatan usaha bank DJP berpendapat bahwa atas penyerahan AYDA tersebut terutang PPN berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf a UU PPN. Melalui penelitian yuridis normatif dengan analisis deskriptif penulis menjelaskan penyerahan agunan dari debitor kepada bank sebagai kreditor pada saat pengambilalihan agunan dan perlakuan pengenaan PPN atas penjualan AYDA pada PT Bank Permata Tbk.

There are different opinions between the bank and the Directorate General of Taxation (DGT) regarding the treatment of Value Added Tax (VAT) on sales of foreclosed assets. Bank considers that there should be no VAT payable on the sale of foreclosed assets because submission of assets from the debtor to the bank has not occurred yet and thesale of foreclosed assets are not included in a bank's business activities DGT claims that there is VAT payable on the transfer of foreclosed assets under. Article 4 paragraph 1 letter a of VAT Law Through a juridical and normative study with a descriptive analysis the author explains the submission of collateral from the debtor to the bank as creditor at the time of collateral handover and the VAT treatment on sale of foreclosed assets at PT Bank Permata Tbk."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S45070
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
S9400
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lubis, Jenny M. B.
Depok: Universitas Indonesia, 2004
S24243
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
M. Riko Yurisdiarto
"Laporan magang ini membahas mengenai pengelolaan terhadap data nasabah Data nasabah haruslah dikelola sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang berlaku dan memenuhi standar kualitas data yang telah ditetapkan Kualitas data akan berpengaruh pada tingkat keamanan data Pengukuran kualitas data nasabah BRI dilakukan dengan menganalisis proses pengelolaannya dari tahap input hingga output Selain itu sistem dokumen dan prosedur berperan dalam menetukan kualitas dari data output yang akan diperoleh Berbagai isu dan risiko yang ada berperan dalam mengetahui kelemahan dari sistem dokumen maupun prosedur selama proses pengelolaan berlangsung Manajemen risiko menjadi salah satu aspek untuk mengatasinya dan dievaluasi seberapa jauh mampu memitigasi risiko yang dapat terjadi Hasil analisis atas kelemahan yang diketahui dan efektivitas dari manajemen risiko yang ada akan menjadi acuan untuk upaya peningkatan kualitas data nasabah kedepannya.

This internship report explains about management on banking's customer data. Customer data must be managed in line with Indonesian Central Bank Regulation and must fulfill its quality standard as stated in the regulation. The quality of the data has a direct impact with data security level. BRI's customer data quality is measured with analyzed the process from the input stage to the end stage which is data output. Besides, current system, document, and procedure also have a role in determining the quality of output data that will received. Various issues and risks that happened along the process helps user to know about weaknesses of its current system, document, and also procedures. Risk management then is become the one aspect to solve and mitigate it, also evaluate the risk management about how far it can be mitigate any risk that can happen anytime. The known result in analysis of weaknesses and effectiveness on risk management then is become the main concern in attempting to increase the customer data quality in the future."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Ristia Delasari
" ABSTRAK
Bank, dalam melakukan aktivitas bancassurance, perlu menggunakan data nasabahnya yang menjadi target pemasaran produk bancassurance untuk diteruskan kepada perusahaan asuransi mitra bank. Untuk menggunakan data nasabahnya tersebut, bank wajib melakukan prosedur tertentu sesuai dengan standar pengaturan Otoritas Jasa Keuangan maupun Bank Indonesia. Pokok permasalahan skripsi ini adalah pertama, bagaimana pengaturan mengenai rahasia bank dan perlindungan nasabah terkait penggunaan data nasabah dalam aktivitas bancassurance; kedua adalah bagaimana analisis kesesuaian kasus H.T. Syamsul Bahri v Bank Mandiri dan PT. AXA Mandiri dengan peraturan yang berlaku? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Kesimpulan: pertama, untuk menggunakan data nasabahnya, bank perlu meminta persetujuan tertulis dengan form khusus untuk keperluan bancassurance kepada nasabah bersangkutan. Kemudian bank tidak bertanggungjawab atas sengketa antara perusahaan asuransi dengan nasabahnya, melainkan hanya memberikan perlindungan melalui transparansi informasi produk bancassurance tersebut. Kedua, dalam rangka penggunaan data nasabahnya, kasus tersebut belum sesuai dengan standar pengaturan Bank Indonesia. Tetapi, dalam hal perlindungan nasabahnya, kasus tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
ABSTRACT In the context of bancassurance, Bank needs to disclose its customer rsquo s data in order to share it with the Insurance Company. To disclose the customer rsquo s data, bank must to follow certain procedure that is based on the The Indonesian Financial Authority OJK and Bank Indonesia standard. The main problems of this thesis are, how do the Indonesian regulations governing about Bank Secrecy and Customer Legal Protection in order to disclose bank customer rsquo s data in bancassurance activity how is the analysis of H.T. Syamsul Bahri v Bank Mandiri and PT. AXA Mandiri case pursuant with the Indonesian Regulations about Bank Secrecy and Customer Legal Protection The method of this research is juridical normative. The conclusions are first, to disclose the customer rsquo s data, bank must have written disclosure agreement from the customer, which is only made for bancassurance activity. The legal protection from bank to the customer is only as far as giving informations of the bancassurance product, but bank is not responsible on the dispute between Insurance Company and the customer. Second, based on the analysis, the case is not pursuant with the regulations which means there are some rules that are not being applied. "
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S66168
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nadapdap, Cory Margaretha
"ABSTRAK
Bank adalah suatu institusi yang salah satu tugasnya adalah menghimpun dana dari
masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, Bank harus mematuhi peraturan
perundang-undang perbankan yang ada, serta menerapkan prinsip-prinsip serta asas-asas
perbankan. Dengan kondisi tidak diterapkannya peraturan perundangan, prinsip-prinsip dan
asas-asas perbankan pada suatu institusi bank, memberikan peluang timbulnya perbuatan
menyimpang dan/atau perbuatan melawan hukum dalam sistem bank tersebut. Dalam
praktiknya sering kali timbul maksud dan tujuan untuk melakukan perbuatan secara
melawan hukum oleh pegawai bank dalam jabatannya, maka bank seringkali gagal dalam
meminimalisir risiko kerugian yang akan ditanggung institusi dan nasabahnya. Kerugian ini
tidak hanya ditanggung baik oleh masyarakat perorangan, namun juga sering kali harus
ditanggung oleh suatu perusahaan, dan dalam perkembangannya dapat ditanggung pula oleh
badan usaha milik negara. Kerugian ini kemudian dianggap merugikan keuangan negara,
sehingga diperiksa baik melalui pengadilan negeri untuk memeriksa secara perdata dan
melalui pengadilan tindak pidana korupsi untuk memeriksa pelaku perorangannya. Putusan
pengadilan seringkali menimbulkan penggantian kerugian keuangan negara yang berganda,
sehingga dibutuhkan sistem ganti kerugian yang tepat untuk dapat menyelesaikan
permasalahan tersebut.
Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan metode analisa deskriptif dari data sekunder
yang diperoleh.

ABSTRACT
Bank is an institution that one of its duties is to accomodate public funds. In the performance
of its duties, the Bank must comply with the banking rules also the principles and
fundamentals of banking. With conditions the principles and fundamentals of banking was
not complied in the banking institution, it will provide an incidence of aberrant behaviour
and/or an act against the law in the banking system. The existing legislation, together with
the fundamentals and principles of banking also the application of good corporate
governance and risk management at the bank are expected to help the bank reduce their risk
for the bank its self as well as to its customers in order to carry out its business activities. In
practice often arising the intents and objectives to do unlawful act by the banker on her/his
position, therefore bank often failed to minimize the risk of loss which will be borne by itself
and its customers. This loss is not only borne by the customer as personal, but also often to
be borne by the company, and more evolved may be borne by the state-owned company.
This loss was considered as a state financial losses therefore was examined either through
the district court under civil law and through the court of criminal acts of corruption to
examine their individual perpetrator. The court decision often causes a double indemnities of
state financial losses, therefore it needs a proper indemnity system to solve the problem."
Universitas Indonesia, 2013
T35527
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>