Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan proses audit yang dilakukan oleh KAP APH & Rekan terhadap akun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan dan PPN Keluaran dari PT A yang bergerak di bidang industri kelapa sawit, untuk periode laporan keuangan per 1 April 2019 sampai dengan 31 Maret 2020. Selain itu, laporan magang ini juga bertujuan sebagai bentuk evaluasi refleksi diri dari mahasiswa selama menjalani program magang sebagai auditor junior. Dalam melaksanakan proses audit terhadap akun PPN dari PT A, auditor menggunakan prosedur pengujian substantif terkait saldo akun dan prosedur analitis untuk mendapatkan keyakinan bahwa akun PPN telah disajikan secara wajar dan bebas dari salah saji yang material. Berdasarkan hasil dari proses audit yang dilakukan menunjukkan bahwa tidak terdapat kesalahan penyajian yang material atas akun PPN Masukan dan PPN Keluaran dari PT A.

---

This internship report aims to evaluate the audit process carried out by KAP APH & Rekan for Value Added Tax (VAT) accounts, comprised of VAT In and VAT Out, of PT A for the period starts from 1 April 2019 until 31 March 2020. This report also aims to be an evaluation of self reflection of student during the internship program. In conducting the audit process for VAT accounts of PT A, auditors use substantive test of detail balance procedure and analytical procedure to gain assurance that the VAT accounts have been fairly presented and free from material misstatements. The audit result for VAT accounts indicates that there is no material misstatement on VAT accounts, both for VAT In and VAT Out, of PT A."

"Penelitian ini mengevaluasi sengketa pajak yang terjadi pada PT. A. Jumlah pemeriksaan pajak secara konsolidasi sampai dengan proses banding mencapai lebih dari 100 sengketa pajak. Penelitian ini menganalisis penerapan manajemen pajak atas proses sengketa pajak, penerapan manajemen pajak atas materi sengketa pajak terkait jasa manajemen dan penerapan sistem cash pooling PT. A dan rekomendasi perbaikan dalam penerapan manajemen pajak PT. A terhadap sengketa pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengevaluasi manajemen pajak menggunakan teori efektivitas yang belum dilakukan pada penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan jumlah sengketa pajak dalam kurun waktu 2014-2016 disebabkan karena persepsi yang berbeda antara PT. A dengan DJP, kurangnya pemahaman DJP terkait proses bisnis PT. A, dan adanya perbedaan perlakuan menurut standart akuntansi dengan peraturan perpajakan. Manajemen pajak atas sengketa pajak yang dilakukan PT. A sudah cukup efektif. Timbulnya sengketa pajak terkait jasa manajemen dan cash pooling PT. A karena tidak dapat menunjukkan eksistensi dari pemberian jasa manajemen dan biaya bunga cash pooling. Penerapan Advance Pricing Agreement menjadi salah satu alternatif yang dapat dilakukan PT. A sebagai langkah preventif terkait isu transfer pricing atas jasa manajemen dan cash pooling tidak menjadi sengketa pajak di tahun pajak berikutnya

---

This study evaluates the tax disputes that occurred at PT. A. The number of consolidated tax audits up to the appeal process reached more than 100 tax disputes. This study analyzes the application of tax management to the tax dispute process, the application of tax management to the subject matter of tax disputes related to management services and the application of the cash pooling system of PT. A and recommendations for improvement in the implementation of PT. A against tax disputes. The difference between this research and previous research is evaluating tax management using effectiveness theory which has not been done in previous studies. The results showed that the increase in the number of tax disputes in the 2014-2016 period was due to different perceptions between PT. A with DGT, lack of understanding of DGT regarding PT business processes. A, and there are differences in treatment according to accounting standards and tax regulations. Tax management of tax disputes conducted by PT. A is quite effective. The emergence of tax disputes related to management services and cash pooling of PT. A because it cannot show the existence of the provision of management services and cash pooling interest costs. The application of Advance Pricing Agreement is an alternative that PT. A as a preventive measure related to transfer pricing issues for management services and cash pooling not to become a tax dispute in the following tax year."

"Kondisi perusahaan startup identik dengan situasi keuangan perusahaan yang terus merugi. Meskipun dalam kondisi merugi, startup tetap memiliki kewajiban untuk menjalankan administrasi perpajakannya. Pelaku usaha apapun termasuk startup dapat berpotensi menerima Surat Tagihan Pajak serta sanksi pajak jika tidak menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi manajemen pajak yang diterapkan oleh PT X agar meminimalisasi pengenaan sanksi pajak dan timbulnya beban pajak atas pelaksanaan kewajiban dan haknya terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kegiatan manajemen pajak atas pelaksanaan kewajiban dan hak Pengusaha Kena Pajak terkait PPN pada PT X selama tahun 2020 hingga 2022. Proses evaluasi dihubungkan dengan potensi biaya kepatuhan (compliance cost) yang ditanggung oleh PT X saat menjalankan manajemen perpajakannya dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menggunakan triangulasi dengan cara meneliti dokumen terkait PPN milik PT X serta menganalisis wawancara dengan informan yang masih berhubungan terkait pengelolaan pajak PT X. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT X sudah menerapkan manajemen perpajakan atas pelaksanaan kewajiban dan haknya terkait Pajak Pertambahan Nilai dengan baik. Namun, PT X dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen perpajakannya dengan membuat Standar Operasional Prosedur baku yang tertulis serta menjalankan rekomendasi dalam rangka meminimalisasi permintaan perubahan faktur pajak serta mengatasi faktur pajak masukan yang tidak valid. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis kepada perusahaan startup dalam pengelolaan PPN yang baik sehingga perusahaan dapat bertumbuh lebih cepat dan berkelanjutan.

---

The current situation of a startup company is the condition of losing money. Even though they are at a loss, startups still should carry out their tax administration. Any business actor, including startups, can receive Notice of Tax Collection and sanctions if they do not fulfill their tax obligations correctly. This research was conducted to evaluate the tax management implemented by PT X to minimize the imposition of tax sanctions and the emergence of a tax burden on the implementation of its obligations and rights related to Value Added Tax (VAT).

The scope of this research is limited to tax management activities for implementing the obligations and rights of Taxable Entrepreneurs related to VAT at PT X from 2020 to 2022. The evaluation process is related to the compliance costs borne by PT X when carrying out its tax management from stages of planning, organizing, implementing, and controlling. Using a qualitative method with a case study approach, this research uses triangulation through examining documents related to the VAT of PT X and analyzing interviews with informants responsible for tax management of PT X.

The results show that PT X has properly implemented tax management to fulfill its VAT obligations. However, PT X can improve the efficiency and effectiveness of its tax management by making written Standard Operating Procedures and strengthening the management of tax invoices to minimize or prevent invalid input tax invoices. This research provides a practical contribution to VAT tax management of startup companies so that this industry can grow faster and sustain."

"[ABSTRAKKebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang hasil pertanian telah mengalami pergeseran, dari yang semula tidak dikenakan PPN menjadi dikenakan PPN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif diskriptif bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan PPN atas barang hasil pertanian, menganalisis implikasi perubahan kebijakan PPN berdasarkan asas revenue productivity, dan menganalisis pertimbangan kebijakan barang hasil pertanian menjadi barang kena pajak (BKP) atau non BKP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan atas barang hasil pertanian menjadi dikenakan PPN, telah sesuai dengan legal character PPN yaitu general, namun karena sektor pertanian termasuk dalam kategori hard to tax maka perlu adanya desain kebijakan khusus atas Pajak Masukannya dikarenakan implikasi dari perubahan kebijakan tersebut, petani dan pengusaha barang pertanian harus menanggung biaya administrasi, daya saing menurun dan terganggunya cash flow. Hasil analisis prinsip revenue productivity, menunjukkan bahwa terdapat kenaikan penerimaan pajak akibat perubahan kebijakan PPN atas barang hasil pertanian. Sementara berdasarkan hasil penelitian juga diperoleh data bahwa 30 negara memberikan fasilitas khusus berupa zero rated, exemption atau reduced rate terhadap barang hasil pertanian yang dapat menjadi pilihan kebijakan.

---

ABSTRACTThe Value Added Tax (VAT) Policy on agricultural products has shifted agricultural products from non-taxable to taxable goods. This study applies descriptive-qualitative method in order to, evaluate the appropriateness the VAT Policy on agricultural products, analyse the implication of the VAT Policy on national tax revenue using revenue-productivity principle and analyse government?s consideration in determining agricultural products as either taxable (BKP) or non-taxable goods (non-BKP). The result shows that the new Value Added Tax (VAT) Policy on agricultural products has been on the right path in accordance with the legal character of VAT, general. However, as the agricultural sector is hard to tax, a certain policy is required in stipulating VAT-in crediting mechanism. In fact, this new policy has lowered local farmers and entrepreneurs? competitiveness and significantly disrupted their cash flow. The result of revenue- productivity analysis shows that the new VAT Policy increases national tax revenue. Eventually, data obtained reveals that 30 nations offer VAT facilities on agricultural products such as zero-rate, exemption or reduced-rate policy; these could be solution to this problem., The Value Added Tax (VAT) Policy on agricultural products has shifted agricultural products from non-taxable to taxable goods. This study applies descriptive-qualitative method in order to, evaluate the appropriateness the VAT Policy on agricultural products, analyse the implication of the VAT Policy on national tax revenue using revenue-productivity principle and analyse government’s consideration in determining agricultural products as either taxable (BKP) or non-taxable goods (non-BKP). The result shows that the new Value Added Tax (VAT) Policy on agricultural products has been on the right path in accordance with the legal character of VAT, general. However, as the agricultural sector is hard to tax, a certain policy is required in stipulating VAT-in crediting mechanism. In fact, this new policy has lowered local farmers and entrepreneurs’ competitiveness and significantly disrupted their cash flow. The result of revenue- productivity analysis shows that the new VAT Policy increases national tax revenue. Eventually, data obtained reveals that 30 nations offer VAT facilities on agricultural products such as zero-rate, exemption or reduced-rate policy; these could be solution to this problem.]"

"Dalam usaha mengembangkan sektor-sekto rekonomi berskala nasional, mendorong perkembangan usaha, meningkatkan daya saing dan memperlancar pembangunan nasional, pemerintah memberikan kemudahan berupa pembebasan PPN atas Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak tertentu, serta barang strategis. Bahan baku pakan ternak masuk dalam kategori barang strategis yang mendapatkan fasilitas pembebasan Pajak PertambahanNilai. Penelitian ini mengevaluasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas feed additive. Permasalahan utama dalam tesis ini adalah: pertama adalah mengapa terjadi perbedaan penafsiran perlakuan Pajak Pertamabahan Nilai atas feed additive, kedua adalah bagaimana implikasi dari PPN dibebaskan atau dikenakan atas feed additive terhadap profit Pengusaha Kena Pajak. Penelitian ini adalah penelitian qualitative dengan analisa deskriptif. Perbedaan penafsiran perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas feed additive terjadi karena Pengusaha Kena Pajak menafsirkan bahwa feed additive merupakan bagian dari bahan baku pakan ternak, dimana bahan baku baku pakan ternak merupakan barang yang mendapatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan, sementara fiskus menafsirkan bahwa feed additive bukan merupakan bagian dari bahan baku pakan ternak sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Kemudian implikasi dari PPN dibebaskan atas impor feed additive menyebabkan tidak ada pajak masukan yang harus dibebankan ke dalam harga pokok penjualan sehingga penghasilan kena pajak perusahaan tinggi dan pajak penghasilan yang terutang juga tinggi. Namun jika PPN impor dikenakan atas feed additive, menyebabkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan karena barang hasil produksi yang dijual merupakan pakan ternak yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. Akibatnya Pajak Masukan akan dibebankan kedalam harga pokok penjualan sehingga menyebabkan penghasilan kena pajak menurun dan pajak penghasilan yang terutang juga menurun.

---

In the effort to develop national scale in economy, business, and competitiveness, government produceVAT exemption policy for strategic goods and services. Feed additive can be included as a strategic good which is VAT exempted. This research is made to evaluate the VAT policy of feed additive.

The main problem in this thesis are: first, why does different interpretation happen between tax officer and tax payer of feed additive, second, what is the implication if feed additive is exempted from VAT and if it is VAT-able to the profit of tax payer. This research is qualitative research with descriptive analysis.

Different interpretation on feed additive between tax officer and tax payer happens because tax officer see that feed additive can not be included as material for animal feed so that can not be included as a strategic good which is exempted from VAT but tax payer see that feed additive is part of material for animal feed so that can be included as a strategic good additive will make VAT IN do not have to be put in COGS so that the tax income will increase and tax payable will increase too. But if VAT IN on feed additive isn?t exempted because the sale goods are exempted then will make VAT IN on feed additive included in COGS then the taxable income will decrease and tax payable will decrease too."

"Laporan magang ini berisi evaluasi persiapan dokumen sidang banding oleh PT LJN dalam proses banding Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan dalam negeri (PPN), dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Luar Negeri (PPN JLN) PT NJM. Pokok sengketa banding pajak dalam kasus ini adalah perbedaan perhitungan peredaran usaha yang menyebabkan koreksi pada Dasar Pengenaan Pajak PPh Badan dan PPN. Selain itu, terdapat perbedaan persepsi mengenai fungsi akun intercompany fee yang menyebabkan koreksi pada Dasar Pengenaan Pajak PPN JLN karena akun tersebut dianggap sebagai pembayaran jasa ke luar negeri yang belum dilaporkan. Evaluasi yang dilakukan dalam laporan ini ditujukan untuk menilai dokumen yang disiapkan oleh PT LJN sebagai alat bukti dalam proses pengadilan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, praktik persiapan dokumen sidang banding oleh PT LJN dalam proses Banding PT NJM sudah efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain evaluasi tersebut, laporan magang ini juga berisi refleksi diri Penulis selama menjadi karyawan magang di PT LJN yang dapat dijadikan pembelajaran bagi perkembangan diri Penulis selanjutnya.

---

This internship report contains an evaluation of document preparation by PT LJN in the appeal process of the Corporate Income Tax (CIT), Value Added Tax on Local Sales (VAT), and Value Added Tax on Offshore Services (VAT Offshore) for PT NJM. The main tax dispute in this case is the difference in calculation of revenue which resulted in corrections to the Tax Base for CIT and VAT. Additionally, there is a difference in perception regarding the function of intercompany fee accounts which led to corrections to the Tax Base for VAT Offshore as these accounts were considered as payments for services to foreign countries that were not reported. The evaluation conducted in this report is aimed at assessing the documents prepared by PT LJN as evidence in the court process. Based on the evaluation conducted, the practice of preparing appeal documents by PT LJN in the appeal process for PT NJM is effective according to applicable regulations. In addition to this evaluation, this internship report also contains the author's self-reflection during their internship at PT LJN which can be used as a learning experience for the author's further development."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses rekonsiliasi PPN keluaran di PT PLV. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan proses rekonsiliasi PPN keluaran di PT PLV dengan teori manajemen perpajakan dan peraturan terkait. Berdasarkan hasil evaluasi, proses rekonsiliasi PPN keluaran di PT PLV telah sesuai dengan proses yang dianjurkan pada peraturan terkait, tetapi belum memenuhi proses manajemen perpajakan yang baik berdasarkan teori karena tidak dilakukan secara periodik. Meskipun demikian, hasil rekonsiliasi PPN keluaran menunjukkan bahwa sudah terdapat kontrol yang cukup baik di PT PLV karena semua pajak atas pendapatan telah dilaporkan pada SPT Masa PPN dan sebagian besar temuan telah dikoreksi sebelum dilakukan rekonsiliasi. Pada laporan magang ini juga dibahas hasil refleksi diri penulis atas pengalaman magang di PT PLV.

---

This internship report aims to evaluate the output VAT reconciliation process at PT PLV. The evaluation is conducted by comparing the output VAT reconciliation process at PT PLV with tax management theories and relevant regulation. Based on the evaluation results, the output VAT reconciliation process at PT PLV complies with the procedures recommended by the relevant regulation but does not meet good tax management practices according to theory because it is not conducted periodically. However, the output VAT reconciliation results indicate that there is adequate control at PT PLV because all income taxes have been reported in the VAT Periodic Tax Return, and most findings have been corrected before the reconciliation was performed. This internship report also discusses the author's self-reflection on the internship experience at PT PLV."

"Batubara adalah komoditas yang krusial dalam pemenuhan kebutuhan energi Indonesia. Statusnya sebagai Barang Tidak Kena Pajak berubah sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sehingga menghapus batubara dari daftar barang tidak kena PPN. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi terkait implementasi kebijakan ini yang sudah berlangsung 2 tahun. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dimana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi Kebijakan PPN atas penyerahan batubara berdasarkan teori evaluasi kebijakan Dunn. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga dimensi yang terpenuhi dalam kebijakan PPN atas penyerahan batubara yaitu perataan, responsivitas, dan ketepatan. Dimensi yang tidak terpenuhi dalam kebijakan PPN atas penyerahan batubara yaitu efektivitas dan efisiensi. Kebijakan PPN atas penyerahan batubara perlu diperbaiki agar bisa mencapai tujuan awal kebijakan ini bisa tercapai. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan negosiasi antara pemerintah dengan perusahaan batubara untuk mengamandemen kontrak yang berlaku agar otomatis mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, perlu dilakukan perencanaan matang untuk mempersiapkan potensi restitusi di masa depan.

---

Coal is a crucial commodity in meeting Indonesia's energy needs. Its status as Non-Taxable Goods has changed since the promulgation of Law Number 11 Year 2020 of Cipta Kerja, thereby removing coal from the list of non-VAT subject goods. The purpose of this study is to evaluate the implementation of this policy which has been going on for 2 years. The research was carried out using a qualitative approach with a descriptive research type where data collection was carried out by in-depth interviews and literature studies. The focus of this research is to evaluate the VAT policy on coal delivery based on Dunn's policy evaluation theory. The results of the study show that there are three dimensions that are fulfilled in the VAT policy on coal delivery, namely equity, responsiveness, and accuracy. The dimensions that are not fulfilled in the VAT policy on the delivery of coal are effectiveness and efficiency. The VAT policy on the delivery of coal needs to be improved in order to achieve the initial objectives of this policy. The way that can be done is by negotiating between the government and coal companies to amend the applicable contract so that it automatically complies with statutory provisions. In addition, careful planning is necessary to prepare for potential restitution in the future.

"

"Penelitian ini membahas Evaluasi Kebijakan Fasilitas Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Buku Pelajaran Umum yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.011/2013. Alasan dibuatnya peraturan ini karena harga buku yang masih tinggi. Evaluasi akan ditinjau dari melalui empat prinsip kebijakan pajak yang baik yaitu kepastian, kenyamanan, netralitas dan kesesuaian sebagai penerimaan negara. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai latar belakang suatu Barang Kena Pajak diberikan fasilitas, alasan pemilihan fasilitas pembebasan serta alternatif pemberian subsidi atas buku pelajaran umum. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan dipilihnya fasilitas pembebasan PPN atas buku pelajaran umum karena buku dinilai sebagai salah satu media dalam mencerdaskan bangsa dan sasaran pemberian fasilitas ini adalah konsumen. Jika dilihat dari prinsip tersebut, kebijakan ini masih dinilai kurang dari segi kepastian dan kenyamanan dalam penerapan peraturannya.

---

The focus of this thesis is Evaluation For Value Added Tax Exemption Policy Facilities For Books within the mandated in the regulation of the Minister of Finance No. 122/PMK. 011/2013. This regulation was made because of the price of the books is still high. The evaluation will be reviewed through four of principles of good tax policy, i.e. certainty, convenience, neutrality and apporpiate government revenue. In addition, the research also discusses the background of a Taxable Goods provided with facilities, the reason for the exemption facility of text books, as well as an alternative to the granting of subsidies over the text book. This research is a descriptive research by using qualitative approach.

The result showed that reason book being the object exemption because the valued as one of the media in to educate nation and consumers is the target of this facility. This policy if seen from some of the principles of good tax policy this policy is still considered less in terms of rules certainty and convenience in the implementation of this policy."

"Indonesia merupakan penghasil rumput laut tropis terbesar dan peringkat ke dua sebagai eksportir rumput laut dunia. Dalam UU PPN Pasal 16B, rumput laut termasuk Barang Kena Pajak yang diberikan fasilitas berupa pembebasan PPN. Penelitian ini mengevaluasi kebijakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan Implikasi kebijakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dengan cara wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini, evaluasi kebijakan pembebasan PPN atas penyerahan rumput laut memenuhi kriteria efektifitas, efisiensi, responsivitas, simplicity, dan neutrality namun tidak memenuhi kriteria ketepatan. Saran dari penulis seyogyanya pemerintah melakukan perbaharuan peraturan mengenai rumput laut dengan hasil ikan karena memiliki perbedaan proses penyerahan barang sampai ketangan konsumen yang akan berpengaruh pada implikasi PPN-nya.

---

Indonesia is the largest producer of tropical seaweed in the world and the second exporter of seaweed in the world. In VAT Law article 16B, seaweed include Taxable Goods that grant facilities VAT exemption. This study evaluates the VAT exemption policies and the policy implication.

This research uses qualitative approach. The data collection techniques used field study and literature study.

The result of this study, evaluation of VAT exemption policy on seaweed suitable with criteria of effectiveness, efficiency, responsivness, simplicity, and neutrality. But, it is not suit criteria of appropiateness.

Reccommendation from reasercher, government should change the definition of seaweed and fish because it has a process of delivering goods to consumers who it will be affect the implication of VAT."