Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berusaha melihat dampak tingkat inklusi keuangan dan program Laku Pandai terhadap profitabilitas bank. Sebab dari sisi bank, profitabilitas diperlukan dalam keberlangsungan bisnisnya. Studi ini menggunakan indeks inklusi keuangan dengan pendekatan makro dimana terdapat tiga dimensi yang dipertimbangkan yakni penetrasi, kesediaan dan penggunaan yang akan diolah menggunakan two-stage PCA. Terdapat 31 bank yang menerapkan Laku Pandai dan seluruhnya akan diperhitungkan dalam sampel menggunakan Fixed Effect. Rentang waktu yang digunakan dalam penelitian adalah sejak program Laku Pandai mulai diterapkan (2015) hingga 2021. Hasil penelitian menunjukkan menunjukkan pengaruh inklusi keuangan terhadap profitabilitas bank belum dapat dibuktikan. Selain daripada itu, perbedaan penerapan program Laku Pandai pada kelompok kontrol dan treatment tidak menghasilkan perbedaan ROA yang signifikan pada dataset ini, namun menghasilkan perbedaan ROE yang negatif signifikan. Maka dari itu, otoritas perlu meninjau ulang program inklusi keuangan melalui bank (bank-based). Perilaku transaksi keuangan masyarakat yang underbanked dan unbanked boleh jadi tidak sesuai dengan model bisnis perbankan

---

This study attempts to investigate the effect of the level of financial inclusion and the Laku Pandai program on individual bank profitability. Because from the bank's point of view, profitability is needed for the business continuity. This study uses a financial inclusion index with a macro approach where there are three dimensions considered, namely penetration, willingness and usage which will be processed using two stage PCA. There are 31 banks join Laku Pandai and all of them will be calculated in the sample using the Fixed Effect. The period used in the research is from the beginning implementation year of the Laku Pandai program (2015) to 2021. The results of the research show that the effect of financial inclusion on individual bank profitability has yet to be proven. Apart from that, the difference in the implementation of the Laku Pandai program in the control and treatment groups did not produce a significant difference in ROA in this dataset, but resulted in a significant negative difference in ROE. Therefore, the authorities need to review the financial inclusion program through banks (bank-based). The behavior of underbanked and unbanked public financial transactions may not be in accordance with the banking business model."

"ABSTRAKEvaluasi program inklusi keuangan Laku Pandai dimaksudkan untuk mengetahui apakah program yang masih relatif baru diluncurkan oleh OJK pada bulan Maret 2015 ini dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, baik oleh pemerintah, bank pelaksana, maupun masyarakat pada umumnya. Penelitian mengambil subyek PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk BTPN sebagai sebagai salah satu lembaga keuangan pelaksananya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, sedangkan sumber data/informasi didapat dari pihak manajemen bank, agen, dan nasabah Laku Pandai BTPN, serta dokumen lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Inklusi Keuangan secara nasional mendapat sambutan baik dari masyarakat ditandai dengan meningkatnya secara signifikan jumlah bank partisipan dan nasabahnya, meskipun belum diikuti dengan pemerataan sebaran agen/nasabah dan program pemberdayaan. Demikian pula yang terjadi di BTPN, pelaksanaan Laku Pandai berhasil dengan baik ditandai dengan jumlah nasabahnya yang besar dengan tren yang meningkat, meskipun terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan. Melihat tingginya dukungan pemerintah, BI, OJK, dan sambutan yang baik dari bank pelaksana, agen dan nasabahnya, dapat diharapkan bahwa program inklusi keuangan Laku Pandai ini akan terus berkembang dan berlanjut di masa yang akan datang.

---

ABSTRACTEvaluation of implementation of financial inclusion program Laku Pandai is intended to find out whether the newly launched program by OJK in March 2015 can run as expected, either by the government, the executing bank, or the public. The study took the subject of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk BTPN as one of the executing financial institutions. The research method used is qualitative method, while the source of data information obtained from the management of bank, agents, and BTPN customers, as well as other relevant documents. The results indicate that the inclusion financial program has been welcomed by banks and the public, marked by the significant increase in the number of participating banks and their customers, although not yet followed by the of distribution of agents customers and empowerment programs. Similarly in BTPN, the implementation of Laku Pandai is well marked by large numbers of customers with an increasing trend, although there are things that need to be improved and developed. Given the high level of government, BI, OJK support, and good reception from executing banks, agents and its customers, it can be expected that this financial inclusion program will continue to grow and sustain in the future."

"Keuangan inklusif di Indonesia saat ini menjadi sorotan khususnya oleh pemerintah, mengingat masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses ke bank. Oleh karena itu, berbagai cara dilakukan oleh Bank Indonesia dan OJK dalam menyelesaikan permasalahan ini, yaitu Laku Pandai Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif . Salah satu Bank yang melaksanakan Laku pandai di Indonesia adalah Bank Rakyat Indonesia selaku bank yang mempionirkan kegiatan ini. Kegiatan Laku Pandai diselenggarakan dengan menggunakan jaringan Agen BRILINK yang ditempatkan di seluruh Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana penerapan rahasia bank pada praktek agen Branchless Banking, dengan cara melihat bagaimana tanggung jawab agen jika terjadi pelanggaraan rahasia bank. Metode penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Ketentuan rahasia bank dilakukan dan menjadi penting dalam laku pandai guna meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. Namun patut dipertanyakan kepentingan dari rahasia bank di BRILink. Dari penelitian ini didapatkan hasil, bahwa agen Laku Pandai termasuk ke dalam pihak terafiliasi bank, sehingga turut bertanggung jawab terhadap rahasia bank dari nasabah. Yang dapat dilakukan pemerintah terkait permasalahan ini adalah dengan memperjelas dan memperkuat ketentuan perundang-undangan terkait pihak terafiliasi dan rahasia bank.

---

Inclusive Finance in Indonesia today is being scrutinize by the government, bear in mind, many of the citizens do not have the access to banks. Hereinto, many ways are executed by Indonesian Central Bank Bank Indonesia and OJK in order to resolve the problem, one of which is Laku Pandai Financial Services Without Office in order to have Financial Inclusion. One of the banks which is the pioneer in running Laku Pandai program in Indonesia is Bank Rakyat Indonesia. Laku Pandai activities are held through the network of agents BRILINK that are placed all over Indonesia.

The purpose of this research is to acquire the knowledge how is the implementation of bank secrecy in the practice for agent Branchless Banking, with ways on how does a responsibility of an agent shall there be a breach of bank secrecy.

Research methodology that are carried out in this thesis use normatif juridical with a qualitative approach. Provisions of bank secrecy to be act and is paramount in Laku Pandai in order to gain trust from the society, however it is to be questioned the interest of bank secrecy in BRILINK.

From research, results were that Laku Pandai agent including affiliated party of the bank, are responsible for bank secrecy from client. The Regulator should be strengthen and clarify the regulation regarding to affiliated party of the bank and bank secrecy."

"Integrasi pasar keuangan pada era globalisasi ini menyebabkan produk dan aktivitas yang ditawarkan oleh perbankan menjadi semakin kompleks dan bervariasi. Jasa Layanan Nasabah Prima (Wealth Management) muncul sebagai tanda perkembangan dalam dunia bisnis perbankan. OJK hadir sebagai lembaga pengawas perbankan (micro prudential supervisor) di Indonesia agar dapat menjaga stabilitas perekonomian dan keadaan perbankan nasional. Pokok permasalahan utama dalam skripsi ini adalah untuk membahas dan menganalisis peran OJK dalam mengawasi setiap Bank yang melakukan layanan tersebut, termasuk bagaimana ketentuan hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa OJK telah melakukan pengawasan berdasarkan laporan (off-site) yang diterima secara berkala dan pemeriksaan langsung di lapangan (on-site). OJK harus mengawasi secara khusus terkait Layanan Nasabah Prima (Wealth Management) yang mana selama ini belum dilakukan, mengingat layanan ini memiliki risiko yang tinggi.

---

Integration of financial markets in this era of globalization led to products and activities offered by banks is becoming complex and varied. Wealth Management Service conducted by banks appears as a sign of advancement in banking business. Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) as the banking supervisory institution (micro prudential supervisor) assigned to maintain the stability of the economy and stability of national banking. The main issues in this thesis is to discuss and analyzes Financial Services Authority roles in overseeing Banks carry out such of services, including legal provisions. This research is a normative legal research using secondary data. The results of this thesis showed that the Financial Services Authority has done supervision based on report (off-site) received regularly and based on auditing on filed (on-site). The Financial Services Authority should has special supervison related to Wealth Management Service which hasn’t been done before, it’s considered that these services are at high risk."

"Laku pandai kepanjangan dari Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusisf. Laku pandai merupakan program inklusi keuangan dan literasi keuangan yang diusung pemerintah agar lebih banyak masyarakat yang dapat tersentuh jasa keuangan. PT Bank XYZ adalah salah satu bank yang melaksanakan laku pandai. Dalam pelaksanaannya, realisasi nasabah laku pandai tahun 2018 PT Bank XYZ tidak sesuai yang ditargetkan. Mengapa target nasabah PT Bank XYZ tidak tercapai jika dikaitkan dengan faktor-faktor kontingensi? Bagaimana manfaat, kendala, dan tantangan dalam pelaksanaan program laku pandai PT Bank XYZ jika dihubungkan dengan pengalaman PT Bank XYZ? agaimana kontribusi pelaksanaan laku pandai terhadap kinerja PT Bank XYZ jika dihubungkan dengan pengalaman PT Bank XYZ? Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan laku pandai di PT Bank XYZ dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan target nasabah laku pandai tidak tercapai pada tahun 2018. Penelitian ini diharapkan berkontribusi untuk mengevaluasi dan memberika solusi terhadap pelaksanaan program laku pandai PT Bank XYZ. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan menggunakan content analysis, descriptive qualitative analysis, dan constant comparative analysis. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan target nasabah laku pandai tidak tercapai karena PT Bank XYZ kurang memiliki pengalaman dalam menangani segmen pasar laku pandai, masih memiliki fitur yang terbatas pada setoran, tarikan, dan transfer antar rekening laku pandai, masih manual, dan memiliki struktur tersentralisasi. Selain itu, proses pembukaan rekening nasabah laku pandai PT Bank XYZ memerlukan waktu yang melebihi service level agreement.

---

Laku pandai (branchless banking) stands for Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif. Laku pandai program is financial inclusion and financial literacy program launched by the government so that more people can do financial services. PT Bank XYZ is a bank that implements laku pandai. In its implementation, PT Bank XYZs laku pandai customer realization was not as targeted in 2018. Why was PT Bank XYZs laku pandai customer target not achieved if it is related with contingency factors? How are the benefits, constraints, and challenges that arise in the implementation of laku pandai at PT Bank XYZ if it is related to the experience of PT Bank XYZ? How are the implementation of laku pandai contribute to the performance of PT Bank XYZ if it is related to the experience of PT Bank XYZ? Based on this research problem, the purpose of this study is to evaluate the implementation of laku pandai at PT Bank XYZ and analyze the factors that caused PT Bank XYZs laku pandai customer target not achieved. This research is expected to contribute to evaluating and providing solutions to the application of PT Bank XYZ's laku pandai program. This study is a case study. The research method used is a mixed method. The data used are primary and secondary data. The data analysis used is content analysis, descriptive qualitative analysis, and constant comparative analysis. The findings in this study indicate that the target of laku pandai customers is not achieved because PT Bank XYZ lacks experience in handling the laku pandai market segment, PT Bank XYZ's laku pandai feature is still limited to deposits, withdrawals, and transfers among the laku pandai accounts, the account opening process is still manual, and PT Bank XYZ uses a centralized structure. In addition, The process of opening accounts requires more time than the service level agreement."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) yang diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 19/POJK.03/2014 sebagai salah satu branchless banking model di Indonesia. Laku Pandai merupakan suatu kegiatan yang menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Setiap lembaga keuangan dapat menjadi institusi penyelenggara kegiatan dengan menggunakan agen yang bertindak mewakili lembaga keuangan dan berhubungan langsung dengan nasabah untuk memasarkan beberapa produk bank. Tujuan dari peneliatan ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana pengawasan terhadap penerapan Laku Pandai sebagai upaya perindungan bagi nasabah. Peneilitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan kualitatis secara deskriptif analitis.

---

This thesis discusses the implementation of Branchless Financial Service In The Framework of Financial Inclusion or Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), which regulated under the Regulation of Financial Service Authority Number 19/POJK.03/2014 as one of the branchless banking models in Indonesia. Laku pandai is an activity that provides financial services, which is not conducted through branch offices, but through the other party and supported by information technology facility. Any financial institutions may act as the institution that organizes Laku Pandai through Bank agents. The bank agents shall represent the financial instiution and make direct relationship with customer in order to promote bank products. The aim of this research is to find out the supervision mechanism on the implementation of Laku Pandai as the means of consumer protection for the consumer. This research uses literature research method in the form of normative juridical with qualitative approach in order to provide analytical descriptive data."

"Rendahnya akses ke layanan keuangan mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk membentuk program keuangan inklusif sebagaimana diatur melalui SNKI yang salah satunya merupakan program Otoritas Jasa Keuangan OJK , yaitu Laku Pandai sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/POJK.03/2014 tentang Laku Pandai. Dalam Laku Pandai, agen dapat menerapkan prosedur uji tuntas nasabah sederhana terhadap calon nasabah tabungan Basic Saving Account namun juga bertanggungjawab kewajiban untuk menerapkan prinsip uji tuntas nasabah terhadap beneficial owner. Selain itu, pertemuan langsung dalam proses verifikasi juga hanya dilakukan oleh agen. Di sisi lain, POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang APU dan PPT menyebutkan tidak adanya pertemuan langsung dalam proses verifikasi merupakan kriteria risiko tinggi. Oleh karena itu, skripsi ini membahas mengenai pengaturan prinsip uji tuntas nasabah dan penerapan prinsip uji tuntas nasabah pada Laku Pandai X di Bank Y. Bentuk penelitian dari skripsi ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Skripsi ini menemukan bahwa Bank Y selaku penyelenggara Laku Pandai telah melaksanakan prinsip uji tuntas nasabah, namun masih ditemukan beberapa ketentuan dalam POJK APU PPT dan POJK Laku Pandai yang belum dilaksanakan. Terhadap ketidaksesuaian tersebut, Penulis menyarankan kepada Bank Y untuk melakukan pertemuan langsung dengan calon nasabah, mempertegas standar penilaian agen, dan melakukan penghentian perjanjian kerjasama apabila agen melakukan tindakan di luar perjanjian tersebut. Adapun saran kepada OJK adalah untuk menghimbau bank penyelenggara Laku Pandai untuk melakukan pertemuan langsung dengan calon nasabah dan mengatur secara khusus mengenai uji tuntas terhadap beneficial owner di Laku Pandai.

---

The lack of access to financial services had encouraged the Government of Indonesia onto establishing an inclusive financial programme as per regulated under SNKI, of one of which is an Otoritas Jasa Keuangan OJK program called ldquo Laku Pandai rdquo as regulated in POJK No. 19 POJK.03 2014 regarding Laku Pandai. In Laku Pandai, agents may apply a simple CDD towards Basic Saving Account prospective customers and is responsible to conduct CDD to beneficial owner. Other than that, a face to face verification is sufficient only by agent. Whereas, POJK No. 12 POJK.01 2017 regarding APU and PPT stated that the absence of face to face verification would be of a high risk criteria. With regards to the abovementioned concerns, this thesis examines the regulation of CDD in Laku Pandai and its implementation in Laku Pandai X of Bank Y. This thesis is a library research with descriptive research typology.

This thesis finally concludes that Bank Y has implemented the CDD, nevertheless there are some rules in POJK APU PPT and POJK Laku Pandai that have not been properly implemented. Therefore, the author suggests Bank Y to conduct face to face meeting, to emphasize the agent assessment standard, and to emphasize the termination the agency agreement. For OJK, the author suggests to appeal banks to conduct a face to face meeting and to regulate the CDD for beneficial owner in Laku Pandai."

"Sektor keuangan krusial bagi pembangunan nasional Indonesia dan penguatannya esensial untuk peningkatan ekonomi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 untuk mengatur dan mengawasi sektor keuangan, menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Namun, wewenang luas OJK menimbulkan kekhawatiran penyalahgunaan kekuasaan. Pembentukan Badan Supervisi OJK melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 diperlukan untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, dan transparansi OJK, membantu DPR mengawasi OJK, dan memperkuat sektor keuangan nasional. Dengan menggunakan metode penilitan doktrinal, tulisan ini menganalisis bagaimana pengaturan, fungsi, dan efektivitas pelaksanaan fungsi BS OJK terhadap OJK dan di bandingkan dengan Badan Supervisi yang ada di Belanda dikaitkan dengan kewenangannya. hasil penelitian menunjukan kinerja BS OJK dalam melakukan pengawasan terhadap OJK berpotensi kurang efektif dikarenakan BS OJK hanya mempunyai wewenang "pengawasan intern". Yang artinya, pengawasan yang dilakukan terbatas pada aspekaspek internal dan administratif, tanpa adanya kemampuan untuk campur tangan dalam mengintervensi atau menindaklanjuti sendiri hasil penilian yang dilakukannya sendiri. Namun, efektivitas BS OJK belum dapat dinilai sepenuhnya karena masa kerja BS OJK itu sendiri belum genap satu tahun, dengan penunjukan anggota BS OJK baru dilakukan pada Desember 2023. maka penulis ingin memberikan saran kepada Kepada Badan Legislatif untuk mempertimbangkan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada BS OJK, khususnya kewenangan dalam pembahasan dan penyusunan program satu tahun ke depan bersama DPR. Kewenangan ini mencakup kesesuaian implementasi pelaksanaan pengawasan program, memberikan ulasan terhadap hasil pengawasan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan ulasan tersebut. Hal ini diperlukan untuk lebih memaknai keberdaan BS OJK terhadap fungsi pengawasan terhadap OJK itu sendiri.

---

The financial sector is crucial to Indonesia's national development and its strengthening is essential for economic improvement. The Financial Services Authority (OJK) was established through Law 21-year 2011 to regulate and supervise the financial sector, maintain the stability of the national financial system, and ensure regulatory compliance. However, OJK's broad powers raise concerns of abuse of power. The establishment of the OJK Supervision Agency through Law No. 4 year 2023 is necessary to improve OJK's performance, accountability, and transparency, help Parliament oversee OJK, and strengthen the national financial sector. By using the doctrinal research method, this paper analyzes how the regulation, function, and effectiveness of the implementation of the BS OJK function on the OJK and compares it with the existing Supervision Board in the Netherlands in relation to its authority. the results show that the performance of the BS OJK in supervising the OJK is potentially less effective because the BS OJK only has the authority of "internal supervision". This means that supervision is limited to internal and administrative aspects, without the ability to intervene or follow up on the results of its own assessments. However, the effectiveness of the BS OJK cannot be fully assessed because the BS OJK's working period itself is not even one year old, with the appointment of BS OJK members only being made in December 2023. Therefore, the author would like to provide advice to the Legislative Body to consider giving greater authority to the BS OJK, especially the authority to discuss and prepare the next one-year program with the DPR. This authority includes the suitability of the implementation of program supervision, providing reviews of the results of supervision, and providing recommendations based on these reviews. This is necessary to give more meaning to the existence of the BS OJK to the supervisory function of the OJK itself."

"Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga pengawas jasa keuangan terintegrasi yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011. Dengan berdirinya OJK, maka tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula dijalankan oleh Bank Indonesia kini beralih kepada OJK. Penelitian ini membahas mengenai kewenangan yang dimiliki OJK dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan, serta membandingkannya dengan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan yang dijalankan oleh lembaga pengawas jasa keuangan terintegrasi di negara lain. Perbandingan dilakukan terhadap Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) di Jerman yang dianggap berhasil, dan terhadap Financial Services Authority (FSA) di Inggris yang dianggap gagal dan telah dibubarkan. Perbandingan dalam penelitian ini ditinjau melalui kewenangan lembaga dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan di negaranya, mengenai independensi lembaga, dan mengenai hubungan antara lembaga pengawas tersebut dengan bank sentral di negaranya masing-masing.

---

Indonesian Financial Services Authority (OJK) is an integrated financial supervisory established under Law No. 21 Year 2011. With the establishment of OJK, the banking regulatory and supervisory task, which is previously run by Bank Indonesia, is now transferred to OJK. This thesis explains about OJK's authority in running the banking regulatory and supervisory task, and compares it with integrated financial supervisory authority in other country. The comparison is conducted on Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Germany which considered success, and on Financial Services Authority (FSA) in United Kingdom which considered fail and has already been abolished. The comparison in this thesis is analyzed based on the institutions' authorities in running the banking regulatory and supervisory task, the institutions' independency, and the relation between the institutions and the central bank in their respective country."