Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada hakikatnya dilakukan dalam rangka meningkatkan daya dukung lahan dan lingkungan. Dalam praktiknya, pembangunan nasional bidang ini melibatkan pemerintah pusat dan daerah sesuai kewenangan dan kapasitas pendanaannya. Salah satu upaya mengurangi ketimpangan fiskal dan dalam rangka akselerasi pembangunan nasional bidang LHK, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan. Dana transfer ini diperlukan karena sampai tahun 2019, upaya peningkatan kualitas lingkungan dan daya dukung DAS dan danau masih belum sesuai harapan nasional. Makalah ini berusaha menganalisis perencanaan dan implementasi DAK Fisik Penugasan Bidang LHK tahun 2019 dari perspektif evaluasi pembangunan daerah. Studi ini menggunakan Mix Method dengan penggunaan data-data numerik baik sekunder (dokumen perencanaan, capaian dan dokumen lain yang relevan) maupun primer. Pengumpulan data diperoleh melalui FGD maupun kuisioner pada lokasi sampel. Metode analisis gap digunakan untuk menemukan kesenjangan perencanaan pusat-daerah serta menilai kesesuaian alokasi pendanaan yang diterima provinsi dengan sasaran pembangunan yang telah digariskan dalam RKP 2019. Hasil studi menemukan bahwa tingkat kesesuaian RKP dan RKPD 34 Provinsi tahun 2019 dengan DAK Fisik Penugasan Bidang LHK tahun 2019 adalah sebesar 22,3%. Alokasi DAK Fisik Penugasan Sub Bidang LH belum mencerminkan prioritas kewilayahan DAS dan Danau sesuai yang tertuang dalam Peraturan Presiden No 141/2018. Masih banyak Provinsi yang berada pada DAS dan Danau Prioritas namun alokasi anggaran DAK Fisik Penugasan Sub Bidang LH kecil. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner, sebesar 71% DAK sudah efektif untuk mencapai tujuan/sasaran, sedangkan 29% sisanya masih belum optimal. Dalam implementasinya, ditemui beberapa kendala sehingga memerlukan rekomendasi lebih lanjut."

"Penulisan ini berupaya untuk menganalisis bagaimana pemerintah menanggapi permasalahan mengenai isu lingkungan hidup yang sudah hadir pada tahun 1960-an. Sejak meningkatnya kebutuhan infrastruktur serta teknologi di Indonesia menyebabkan perkembangan yang meningkat begitu pesat. Infrastruktur yang dibangun diantaranya seperti industri, gedung-gedung perkantoran, hingga pemukiman warga. Akan tetapi, dengan adanya pembangunan-pembangunan tersebut memberikan dampak terhadap lingkungan. Pemerintah pada masa Orde Baru menanggapi permasalahan tersebut dengan menerapkan berbagai kebijakan, seperti dibentuknya Kementerian Lingkungan Hidup serta memberikan mandat kepada Emil Salim sebagai Menterinya guna mengatasi masalah lingkungan Hidup yang semakin mengakar. Salah satu langkah awal yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup adalah dengan menetapkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, Pemerintah juga membuat kebijakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam upaya mengontrol dan mengawasi industri-industri yang berpotensi besar dapat merusak lingkungan hidup. Karya penulisan ini berbeda dengan karya- karya sebelumnya karena dari hasil yang didapat dalam penelitian-penelitian mengenai permasalahan lingkungan hanya ditulis secara umum dalam aspek lingkungan ataupun hukum tanpa menggunakan penulisan sejarah, sedangkan penulisan ini ditulis dengan pendekatan penulisan sejarah lingkungan. Dari hasil penulisan ini dapat dijelaskan bahwa penerapan kebijakan AMDAL pada masa ini terbukti belum dapat diimplementasikan dengan sesuai karena sejak kebijakan tersebut diterapkan masih banyak penyelewengan-penyelewengan yang terjadi.

---

This study aims to define how the government responds to problems regarding environmental issues that present in the early 1960s. Since the increase of infrastructure development as well as technology in Indonesia, the country’s development is increasing rapidly. Several infrastructures that were built are such as industry, office buildings, to residential areas. However, with those infrastructures being built, it gave bad impacts to the environment. In the new order era, the government responded to that problem by applying a series of policies, such as the formation of the Ministry of Environment and giving Emil Salim a mandate as the minister to resolve problems regarding the living environment which was getting bigger. One of the initial steps done by the Ministry of Environment was establishing Law No. 4 of 1982 regarding basic provisions of environmental management. Besides that, the government also established Analysis Regarding Environmental Impact (AMDAL) in an attempt to control and to supervise industries which have big potential to harm the environment. This study is different from the previous studies because the results of the previous ones regarding environmental problems were only written generally in the aspects of environment and law but not in the aspect of history, while this study is written with an approach of environmental history. From this study, it can be explained that the practice of AMDAL policy in this era is proven cannot be implemented yet accordingly, because since the establishment of that policy there are still many frauds and deceptions that happen."

"Penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi terhadap penerapan manajemen lingkungan dari segi moneter dan fisik berdasarkan aktivitas historis dan perencanaan di masa depan serta pentingnya akuntansi manajemen lingkungan di rumah sakit. Penelitian ini dilakukan di rumah sakit pendidikan X di Malang sebagai rumah sakit rujukan bagi pasien Covid-19 di Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus. Data penelitian dikumpulkan dengan melakukan wawancara pada pihak rumah sakit. Hasil penelitian ditemukan bahwa rumah sakit telah melakukan pengelolaan kesehatan lingkungan berdasarkan regulasi yang berlaku, beserta pencatatan biaya lingkungan. Terkait dengan kondisi pada penelitian saat pandemi, tidak terdapat perbedaan perlakuan secara signifikan terhadap pengelolaan limbah yang signifikan dibandingkan dengan pada saat kondisi sebelum pandemi. Namun, saat ini rumah sakit belum menerapkan akuntansi manajemen lingkungan baik dalam bentuk analisis biaya dan manfaat serta strategi lingkungan dan inovasi untuk keberlangsungan kesehatan lingkungan yang lebih baik.

---

This study aimed to evaluate the environmental management at the hospital from the monetary and physical perspectives based on records of activities and future planning and the importance of environmental management accounting. This study took place at the X Teaching Hospital in Malang as a reference hospital for Covid-19 patients. The study employed a qualitative approach with a case study design. Data were collected through interviews with the hospital staff. The results of the study found that the hospital had carried out environmental health management based on applicable regulations, along with recording environmental costs. Regarding the conditions in the study during the pandemic, there was no significant difference in treatment of waste management compared to conditions before the pandemic. Findings confirmed that the hospital had recorded environmental costs and conducted environmental management in handling waste. However, the hospital implemented neither environmental management accounting in the form of cost and benefit analysis nor environmental strategies nor innovations for sustainable environmental health."

"Kota Dumai identik dengan kota pelabuhan, P.elabuhan Dumai telah bero perasi sejak tahhun 1950-an seBagai pelabuhan untuk mengekspor minyak mentah dari Propinsi Riau dan saat ini Kota Dumai merupakan salah satu pelabuhan yang penting di Indonesia untuk mengekspor minyak mentah dan komoditas lainnya Aktivitas di sekitar wilayah pesisir Daerah 6ingkungan Kerja Pelabuhan Dumai (DLKR) Pelabuhan Dumai telah berjalan sekian lama, diindikasi memberikan dampak pada penurunan kualitas perairan di DLKR Pelabuhan Dumai.Selain itu kebijaksanaan, peraturan perundang-undang kelembagaan, peran serta masyarakat, d ukJ Wigan data dan informasi lingkungan serta kesiapan teknologi pengelolaan lingkungan, merupakan beberapa kendala yang dihadapi (dalam pengelolaan lingkungar) Pencemaran perairan pesisir dan lautan dipengaruhi oleh banyak faktor, namun ada kesempatan ini berdasarkan pemahaman penulis tentang karakteristik di sekitar wilayah pesisir Pelabuhan Dumai serta adanya berbagai keterbatasan karena akan dikaji dan dibatasi objek penelitiannya (wilayah penelitian di DLI ( Pelabuhan Dumai)."

"Masalah audit lingkungan menjadi sangat penting untuk dianalisis dalam disertasi ini, karena Amdal sebagai salah satu piranti pengelolaan lingkungan belum dapat berfungsi dengan baik. Masih dijumpai pengusaha yang ?curang?, yaitu bekerja sama dengen Konsultan AMDAL dan mengisi dokumen AMDAL secara asal-asalan. Nabiel Makarim, menilai bahwa terjadinya studi AMDAL yang tidak benar atau bahkan fiktif, disebabkan karena sistem pengawasan yang lemah dan tidak adanya prioritas atau strategi pelaksanaannya. Selain itu, ketiadaan minimum requirement juga menyebabkan studi AMDAL dibuat semurah mungkin, sehingga akhirnya tidak sesuai dengan kenyataan. Ide dasar Amdal memang didasarkan sebagai alat pengelolaan (management tool) untuk memprediksi dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan, tetapi kenyataannya Iebih sebagai alat administratif, bahkan NHT Siahaan mengemukakan bahwa, Amdal lebih mengarah kepada penonjolan administratif (dalam urusan perizinan suatu usaha) daripada substantifnya.Tujuan yang ingin dicapai dalam menganalisis masaIah "Aspek Yuridis Peranan Audit Lingkungn dalam Pembangunan Berkelanjutan" adalah:1. Untuk mengetahui peranan hukum yang mengatur audit lingkungan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan audit lingkungan, terutama faktor-faktor yuridisnya."

"Penelitian ini dilatarbelakangi atas pemikiran Peneliti, bahwa pada era tinggal landas nanti Indonesia sangat membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang tinggi, seperti konsep Rostow, berdasarkan beberapa hasil penelitia ternyata menimbulkan suatu masalah, sehingga penelitian ini perlu diadakan dengan tujuan untuk mengungkap sejauhmana sumbangan latar belakang pendidikan, pelatihan dan persepsi peran individu karyawan terhadap unjuk kerja karyawan pada organisasi perusahaan tersebut. Dengan mengangkat model unjuk kerja dalam organisasi oleh L.w. Porter, model produktivitas organisasi oleh Robert A. Sutermeister, dan model hubungan persepsi peran dengan organisasi oleh Lawler & Porter, diperoleh model hubungan Latar belakang pendidikan, Pelatihan dan Persepsi peran sebagai variabel bebas dengan Unjuk kerja karyawan sebagai variabel terikat, untuk memperoleh sejumlah hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini. Sejumlah hipotesis penelitian yang telah dikembangkan tersebut diuji dengan menggunakan teknik analisis Regresi Berganda (Multiple Regression/MR) yang terdapat dalam program komputer SPSS/PC+ ver.5.0. Hasil yang didapat adalah sebagai berikut: Ternyata baik variabel pelatihan maupun variabel persepsi peran secara bersama-sama memiliki pengaruh dalam meningkatkan unjuk kerja karyawan baik yang berlatar belakang pendidikan SMA maupun STM di perusahaan ini. Meskipun kedua variabel tersebut sama-sama memiliki pengaruh dalam peningkatan unjuk kerja karyawan, namun variabel persepsi peran memiliki pengaruh yang lebih besar daripada variabel pelatihan. Besarnya pengaruh variabel persepsi peran bila dibandingkan dengan pengaruh variabel pelatihan terhadap peningkatan unjuk kerja karyawan tersebut juga terjadi pada seluruh unit organisasi yang diteliti, yakni unit organisasi Fabrikasi, Rotary Wing, dan Fixed Wing. Ditinjau dari segi latar belakang pendidikan karyawan dan pengaruh kedua variabel tersebut dalam meningkatkan unjuk kerja karyawan, ternyata persepsi peran karyawan yang berlatar belakang pendidikan STM berpengaruh lebih besar daripada persepsi peran karyawan yang berlatar belakang pendidikan SMA. Namun, untuk variabel pelatihan ternyata peiatihan yang diikuti karyawan berlatar belakang pendidikan SMA berpengaruh lebih besar daripada pelatihan yang diikuti oleh karyawan yang berlatar belakang pendidikan STM. Ditinjau dari peranan pendidikan dalam pembentukan persepsi peran karyawan, ternyata tingginya persepsi peran pada karyawan yang berlatar belakang pendidikan STM dikarenakan kurikulum STM memungkinkan lulusannya memiliki pengetahuan awal mengenai pekerjaan. Padahal, pengetahuan awal tentang pekerjaan merupakan prasyarat tingginya persepsi peran karyawan yang bersangkutan terhadap pekerjaan tersebut."

"Paling tidak ada empat alasan penting bagi penelitian mengenai perlindungan lingkungan hidup dalam perdagangan internasional, khususnya berkaitan dengan ekspor Indonesia di bidang produk perikanan dan kehutanan. Pertama, ada kecenderungan bahwa penerapan hambatan non-tarif, terutama dari negara-negara maju, semakin meningkat, dan salah satu aspeknya terkait dengan masalah lingkungan hidup. Kedua, produk perikanan dan kehutanan merupakan komoditi unggulan perolehan devisa Indonesia , sehingga apabila komoditi tersebut mendapat hambatan ekspor, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terganggu. Ketiga, produk perikanan dan kehutanan sangat rentan terhadap masalah lingkungan hidup karena produk tersebut berasal dari sumber daya alam (SDA). Keempat, banyak produk perikanan dan kehutanan diekspor ke negara-negara maju yang konsumennya peka terhadap masalah lingkungan hidup."

"The relationship between general environmental and development is examined and analyzed by comparing the developmental implications of the Indonesian forestry sector with the Indonesian Oil and LNG sector. Specifically the Indonesian teak forests based on the data provided by Nancy Lee Peluso's book "Rich Forests, Poor People," (1992) on the island of java and the Indonesian Oil and LNG industries in Bontang, East Kalimantan Based on the writer's research data (1997). The general environment and development relations of the energy and forestry sectors have both similarities and differences and they are compared during the New Order period (1966-1997) with specific emphasis on the role of the state within the Indonesian political economy."

"Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Republik Indonesia mengembangkan Program Adiwiyata untuk mendorong Perubahan dan Dampak Sosial yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, program Adiwiyata masih terkendala dengan perbedaan pandangan terkait definisi masalah. Perbedaan pandangan ini membuat tiap sekolah memiliki implementasi yang berbeda-beda dan dapat membuat program kurang berjalan efektif dalam mencapai tujuannya. Studi evaluasi ini bertujuan untuk mencari tahu keberhasilan program Adiwiyata dalam membuat transformasi sosial khususnya dalam lingkungan sekolah. Evaluasi ini akan menggunakan Main Analytical Categories, terutama relevansi dalam membuat kerangka model evaluasi untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang perencanaan dan pelaksanaan program apakah sudah berjalan sesuai dengan tujuannya sebagai kerangka kerja yang akan dilakukan dan diterapkan dalam metode Soft Systems Methodology. Evaluasi ini dilakukan di SDN Sukasari 6, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten menggunakan wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi.

---

The Ministry of Environment and Forestry (KLHK) and the Ministry of Education, Culture, Research and Technology (Kemendikbud Ristek) of the Republic of Indonesia developed the Adiwiyata Program to encourage Societal Change and Impact for sustainable development. In its implementation, the Adiwiyata program is still constrained by different views on the definition of the problem. This difference in views makes each school have different implementations and could make the program less effective in achieving its goal. This evaluation aims to find out the success of the Adiwiyata program in making a social impact, especially in the school environment. This evaluation will use the Main Analytical Categories, especially impact in making the evaluation model framework to get a comprehensive picture of the planning and implementation of the program. This evaluation also evaluates whether the Adiwiyata program has been running according to its objectives as a framework to be carried out and applied using Soft Systems Methodology. This evaluation was conducted in SDN Sukasari 6 Babakan, Subdistrict Tangerang, Tangerang City, Banten using in-depth interviews, document analysis, and observation."