Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilakukan pada Lembaga X atas penerapan rerangka tata kelola data berdasarkan Data Management Body of Knowledge (DMBOK) yang diterbitkan oleh The Data Management Association pada tahun 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan pengelolaan data sektor jasa keuangan (SJK) terintegrasi dan memberikan rekomendasi perbaikan program tata kelola data dalam mendukung tugas dan fungsi Lembaga X. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dalam mendeskripsikan rerangka tata kelola data SJK terintegrasi berdasarkan aktivitas tata kelola data dalam DMBOK. Instrumen penelitian yang digunakan berupa interviu, kuesioner, dan analisis konten dari beberapa dokumen yang dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat permasalahan terhadap pengelolaan data SJK terintegrasi yang disebabkan oleh faktor-faktor terkait tata kelola data: peraturan, proses operasional, sumber daya manusia, dan teknologi. Lembaga X dapat menggunakan pedoman tata kelola data berdasarkan DMBOK dalam mengatasi permasalahan atas pengelolaan data SJK terintegrasi. Secara keseluruhan, program tata kelola data yang dibangun oleh Lembaga X masih memerlukan perbaikan pada aktivitas tata kelola data: perencanaan, operasional, dan pengendalian. Saran perbaikan program tata kelola data SJK terintegrasi pada Lembaga X adalah pembuatan dan penetapan piagam tata kelola data, penyesuaian roadmap, penilaian tingkat kematangan kapabilitas pengelolaan data secara teratur, pendefinisian rerangka operasional tata kelola data, pembentukan tim manajemen perubahan, pembuatan mekanisme dan prosedur penanganan permasalahan data, penyelesaian pembuatan aturan pengelolaan data, pengembangan tools dan teknik yang mendukung keseluruhan program tata kelola data, serta pengembangan matriks pengelolaan data SJK terintegrasi

---

This research is a case study conducted at the Institution X on the application of a data governance framework based on the Data Management Body of Knowledge (DMBOK) published by The Data Management Association in 2017. The purpose of this research is to analyze problems with the integrated financial services sector (FSS) data management and provide recommendations for improving data governance programs in support of Institution X's duties and functions. This study used a qualitative approach in describing the integrated FSS data governance framework based on data governance activities in the DMBOK. The research instruments used were interviews, questionnaires, and content analysis of several documents collected. The results showed that there were problems with the integrated FSS data management caused by factors related to data governance: regulations, operational processes, human resources, and technology. Institution X can use data governance guidelines based on DMBOK in overcoming problems with integrated FSS data management. Overall, the data governance program developed by Institution X still requires improvements in data governance activities: planning, operational, and control stages. Suggestions for improving the integrated FSS data governance program at the Institution X are the creation and establishment of a data governance charter, roadmap adjustments, regular assessment of data management capability maturity levels, defining data governance operational frameworks, forming a change management team, establishing mechanisms and procedures for handling data problems, completing data management rules, developing tools and techniques that support the overall data management program, and developing an integrated FSS data governance matrix."

"Di tahun 2013, Bank X Syariah digugat para nasabahnya dikarenakan melanggar janji promosi yang menyatakan bahwa produk Gadai iB dijamin menguntungkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan rahn emas di Bank X Syariah, bagaimana penyelesaian sengketa rahn emas pada Bank X Syariah dan bagaimana perlindungan nasabah sebagai konsumen di sektor jasa keuangan dalam perbankan syariah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan rahn emas masih memicu banyak perdebatan. Nasabah juga perlu memperhatikan kemungkinan risiko dalam produk perbankan syariah dan bank syariah harus meningkatkan literasi keuangan pada calon nasabah.

---

In 2013, X Sharia Bank sued by its customers by breaking promises which guaranteed a gold pawning product is profitable. The main problems in this study are how the implementation of gold pawning in X Sharia bank, how the dispute resolution of gold pawning in X Islamic Bank, and how the implementation of consumer protection in Islamic Banking. This research is kind of juridical normative research with qualitative approach. As a result, the implementation of gold pawning is still debatable. Further, customers need to consider the risks of products and Islamic banks should improve the financial literacy of prospective customers."

"Undang-undang mengenai pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) mengatur bahwa pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan dilaksanakan oleh OJK yang independen. OJK diatur berfungsi menyelenggarakan sistim pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Dengan demikian, pembaharuan pengaturan keuangan dalam UU OJK merupakan pembaharuan mengenai pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang dilaksanakan oleh OJK sebagai badan tunggal dan melaksanakan fungsinya secara terintegrasi. Sehubungan dengan itu, UU OJK belum tepat untuk diberlakukan. Karena OJK hanya melaksanakan fungsi microsupervisory, sedangkan fungsi macrosupervisory melekat pada Bank Indonesia. Demikian pula, pengaturan keuangan dalam UU OJK bukan pengaturan keuangan secara terintegrasi, tetapi gabungan pendekatan secara Institusional dan Fungsional yang dilaksanakan oleh satu badan tunggal yaitu OJK. Dengan berlakunya UU OJK, perlu pembaharuan mengenai pengaturan koordinasi diantara OJK, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjaminan Simpanan. Demikian pula halnya dengan pengaturan mengenai Forum Koordinasi Stabilitas Sistim Keuangan untuk mejaga stabilitas sistim keuangan yang terdiri atas Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.

---

The financial services authority act known as Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) regulates that the regulation and supervision in financial services sector is performed by an independence financial services authority known as Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK is regulated to do function performing an integrated financial regulation and supervision system over all of the activities in financial services sector. The financial regulation reform then become the removal of the regulation and supervision authority in financial services sector to OJK as a single authority and performs integrated function. However, financial regulation in financial services sector as regulated in UU OJK is not suitable to be performed. Because OJK only performs the microsupervirory function, meanwhile the macrosupervisory is inherent to Bank Indonesia (BI) as Central Bank. Likewise, the financial regulation as in UU OJK is not an integrated financial regulation, but a combination of institutional and functional approach that is performed by OJK as a single body. By the enactment of UU OJK, the reform is still needed to regulate the coordination between OJK, BI, and Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS/ Deposit Insurance Corporation). The reform is needed also for the financial system stability forum in order to protect the stability of financial system between Minister of Finance, Governor of Central Bank, Chairman of OJK, and Chairman of LPS."

"Jasa keuangan dan melakukan kegiatan usaha pembiayaan pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen berupa pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan alat-alat rumah tangga, pembiayaan barang-barang elektronik dan pembiayaan perumahan. Pranata hukum pembiayaan konsumen di Indonesia dimulai pada tahun 1988, yaitu dengan dikeluarkannya Keppres No.61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, dan Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Lembaga Pembiayan Konsumen dalam pranata hukum di Indonesia diatur dalam Buku III KUHPerdata Tentang Perikatan, UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, PMK No. 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang kegiatan usaha lembaga pembiayaan.Selain itu, tujuan pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap kegiatan usaha perusahaan pembiayaan konsumen agar tercipta ketertiban, dan keamanan dalam perekonomian, kemakmuran, meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi dan menambah keuntungan bagi pelaku usaha dengan terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik. Pelanggaran atas peraturan/ketentuan dan tidak dipenuhinya ketentuan Otoritas Jasa Keuangan akan mengakibatkan perusahaan pembiayaan ini terkena sanksi hukum yaitu sanksi administratif.

---

Consumer finance institutions are part of the business activities in the financial services industry and conduct business activities financing the procurement of goods based on the needs of consumers in the form of vehicle financing, financing of household appliances, electronic goods financing and mortgage financing. Consumer finance legal institutions in Indonesia started in 1988, with the issuance of Presidential Decree No. 61 of 1988 On Financing Agency, and the Ministry of Finance Decree No.1251 / KMK.013 / 1988 About Conditions and Procedures for Financing Institutions. Consumer financing institutions in the legal institutions in Indonesia is regulated in Book III of the Civil Code On Engagement, Law No.21 Year 2011 on the Financial Services Authority, PMK No. 84 / PMK.012 / 2006 About Company Financing, Presidential Decree No. 9 of 2009 on Financing Institutions and Regulation of the Financial Services Authority which regulates the business activities of financial institutions.Moreover, the purpose of regulation and supervision of the Financial Services Authority on the business activities of consumer finance companies in order to create order and security in the economy, prosperity, increase public confidence in the transaction and increase profits for businesses with the implementation of good corporate governance. Violation of rules / regulations and noncompliance with the provisions of the Financial Services Authority will lead the finance company is exposed to legal sanctions which administrative sanctions."

"Tulisan ini membahas tiga rumusan masalah utama, yaitu: pertama, apakah penyidikan dalam tindak pidana khusus dapat dilakukan penyidik sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); kedua, apakah penyidikan pada sektor jasa keuangan yang bersifat khusus dapat dilakukan oleh Penyidik Pejabat Kepolisian; dan ketiga, bagaimana akibat hukum Putusan MK Nomor 59/PUU-XXI/2023 terhadap kewenangan Penyidik Pejabat Kepolisian dan Penyidik Pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang bersifat kualitatif, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan KUHAP, terdapat dua jenis penyidik yaitu Penyidik Pejabat Polisi dan Penyidik PNS. Namun, setelah adanya UU P2SK, muncul permasalahan yang diajukan oleh Para Pemohon dalam permohonan ke MK Nomor 59/PUU-XXI/2023. Lebih lanjut, hasil penelitian menemukan bahwa putusan tersebut menghalangi tujuan pembentukan Penyidik OJK untuk mengembangkan perekonomian nasional, khususnya di sektor jasa keuangan. Penelitian ini juga menemukan bahwa penyidikan dalam tindak pidana khusus dapat dilakukan oleh penyidik sebagaimana disebutkan dalam KUHAP, tetapi penyidikan yang bersifat khusus tidak dapat dilakukan oleh Penyidik Pejabat Kepolisian berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (5) UU PPSK. Akibat hukum dari Putusan MK Nomor 59/PUU-XXI/2023 adalah perubahan frasa dalam Pasal 49 ayat (5) dari "hanya dapat" menjadi "dapat," yang berdampak pada kewenangan penyidikan oleh Penyidik Pejabat Kepolisian dan Penyidik Pejabat OJK.

---

The paper discusses three main problems, namely: first, whether investigations in special criminal offenses can be carried out by investigators as stated in the Criminal Procedure Code; second, whether investigations in the financial services sector which are special in nature can be carried out by Police Officer Investigators; and third, what are the legal consequences of Constitutional Court Decision Number 59/PUU-XXI/2023 on the authority of Police Officer Investigators and Financial Services Authority Officer Investigators. This research uses a qualitative doctrinal research method, with data collection through literature study. Secondary data in this study consists of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results showed that in conducting investigations based on the provisions of the Criminal Procedure Code, there are two types of investigators, namely Police Officer Investigators and Civil Servant Investigators. However, after the existence of the P2SK Law, problems arose that were raised by the Petitioners in the petition to the Constitutional Court Number 59/PUU-XXI/2023. Furthermore, the research found that the decision hinders the purpose of establishing Financial Services Authority Officer Investigators. Investigators to develop the national economy, especially in the financial services sector. This research also found that investigations in special criminal offenses can be carried out by investigators as mentioned in the Criminal Procedure Code, but special investigations cannot be carried out by Police Officer Investigators based on the provisions of Article 49 Paragraph (5) of the PPSK Law. The legal effect of the Constitutional Court Decision Number 59/PUU-XXI/2023 is a change in the phrase in Article 49 paragraph (5) from "can only" to "may," which has an impact on the authority to investigate by Police Officer Investigators and OJK Officer Investigators."

"Skripsi ini membahas mengenai kepatuhan bank terhadap Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku terkait dengan klausula baku yang ada dalam formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank X dan Bank Y. Peraturan OJK dan Surat Edaran tersebut merupakan peraturan baru yang mengatur mengenai klausula baku dalam bidang perbankan. Penelitian ini menemukan masih adanya pelanggaran dalam klausula baku, baik dalam hal format penulisan ataupun substansi, yang terdapat pada formulir pembukaan rekening tabungan pada kedua bank tersebut. Selain itu, di dalam skripsi ini juga dibahas mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila terdapat hak-hak nya yang dilanggar.

---

This thesis discusses about the bank’s compliance to Indonesia Financial Services Authority Regulatory Number 1/POJK.07/2013 about Consumer Protection on Financial Services Sector and Circular Letter of Indonesia Financial Services Authority Number 13/SEOJK.07/2014 about Standard Clause Agreement associated with standard clause that exist in the savings account opening form of Bank X and Bank Y. These regulations are concerning about consumer protection in the banking field. The result of this research found there are still violations of the standard clause, both in terms of the format or substance, which is contained in the form at both banks. Moreover this thesis also discusses about the legal effort that consumers can do if their rights are being violated."

"Penulisan Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan data sekunder sebagai sumber data utama yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Pokok permasalahan yang dibahas adalah bagaimana penerapan Manajemen Risiko dan perlindungan konsumen dalam kegitan sewa menyewa Safe Deposit Box (SDB) serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh Nasabah Penyewa sebagai Konsumen. Dalam melakukan analisa, sumber hukum primer utama yang digunakan adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. Dalam praktik sewa menyewa SDB di dunia perbankan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum cenderung tidak terlihat. Kedudukan yang tidak seimbang antara Bank dan Nasabah Penyewa menimbulkan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstadigheden) dari pihak Bank yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat, yang salah satu wujudnya adalah dengan adanya perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi yakni pelimpahan tanggung jawab Bank kepada Konsumen. Penulisan Tesis ini memiliki tujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tersebut sehingga perlindungan terhadap Nasabah Penyewa sebagai Konsumen dapat lebih terjamin.

---

This thesis using normative legal research with secondary data as the primary data source that was obtained through the literature studies. The main problem discussed is how the implementation of risk management and consumer protection in the Safe Deposit Box (SDB) lease activities and the dispute settlement mechanism that can be taken by the Customer. In conducting of analysis, the main source of primary law used is Law Nu. 8 of 1999 on Consumer Protection, Financial Services Authority Regulation Nu. 1 / POJK.07 / 2013 on Financial Services Sector Consumer Protection, and Financial Services Authority Circular Nu. 13 / SEOJK.07 / 2014 on Standardized Agreement. In the practice of SDB lease activities at the banking customs, principle of utility, justice, equity, security and safety of consumers, also legal certainty as the basic principle of Consumers Protection tend to be unseen. The imbalance position between the Bank and the Customers raise to abuse of situation (misbruik van omstadigheden) from the Bank which has a stronger bargaining position. One of the form is the standardized agreement containing the exoneration clause that has devolution of responsibility from the Banks to the Customer. This thesis has the objective to provide solutions to these problems so that the protection of the Safe Deposit Box Customer as Consumer can be assured."

"ABSTRAKAspek Perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan telah mendapatkan perhatian dari berbagai pihak antara lain dari pihak regulator yang berkeinginan agar tercipta sistem perlindungan Konsumen yang andal, meningkatnya pemberdayaan Konsumen dan tumbuhnya kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan Konsumen untuk dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Salah satu perlindungan konsumen yang diharapkan tercipta dari pelaku usaha jasa keuangan adalah terkait dengan perjanjian baku antara Bank dengan nasabahnya. Perjanjian baku dimana klausul-klausulnya telah disusun sebelumnya oleh Bank, di dalam praktek telah lazim dilakukan. Calon Nasabah hanya mempunyai pilihan antara menerima seluruh isi klausul-klausul perjanjian itu atau tidak bersedia menerima klausulklausul itu baik sebagian maupun seluruhnya yang berakibat calon nasabah tidak dapat menjadi nasabah Bank. Salah satu risiko dalam pembuatan perjanjian baku antara Bank dengan nasabah ialah adanya pihak yang mempermasalahkan atau menganggap bahwa perjanjian baku yang dibuat bersifat berat sebelah dan mengandung klausula yang secara tidak wajar memberatkan bagi pihak lainnya sehingga perjanjian baku yang dibuat tidak memenuhi aspek perlindungan konsumen. Di sisi lain, sampai saat ini tidak atau belum ada pedoman atau tuntunan yang secara jelas dapat dijadikan acuan oleh bank-bank mengenai standar perjanjian baku yang seharusnya dipergunakan.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan penelusuran asas-asas hukum umum. Analisa permasalahan berisikan analisa penulis terhadap implementasi perlindungan konsumen sektor jasa keuangan di BNI dan perjanjian baku antara BNI dan Nasabah dalam kaitan dengan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, yang dilakukan dengan menganalisa penerapan ketentuan hukum khususnya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.Dalam penulisan disimpulkan bahwa BNI perlu menyesuaikan perjanjian baku yang dibuat sehingga dapat memenuhi aspek perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Lebih lanjut, untuk semakin meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap pelaku usaha jasa keuangan, maka perlu ditetapkan suatu standar perjanjian baku yang berlaku bagi semua pelaku usaha jasa keuangan dengan keterlibatan regulator dan seluruh pelaku usaha jasa keuangan.

---

ABSTRACT

Consumer Protection in financial services sector aspect has gained attention from various parties including the regulator who willing to create a reliable system of Consumer protection, to increase Consumer empowerment and to develop Financial Services Institution awareness about the importance of Consumer protection in order to increase society trust to financial services sector. One of the consumer protection which is expected to be created from financial services institutions is the standard contract between the Bank and the consumer. The standard contract which has standard clauses prepared by the Bank is common in banking practice. The Prospective Consumer only has a choice to accept all the clauses in that contract or to refuse the clauses, in part or in whole, but with the consequence that the prospective consumer will not be the consumer of the Bank. One of the potential risk of the standard contract between the Bank and the Consumer is the presence of a party who considered that the standard contract has unfair clauses and contains clauses that unreasonably onerous the other party in the contract, so that the standard contract between the Bank and the Consumer does not meet the consumer protection aspect. On the other side, there is not any clear guidance yet for the Bank in respect of the standard contract that should be used.

The research is used on this writing is a normative judicial method, so that the approach conducted by the writer is by searching the principles of law in general. The analysis of the issues contain the writer analysis on the implementation of consumer protection in financial services sector in BNI and the standard contract between BNI and the Customer in relation to consumer protection in financial services sector, by analyzing the application of legal provision, particularly Regulation of Financial Services Authority on Consumer Protection Sector Financial Services.

In the writing is concluded that BNI is necessary to adjust the existing standard contract between BNI and its customer so that the contract will meet the consumer protection aspect. Futhermore, to increase the customer trust to the financial services institution, the standard contract which applicable for all the financial services institutions is necessary to be determined by the involvement of regulators and all the financial services instutions."

"Perkembangan teknologi memungkinkan terwujudnya strategi telemarketing sebagai salah satu strategi dalam pola penjualan suatu pelaku usaha dalam memasarkan produknya kepada masyarakat yang efektif dengan biaya yang relatif murah. Salah satu pelaku usaha dalam sektor keuangan yang menggunakan strategi telemarketing adalah perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan bank (bancassurance). Meski dari perspektif bisnis bancassurance strategi telemarketing ini menguntungkan, banyak nasabah bank yang merasa dirugikan akibat praktik telemarketing, mulai dari nasabah yang terus menerus dihubungi oleh telemarketer hingga penyalahgunaan data pribadi nasabah. Menanggapi masalah ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK Nomor: 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen danMasyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Dengan berlakunya peraturan OJK tersebut, pelaku usaha jasa keuangan diharapkan dapat menerapkan prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat yang efektif dan efisien, khususnya mengenai perlindungan data pribadi konsumen. Metode penulisan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, dimana Penulis akanmenelaah secara sistematis norma hukum berdasarkan data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi konsumen dan masyarakat di Indonesia. Penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan data pribadi nasabahbank dalam pelaksanaan telemarketing bancassurance dan pada bagaimana pertanggungjawaban bank terhadap penyalahgunaan data pribadi nasabah bank pesertabancassurance dalam telemarketing. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagaimana POJK 6/22 dapat melindungi konsumen danmasyarakat dari segi perlindungan data pribadi terhadap telemarketing yang dilakukan oleh perusahaan asuransi melalui kerjasama bancassurance.

---

Technological developments enables telemarketing strategy as one of the strategies for

business actors in marketing their products to the public in an effective manner at a relatively low cost. One of the business actors in the financial sector that uses a telemarketing strategy is an insurance company and banks cooperation (bancassurance). Although from the perspective of the bancassurance business this telemarketing strategy is profitable, many bank customers feel disadvantaged as a result of telemarketing practices, ranging from customers who are constantly contacted by telemarketers to the misuse of customer personal data. In response to this problem, the Financial Services Authority (OJK) issued OJK Regulation Number: 6/POJK.07/2022 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector. With the enactment of this regulation, financial service businesses shall strictly apply the principles of effective and efficient consumer and public protection, particularly the protection of consumers' personal data. The writing method in this study is normative-juridical, where the author will systematically examine legal norms based on secondary data, such as laws and regulations regarding the protection of consumers' personal data in Indonesia. This

research will discuss the protection of personal data of bank customers in the implementation of bancassurance telemarketing and on the accountability of the bank for the misuse of personal data of bank customers. Thus, this research is intended to provide information on how POJK 6/22 can protect consumers and the public in terms of personal data protection against telemarketing carried out by insurance companies through bancassurance cooperation."

"Sistem panas bumi Gunung “X” merupakan salah satu prospek panas bumi yang terletak di perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, Indonesia. Hal ini diketahui dari adanya 11 manifestasi berupa air panas dan fumarol. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sistem panas bumi berdasarkan analisa terintegrasi data geologi, geokimia, petrografi dan geofisika. Metode analisis geofisika yang digunakan adalah metode gravitasi yang menggunakan data GGMplus dan metode magnetotellurik (MT). Data gravitasi GGMplus menunjukkan adanya struktur berupa patahan pada area yang diduga memiliki tingkat permeabilitas yang tinggi. Struktur yang terdeteksi pada pengolahan data gravity GGMplus juga dapat berperan sebagai struktur pengontrol keluarnya manifestasi panas bumi. Kemudian, interpretasi geokimia menunjukkan Air Panas Nglerak (APN) berada pada zona outflow yang didukung dengan hadirnya mineral alterasi klorit sedangkan fumarol Chadradimuka berada pada zona upflow yang didukung dengan adanya mineral goethite. Berdasarkan analisis gas fumarol TKC menggunakan diagram CAR-HAR, Gunung “X” memiliki rentang suhu antara 250-289 C yang mengartikan Gunung “X” memiliki entalpi yang tinggi. Dari hasil inversi 3-D magnetotellurik menunjukkan adanya pola persebaran claycap pada elevasi 500 sampai - 500 meter dengan ketebalan sekitar 1 kilometer. Persebaran claycap ini memiliki pola updome di bawah titik MT-22, MT-18 dan MT-17. Pada model konseptual terintegrasi menunjukkan pusat reservoir berada di area puncak dan mengalir secara lateral mengarah ke Barat daya sampai Barat Gunung “X”.

---

“X” geothermal field is one of the geothermal prospects located on the border Provinces of Central Java and East Java, Indonesia. This is known from the presence of 11 manifestations in the form of hot water and fumaroles. This study aims to describe a geothermal system based on an integrated analysis of geological, geochemical, petrographic and geophysical data. The geophysical analysis method used is the gravity method using GGMplus data and the magnetotelluric (MT) method. The GGMplus gravity data shows that there is a structure in the form of a fault in an area that is thought to have a high level of permeability. The structure detected in the GGMplus gravity data processing can also act as a controlling structure for geothermal manifestations. Then, the geochemical interpretation shows that the Nglerak Hot Spring (APN) is in the outflow zone which is supported by the presence of chlorite alteration minerals while the Chadradimuka fumaroles are in the upflow zone supported by the presence of goethite minerals. Based on TKC fumarole gas analysis using the CAR-HAR diagram, “X” geothermal field has a temperature range between 250-289 C, which means that “X” geothermal field has a high enthalpy. The results of the 3-D magnetotelluric inversion show that there is a distribution pattern of claycap at an elevation of 500 to -500 meters with a thickness around 1 kilometer. This claycap distribution has an updome pattern below the MT-22, MT-18 and MT-17 points. The integrated conceptual model shows that the center of the reservoir is in the peak area and flows laterally towards the southwest to the west of Mount "X"."