Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai salah satu bentuk jaminan kredit, jaminan perorangan (personal guarantee) merupakan janji atau kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur, apabila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya dikemudian hari. Tulisan ini membahas pertanggungjawaban pihak ketiga yang memberikan jaminan perorangan (personal guarantee) terhadap Bank selaku kreditur dalam hal debitur wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Juga dibahas mengenai upaya Bank dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian kredit macet yang disertai dengan jaminan perorangan (personal guarantee). Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan studi kepustakaan yang dilengkapi dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pihak ketiga yang memberikan jaminan perorangan (personal guarantee) menjadi identik dengan seorang debitur terhadap Bank dalam hal debitur utama wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya dan barang-barang debitur telah disita dan dijual namun tidak cukup untuk membayar utangnya. Selain itu, tiap-tiap penanggung juga dapat langsung ditagih atas utang debitur, tanpa adanya keharusan bagi kreditur untuk mengambil pelunasan terlebih dahulu dari debitur utama apabila si penanggung telah melepaskan hak istimewanya. Pada praktiknya, jaminan perorangan (personal guarantee) di Indonesia hanyalah bersifat sebagai jaminan tambahan yang lebih mengacu pada kewajiban moral saja sehingga seringkali penanggung tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan utang debitur utama. Hal ini menyebabkan pelaksanaan jaminan perorangan (personal guarantee) di lapangan masih sangat tidak menentu. Oleh karena itu, bank sudah sepatutnya mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah kerugian jika terjadi kredit bermasalah dengan jaminan perorangan (personal guarantee).

---

As a form of credit guarantee, personal guarantee is a promise or the ability of a third party to fulfil the debtor's obligations, if the debtor is unable to carry out his obligations in the future. This paper discusses about the liability of a third party providing a personal guarantee to the Bank in the event that the debtor didn’t carry out its obligations. It also discusses what the Bank can do in the context of salvaging and settling bad loans, accompanied by a personal guarantee. This research uses juridicial-normative method, with literature study accompanied by interviews. The results show that the liability of a third party who provides a personal guarantee is identical to that of a debtor in the event that the main debtor failed to fulfil its obligations and the debtor's goods have been confiscated and sold but are not sufficient to pay the debt. In addition, each guarantor can also be directly billed for the debtor's debt, without any obligation for the creditor to take full payment from the main debtor if the guarantor has given up the privileges. In practice, personal guarantees in Indonesia are only viewed as a moral obligation so that often the personal guarantor doesn’t have good faith in settling the debt of the main debtor. As a result, the implementation of personal guarantees is still very uncertain. Therefore, banks should be aware of the legal protection that can be done to prevent losses in the event of a non-performing loan with a personal guarantee."

"ABSTRAKPerjanjian Kredit adalah kegiatan yang sering dilakukan antara pengusaha ataubadan usaha dengan bank maupun lembaga pembiayaan non bank untukmembantu pengusaha atau badan usaha untuk melakukan perluasan usaha denganpenambahan modal. Perjanjian Kredit dilakukan dengan prinsip-prinsip perbankandan salah satu di antaranya adalah pemberian jaminan umum maupun jaminankhusus dari si berutang atau debitur kepada yang member jaminan atau kreditur.Jaminan pribadi adalah salah satu jaminan umum yang tidak memiliki hakdidahulukan bagi pemegang jaminan tersebut akan tetapi sering dipersyaratkankepada Pengurus dari sebuah badan hukum Koperasi oleh Lembaga PengelolaanDana Bergulir yang memberikan pembiayaan. Tesis ini membahas akibat hukumdari akta jaminan pribadi yang ditandatangani penjamin pribadi tersebut sebagaikedudukannya sebagai Pengurus yang harus menjaminkan kekayaan pribadinyasementara Koperasi adalah badan usaha yang berbadan hukum sehingga kekayaanantara anggota dan badan hukumnya sudah jelas terpisah. Akibat hukumditandatanganinya akta tersebut juga perlu diperhatikan apabila si penjamin sudahtidak lagi menjabat menjadi pengurus sementara akta jaminan pribadi tersebuttidak dilakukan perubahan.

---

AbstractCredit Agreement is an activity that is often made between the employer orbusiness entity with the bank and non bank financial institutions to assistentrepreneurs or enterprises to expand business with the capital increase. Creditagreements made with the principles of banking and one of them is the provisionof general guarantees and specific guarantees of the debt or the debtor to amember or creditor insurance. Personal guarantee is one of the common securitythat has no precedence for holders of rights will be guaranteed but often requiredby the Management Revolving Fund Institute to provide financing. This thesisdiscusses the legal consequences of the deed, signed a personal guarantee thatpersonal guarantor of his position as Executive to pledge his personal assets orall of his belongings while the cooperative is a legal entity so that the wealthamong its members and is clearly separated. The legal consequences of signingthe deed is also worth noting if the guarantor is no longer served but the personalwarranty deed is not done changing."

"Akta Jaminan Perorangan dan Akta Jaminan Perusahaan merupakan bentuk dariPerjanjian Penanggungan (1820-1850 KUH Perdata). Sesuai dengan sifat accessoir dariperjanjian jaminan Penanggungan, maka perjanjian tersebut lahir dengan maksud untukmenegaskan dan memperkuat segala yang dimaksud dalam Perjanjian Pokoknya.Bentuknya yang bersifat bebas, tidak terikat dalam bentuk tertentu, dan dapat dibuatlisan maupun tulisan dalam akta, memungkinkan adanya perkembangan-perkembanganpemahaman di dunia praktek dalam pembuatan, dan peruntukan sebuah akta JaminanPenanggungan. Kasus Putusan Nomor: 161/ Pdt/G/2018/PN.Jkt-Selatan merupakansalah satu contoh kasus yang melibatkan notaris dalam sengketa utang piutang antaraKoperasi X (Penggugat I/Debitur) dan Koperasi Y (tergugat 1/Penjamin). DimanaNotaris digugat karena diduga bekerjasama dengan Tergugat lainnya, menempatkanPenggugat yang seharusnya Penjamin dari suatu Hutang menjadi Debitur dalamPerjanjian tersebut. Oleh karenanya, Tesis ini akan membahas bagaimana Peran dantanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta Perjanjian Kredit dengan JaminanPerusahaan, dan perlindungan Hukum Notaris dan Kreditur atas pembuatan aktaPerjanjian Kredit dengan Jaminan Perusahaan yang diduga mengandung unsur cacatkehendak. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, tipologipenelitian Deskriptif, data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dantersier, pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara, metode analisiskualitatif serta bentuk hasil penelitian Deskriptif analitis. Sehingga mencapai simpulanbahwa kebenaran akan terjadinya sebuah cacat kehendak dalam Perjanjian Penjaminantersebut sangat bergantung pada pemenuhan unsur formil dan materil akta tersebut,sehingga menghindarkan notaris dari resiko-resiko hukum akta yang dibuatnya

---

Personal guarantee deed and Corporate guarantee deed is a form ofGuarantee/Coverage agreement based on 1820-1850 Indonesian Civil code. Inaccordance to its nature of the agreement, Guarantee deed is a accessoir agreementwhich means the existence of Guarantee agreement is by reason to reaffirm andcorroborate all the purposes and objectives stated in the master agreement. Guaranteedeed is not bound in a certain form, can be made orally or in writing allows thedevelopment of understanding related to its purpose and objective. Case Number: 161/Pdt/G/2018/PN.Jkt-Selatan is one of an example that involving Notary in loanagreement dispute between X Cooperative (Plaintiff/Debtors) and Y Cooperative(defendant/Guarantor). The notary was sued because he was suspected of collaboratingwith other Defendants, placing the Plaintiff, who was supposed to be a Guarantor of aDebt to a Debtor in the Agreement. Therefore, this thesis will discuss how the role andresponsibility of notary on drawing up of Loan Agreement and Corporate GuaranteeDeed, and the legal protection of notary and creditor on drawing up of Loan Agreementand Corporate Guarantee Deed that alleged to defect of will. This research usesnormative juridical research, descriptive typology of research, secondary data consistingof primary, secondary and tertiary legal materials, data collection by document studyand interviews, qualitative analysis methods and descriptive analytical research results.So as to reach the conclusion that the truth of the occurrence of a defect of will in theGuarantee Agreement is very dependent on the fulfillment of the formal and materialelements of the deed, thus preventing notaries from making legal risks of deeds"

"Peran aktif lembaga perbankan menyalurkan dana masyarakat (kredit) sangat dibutuhkan dalam upaya memacu partisipasi sektor swasta menopang pertumbuhan ekonomi negara, Namun karena adanya paket peraturan likuiditas bank dari otoritas moneter, maka bankbank harus bekerja sama membentuk sindikasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan sejumlah besardana usaha. Sehubungan dengan hal itu, UU Perbankan 1992 antara lain menegaskan larangan bagi bank untuk member! kredit kepada siapapun yang tidak diyakininya mampu dan sanggup melunasi pada waktu yang diperjanjikan. Meskipun keyakinan bank dalam menyalurkan kredit tidak lagi semata-mata ditolokukurkan pada aspek jaminan, tetapi dalam praktik aspek ini masih cukup dominan pengaruh dan peranannya. Bahkan dalam kredit sindikasi, aspek jaminan sering disyaratkan secara luas oleh kreditur, mencakup jaminan kebendaan dan jaminan perorangan (personal guarantee atau borghtoch). Hal ini dimaksudkan bank-bank pada umumnya untuk membentuk keyakinan yang lebih hakiki, selain tentunya untuk lebih memantapkan proteksi atas kepentingan bank di dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari dan memahami tentang: (a) pengaturan jaminan perorangan dalam hukum perdata dan kredit sindikasi, (b) pihak-pihak yang dapat menjadi penjamin kredit sindikasi dan syarat-syaratnya, dan (c) praktik jaminan perorangan dalam kredit sindikasi di Indonesia. Untuk meneliti objek permasalahan digunakan metode normatif dengan pengungkapan masalah secara deskriptif-analltis berdasarkan data sekunder yang dikumpulkan dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Seluruh data diolah dan dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dan analisis masalah diketahui bahwa: (a) orang dapat menjadi pen jamin perorangan dalam kredit sindikasi jika memenuhi syarat yuridis, sosiologis, ekonomis dan teritorial; (b) konsekuensi yuridis dari sifat asesoir perjanjian jaminan adalah pada diri penjamin hanya melekat unsur kewajiban setelah debitur wanprestasi; (c) kedudukan hukum dari penjamin dan kreditur dalam praktik kredit sindikasi senantiasa tidak setara; (d) syarat kausa halai perjanjian menurut ketentuan pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata wajib dipenuhi kreditur dan debitur sebelum petjanjian dibuat dan atau ditandatangani hingga perjanjian itu berakhir; (e) hanya lead manager (bank agen) dalam kredit sindikasi bentuk umum yang dimungkinkan untuk mengeksekusi kekayaan penjamin apabila debitur wan prestasi; serta (f) praktik peradilan bidang perdata di Indonesia relatif kurang mellndungi hak-hak atau kepentingan kreditur kredit (sindikasi) dengan jaminan (perorangan) dalam pelaksanaan eksekusi atas kekayaan penjamin."

"Salah satu jaminan dalam perjanjian kredit adalah dengan jaminan hak tanggungan, dimana dalam perjanjian jaminan hak tanggungan tersebut, aset yang dijaminkan oleh debitur untuk menjadi jaminan adalah Hak atas tanah yang dapat berupa bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan. Dari penelitian ini penulis bertujuan untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam eksekusi perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan terhadap debitur yang cidera janji ataupun wanprestasi, karena dengan adanya jaminan hak tanggungan kreditur dapat langsung meng-eksekusi aset yang dijaminkan oleh debitur yang telah wanprestasi sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

---

One of the guarantees in the credit agreement is a mortgage guarantee, where in the mortgage guarantee agreement, the assets guaranteed by the debtor to be used as collateral are land rights which can be in the form of buildings, plants, and works that already exist or will exist which are one unit with the land, and which belongs to the holder of the land rights whose burden is expressly stated in the Deed of Granting Mortgage concerned. From this study, the author aims to examine how legal protection for creditors in the execution of credit agreements with collateral rights guarantees for debtors who are in default or in default, because with the guarantee of mortgage creditors can directly execute assets guaranteed by debtors who have defaulted according to the provisions. -the applicable provisions according to Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights."

"Perkembangan ekonomi yang sangat pesat membuat kepastian hukum untuk lembaga-lembaga keuangan sangatlah diperlukan untuk menjamin kembalinya hak yang dimilikinya. Hal tersebut mengaikbatkan diperlukannya jaminan untuk memperkuat kepastian hukum yang dimiliki oleh pemegang jaminan untuk didahulukan apabila si pemberi jaminan cidera janji atau wanprestsasi. Namun pada kenyataannya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan pemegang jaminan tersebut kehilangan jaminannya tersebut. Salah satu diantaranya hapusnya Hak Tanggungan yang dimiliki oleh pemegang hak tanggungan diakibatkan itikad buruk dari pemberi hak tanggungan. Oleh karena itu diperlukan kepastian hukum lebih lanjut agar terjaminnya perlindungan dan kedudukan kreditur dalam pemberian jaminan. Dalam Tesis ini mengangkat mengenai putusan Makhamah agung Republik Indonesia Nomor 396/K/Pdt/2009 mengenai pembebasan Tanah yang dijadikan jaminan utang dari pembebanan hak tanggungan yang membuat kerugian bagi pihak pemegang hak tanggungan. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelittian kepustakaan, data yang diperlukan adalah data sekunder. Penulisan tesis ini membahas mengenai perlindungan kreditur sebagai pemegang hak tanggungan atas pembebasan tanah yang dijadikan jaminan utang dari pembebanan hak tanggungan dalam perjanjian kredit dan upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak tanggungan untuk bisa mendapatkan haknya sebagai pemegang hak tanggungan.

---

The rapid economic growth requires the legal certainty for financial institutions to guarantee the return of the owned rights. Therefore, warranty is necessary to strengthen the legal certainty of the guarantee holder if the guarantor violates the contract. However, in the reality, many holders lose their guarantee due to the breaches. One of them is the voidance of Mortgage Right of its holder by reason of the ill will of the mortgage giver. Thus, further legal certainty is requisite to guarantee the creditor protection and position in the guarantor.

This thesis discusses the verdict of Indonesian Supreme Court No. 396/K/Pdt/2009 on land acquisition as loan guarantee which causes loss for the mortgage right holder party. This thesis uses library research, for the data to be used is secondary data. This thesis discusses creditor protection as mortgage right holder of land acquisition as loan guarantee from mortgage burden in the credit agreement and legal actions of the mortgage right holder to obtain the right as the mortgage right holder."

"Tesis ini membahas sejauh mana bank terlindungi terhadap Kredit Pemilikan Apartemen dengan jaminan sertipikat induk yang mana sertipikat induk tersebut masih atas nama developer dan sedang dijaminkan di bank untuk proses pembangunan apartemen tersebut dengan fasilitas pembiayaan kredit konstruksi dan sedang dalam proses pemecahan yang diikuti dengan proses roya partial terhadap sertipikat induk tersebut, sementara itu kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal baik untuk ditempati maupun untuk investasi semakin meningkat seiring dengan majunya perekonomian. Dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut bank sebagai lembaga keuangan menyediakan fasilitas pembiayaan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) dan bagi masyarakat yang berminat untuk memiliki unit apartemen tersebut antara debitur dengan developer melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dikarenakan sertipikat sedang dalam proses pemecahan menjadi Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMASRS), dan apabila untuk pembelian unit apartemen tersebut melalui fasilitas pembiayaan dari bank maka debitur berkewajiban untuk menyerahkan jaminan yang mana jaminan tersebut adalah unit apartemen yang akan dibeli, dan untuk menjamin pembayaran kembali fasilitas kredit yang diambil maka dikarenakan antara debitur dengan developer masih terikat PPJB, maka antara debitur dengan bank sebagai kreditur melakukan Perjanjian Pengikatan Jaminan Khusus (PPJPK) yang berisikan bahwa setelah proses pemecahan sertipikat selesai maka debitur berkewajiban untuk menyerahkan SHMASRS yang telah menjadi atas nama debitur kepada bank untuk diikat hak tanggungan. Agar pihak bank lebih terlindungi maka antara bank dan developer melakukan perjanjian yang disebut dengan Buy Back Guarantee, yang mana developer berjanji apabila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada bank maka developer berjanji untuk membeli kemball unit apartemen yang dijaminkan.

---

This thesis discusses the extent to which the bank is protected against Apartment ownership loanwith parent deed collateral in which the deed is still entitled to the developer, where it is pledged to the bank for the process of constructingthe apartment with aconstruction credit financing facility and are in the process breaking followed by partial title deed applications process to stem the roya, while the needs of the society for a decent housing to occupy \as well as for investment increased along with the developing economy.And to meet the needs of the bank as a financial institution providing financing facilities of apartment ownership credit (KPA) and for the community's interest to have the apartment units from the debtor to the developers doing the binding Agreement to buy (PPJB) Selling because of the title deed applications are in the process breaking into units of ownership rights over the title deed applications Flats (SHMASRS), and when to purchase apartment unit through the financing facilities of the bank then the debtor is obliged to submit the guarantee which the guarantee is to be purchased apartment units, and to guarantee the repayment of the credit facilities taken then because of the debtor with the developer still bound PPJB, between banks as creditors of the debtor to do the binding Agreements Guarantee special (PPJPK) that contains after the breaking of the title deed applications completed, then the debtor is obliged to hand over the SHMASRS that has become the name of the debtor to the bank to tie the right dependents. In order to make the bank more protected, the bank and developersuse an agreement known as the Buy Back Guarantee, which the developer promised to buy back the apartment units pledged if the debtor is unable to carry out its obligations to the bank."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana efektivitas jaminan perorangan dalam mendukung pemenuhan hak-hak kreditur dalam penyelesaian kredit macet di bank. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian non doktrinal. Pemahaman mengenai peran jaminan perorangan dalam konteks penyelesaian kredit macet sangat penting untuk mengoptimalkan proses dan hasil akhir penyelesaian kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan perorangan memegang peranan penting dalam pemenuhan hak-hak kreditur dalam penyelesaian kredit wanprestasi. Analisis efektivitas jaminan perorangan meliputi evaluasi terhadap proses pendaftaran agunan, prosedur penilaian nilai agunan, dan mekanisme penyelesaian kredit. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas jaminan perorangan meliputi aspek legal, operasional, dan manajerial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pihak-pihak terkait, termasuk lembaga perbankan, untuk memperbaiki kebijakan dan praktik terkait penyelesaian kredit dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak kreditur.

---

This paper analyzes how the effectiveness of personal guarantees in supporting the fulfillment of creditor rights in resolving defaulted loans at banks. This paper is prepared using a non-doctrinal research method. Understanding the role of personal guarantees in the context of defaulted credit settlement is essential to optimize the process and final results of credit settlement. The results show that personal guarantees play an important role in the fulfillment of creditor rights in defaulted credit settlements. The analysis of the effectiveness of personal guarantees includes an evaluation of the collateral registration process, collateral value assessment procedures, and credit settlement mechanisms. Factors affecting the effectiveness of personal guarantees involve legal, operational, and managerial aspects. The findings are expected to serve as a basis for relevant parties, including banking institutions, to improve policies and practices related to credit settlement in order to enhance the protection of creditor rights."

"Para pakar ilmu hukum memberikan peristilahan berbeda-beda terhadap jaminan perorangan bagi kredit yang diterima oleh debitor dari kreditor dengan istilah "jaminan perorangan" yang berarti juga "penanggung hutang", "perjanjian jaminan" dan "penjaminan" atau "jaminan pribadi" (personal guarantee) sebagai terminologi untuk suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang, manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya seperti yang dimaksud dalam Pasal 1820 KUH Perdata. Penelitian ini memilih fokus permasalahan tentang Peraturan Bank Indonesia terkait dengan pengendalian kredit bank terkait dengan tanggungjawab pemegang saham Perseroan Terbatas serta akibat hukum bagi pemegang saham pemberi Personal Guarantee. Metodanya menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menjadikan data skunder sebagai sumber utama yang dihubungkan dengan fakta pada data primer dengan tipe penelitian deskriptif explanatoir. Disimpulkan, PBI No. 7/2/2005, PBI No. 8/2/2006 dan PBI No. 9/6/2007 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum guna mencegah macetnya penyaluran kredit bank dalam kaitannya dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Akibat hukum bagi pemegang saham yang memberikan jaminan pribadi adalah sebagai pemegang saham terbatas terhadap modal yang disertakannya tetapi pemberi jaminan dianggap sebagai pihak ketiga yang memberikan penanggungan terhadap kredit PT terhadap bank.

---

The expert in the law gives a different terminology depending on individual guarantees for credits received by the debtor from creditors with the term "personal assurance" which means also" for debts "," Security Agreement "and" guarantee "or" personal guarantee "(personal guarantee) as the term for an agreement by which a third party, in the debtor’s, thier agreement bind themselves to satisfy the debt, when the man himself does not fulfill as referred to in Article 1820 of the Civil Code.

This study chose to focus on issues related to the Bank Indonesia Regulation control of bank credit associated with the responsibility of the Company's shareholders as well as the legal consequences for Limited shareholders Personal Guarantee giver. Using the method makes research normative with secondary data as the primary source of which is connected with the facts on primary data with descriptive type explanatoir.

Concluded, PBI. 7/2/2005, PBI. 08.02.2006 and PBI. 09/06/2007 on Asset Quality of Commercial Banks in order to prevent the breakdown of bank loans in relation to the provisions of Article 3 paragraph (1) which states that shareholders are only responsible for payment of all shares and does not cover personal possessions. Legal consequences for shareholders who provide personal guarantees as a shareholder is limited to the inclusion of capital but the insurer considered as third parties who provide underwriting to credit to bank."

"Tesis ini membahas mengenai Perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur pemegang Hak Tanggungan dalam Kredit Pemilikan Rumah dengan kasus yang terjadi pada Bank X, dimana jaminan kredit yang ada pada Bank X digugat oleh pihak ketiga yang mengaku sebagai pemilik sah dari jaminan tersebut. Kedudukan Bank X selaku kreditur preference pemegang Hak Tanggungan dan proses pemberian kredit yang dilakukan pun dipertanyakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses KPR yang dilakukan oleh Bank X sudah sesuai dengan ketentuan perkreditan yang ada dengan menerapkan prisnip prudential banking dengan baik. Dengan demikian dapat dikatakan Bank X merupakan kreditur yang beritikad baik, sehingga kepentingannya harus dilindungi oleh hukum. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Repubik Indonesia No. 394/K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1985 sudah mengatur perlindungan hukum terhadap bank selaku kreditur yang beritikad baik. Namun dalam kasus ini hukum tersebut dikesampingkan, dan kedudukan bank selaku kreditur preference menjadi tidak mutlak.

---

This thesis discusses the legal protection for the bank as creditor Mortgage holders in Housing Credit From Bank X Cases, where the credit guarantees available From the Bank X sued by a third party claiming to be legitimate owner of the collateral. The Bank X Status as the holder of preference Mortgage lenders shaken and processes performed lending has also been questioned. This study case uses the literature resources with juridical normative approach to generate qualitative analytical descriptive data. Based on the results of this study concluded that the mortgage process is carried out by the Bank X is in conformity with the provisions of the existing credit by applying prudential banking principles as well. Therefore, it can be said that Bank X as a good faith creditor, so its interest should be protected by law. In the Indonesia Supreme Court's Jurisprudence No. 394/K/Pdt/1984 on May 31, 1985 has been set as the legal protection of creditor banks were acting in good faith. But in this case the law be excluded, and the position of the bank as creditor preference not becomes absolute."