Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Tabungan Perumahan dalam peralihan “Badan B” menjadi “Badan T”. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan telaah dokumen serta akan dijabarkan menggunakan teknik analisa deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa “Badan T” belum efektif dalam menerapkan prinsip akuntabilitas meskipun telah cukup baik dalam hal transparansi. Kondisi tersebut berdampak pada tidak optimalnya kinerja manajemen dan menghambat pencapaian tujuan organisasi serta mempengaruhi tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atas pengelolaan Tabungan Perumahan dalam peralihan “Badan B” menjadi “Badan T”. Dengan mempertimbangkan Peserta sebagai pemangku kepentingan utama maka aktivitas yang dilakukan oleh organisasi menjadi fokus untuk memberikan value kepada Peserta. Peserta akan memperoleh manfaat yang lebih baik sebagaimana diamanatkan pada Undang- Undang tentang Tabungan Perumahan dibandingkan pada saat menjadi Peserta di “Badan B”. Selain itu tersedianya saldo awal Peserta eks “Badan B” yang akurat dan akuntabel pada hari pertama “Badan T” beroperasi penuh, dapat berpengaruh terhadap keputusan Peserta eks “Badan B” dalam menilai kinerja pengelolaan Tabungan Perumahan dalam peralihan “Badan B” menjadi “Badan T”.

---

This study aims to analyze how the accountability and transparency of the management of housing savings in the transition from “Badan B” to “Badan T”. The data used in this study was obtained from interviews and review of documents, and will be described using descriptive analysis techniques. The results of this study indicate that “Badan T” has not been effective in applying the principle of accountability even though it is quite good in terms of transparency. This condition results in suboptimal management performance and hinders the achievement of organizational goals and affects the level of stakeholder confidence in the management of housing savings in the transition from “Badan B” to “Badan T”. By considering the participants as the main stakeholders the activities undertaken by the organization to focus on to give value to the Participant. Participants will get better benefits as mandated in the Law on Housing Savings than when they become Participants in “Badan B”. In addition, the availability of an accurate and accountable initial balance of the former “Badan B” Participant on the first day “Badan T” is fully operational, may affect the decision of the former “Badan B” Participant in assessing the performance of Housing Savings management in the transition from “Badan B” to “Badan T”."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tingkat akuntabilitas Lembaga Wakafdi Indonesia dalam penerimaan dan penyaluran wakaf uang, dianalisis denganmenggunakan Stewart‟s (1984) ladder of accountability. Selain itu penelitian jugabertujuan untuk menjelaskan bentuk pelaporan akuntabilitas Lembaga Wakaf ataspenerimaan dan penyaluran wakaf uang. Penelitian ini menggunakan metodekualitatif dan dilakukan dengan studi kasus pada salah satu Lembaga Wakaf diIndonesia dan Nazhir Badan Wakaf Indonesia. Hasil penelitian menunjukkanbahwa Lembaga Wakaf memenuhi keempat tingkat akuntabilitas namun kurangakuntabel pada tingkat akuntabilitas proses dan ditemukan beberapa isu terkaitakuntabilitas, transparansi dan penyampaian wakaf uang oleh Lembaga PengelolaWakaf Uang.

---

ABSTRACTThis research aims to explain accountability of Waqf Institution in Indonesia inthe reception and disbursement of its cash waqf. It was analyzed using Stewart‟s(1984) ladder of accountability. In addition, it also aims to explain theaccountability report of Waqf Institution on receipt and disbursement of its cashwaqf. This research uses qualitative methods and performed with a case study onone of the Waqf Institution in Indonesia and Nazhir Indonesian Waqf Board. Theresult shows that Waqf Institution meets most of all four ladder of accountabilitybut less accountable at the level of accountability of process and this researchfound some issues related to accountability, transparency, and communication ofcash waqf by Waqf Institution."

"Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) SMK di Provinsi DKI Jakarta dilakukan sebagai bagian dari program Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Namun, implementasi BLUD SMK menghadapi tantangan dalam optimalisasi pendapatan jasa layanan, pencapaian target kinerja, dan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas sesuai Good School Governance pada BLUD SMK Negeri Mandiri ‘X’ Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam (in-depth interview). Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat masalah operasional yang belum teratasi sepenuhnya, seperti belum adanya pemutakhiran tarif layanan unit produksi SMK yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, SMK belum memiliki Standar Pelayanan Minimal yang terbaru.

---

The establishment of the Regional Public Service Agency (BLUD) SMK in DKI Jakarta Province was carried out as part of the Regional Strategic Activities (KSD) Revitalization of Vocational High Schools (SMK) program, which aims to improve the quality and competitiveness of Indonesian human resources. However, the implementation of BLUD SMK faces challenges in optimizing service revenue, achieving performance targets, and the availability of competent human resources. This study aims to analyze the challenges of implementing the principles of transparency and accountability in accordance with Good School Governance at BLUD SMK Mandiri 'X' Jakarta. This research uses a case study research method. The type of data used is primary data obtained directly from informants through in-depth interviews. The analysis results show that there are operational problems that have not been fully resolved, such as the absence of updating the service rates of SMK production units stipulated in the Governor's Regulation of DKI Jakarta Province. Additionally, SMK does not yet have the latest Minimum Service Standards."

"Penelitian ini mengevaluasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sekolah di tahun anggaran 2013 dari 10 sekolah dasar negeri di wilayah administrasi Jakarta selatan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa SDN di wilayah Administrasi Jakarta Selatan telah cukup akuntabel meskipun belum sempurna dalam pengelolaan keuangan sekolah terlihat dari pelaporan berkala yang telah disampaikan kepada pihak yang berwenang dan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sekolah masih belum transparan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Dalam pelaksanaannya pengelolaan keuangan sekolah harus lebih meningkatkan partisipasi aktif dari komite sekolah dan orang tua murid dan membuka akses yang luas bagi stakeholder aktif untuk mengetahui pengelolaan keuangan sekolah.

---

This research evaluates the accountability and transparency of school financial management of budget year 2013 in 10 elementary public schools located in South Jakarta administrative region. The research shows that the elementary public schools in South Jakarta administrative region has been sufficiently accountable, but not perfect yet in the financial management, as reflected in their regular financial and activities reports that submitted to its authorities.

The research also shows that the schools are not transparent yet in the financial management. On the implementation, the school financial management must involve more active participation from school?s committee and the parents, and also open wider access for active stakeholders to understand the school financial management."

"Penelitian ini mengevaluasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sekolah dasar. Sampel dalam penelitian ini 10 Sekolah Dasar Negeri SDN di wilayah administrasi Jakarta Selatan tahun anggaran 2013. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa SDN di wilayah Administrasi Jakarta Selatan telah cukup akuntabel meskipun belum sempurna dalam pengelolaan keuangan sekolah terlihat dari pelaporan berkala yang telah disampaikan kepada pihak yang berwenang dan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sekolah belum transparan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Dalam pelaksanaannya pengelolaan keuangan sekolah harus lebih meningkatkan partisipasi aktif dari komite sekolah dan orang tua murid dan membuka akses yang luas bagi stakeholder aktif untuk mengetahui pengelolaan keuangan sekolah.

---

This research evaluates the accountability and transparency of elementary public school financial management. Sample in this research are 10 elementary public schools located in South Jakarta administrative region of budget year 2013. The research shows that the elementary public schools in South Jakarta administrative region has been sufficiently accountable, but not perfect yet in the financial management, as reflected in their regular financial and activities reports that submitted to its authorities.

The research also shows that the schools are not transparent yet in the financial management. On the implementation, the school financial management must involve more active participation from school rsquo s committee and the parents, and also open wider access for active stakeholders to understand the school financial management."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas terkait penatausahaan/pengelolaan dana dekonsentrasi pada SKPD BPMPKB Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 dan 2014. Analisis yang dilakukan mengenai penatausahaan/pengelolaan dan pelaporan serta hambatan yang dialami dalam penatausahaan/pengelolaan dana dekonsentrasi di satuan kerja tersebut. Data yang dianalisis terdiri atas dokumen-dokumen terkait penatausahaan/pengelolaan dan pelaporan dana dekonsentrasi tersebut. Kesimpulan dari skripsi ini adalah akuntabilitas pengelolaan dana di BPMPKB pada tahun 2013 sudah cukup baik, begitu juga pada tahun 2014, karena secara umum BPMPKB sudah menerapkan peraturan-peraturan terkait, dan mengikuti prosedur penatausahaan/pengelolaan keuangan meskipun masih terdapat beberapa kekurangan.

---

This final paper aims to determine the accountability related to the administration/management of SKPD BPMPKB deconcentration fund in Jakarta in 2013 and 2014. The analysis conducted on the administration/management and reporting as well as the constraints experienced in administration/management of deconcentration fund in the work unit. Data that were analyzed consists of documents related to the administration/management and reporting of the deconcentration fund. The conclusion of this paper is the accountability of the management of funds in BPMPKB in 2013 is quite good, so was in 2014, because in general BPMPKB has already implemented related regulations, and followed the procedures of administration/financial management although there are still some drawbacks."

"Untuk mewujudkan good public and corporate governance (GCG) dalam rangka meningkatkan pelayanan publik maka diperlukan reformasi di sektor publik. Dimensi reformasi sektor publik mencakup perubahan format lembaga dan penyempurnaan alat-alat yang digunakan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik, seperti sistem anggaran dan sistem akuntansi. Sebagaimana diketahui kondisi regular APBN yang lalu meniliki banyak kelemahan, diantaranya adalah penggunaan basis anggaran tradisional, kurangnya fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran oleh penyedia layanan publik, hambatan birokrasi yang mengurangi otonomi dalam pelayanan publik, dan banyaknya dana yang bersifat off budget.Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara membuka koridor bare bagi penerapan anggaran berbasis kinerja di lingkungan pemerintah. Dengan pasal 68 dan pasal 69 dari undang-undang tersebut, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktifitas, efisiensi dan efektifitas. Instansi demikian, dengan sebutan umum sebagai badan layanan umum (BLU), diharapkan menjadi contoh konkrit yang menonjol dari penerapan manajemen keuangan berbasis pada basil (kinerja). Konsep tersebut didasari oleh konsep agencifrcation yang telah meluas di berbagai negara dan sukses dalam memenuhi kebutuhan akan pentingnya good governance. Buktibukti di negara-negara OECD menunjukkan bahwa penerapan agencif cation telah membuat adanya perbaikan pecan dan kualitas dalam pelayanan publik (Rob Laking-2002).Yang dimaksud dengan BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang danlatau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dart mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisms yang sehat. Termasuk dalam tujuan ini adalah perwujudan efisiensi dan efektifitas pelayanan masyarakat serta pengamanan aset negara yang dikelola oleh instansi terkait.Karya akhir ini bertujuan untuk mengetahui persepsi para pengelola badan penyedia jasa layanan publik atas konsep pembentukan BLU dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dan juga untuk mengetahui pemahaman dan kesiapannya, serta kesulitan-kesulitan, hambatan dan harapan mereka terhadap BLU. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data adalah dengan membagikan kuesioner kepada responden yang dipilih berdasarkan kelompok BLU. Pendekatan penelitian adalah dengan deskriptif kualitatif. Materi Kuesioner mengacu pada Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan BLU dan Undang-Undang No 1 tahun 2004 pasal 68 dan 69.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi BLU memiliki score terendah yakni 2.84 (dibawah nilai median 3.00) yang berarti bahwa sosialisasi masih perlu untuk ditingkatkan. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pada umumnya responden menyatakan kesiapannya untuk menjadi BLU yang ditunjukkan dengan score sebesar 3.62. Sedangkan tingkat keyakinan responden terhadap konsep BLU untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara berturutturut adalah 3.45, 3.68, dan 3.53. Hal ini menunjukkan responden menyatakan yakin bahwa konsep BLU dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara."

"Pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia mulai pertengahan 1997 daya beli masyarakat untuk membeli tanah beserta bangunan yang didirikan di atas tanah yang dibeli menurun disebabkan melambung tingginya harga bahan-bahan bangunan. Menghadapi krisis ekonomi saat itu, Menteri Negara Perumahan Dan Pemukiman Republik Indonesia menerbitkan surat yang memungkinkan badan usaha di bidang pembangunan perumahan dan permukinan dapat menjual kaveling tanah matang ukuran.Kemungkinan tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemungkinan batal atau dapat dibatalkan Surat Pengikatan Jual Beli yang dilakukan antara Badan Usaha di bidang pembangunan perumahan dengan pembeli yang telah lewat waktu tidak mendirikan bangunan di atas tanah yang dibeli. Demikian juga mengenai perlindungan hukum bagi pembeli apabila pada saat masa berlaku Hak Guna Bangunan berakhir pendaftarannya belum dilaksanakan.Sehubungan dengan permasalahan di atas telah dilakukan penelitian yuridis-normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris-fact finding menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum Primer dan bahan hukum Sekunder dengan analisis metode kualitatif sehingga hasil penelitian bersifat eksplanatoris-analitis.Pada saat terjadinya pengikatan jual beli kavling tanah matang berlangsung atas adanya kebutuhan yang sama antara badan usaha pengembang perumahan dan permukiman sebagai penjual yang membutuhkan dana dengan menjual kavling tanah matang kepada masyarakat dan pembeli yang menginginkankan memiliki kavling tanah matang. Hal itu melahirkan kewajiban untuk melindungi kepentingan pembeli sebagai calon pemegang hak atas tanah yang baru. Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi para pembeli apabila pada saat masa berlaku Hak Guna Bangunan berakhir pendaftaran peralihan hak atas tanah yang dibelinya belum dilaksanakan, mengingat proses penandatanganan akta jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah belum terlaksana, pembeli belum dapat menjadi pihak yang berhak mengajukan permohonan perpanjangan masa"

"Penelitian ini mengevaluasi kegiatan manajemen komunikasi suatu lembaga pemerintah dalam menerapkan undang undang yang mengharuskan transparansi atau keterbukaan informasi publik. Subyek penelitian ini adalah penerapan pelayanan informasi publik pada Badan Tenaga Nuklir Nasional BATAN sebagai bentuk implementasi undang undang keterbukaan informasi publik. Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif pada suatu kegiatan lembaga atau organisasi. Penelitian ini menggunakan metode wawancara sebagai teknik pengumpulan data primer. Narasumber pada penelitian ini merupakan orang orang yang memiliki peran penting dalam penetapan kebijakan mengenai strategi BATAN dalam memberikan pelayanan informasi publik. Penelitian ini menemukan kelemahan dan kelebihan dari penerapan pelayanan informasi publik yang dilakukan BATAN. Kelemahan berupa kurangnya persiapan dari sarana prasarana serta sumber daya manusia yang mendukung pelayanan. Selain hal tersebut pelaksanaan kegiatan pelayanan terkendala oleh buruknya komunikasi antar elemen organisasi. Sedangkan Kelebihan strategi berkaitan dengan usaha BATAN untuk terus melakukan perubahan pada setiap proses yang menghalangi kualitas pelayanan.

---

The research evaluating government's communication management activity in applying Act which requires a transparent public information. It is a real form of public information service applied on National Nuclear Power Agency BATAN as implementation of an openness public information Act. This research is an evaluation study case on institution or organization It uses interview as primer data collecting technique. The resources are people with major role on determining policy of BATAN's strategy in giving the best public information service.

This research discovers weaknesses and strength on public information service applied on BATAN. The weaknesses the lack of arrangement of facilities infrastructure and human resources that support the service Other than that poor communication on every element of organization gained obstacle to the service activity. Meanwhile the strength related with Batan's attempt to continue modification on every process that preclude the quality of service."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaporan akuntabilitas kinerjadan anggaran berbasis kinerja dalam sistem akuntabilitas kinerja pada BadanPengatur Hilir Migas (BPH Migas). Metode penelitian yang digunakan dalampenelitian ini yaitu penelitian deskriptif dan penelitian studi kasus. Hasil daripenelitian ini, pertama menemukan bahwa BPH Migas sudah melaksanakansistem akuntabilitas kinerja sesuai dengan Surat Keputusan Lembaga AdministrasiNegara (SK LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan PedomanPenyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. BPH Migastelah melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja dalam tahapan perencanaanstratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan laporan akuntabilitaskinerja meskipun masih perlu perbaikan untuk mencapai hasil yang baik. Hasilpenelitian yang kedua menemukan bahwa BPH Migas belum menyusun anggaranberbasis kinerja dengan baik karena untuk target indikator dalam RENSTRAbelum sepenuhnya didukung dengan kegiatan dalam RKA-KL, sehingga belumterjadi kesinambungan antara dokumen RENSTRA, RENJA-KL, RKA-KL, danTOR, RAB.Saran utama yang diberikan dalam penelitian ini antara lain (1) agar BPHMigas dapat sepenuhnya menjalankan SK LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, (2)menyempurnakan RENSTRA dengan memasukkan visi, misi, tujuan dankebijakan dalam RENSTRA (3) penyajian sasaran di perencanaan kinerja harussejalan dengan sasaran dalam RENSTRA BPH Migas, (4) pengukuran kinerjahendaknya memakai tabel PKK dan PPS, (5) indikator, alokasi target dananggaran harus konsisten dari dokumen RENSTA, RENJA-KL, RKA-KL (6)kegiatan dalam RKA-KL harus selaras dan ditujukan untuk mendukungpencapaian sasaran dalam RENSTRA BPH Migas.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to determine the reporting of performanceaccountability and performance-based budgeting for Badan Pengatur Hilir Migas(BPH Migas). The methodology in this study is descriptive and case studyresearch. Result of the research, first, BPH Migas had implemented theperformance accountability system accordingly to SK LAN No. 239/IX/6/8/2003about Improving of Government Agencies Guidelines PerformanceAccountability Reporting. The performance accountability system of BPH Migashad gone through 4 stages, such as, strategic planning, performance planning,performance measurements, and accountability performance report. Although,continous improvement toward perfection will still be needed. The second resultrevealed that BPH Migas had not undergone performance-based budgeting toreach the targeted indicator in RENSTRA due to unsupported activity in theRKAKL. Harmonization between RENSTRA’s document, RENJA-KL, RKA-KL,and TOR RAB had not been achieved yet.In result, there are a few things can be gained from this study, such as : (1)BPH Migas should syncronize policies according to SK LAN No.239/IX/6/8/2003 policies; (2) Improve the strategic planning vision, Mission,goals, and policies are strongly adviceded to be put in BPH Migas’s 2010-2014RENSTRA; (3) the performance planning’s objective presentation should be inline with BPH Migas’s 2010-2014 RENSTRA objective; (4) performancemeasurement should use PKK and PPS table; (5) consistency from RENSTRA’s,RENJA-KL’s, and RKA-KL’s documents with indicators, targeted alocation, andbudget is a must; (6) activities in the RKA - KL should be aligned and aimed tosupport the achievement of the Strategic Plan for BPH Migas"