Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 184044 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fito Hervianto
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Transportasi Commuterline Di Stasiun Tanah Abang Pada Masa Pandemi Covid-19 = Analysis Of Factors Affecting Policy Implementation Commuterline Transportation At Tanah Abang Station During The Covid-19 Pandemic
"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan commuterline di Stasiun Tanah Abang. Covid-19 adalah penyakit yang dapat menular dari individu terhadap individu lain dan juga Stasiun Tanah Abang ini juga memiliki tingkat kerawanan dalam penyebaran virus Covid-19 dikarenakan banyaknya penumpang yang menggunakan Commuterline melalui stasiun Tanah Abang yang akan berdampak terjadinya penumpukan atau kerumunan di stasiun tersebut. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut,. Penerapan kebijakan dalam transportasi publik ini perlu ditingkatkan salah satunya adalah penerapan protokol kesehatan di stasiun tanah abang. Kebijakan tersebut menagcu kepada Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi Perkeretaapian Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan pendekatan ­­post-positivisme dengan metode pengumpulan data kualitatif yakni dengan wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan observasi. Hasil dari implementasi kebijakan transportasi di commuterline masih kurang efektif. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut diantaranya, tidak adanya ukuran indicator keberhasilan implementasi kebijakan, sumber daya yang minim, komunikasi yang belum dilakukan secara efektif, Hambatan dari pelaksanaan kebijakan transportasi ini adalah masih banyaknya mobilitas masyarakat yang menggunakan KRL sehingga menimbulkan kerumunan di Stasiun Tanah Abang. Berdasarkan faktor-faktor dan hambatan yang sudah dijelaskan maka dapat dikatakan bahwa dalam implementasi kebijakan ini masih belum dapat dilaksanakan secara efektif.
The purpose of this study is to analyze how the factors that influence the implementation of commuterline policies at Tanah Abang Station. Covid-19 is a disease that can be transmitted from individuals to other individuals and this Tanah Abang Station also has a level of vulnerability in the spread of the Covid-19 virus due to the large number of passengers using the Commuterline through the Tanah Abang station which will have an impact on congestion or crowds at the station. Therefore, to overcome this, The implementation of policies in public transportation needs to be improved, one of which is the application of health protocols at Tanah Abang stations. This policy refers to Circular Number 14 of 2020 concerning Guidelines and Technical Instructions for Railway Transportation Control in the Adaptation Period for New Habits to Prevent the Spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) The theory used in this study is the theory of implementation of the Van Meter and Van Horn policies. . This study uses a post-positivism approach with qualitative data collection methods, namely by in-depth interviews, literature study, and observation. The results of the implementation of transportation policies on the commuterline are still ineffective. There are factors that influence this, including the absence of a measure of the success indicator of policy implementation, minimal resources, communication that has not been carried out effectively, The obstacle to the implementation of this transportation policy is that there is still a large number of community mobility using KRL, causing crowds at Tanah Abang Station. Based on the factors and obstacles that have been explained, it can be said that the implementation of this policy has not been implemented effectively."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fito Hervianto
Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan transportasi Commuterline di Stasiun Tanah Abang pada masa pandemi Covid-19 = Analysis Of factors affecting policy implementation Commuterline transportation at Tanah Abang Station during the Covid-19
"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan commuterline di Stasiun Tanah Abang. Covid-19 adalah penyakit yang dapat menular dari individu terhadap individu lain dan juga Stasiun Tanah Abang ini juga memiliki tingkat kerawanan dalam penyebaran virus Covid-19 dikarenakan banyaknya penumpang yang menggunakan Commuterline melalui stasiun Tanah Abang yang akan berdampak terjadinya penumpukan atau kerumunan di stasiun tersebut. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut,. Penerapan kebijakan dalam transportasi publik ini perlu ditingkatkan salah satunya adalah penerapan protokol kesehatan di stasiun tanah abang. Kebijakan tersebut menagcu kepada Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi Perkeretaapian Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan pendekatan ­­post-positivisme dengan metode pengumpulan data kualitatif yakni dengan wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan observasi. Hasil dari implementasi kebijakan transportasi di commuterline masih kurang efektif. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut diantaranya, tidak adanya ukuran indicator keberhasilan implementasi kebijakan, sumber daya yang minim, komunikasi yang belum dilakukan secara efektif, Hambatan dari pelaksanaan kebijakan transportasi ini adalah masih banyaknya mobilitas masyarakat yang menggunakan KRL sehingga menimbulkan kerumunan di Stasiun Tanah Abang. Berdasarkan faktor-faktor dan hambatan yang sudah dijelaskan maka dapat dikatakan bahwa dalam implementasi kebijakan ini masih belum dapat dilaksanakan secara efektif.
The purpose of this study is to analyze how the factors that influence the implementation of commuterline policies at Tanah Abang Station. Covid-19 is a disease that can be transmitted from individuals to other individuals and this Tanah Abang Station also has a level of vulnerability in the spread of the Covid-19 virus due to the large number of passengers using the Commuterline through the Tanah Abang station which will have an impact on congestion or crowds at the station. Therefore, to overcome this, The implementation of policies in public transportation needs to be improved, one of which is the application of health protocols at Tanah Abang stations. This policy refers to Circular Number 14 of 2020 concerning Guidelines and Technical Instructions for Railway Transportation Control in the Adaptation Period for New Habits to Prevent the Spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) The theory used in this study is the theory of implementation of the Van Meter and Van Horn policies. . This study uses a post-positivism approach with qualitative data collection methods, namely by in-depth interviews, literature study, and observation. The results of the implementation of transportation policies on the commuterline are still ineffective. There are factors that influence this, including the absence of a measure of the success indicator of policy implementation, minimal resources, communication that has not been carried out effectively, The obstacle to the implementation of this transportation policy is that there is still a large number of community mobility using KRL, causing crowds at Tanah Abang Station. Based on the factors and obstacles that have been explained, it can be said that the implementation of this policy has not been implemented effectively."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nisrina Wulan Setyani
Analisis Desain Kebijakan Pengelolaan Moda Transportasi Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek di Era Pandemi COVID-19 = Analysis of Policy Design for the Management of the Electric Rail Train Commuter Line Jabodetabek Transportation Mode in the Era of the COVID-19 Pandemic
"Kebijakan pengelolaan moda transportasi Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek di era pandemi COVID-19 telah tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 serta Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2020 dan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 sebagai peraturan turunannya yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Kebijakan ini hadir untuk memberlakukan pembatasan jam operasional, pembatasan kapasitas penumpang, dan juga penerapan protokol kesehatan di moda transportasi KRL Commuter Line Jabodetabek sebagai upaya untuk meminimalisir resiko penularan COVID-19 di transportasi publik dan mencegah penyebaran COVID-19 semakin meluas. Akan tetapi, masih ditemukan permasalahan yang dapat menghambat pencapaian tujuan yang ditetapkan. Hal ini membuat peneliti ingin menganalisis mengenai bagaimana pemerintah merancang kebijakan ini untuk kemudian diterapkan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan desain kebijakan pengelolaan moda transportasi Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek di era pandemi COVID19 dengan menggunakan elemen-elemen Policy Design, yaitu tujuan kebijakan, model kausal, instrumen kebijakan, sasaran kebijakan, dan implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskripstif serta teknik pengumpulan data kualitatif berupa wawancara mendalam sebagai data primer serta studi literatur dan studi lapangan sebagai data sekunder. Hasil dari penelitian ini bahwa kebijakan ini telah didesain berdasarkan elemen-elemen desain kebijakan yang ada. Namun, ditemukan beberapa permasalahan dalam elemen tujuan kebijakan (tujuan yang berganda dan bertentangan), elemen model kausal (tidak dilibatkannya pengguna KRL sebagai stakeholder dalam desain kebijakan); elemen instrumen kebijakan (tidak mencantumkan sanksi tertulis yang ditujukan kepada pengguna KRL); sasaran kebijakan (timbulnya resistensi terhadap kebijakan); dan implementasi kebijakan (ketidakselarasan antara kebijakan WFH dengan pembatasan jam operasional dan pembatasan kapasitas penumpang yang dilakukan). Sehingga, desain kebijakan yang dirancang belum sepenuhnya matang yang pada akhirnya dapat menyebabkan pencapaian tujuan utama kebijakan, yaitu untuk meminimalisir resiko penularan COVID-19 dan mencegah penyebaran COVID-19 meluas, menjadi terhambat.
The policy for managing the Electric Rail Train (KRL) Commuter Line Jabodetabek transportation mode in the era of the COVID-19 pandemic has been stated in the Minister of Transportation Regulation Number 41 of 2020 as well as Circular Letter Number 14 of 2020 and Circular Letter Number 15 of 2020 as derivative regulations issued by the Ministry of Transportation and the Directorate General of Railways. This policy exists in order to impose limitations on operating hours, limitation on passengers capacity, and to implement health protocols in the KRL Commuter Line Jabodetabek transportation mode as an effort to minimize the risk of COVID-19 transmission in public transportation and prevent the spread of COVID-19. However, there are some problems that can hinder the achievement of the goals that have been set. This makes the researcher want to analyze how the government designs this policy to then be implemented as an effort to overcome the COVID-19 pandemi. Therefore, this study aims to describe the policy design for the management of the KRL Commuter Line Jabodetabek transportation mode in the COVID-19 pandemic era by using the Policy Design elements, namely the goals of the policy, causal model of the policy, the tools of the policy, the target of the policy, and the implementation of the policy. This study uses a post-positivist approach with descriptive research and qualitative data collection techniques in the form of in-depth interviews as primary data and literature studies and field studies as secondary data. The result of this research is that this policy has been designed based on the existing policy design elements. However, several problems were found in the elements, such as the goals of the policy (multiple and potentially conflicting goals); the causal model (the absence of KRL users as stakeholders in the policy design); policy instruments (does not include written sanctions aimed at KRL users); policy targets (the emergence of resistance to policies); and implementation of policies (inconsistency between WFH policies and restrictions on operating hours and restrictions on passenger capacity). Thus, the design of the policies that have been designed has not been fully matured, which in the end can cause the achievement of the main policy goals, that is to minimize the risk of COVID-19 transmission and prevent the spread of COVID-19 from spreading, to be hampered."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Irna Dwi Indriyani
Analisis implementasi multi-level governance dalam penataan stasiun sebagai upaya integrasi moda transportasi di Jakarta: studi: Stasiun Tanah Abang = Analysis of the implementation of multi-level governance in station arrangement as an integration of transportation modes in Jakarta: study: Tanah Abang Station
"Kebijakan integrasi moda transportasi publik merupakan upaya penting dalam pelaksanaan transportasi publik khususnya di Jakarta. Pasalnya kebutuhan transportasi publik di Jakarta tidak hanya menjadi kebutuhan masyarakat Jakarta saja namun berkaitan juga dengan masyarakat Jabodetabek. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan integrasi moda transportasi publik juga melibatkan antar aktor dan antar level dalam pemerintah serta non-pemerintah. Salah satu upaya dari integrasi moda transportasi yakni dengan adanya kebijakan penataan stasiun, salah satunya Stasiun Tanah Abang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi multi-level governance dalam penataan stasiun serta faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post positivist dengan tujuan deskriptif melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam serta studi literatur. Hasil penelitian ini menganalisis bahwa implementasi multi-level governance dalam penataan Stasiun Tanah Abang merupakan hal yang kompleks karena berkaitan dengan banyak aspek seperti kebijakan tata kota, tata kelola antar level dengan koordinasi pada berbagai pihak, hingga partisipasi masyarakat. Meskipun implementasi multi-level governance dalam penataan stasiun terdapat tantangan yang perlu kembali disepakati yakni terkait regulasi serta partisipasi publik sebagai perwujudan multi-level governance dalam integrasi transportasi Jakarta dan sekitarnya. 
The policy of integrating public transportation modes is an important effort in the implementation of public transportation, especially in Jakarta. This is because the need for public transportation in Jakarta is not only the needs of the people of Jakarta, but is also related to the people of around Jakarta. Therefore, the implementation of the integration of public transportation modes also involves between actors and between levels within the government and non-government. One of the efforts to integrate transportation modes is the existence of a station arrangement policy, one of which is Tanah Abang Station. This study aims to analyze the implementation of multi-level governance in station arrangement and the factors that influence the policy. This research was conducted with a post-positivist approach with descriptive objectives through in-depth interview data collection techniques and literature studies. The results of this study analyze that the implementation of multi-level governance in the arrangement of Tanah Abang Station is complex because it relates to many aspects such as urban planning policies, multi-level governance with coordination of various parties, and public participation. Although the implementation of multi-level governance in structuring stations, there are challenges that need to be re-agreed, namely related to regulations and public participation as a manifestation of multi-level governance in the integration of transportation in Jakarta and its surroundings."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurwanti Dwi Agustin
Analisis Kualitas Pelayanan Mikrotrans Jak Lingko di Wilayah Jakarta Timur selama Pandemi COVID-19. = Analysis of Jak Lingko Microtrans Service Quality in the East Jakarta Region during the COVID-19 Pandemic
"Program Jak Lingko sebagai integrasi antar moda transportasi umum hadir sebagai salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan pelayanan transportasi publik yang lebih baik. Salah satu armada angkutan umum yang terintegrasi dengan Jak Lingko yang dibahas dalam skripsi ini yaitu mikrotrans Jak Lingko di Wilayah Jakarta Timur selama pandemi COVID-19, armada angkutan ini sama halnya dengan angkutan kota (angkot), tetapi memiliki berbagai layanan modern. Meskipun memiliki berbagai layanan modern, masih sering ditemukan permasalahan pada layanan mikrotrans Jak Lingko di Jakarta Timur. Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Mikrotrans Jak Lingko di Wilayah Jakarta Timur selama Pandemi COVID-19”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan mikrotrans Jak Lingko di Kota Jakarta Timur selama pandemi COVID-19. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, kualitas pelayanan mikrotrans Jak Lingko tergolong tinggi melalui perhitungan nilai rata-rata setiap dimensinya. Kualitas pelayanan mikrotrans Jak Lingko di Kota Jakarta Timur selama pandemi COVID-19 yang sudah baik juga didukung oleh hasil perhitungan Customer Satisfaction Index (CSI) yang masuk dalam kategori cukup puas dengan nilai 63%. Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan mikrotrans Jak Lingko di Kota Jakarta Timur selama pandemi COVID-19 yang sudah baik dan masyarakat sudah cukup puas terhadap kinerja layanannya, akan tetapi pihak mikrotrans Jak Lingko masih perlu untuk terus memperbaiki layanannya.
The Jak Lingko program as an integration between modes of public transportation is present as one of the efforts of the DKI Jakarta Provincial Government to provide better public transportation services. One of the public transportation fleets that is integrated with Jak Lingko discussed in this final project is the Jak Lingko microtrans in the East Jakarta Region during the COVID-19 pandemic, this transportation fleet is the same as city transportation (angkot), but has various modern transportation modes. service. Despite having a variety of modern services, problems are still often found in Jak Lingko's microtrans service in East Jakarta. Based on this phenomenon, the researcher conducted a study entitled "Analysis of Jak Lingko Microtrans in the East Jakarta Region during the COVID-19 Pandemic". This study aims to analyze the quality of Jak Lingko microtrans services in East Jakarta City during the COVID-19 pandemic. Data collection techniques in this study using quantitative techniques. Based on the data analysis conducted, the quality of Jak Lingko's microtrans services is classified as high through the calculation of the average value of each dimension. The good quality of Jak Lingko's microtrans services in East Jakarta City during the COVID-19 pandemic is also supported by the results of the Customer Satisfaction Index (CSI) calculation which is included in the fairly satisfied category with a score of 63%. So it can be concluded that the quality of Jak Lingko microtrans services in East Jakarta City during the COVID-19 pandemic was good and the public was quite satisfied with the performance of its services, but Jak Lingko microtrans services still needed to be improved."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Randy Bagas Riyadh Mahendra
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program Kartu Prakerja di DKI Jakarta di Masa Pandemi COVID-19 = Factors Affecting the Implementation of the Pre-Employment Card Program Policy in DKI Jakarta during the COVID-19 Pandemic
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan program kartu prakerja di DKI Jakarta dimasa pandemic Covid-19 yang dilaksanakan oleh organisasi pelaksana kebijakan program kartu prakerja yaitu Deputi Bidang Ekonomi Digital dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Komite Cipta Kerja, Tim Pelaksana, Manajemen Pelaksana, dan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta sebagai penyedia data ketenagakerjaan dan perantara untuk penyuluhan kepada masyarakat DKI Jakarta terkait program kartu prakerja. Hal ini menjadi permasalahan dikarenakan terdapat permasalahan ketanagerkajaan yang sampai saat ini belum dapat teratasi dengan baik di Indonesia dan khususnya DKI Jakarta merupakan daerah pusat perekonomian di Indonesia yang mengalami peningkatan jumlah pengangguran setelah terjadinya pandemic Covid-19 dimana permasalahan ini harus segera diselesaikan sehingga pemerintah pusat membuat kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 yang diganti menjadi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Di sisi lain dalam pelaksanaan kebijakan program kartu prakerja menuai banyak kontrofersi dari segi struktur organisasi yang tidak memberi kewanangan secara penuh kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaannya, dan manfaat yang tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam yang menjadi data primer, studi Pustaka yang menjadi data sekunder, serta analisis yang digunakan bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini penerapan kebijakan program kartu prakerja dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu penggunaan anggaran yang efektif dan memadai, struktur organisasi yang tepat, komunikasi yang cepat jelas dan dua arah, keterlibatan stakeholder sebagai pembuat kebijakan bersama, peralatan dan teknologi yang tepat dan sesuai, dan lokasi yang tepat. Terdapat juga beberapa permasalahan dari berbagai aspek yaitu dalam struktur organisasi yang tidak memberikan kewenangan secara penuh kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaannya, dan juga manfaat yang belum terlalu dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta dalam hal peningkatan kompetensi kerja. 
This study aims to determine the factors that influence the performance of the implementation of the pre-employment card program policy in DKI Jakarta during the Covid-19 pandemic which was carried out by the implementing organization for the pre-employment card program policy, namely the Deputy for Digital Economy and MSMEs at the Coordinating Ministry for Economic Affairs, the Job Creation Committee, Team Executors, Implementing Management, and Disnakertrans DKI Jakarta Province as providers of employment data and intermediaries for counseling the people of DKI Jakarta regarding the pre-employment card program. This is a problem because there are employment problems which until now have not been well resolved in Indonesia and especially DKI Jakarta is the center of the economy in Indonesia which has experienced an increase in the number of unemployed after the Covid-19 pandemic where this problem must be resolved immediately so that the central government makes policies through Presidential Regulation Number 36 of 2020 which was changed to Presidential Regulation Number 76 of 2020 concerning Improving Work Competence through the Pre-Employment Card Program. On the other hand, the implementation of the pre-employment card program policy has resulted in a lot of controversy in terms of the organizational structure which does not give full authority to the Ministry of Manpower and also the Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta Province in its implementation, and the benefits are not really felt by the people of DKI Jakarta. The method used in this research is post-positivist, with data collection techniques, namely in-depth interviews as primary data, library studies as secondary data, and the analysis used is descriptive. The results of this study The results of this study the implementation of the pre-employment card program policy is influenced by several factors, namely the use of an effective and adequate budget, the right organizational structure, clear and two-way communication, the involvement of stakeholders as joint policy makers, the right and appropriate equipment and technology, and exact location. Contained several problems from various aspects, namely in the organizational structure that did not give full authority to the Ministry of Manpower and also the Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta Province in its implementation, and also the benefits that the people of DKI Jakarta had not yet felt in terms of increasing competence work."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Amanda Irene
Implementasi Kebijakan Layanan Mikrotrans dalam Mendukung Terciptanya Integrasi antar Moda Transportasi di DKI Jakarta = Policy Implementation of Mikrotrans Services in Supporting the Creation of Inter-Mod Integration of Transportation in DKI Jakarta
"Terintegrasinya layanan Mikrotrans dalam sistem BRT dan Program Jaklingko menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan mode share masyarakat pada transportasi publik yang dimana tujuan jangka panjangnya adalah untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan layanan Mikrotrans yang didukung dengan opini dari masyarakat selaku pengguna Mikrotrans dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dibawakan oleh Merilee. S. Grindle dan teori faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan The Policy Implementation Assessment Tools yang dikemukakan oleh Bhuyan, Jorgensen, dan Sharma (2010). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan Teknik pengumpulan data mixed method yaitu survei dan wawancara mendalam. Teknis analisis yang digunakan untuk data kuantitatif adalah teknis analisis univariat dan teknis analisis illustrative untuk data kualitatif. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa implementasi kebijakan layanan Mikrotrans di DKI Jakarta dapat dikatakan baik dikarenakan telah sesuai dengan tujuan dan desain kebijakan, meskipun masih ditemukan beberapa hal yang harus ditinjau kembali dan ditingkatkan kualitasnya agar implementasi kebijakan layanan Mikrotrans ini dapat mencapai target dan hasil yang maksimal.
The integration of Mikrotrans services in the BRT system and the Jaklingko Program is one of the government's efforts to increase public mode share in public transportation, where the long-term goal is to overcome congestion in DKI Jakarta. Therefore, this study aims to find out how the implementation of Mikrotrans service policies is supported by opinions from the public as Mikrotrans users by using the theory of policy implementation presented by Merilee. S. Grindle and the theory of factors influencing policy implementation in The Policy Implementation Assessment Tools put forward by Bhuyan, Jorgensen, and Sharma (2010). This research uses a descriptive quantitative approach and mixed method data collection techniques, namely surveys and in-depth interviews.The analysis technique used for quantitative data is univariate analysis technique and illustrative analysis technique for qualitative data. The results of this study found that the implementation of Mikrotrans service policies in DKI Jakarta can be said to be good, although there are still some things that need to be reviewed and improved in quality so that the implementation of Mikrotrans service policies can achieve targets and maximum results."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Manurung, Daniel Prawiro Pardamean
Analisis Pola Pergerakan Penumpang Mass Rapid Transit (MRT) di Stasiun Dukuh Atas untuk Mendukung Pengembangan Fasilitas Transportasi Umum Perkotaan di Jakarta = Analysis of Mass Rapid Transit Passenger Movement Patterns at Dukuh Upper Station to Support Development of Urban Public Transportation Facilities in Jakarta
"Transportasi umum yang efisien merupakan salah satu komponen vital dalam perencanaan kota modern, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Stasiun Dukuh Atas, sebagai salah satu titik transit utama di Jakarta, menghubungkan berbagai moda transportasi di Jakarta seperti Mass Rapid Transit (MRT), Kereta Rel Listrik (KRL), dan TransJakarta, menjadikannya lokasi yang strategis untuk penelitian ini. Analisis pola pergerakan penumpang di stasiun ini sangat penting untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan fasilitas transportasi umum yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola pergerakan penumpang baik secara spasial dan nonspasial di Stasiun Dukuh Atas serta perbedaan pola pergerakan berdasarkan karakteristik penumpang. Pengetahuan tentang pola pergerakan Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penyebaran kuesioner kepada 300 pengguna MRT di Dukuh Atas. Dengan mempelajari faktor-faktor dalam pola pergerakan penumpang, seperti asal dan tujuan perjalanan, waktu kepadatan, dan karakteristik penumpang, penelitian ini diharapkan dapat mendukung pengembangan fasilitas transportasi umum perkotaan di Jakarta untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan sistem transportasi umum. Hasil penelitian juga diharapkan dapat berkontribusi pada perencanaan transportasi perkotaan yang lebih baik di Jakarta dan menjadi acuan bagi pengembangan kebijakan transportasi di masa depan.
Efficient public transportation is a vital component in modern city planning, especially in big cities like Jakarta. Dukuh Atas Station, as one of the main transit points in Jakarta, connects various modes of transportation in Jakarta such as Mass Rapid Transit (MRT), Electric Rail Train (KRL), and TransJakarta, making it a strategic location for this research. Analysis of passenger movement patterns at this station is very important to identify the needs and challenges faced in developing better public transportation facilities. This research aims to analyze passenger movement patterns both spatially and non-spatially at Dukuh Atas Station as well as differences in movement patterns based on passenger characteristics. Knowledge about movement patterns. This research used a quantitative approach by distributing questionnaires to 300 MRT users in Dukuh Atas. By studying factors in passenger movement patterns, such as travel origins and destinations, crowd times, and passenger characteristics, this research is expected to support the development of urban public transportation facilities in Jakarta to increase the efficiency and comfort of the public transportation system. It is also hoped that the research results can contribute to better urban transportation planning in Jakarta and become a reference for developing transportation policies in the future."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Alfi Satari
Analisis Implementasi Kebijakan Penataan Angkutan Umum Dalam Penyelenggaraan Layanan Angkutan Umum Orang Perkotaan Di Kota Bogor = Analysis of Public Transportation Adjustment Policy Implementation in The Enforcement of Urban Public Transport Services In Bogor City
"Kota Bogor sebagai salah satu kota yang sedang berkembang dihadapkan pada permasalahan transportasi. Salah satu yang menjadi masalah transportasi adalah angkutan umum yang ada di Kota Bogor. Angkutan umum yang ada tidak mampu memberikan pelayanan yang maksimal sehingga pertumbuhan kendaraan pribadi cukup tinggi yang menyebabkan jalan di Kota Bogor semakin padat. Melihat permasalahan itu, Pemerintah Kota Bogor mengeluarkan kebijakan penataan angkutan umum yang bertujuan agar mengalihkan pengguna angkutan pribadi ke angkutan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi kebijakan penataan angkutan umum. Penelitian ini menggunakan teori konsep implementasi kebijakan dari Bhuyan, Jorgensen, dan Shara (2010, p.6) dalam mengalisis implementasi kebijakan penataan angkutan umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist. Data diperoleh dari wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan implementasi kebijakan penataan angkutan telah dilaksanakan dengan mengacu kepada mengembangkan angkutan massal, namun dalam pelaksanaan di lapangan dihadapkan pada sejumlah hambatan yang membuat implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik. Hal-hal yang menjadi kendala adalah keterbatasan anggaran dan SDM, komunikasi yang tidak menyeluruh diantara stakeholder serta sejumlah tantangan yang tidak diperkirakan dalam perencanaan sehingga pengembangan angkutan massal belum berhasil dicapai.
Bogor City as one of the developing city is faced with transportation problems. One of the problems of transportation is public transportation in Bogor City. Existing public transportation is not able to provide maximum services so that the growth of private vehicles is high enough to cause roads increasingly crowded in Bogor City. Seeing the problem, the Local Government of Bogor City issued a policy of arrangement of public transportation that aims to divert private transport users to public transport. This study aims to describe the implementation of public transportation adjustment policy. This research uses the theory of policy implementation concept from Bhuyan, Jorgensen, and Shara (2010, p.6) in analyzing the implementation of public transportation adjustment policy. This research uses post-positivist approach. Data were obtained from interviews, and literature studies. The result of the research shows that the implementation of the transportation adjustment policy has been implemented with reference to the development of mass transportation, but in the field, implementation faced with a number of problems that make the implementation of the policy did not run well. The obstacles are limited budget and human resources, lack of communication among stakeholders and a number of unexpected challenges in planning so that mass transportation development has not been achieved."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hutagalung, Aaron William
Analisa Pelayanan dan Transaksi Pintu Gerbang Otomatis di Stasiun Tanah Abang = Analysis of Service Level and Number of Automatic Transaction Gates (GTO) at Tanah Abang CommuterLine Station
"ABSTRAK
Kota adalah sistem jaringan di mana ada kehidupan yang bisa sosial. Setiap kota memiliki masalah sendiri yang muncul dan berkembang yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor dari alam dan dari manusia itu sendiri. Kota berkembang adalah kota di mana ada sistem pemerintahan yang baik. Selain itu, kota ini juga dapat didirikan sebagai pusat kawasan perumahan, pusat ekonomi dan bisnis, pusat industri, dan juga pusat sosial budaya.
Stasiun jalur komuter dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan penumpang pada tingkat maksimum untuk periode proyeksi yang telah ditentukan. Tahap awal pengembangan dirancang untuk dapat mengakomodasi jumlah penumpang dalam periode 5 tahun.
Jalur komuter berarti bahwa orang atau kereta penumpang dioperasikan di jalur utama kereta untuk mengangkut penumpang dari daerah asal ke daerah tujuan. Jalur komuter umumnya terdiri dari lokomotif dan sejumlah gerbong. Dimensi gerbong mirip dengan kereta antarkota, tetapi untuk kereta komuter umumnya lebih pendek dari kereta antarkota dan juga memiliki kecepatan yang relatif lebih lambat.
Data dalam penelitian ini adalah hasil pengamatan dan pengamatan penulis. Data berikut adalah data yang ada yang telah disusun dari proses penghitungan jumlah penumpang dalam antrian keluar di Gerbang Utara dan Selatan, pengukuran waktu dalam proses layanan gerbang otomatis, pengukuran dimensi area antrian (pejalan kaki) jebakan) pada kedua Gates, wawancara dengan penumpang komuter dan juga wawancara dengan PT. KAI dan PT. KCJ di Statiun Tanah Abang dan kantor pusat.
ABSTRACT
City is a network system where there is a life that can be social. Every cities have own problems that arise and develop which are caused by several factors such as factors from nature and from humans themselves. A developing city is a city where there is a good governance system. In addition, the city can also be established as a center of residential areas, economic and business centers, industrial centers, and also socio-cultural centers.
Commuter line stations are designed to accommodate passenger needs at the maximum level for a predetermined projection period. The initial stage of development is designed to be able to accommodate the number of passengers within a 5 year period.
Commuter line mean that peoples or train passangers is operated on the main line of the train to transport passangers from the origin area to destination area. Commuter line generally consist of a locomotive and a number of carriages. The dimension of the carriages are similar to intercity trains, but for commuter trains are generally shorter than intercity trains and also have relatively slower speeds.
The data in this study are the results of observations and observations of the author. The following data is the existing data that has been compiled from the process of counting the number of passengers in the exit queue at the North and South Gate, time measurement in the automatic gate service process, measurement of the dimensions of the queue area (pedestrian trap) on both Gates, interviews with commuter passengers and also interviews with PT. KAI and PT. KCJ located in Tanah Abang Station and at the head office."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>