Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Risk Based Audit merupakan salah satu metode audit yang dalam pelaksanaannya menggunakan pendekatan risiko. Dengan menggunakan metode Risk Based Audit, diharapkan pelaksanaan audit dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, dengan hasil audit yang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Risk Based Audit pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selanjutnya, dalam penelitian ini akan menganalisis penyusunan Program Pemeriksaan yang sesuai dengan Risk Based Audit yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian penelitian ini juga akan membahas tentang pelaksanaan dan monitoring Risk Based Audit pada pemeriksaan BPK. Kerangka penelitian menggunaan Agency Theory yang menekankan adanya hubungan antara manajemen dengan pihak yang mempunyai sumber daya. Hal ini menyebabkan adanya asimetri informasi dan timbulnya konflik kepentingan. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa tidak terdapat manipulasi atau kecurangan, dibutuhkan pihak ketiga yang independen untuk melakukan pemeriksaan, dalam hal ini dilakukan oleh auditor. Penelitian menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dalam hal ini studi kasus dilakukan di BPK. Dengan pendekatan studi kasus, diharapkan mampu menggali lebih dalam terkait penerapan dan pelaksanaan Risk Based Audit di BPK. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data berupa dokumen pemeriksaan, dan wawancara dengan Tim Pemeriksa BPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tim Pemeriksa BPK dalam menerapkan, melaksanakan dan melakukan monitoring Risk Based Audit telah sesuai dengan panduan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh BPK.

---

Risk Based Audit is an audit method which in its implementation uses a risk approach. By using the Risk Based Audit method, it is hoped that the audit can be carried out effectively and efficiently, but with maximum audit result. This study aims to analyze the application of Risk Based Audit to audits conducted by Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Furthermore, this study will analyze the preparation of an Audit Program in accordance with the previously determined Risk Based Audit. Then this research will also discuss about the implementation and monitoring of Risk Based Audit on BPK. The research framework uses Agency Theory which emphasizes the relationship between agent and principal. This relationship causes asymmetry information and conflict of interest. Therefore, to ensure that there is no manipulation or fraud, an independent third party is required to conduct an audit, in this case the auditor. The study used a qualitative research methodology with a case study approach, in this research, case study was conducted at the BPK. With the case study approach, it is hoped that it will be able to dig deeper regarding the implementation of Risk Based Audit at BPK. The research was conducted using data from audit documents and interviews with the auditors. The result showed that auditors in implementing and monitoring Risk Based Audit was in accordance with the guidelines set by the BPK."

"ABSTRAKPenelitian ini menguji pengaruh gaya kepemimimpinan ethical leadership terhadap kreativitas pegawai dengan menggunakan variabel leader member exchange, motivasi intrinsik dan pemberdayaan psikologis sebagai variabel mediasi. Pengumpulan data dilakukan pada 296 pegawai di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode structural equational modeling SEM . Variabel motivasi intrinsik dan pemberdayaan psikologis memediasi secara penuh hubungan gaya kepemimpinan ethical leadership terhadap kreativitas pegawai. Sedangkan variabel leader member exchange tidak memediasi hubungan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran motivasi intrinsik dan pemberdayaan psikilogis sangat penting untuk meningkatkan kreativitas pegawai dalam bekerja. Kata kunci: ethical leadership, kreativitas pegawai , leader member exchange, motivasi intrinsik, pemberdayaan psikologis.

---

ABSTRACT This study examines the relationship between ethical leadership and employee creativity with mediating role of leader member exchange, intrinsic motivation and psychological empowerment. Data were collected from 296 employees in Indonesian Ministry of Villages, Disadvantaged Region and Transmigration. This reserach used structural equational modeling SEM to analyze the data form responden. Intrinsic motivation and psychological empowerment fully mediated the relationship between ethical leadership and employee creativity. In addition, leader member exchange does not mediate this relationship. The results showed that the role of intrinsic motivation and psychological empowerment are important to improve employee creativity. Keywords ethical leadership, employee creativity, intrinsic motivation, leader member exchange, psychological empowerment"

"ABSTRACTPerencanaan sumber daya manusia menjadi instrumen penting bagi organisasi untuk mengetahui jumlah dan jenis pegawai yang tepat untuk bekerja pada tempat dan waktu yang tepat guna tercapainya tujuan organisasi. Penelitian ini membahas mengenai perencanaan sumber daya manusia di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menyusun jumlah kebutuhan pegawai sudah mengacu pada analisis jabatan dan analisis beban kerja. Akan tetapi hingga saat ini masih dihadapkan dengan keterbatasan sumber daya manusia yang berdampak pada kekurangan pegawai, penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi, serta kekosongan jabatan. Untuk itu, Kemendes PDTT melakukan perencanaan sumber daya manusia dengan merekrut Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

---

ABSTRACTHuman resource planning becomes an important instrument for an organization. It aims to perceive the right number and type of employees to work at the right place and the right time in achieving organization goals. This study discusses the human resource planning in the Ministry of Village, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration. This study used a qualitative approach. The primary data obtained through interviews, and secondary data obtained from the study of literature. The results of this study showed that the Ministry has been referring to job analysis and workload analysis in arrangingthe number of employee needs. However, nowadays the Ministry is still facing the limitation of human resource that impacts on the shortage of employees, the placement of employees that are not in accordance with competence, and vacancy of office. Therefore, the Ministry of Village, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration undertake human resource planning by recruiting the employee from non-civil servant workers."

"Tesis ini mengkaji kebijakan pengembangan BUM Desa di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi periode tahun 2015-2018. Penelitian ini mengangkat tiga permasalahan utama yaitu (1) Bagaimana konten kebijakan pengembangan BUM Desa, (2) Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan BUM Desa, (3) Bagaimana dampak kebijakan pengembangan BUM Desa. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu teori konten Fischer, teori implementasi Van Mater & Van Horn, dan teori dampak Anderson, serta menggunakan kerangka evaluasi Dale sebagai metode untuk mengupas tiga permasalahan di atas. Sementara pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, data sekunder dan dianalisis dengan teknik analisis komparatif konstan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) isi kebijakan pengembangan BUM Desa telah termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah, RENSTRA dan RENJA Kementerian, namun program pengembangan BUM Desa belum bermuara pada grand design pola pengembangan keberlanjutan BUM Desa. (2) proses implementasi kebijakan pengembangan BUM Desa didukung oleh badan pelaksana dan regulasi, namun masih membutuhkan perbaikan sinergi unit kerja dan kolaborasi program dalam penentuan standart dan tujuan, politik kebijakan, komunikasi antar unit kerja, sikap pelaksana (unit kerja) dan dukungan sumber daya. (3) terdapat dampak positif kepada kelompok sasaran maupun non sasaran yaitu munculnya produk-produk unggulan Desa, tumbuhnya geliat ekonomi Desa serta bertambahnya aset BUM Desa. Namun disisi lain perkembangan beberapa BUM Desa cenderung mengalami stagnasi akibat ketergantungan pada bantuan pemerintah. Adapun saran peneliti sebagai rekomendasi, pertama, dibutuhkan rancangan grand design/masterplan nasional pengembangan dan penguatan BUM Desa sebagai upaya untuk menyempurnakan konten kebijakan yang ada saat ini. Kedua, memperkuat sinergi antar unit kerja dan kolaborasi program agar implementasi program dapat berjalan lebih optimal. Ketiga, diperlukan pendampingan dan pengawasan secara berkala dan berkesinambungan agar dapat mendorong manfaat positif dari program. 

---

This thesis examined the BUM Desa development policy in the Ministry of Village, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration for the period of 2015-2018. This study raised three main problems, namely (1) How was the content of BUM Desa development policy, (2) How was the implementation of BUM Desa development policy, (3) How was the impact of BUM Desa development policy. The theory used as an analysis knife, namely Fischer's content theory, implementation theory of Van Mater & Van Horn, and Andersons impact theory, and used Dale evaluation framework as a method to explore the three problems above. While data collection used in-depth interview techniques, observations, secondary data and analyzed by constant comparative analysis techniques. The results of this study indicated that (1) the contents of the BUM Desa development policy are contained in the Government Work Plan, RENSTRA and RENJA of the Ministry, but the BUM Desa development program has not yet led to the grand design of BUM Desas sustainable development pattern. (2) the process of implementing the BUM Desa development policy was supported by implementing agencies and regulations, but still requires the improvement of synergy from working unit and program collaboration in setting standards and objectives, policy politics, communication between working units, implementing attitudes (working units) and resource support . (3) there was a positive impact on the target and non-target groups, namely the emergence of superior Village products, the growth of the stretching economy of the village and the increase in assets of BUM Desa. However, on the other hand the development of several BUM Desa tends to stagnate due to dependence on government assistance. As for researchers recommendations. First, it is necessary to design a national grand design/master plan for the development and strengthening BUM Desa as an effort to improve the content of existing policies. Second, strengthen synergy between work units and program collaboration so that program implementation can run more optimally. Third, regular and continuous assistance and supervision are needed to encourage positive benefits from the program."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis penerapan sistem penilaian kinerja pegawai yang menggunakan Laporan Kinerja Bulanan (LKB) di Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. LKB telah diterapkan di Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi KDPDTT selama 2 tahun belakangan ini disamping Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Skripsi ini mengangkat dua pertanyaan penelitian yaitu bagaimana penerapan penilaian kinerja pegawai yang menggunakan LKB di Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi KDPDTT dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam penerapan sistem penilaian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik analisis data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori sistem penilaian kinerja oleh S.W. Gilliland dan J. C Langdon sebagai acuan pengukuran dalam perolehan informasi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan LKB di Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hambatan, diantaranya belum adanya peraturan tersendiri yang mengatur tentang pelaksanaan Laporan Kinerja Bulanan dan masih adanya bias-bias penilaian.

---

This thesis discusses about the analysis of employee performance appraisal systems implementation that using the Monthly Performance Report (LKB) at the Directorate General of Transmigration Region Development of the Ministry of Village, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration. LKB has been implemented at the Directorate General of Transmigration Region Development for the past 2 years in addition to the Employee Work Target (SKP). This thesis raises two research questions, namely how to apply the performance appraisal of employees that using LKB at the Directorate General of Transmigration Region Development and what obstacles are faced in the implementation of this assessment system. This study uses a post-positivist approach with qualitative data analysis techniques through in-depth interviews and literature studies. This study uses the theory of performance appraisal systems by S.W. Gilliland and J. C Langdon as reference measurements in the acquisition of research information. The results of this study indicate that the application of LKB at the Directorate General of Transmigration Region Development has not run optimally. This is caused by several obstacles, including the absence of separate regulations governing the implementation of the Monthly Performance Report and the existence of assessment biases."

"ABSTRAK Pengadaan barang/jasa sangat rentan sebagai sarana dari tindak pidana korupsi dan persekongkolan tender. Untuk menghindari hal tersebut, diperlukan proses transparan atau terbuka untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah melalui sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dilakukan Unit Layanan Pengadaan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasnmigrasi. Permasalahan yang dikaji adalah pengaturan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik pada Unit Layanan Pengadaan, struktur organisasi Unit Layanan Pengadaan, dan bagaimana sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik pada Unit Layanan Pengadaan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ditinjau dari hukum investasi dan pembangunan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan merefleksikan hukum secara normatif. Data dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data sekunder dan data penunjang berupa hasil wawancara dengan Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik pada Unit Layanan Pengadaan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta perubahannya dan regulasi terkait yang telah memberikan manfaat pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan adanya efisiensi dan efektivitas serta keterbukaan dan transparansi yang dapat memacu pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang lebih komprehensif mengenai pengadaan barang/jasa secara elektronik, peningkatan peran fungsi dan kewenangan Unit Layanan Pengadaan, dan peningkatan koordinasi dengan lembaga terkait dan organisasi pengadaan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sehingga menciptakan iklim investasi yang kondusif, kepastian hukum, dan jaminan keamanan yang dapat menunjang pembangunan ekonomi.

---

ABSTRACT

Procurement is very vulnerable toward corruption and tender conspiracy. To avoid this, transparency or openness is needed for government policies implementation to create clean government through electronic procurement system which has been done by Procurement Service Unit at Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration. The problems are focused on regulation of electronic procurement system on Procurement Service Unit, organizational structure of Procurement Service Unit, and how electronic procurement system on Procurement Service Unit at Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration in terms of investment law and development. The research methodology is normative juridical by reflecting the law normatively. Datas are analyzed qualitatively by describing secondary data and supporting data from interviewed the Procurement Service Unit Secretariat at Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration. The results in this research can be concluded that Electronic Procurement on Procurement Service Unit at Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration based on Presidential Regulation Number 54 of 2010 concerning Government Procurement of Goods/Services as well as amendment and related regulations that have provided benefits of electronic procurement with efficiency and effectiveness also openness and transparency that can support economic development. Therefore, it is necessary for comprehensive regulation of electronic procurement, increasing the role and authority of Procurement Service Unit, and increasing coordination with related institutions and procurement organizations in Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration to create investment climate conducive, legal certainty, and security guarantees that can support economic development."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan perencanaan audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan kesesuaiannya dengan key process area praktik profesional pada Internal Audit Capability Model IA-CM yang meliputi proses penilaian risiko secara periodik, perencanaan pengawasan meliputi area yang berisiko tinggi dan penanganan risiko yang belum memadai, penyelarasan kegiatan audit dengan rencana dan tujuan strategis organisasi serta komunikasi perencanaan audit dengan pimpinan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan perencanaan audit berbasis risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi serta belum sepenuhnya sesuai dengan standar audit yang dikeluarkan oleh IIA dan AAIPI. Dalam pelaksanaannya, kegiatan perencanaan masih memiliki beberapa kelemahan terutama untuk mengintegrasikan hasil kegiatan pengawasan ke dalam penilaian risiko untuk perencanaan serta mengkomunikasikan perencanaan kegiatan pengawasan dengan pimpinan. Perencanaan berbasis risiko hanya dilakukan untuk kegiatan rutin, sehingga kegiatan pengawasan lain belum dilakukan sesuai kebutuhan dan risiko organisasi. Kondisi ini juga mengakibatkan perencanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal belum efektif untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Inspektorat Jenderal juga belum sepenuhnya berperan sebagai risk management champion yang membantu organisasi mengembangkan manajemen risiko sebagai masukan perencanaan berbasis risiko.

---

This research aims to analyze the implementation of risk based audit planning at the Inspectorate General Ministry of Public Works and Public Housing in compliance with key process area of professional practice in Internal Audit Capability Model IA CM which includes periodical risk assessment, audit plan that covers high risk areas and inappropriate risk responses, alignment audit plans with organization rsquo s strategic goals and objectives, and to communicate audit plans with top management. This research uses a descriptive qualitative method using case study approach. Conclusion of this research shows that implementation of risk based audit planning in the Ministry is not comprehensive and integrated yet, and not fully in accordance with auditing standards issued by IIA and AAIPI. In recent practice, planning audit activities still have some weaknesses, mainly to integrating past audit results with risk assessments for planning and also to communicating audit plan to top management. The risk based planning are only apply for the routine activities, therefore, other internal audit activities are not conducted according to the needs and risks of the organization. This condition are also effecting audit planning conducted by Inspectorate General, which become less effective to manage their activities and resources. Inspectorate General was not fully performed as risk management champion, which help the organization developing risk management as an input for risk based planning."

"Setiap instansi pemerintah dituntut agar mampu menyedikan informasi untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan di Indonesia. Salah satu tujuan dari penyelenggaraan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peneliti tertarik untuk menganalisis faktor- faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan kearsipan dalam mendukung penyediaan pelayanan kebutuhan informasi di unit kearsipan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor- faktor yang memengaruhi implementasi Kebijakan Pengelolaan Kearsipan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif yakni wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi George C. Edward III. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dari 12 indikator masih terdapat 3 indikator yang tidak sesuai. Ketidaksesuaian tersebut menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan kearsipan. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan terkait sistem pembagian Sumber Daya Manusia di bidang Kearsipan agar distribusi merata pada setiap unit kerja. Unit Kearsipan harus segera membuat rencana untuk beralih ke sistem kearsipan elektronik dan mengalih mediakan arsip- arsip yang masih tersimpan secara manual untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik (SPBE).

---

Every government agency is required to be able to provide information to support the implementation of archiving in Indonesia. One of the objectives of archiving is to ensure the safety and security of archives as evidence of accountability in government administration. Researchers are interested in analyzing the factors that implement the implementation of archival management in supporting the provision of information services at the Ministry of Villages, Development of Disadvantages Areas and Transmigration. This studi aims to analyze the factors that influence the implementation of the Records Management Policy. This study uses a post-positivist approach with in-depth data interview methods, observation, and literature study. The results of this study indicate that of the 12 indicators there are still 3 indicators that are not suitable. The discrepancy is an inhibiting factors in the implementation of archives management policies. Therefore it is necessary to make improvements related to the distribution system of Human Resources in the field of Archives so that distribution is evenly distributed in each work unit. The archives unit must immediately make plans to switch to an elelctronic filling system and transfer files that are still stored manually to support the implementation of the Electronic Based Government System (SPBE)."

"Tesis ini membahas Penanganan Program Kerja Audit dengan Pendekatan Risk Based Internal Audit sebagai langkah awal usulan penerapan RBIA pada Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Perancangan yang dilakukan di dalam tesis ini dititikberatkan kepada auditan yang berisiko tinggi dan auditan yang berisiko rendah.Penlitian ini adalah penelitian dengan desain deskriptif kualitatif dengan pemilihan sampel didasarkan pada teknik nonprobabilily sampling dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu (purposive sampling) terhadap sampel dengan risiko yang tinggi dan rendah.Hasil penelitian menyarankan perubahan atas pendekatan yang selama ini dilakukan terhadap audit program atau Program Kerja Audit (FKA) yang kurang efektif untuk auditan yang tingkat risikonya tinggi dan kurang efisien untuk auditan yang tingkat risikonya rendah dengan menggunakan pendekatan Risk Based Infernal Audit sehingga kebutuhan akan man-days dapat diketahui dengan akurat.

---

This thesis discusses the design of Audit Work Program by Risk Base Internal Audit approach as a first step in the proposed implementation of RBIA the Inspectorate General of Ministry of Energy and Mineral Resources. T design done in this thesis focused to high-risk audit and low risk auditee.

This research is a qualitative descriptive design, with sample select based on sampling techniques with non probability certain consideration (purposive sampling) to sample with high and low risk.

The results suggest changes in the approaches that have been made tot audit program or the Audit Work Program -- which is less effective for the audit with high level of risk and less efficient for low-risk audit the level -- with 1 Risk Based Internal Audit approach. Thus the need for man-days can be knot accurately."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk mengungkap pengaruh persepsi pemeriksa mengenai penerapan risk based audit dan profesionalisme Pemeriksa terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, dengan menggunakan pendekatan cross-sectional (Pendekatan Silang). Teknik analisis data dilakukan dengan pengujian secara statistik yang menggunakan program SPSS. Teknik analisis data meliputi uji validitas, uji realibilitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara kualitatif interpretasi tabulasi data jawaban responden menunjukkan terdapat adanya hubungan persepsi pemeriksa mengenai penerapan risk based audit dan profesionalisme Pemeriksa terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten. Sedangkan dari uji statistik menunjukkan bahwa hipotesis penelitian yang diajukan baik hipotesis utama maupun sub hipotesis penelitian (H1) secara teoritis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi pemeriksa mengenai penerapan risk based audit dan profesionalisme Pemeriksa berpengaruh positif terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten.

---

ABSTRACTThis thesis goal to improve auditor perception analitycal about risk based audit application and professionalism auditor impact to quality of region general audit report in The Supre Audit Board at Banten Province, with the cross-sectional perspective. The Data Analitycal technique with application program of Statistical Program for Social Science (SPSS) version 21. The Analitycal data consist of validity, reliability, classic assumption and hipotesis. The summary of this thesis with tabulation perception responden answer data that the answer positive impact abaout the risk based audit application and professionalism auditor to region general audit report in the Supreme audit Boart at Banten Province."