Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas masalah hukum terkait dengan penentuan benturan kepentinganketika seorang Direksi melakukan pengambilan keputusan dalam pengurusannyaterhadap PT. Pengambilan keputusan merupakan rutinitas seorang Direksi mengingatwewenang dan tanggung jawabnya untuk melakukan pengurusan PT sehari-hari,keputusan Direksi akan menentukan arah PT itu bergerak untuk mencapai tujuannya, disaat yang sama dalam pengambilan keputusan, Direksi sedapat mungkin menghindarikeputusan yang dapat menyebabkan kerugian PT. Dalam Undang-Undang No 40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas tidak terdapat pengertian yang jelas tentang apa itubenturan kepentingan, juga tidak terdapat tentang apa saja yang dapat dikatakan sebagaibenturan kepentingan. Pengertian yang jelas atas benturan kepentingan ini sangat pentingkhususnya ketika terdapat sengketa yang dihadapkan di muka Pengadilan. Karenanyauntuk mencari solusi atas masalah tersebut, dalam tesis ini meneliti tentang bagaimanamenentukan kriteria benturan kepentingan dalam keputusan Direksi. Penelitan dalamtesis ini menggunakan teori fiduciary duty yaitu suatu teori dimana dalam pengurusan PT,seorang Direksi harus mengutamakan kepentingan PT, selain itu lebih memperdalamtentang kepentingan, maka tesis ini juga memakai teori economic analysis of law ataupendekatan ekonomi terhadap hukum yang berangkat dari prinsip dalam pengambilankeputusan, manusia akan selalu bersikap rasional yaitu memilih pilihan yang palingmaksimal atau menguntungkan untuk dirinya. Tesis ini meninjau kasus yang diputus diPengadilan yang menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara terkait benturankepentingan cenderung memutus hanya berdasarkan ketentuan normatif saja tentangkeputusan Direksi yaitu dengan menggantungkan pada keputusan RUPS, tanpa melihatfakta mengenai kepentingan Direksi yang terungkap dalam persidangan

---

This thesis discusses legal issues related to determining conflicts of interest when the

Board of Directors makes decisions in managing PT. Decision making is a routine

activity of the Board of Directors considering its authority and responsibility to carry out

the day-to-day management of the PT, the decision of the Board of Directors will

determine the direction of the PT to receive answers, as well as in decision making, the

Board of Directors as far as possible avoids decisions that may harm PT. Law Number

40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, what is clear is the interests of the

interests, and nothing can be said to be a conflict of interest. A clear understanding of the

interests of these interests is especially important, especially when the dispute is before

the Court. Therefore, to find a solution to these problems, this thesis discusses how to

determine the criteria for conflicts of interest in the decisions of the Board of Directors.

The research in this thesis uses the theory of fiduciary duty, which is a theory where in

the management of a university, directors must prioritize the interests of the PT, in

addition to deepening the analysis, this thesis also uses legal economic analysis. The

theory or economic approach to law that departs from the principle of decision making,

humans will always judge rationally that they choose the most optimal or beneficial

option for themselves. This thesis examines cases decided in Courts which show that

judges in deciding related cases tend to decide cases based solely on normative provisions

regarding the decision of the Board of Directors, namely by relying on the decision of the

GMS, regardless of the facts. regarding the interests of the Board of Directors as proven

in the trial examination"

"Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU Perseroan Terbatas") memberikan pembatasan terhadap kewenangan anggota Direksi untuk mewakili Perseroan apabila terjadi perkara di pengadilan antara anggota Direksi yang bersangkutan dengan Perseroan atau apabila memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, rumusan pasal ini memberikan beragam penafsiran mengenai sejauh mana pembatasan kewenangan anggota Direksi tersebut berlaku. Tesis ini membahas bagaimana pembatasan kewenangan mengurus dan mewakili Perseroan terhadap anggota Direksi yang mempunyi benturan kepentingan dengan Perseroan dan bagaimana keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham yang pemanggilannya dilakukan, diselenggarakan dan dipimpin oleh anggota Direksi yang sedang berperkara melawan Perseroan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis berdasarkan studi dokumen dengan mengumpulkan data sekunder yang bersumber dari hukum primer, sekunder dan tertier dalam bentuk pendekatan kualitatif untuk menghasilkan uraian berupa deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa pembatasan kewenangan anggota Direksi dalam UU Perseroan Terbatas hanya berlaku terhadap: (i) kewenangan untuk mewakili dalam suatu perkara tertentu saja; atau (ii) kewenangan untuk melakukan perikatan atau transaksi tertentu yang terdapat benturan kepentingan saja. Dengan demikian tindakan pemanggilan, menyelenggarakan, memimpin serta membuat risalah RUPS dalam perkara yang dijadikan studi kasus seharusnya adalah tetap sah karena hal tersebut adalah semata-mata kewajiban administratif Direksi.

---

Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company ("Company Law") regulates the limitation of authority of member on Board of Director to represent the Company when having a legal suit against the company or having conflict of interest with the Company, this provisions occurs the difference of interpretation on how does the limitation shall be applied. This Thesis research and explain how is the application of limitation of authority to manage and to represent the Company for the member of Board of Director who is having conflict of interest against the Company and how is the validity of the general meeting of shareholders which is conducted by the member of Board of Director who is having legal suit against the Company. The research method of this Thesis is normative law research and using analytical descriptive method based on documents study by compiling literature of law resources either primary, secondary or complementary with qualitative approach to conclude the deliverable analytical descriptive result. Based on this research can be explained that the limitation of authorities on member of board of director by Company Law are only applied on: (i) the authority to represent the Company on the relevant legal case only; or (ii) the authority to execute the agreement or transaction which contains a conflict of interest. Therefore the general meeting of shareholders which is held by the member of Board of Directors of the case study object should be remain valid since that was solely an administrative obligation of the member of Board of Directors."

"Penulisan ini membahas mengenai benturan kepentingan yang dilakukan oleh Direksi Pemohon dan Termohon Pailit yang terdapat pada Putusan No. 30/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt antara PT. Multilines Shipping Service dengan PT. Multilintas Agung Perkasa. Dalam putusan ini, Direksi tidak menjalankan prinsip fiduciary duty dengan baik sehingga terdapat benturan kepentingan akibat tidak dijalankannya prinsip tersebut. Dalam tulisan ini juga akan membahas mengenai benturan kepentingan dilihat dari doktrin ultra vires, serta akibat hukum permohonan pailit atas benturan kepentingan yang dilakukan oleh Direksi Pemohon dan Termohon Pailit berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam kasus ini, secara eksplisit diketahui bahwa, benturan kepentingan membuat suatu permohonan kepailitan ditolak, karena benturan kepentingan menyebabkan pembuktian dalam proses pailit menjadi tidak sederhana. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan studi kepustakaan dalam hal analisis kasus yang sudah dalam bentuk putusan pengadilan pada tingkat pertama.

---

The focus of this study is about conflict of interest between The Directors of Claimant and Respondent in the Case Study Number 30 Pdt.Sus.Pailit 2015 PN.Niaga.Jkt between PT. Multilines Shipping Service and PT. Multilintas Agung Perkasa. In this case, conflict of interest occured when The Director did not implementing the priciple of fiduciary duty properly. This study will also discuss about conflict of interest from ultra vires doctrine, and the legal consequences of bankruptcy petition made by The Director who has a conflict of interest based on Law Number 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment Bankruptcy and PKPU . In this case, explicitly known that the conflict of interest have made a bankruptcy petition is denied by the court because when a conflict of interest occured, there won rsquo t be a simple justification. The method of this thesis is based on literature study with normative judicial analysis in order to analyze cases based on court jurisprudence. "

"ABSTRAKSeiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi, pasar modal juga berkembangpesat di banyak negara, termasuk Indonesia. Dengan berkembangnya pasar modalini, berkembang pula perhatian terhadap isu-isu yang terdapat di pasar modal, dimana salah satunya adalah benturan kepentingan dalam transaksi tertentu yangdiatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1. Masalah benturan kepentinganini penting untuk diperhatikan karena mencakup perlindungan terhadap investor,terutama pemegang saham minoritas yang suaranya tidak banyak berpengaruhdalam suatu transaksi, dan pada akhirnya sering dirugikan. Notaris, sebagai salahsatu profesi penunjang pasar modal, memiliki peranan yang besar jika terjadisuatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan ini. Tesis ini akanmembahas mengenai peranan Notaris tersebut apabila terjadi suatu transaksi yangmengandung benturan kepentingan yang dilakukan oleh suatu perusahaan terbuka.Di sisi lain, benturan kepentingan tidak hanya terbatas pada pengertian benturankepentingan yang dicantumkan dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1. Pasarmodal melibatkan banyak pihak yang berkepentingan dalam suatu transaksi, tidakterkecuali Notaris yang bekerja di bidang pasar modal, di mana situasi ini akanmengakibatkan benturan kepentingan bagi Notaris dalam membuat akta terkaittransaksi tersebut. Tesis ini juga akan membahas mengenai kewenangan Notarisuntuk membuat akta dalam situasi benturan kepentingan tersebut denganmemperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait serta Kode EtikNotaris. Dari hasil pembahasan ditemukan bahwa dalam hal terjadi suatu transaksiyang mengandung benturan kepentingan tertentu, Notaris berperan untuk turutmemastikan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.Sedangkan mengenai kewenangan Notaris untuk membuat akta jika terjadipotensi benturan kepentingan, ternyata tidak jelas diatur dalam peraturanperundang-undangan di Indonesia sehingga Notaris harus berpedoman pada KodeEtik yang mengharuskan Notaris senantiasa bersikap independen dalammenjalankan jabatannya.

---

Abstract Along with the rapid growth of economic activities, capital market also has itsgrowth in many countries, including Indonesia. By the growth of the capitalmarket activities, occured high attention for the issues happening around it; forexample is the issue concerning the conflict of interest in a transaction which hadbeen regulated in Bapepam?s Regulation Number IX.E.1. This conflict of interestissue is crucial because it involves the protection of the investor, especially theminority shareholders who have very little influence in deciding of a transaction,and often suffer a loss in the end. Notary, as one of the supporting profession incapital market has a great role when a transaction held by a public listed companywith a conflict of interest occured. This thesis will discuss about that role notaryholds concerning that kind of transaction. On the other hand, the definition ofconflict of interest is not only limited to the definition regulated in Bapepam?sRegulation Number IX.E.1. Capital market involves many parties which havetheir own share of interest in a transaction, and notary is not an exception, and thatcould lead that particular notary to a potention of a conflict of interest in makingthe title deed for that transaction. This thesis will also review about thecompetence of a notary in making a title deed on a situation of conflict of interest,which focuses on the regulations concerning the issue and also the Notary Rules.From the discussion, it has been found that on a situation when there is atransaction with a conflict of interest, notary plays the role to ensure thesubmission to the regulations concerning the transaction. Whereas concerning thecompetence of a notary to make a title deed when being faced to a situation ofconflict of interest regarding the notary itself, it has been found that theregulations don?t regulate about it clearly, so notary needs to see orientation fromEthical Code of Notary as the guide for notaries to do their profession."

"Dalam pengelolaan keuangan, direksi pada BUMN di Indonesia bersinergi dengan Kementerian BUMN untuk mengambil keputusan investasi. Salah satu jenis investasi yang paling umum di BUMN adalah pembelian saham perusahaan swasta. Melalui pembelian saham, BUMN dapat memperluas lini bisnisnya dan memproyeksikan keuntungan yang lebih besar. Namun seringkali ditemukan bahwa keputusan pembelian saham perusahaan swasta dilakukan oleh BUMN karena adanya benturan kepentingan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keterlibatan benturan kepentingan dalam keputusan BUMN di Indonesia untuk berinvestasi dalam pembelian saham perusahaan swasta. Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus eksplanatori karena keterbatasan data. Analisis tersebut menguji sampel 14 keputusan investasi BUMN Indonesia saat berinvestasi dalam pembelian saham di perusahaan swasta selama periode 2010-2022. Temuan menunjukkan adanya dugaan benturan kepentingan dalam beberapa keputusan investasi saham yang dilakukan oleh BUMN di Indonesia. Benturan kepentingan ini dapat terjadi karena adanya hubungan kekeluargaan dengan pengurus perusahaan swasta. Selain itu, ada juga hubungan partai politik antara pihak-pihak yang terlibat. Temuan ini dapat membantu beberapa pihak, termasuk BUMN dan Kementerian BUMN untuk lebih memahami batasan investasi yang dapat dilakukan. Dalam jangka panjang, Kementerian BUMN dalam tugasnya sebagai pengawas BUMN dapat memiliki early warning system untuk menilai layak tidaknya investasi yang dilakukan.

---

In financial management, the Director of State-Owned Enterprise (SOEs) in Indonesia synergizes with the Ministry of SOE to make investment decisions. One of the most common types of investment in SOEs is the purchase of shares in private companies. However, it is often found that the decision to purchase private company shares is made by SOEs due to a conflict of interest. This paper aims to determine the level of involvement of conflicts of interest in the decisions of SOEs in Indonesia to invest in the purchase of shares of private companies. To achieve the research objectives, the authors used a qualitative approach with an explanatory case study due to data limitations. The analysis tested a sample of 14 Indonesian SOEs investment decisions when investing in the purchase of shares in private companies during the 2010-2022 period. This conflict of interest can occur because of a family relationship with the management of private companies. Also there is also a political party relationship between the parties involved. These findings can help several parties, including SOE and the Ministry of SOE to better understand the limits of investment that can be made. In the long term, the Ministry of SOE can have an early warning system to assess whether the investments made are appropriate or not."

"Yayasan diperbolehkan oleh Undang-undang Yayasan untuk mendirikan badan usaha. Hal tersebut menjadi dasar bagi suatu Yayasan untuk melakukan penyertaan modal pada suatu Perseroan Terbatas. Penyertaan modal yang dilakukan oleh suatu Yayasan dapat dilakukan dalam hal menjadi pemegang saham dalam satu Perseroan Terbatas. Sebagai pemegang saham dalam perseroan, Yayasan tentunya memiliki hak sebagaimana yang dimiliki oleh pemegang saham suatu Perseroan Terbatas pada umumnya, salah satunya yaitu untuk menjual atau mengalihkan saham yang dimilikinya. Namun, terdapat beberapa larangan dalam kaitanya dengan pertanggungjawaban pengurus Yayasan untuk menghindari transaksi afiliasi yang disebabkan oleh adanya benturan kepentingan bagi Yayasan. Undang-undang Yayasan mengatur mengenai larangan untuk mengalihkan atau membagikan kekayaan Yayasan kepada Organ Yayasan serta untuk mengadakan perjanjian dengan yang terafiliasi dengan Organ dan Karyawan Yayasan. Pertama-tama, tesis ini membahas permasalahan mengenai keadaan dimana suatu transaksi dapat dikatakan sebagai benturan kepentingan bagi Yayasan. Yang kedua tesis ini membahas permasalahan mengenai peran dan tanggung jawab dari seorang Notaris dalam hal terdapat benturan kepentingan dalam transaksi jual beli saham antara suatu Yayasan dengan Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun tesis ini merupakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi deskriptif-analitis yang menggunakan jenis data sekunder. Transaksi jual-beli saham yang dilakukan dalam kasus ini merupakan transaksi afiliasi yang mengandung benturan kepentingan yang dilarang oleh Yayasan. Notaris dalam transaksi jual-beli saham berperan untuk memberikan penyuluhan hukum, pemeriksaan warkah sampai pada pembuatan akta pemindahan hak atas saham. Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam kaitannya dengan perbuatan notaris pengganti akibat batalnya akta pemindahan hak atas saham yang telah dibuat olehnya.

---

A Foundation is allowed by Law to participate in a business activity. This becomes the legal basis for a foundation to put its investment in a Limited Liability Company. Equity participation might be done by any Foundation, by becoming a Shareholder. As shareholder, Foundation certainly has the rights that are given by the Company Law such as to sell and transfer its own shares. However, there are several prohibitions in relation to the accountability of Foundation management to avoid any kind of affiliated transaction caused by conflict of interest transaction. Foundation law regulates the prohibition of transferring or distributing Foundation assets to any Foundation Organs as well as entering into agreements with those affiliated Organs or Employees. Firstly, the author would discuss issues regarding transaction defined as a conflict of interest transaction for a Foundation in the context of Foundation Law. Secondly, the author would discuss regarding the role and responsibility of a Notary if there is a conflict of interest detected in a share sale and purchase transaction between a Foundation and a Limited Liability Company. Research method used by the Author in drawing up this research is a normative juridical with descriptive-analytic typology using secondary data types. The Share sale and purchase transaction conducted in this case in an affiliated transaction containing a conflict of interest in it. It is prohibited by the foundation law. A notary, in the context of share sale and purchase transaction, plays a role to provide legal counselling, examining required documents and drawing a notarial deed. Notary can be held liable in relation to the act of the substitute notary due to the cancellation of the share sale and purchase deed made by the substitute notary."

"Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum untuk mengimplementasikan prinsip kerahasiaan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan agenda benturan kepentingan di PT X Tbk. RUPS benturan kepentingan diadakan apabila terdapat transaksi yang bertentangan antara kepentingan pribadi direktur, komisaris, pemegang saham pengendali dengan kepentingan perseroan terbuka yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan. RUPS diajukan untuk membahas transaksi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, disetujui oleh direksi, kemudian agenda tersebut disampaikan kepada OJK. Penerapan rahasia jabatan notaris sesuai UUJN yang dimulai sejak awal komunikasi dengan PT X Tbk. serta dalam pelaksanaan RUPS benturan kepentingan. Metode penelitian berbentuk yuridis normatif dengan tipologi penelitian bersifat eksplanatoris-analitis. Berdasarkan hasil penelitian, notaris terikat dengan kode etik dan rahasia jabatan sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN atas informasi dan fakta material yang diketahuinya. Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal harus memastikan RUPS berjalan sesuai prosedur. Selama RUPS benturan kepentingan, notaris harus mengimplementasikan prinsip kerahasiaan terkait informasi dan fakta material perusahaan, merahasiakan segala dokumen yang diberikan kepada notaris, dan memastikan keabsahan surat pernyataan pemegang saham independen di atas materai serta memeriksa daftar kehadiran yang sudah ditandatangani oleh pemegang saham independen atau kuasanya. Transaksi benturan kepentingan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham independen melalui keputusan RUPS benturan kepentingan. Apabila para pihak menginginkan informasi dari RUPS benturan kepentingan disampaikan secara umum maka harus mendapat persetujuan dari para pihak yang terlibat dalam RUPS benturan kepentingan.

---

The thesis examines responsibility of the notary public to implement confidentiality principle on General Meeting Shareholders (GMS) in connection with conflict of interest at PT X Tbk. The GMS must be held when there is a conflict of interest transaction between individual interests of director, commissioner, major of shareholders and public company interest that potentially lead to impairment loss for the company. The GMS can be held legally to consider transaction that potentially emerged conflict of interest, approved by director, then submit the agenda of the meeting to OJK. The exercise of notarial secret to undertake confidentiality principle as ethic codes since initial communication to the company even during general meeting. The method conducts normative juridical with explanatory-analytic typology research. According to the results, the notary is bounded to ethic codes and profession based on the provisions of article 4 and article 16 paragraph (1) letter (f) UUJN in order to keep any information and material facts of notarial secret. The notary as a supporting profession of capital market presence must ensure the general meeting fits on right procedures. During the meeting, the notary has committed to keep any verbal information and materials facts of the company, protect all documents obtained from the company, and confirm the authentication of issuance letter signed and stamped by independent shareholders, also to confirm the absence list signed by independent shareholders or their authorizer. The conflict of interest transactions only can be executed as approval of the general meeting decisions. When all the parties require the information need to be announced in public, then it must be approved by all parties involved in the meeting."

"Perdagangan internasional merupakan faktor penting bagi setiap negara menuju era global yang makin kompetitif. Kehadiran World Trade Organization (WTO) diharapkan dapat mewujudukan ketertiban dan keadilan dalam perdagangan internasional. Salah-satu elemennya adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang telah diatur oleh WTO dalam Perjanjian TRIPS. Merek sebagai bagian HKI yang bernilai aktual dan signifikan dalam bisnis. Pengaturan merek, termasuk hak pemilik merek, menjadi problem krusial ketika terjadi pembatasan atas penggunaan (Right-to-Use) dalam perdagangan internasional, karena diprioritaskannya kepentingan umum. Contohnya adalah kasus gugatan Indonesia pada 2015 atas kebijakan kemasan polos rokok (tobacco plain packaging) di Australia telah kandas dalam putusan WTO pada 2018. Terdapat juga kasus-kasus lain yang dipicu kebijakan pembatasan Right-to-Use merek oleh negara yang mewarnai perdagangan internasional. Isyu ini menarik, karena secara yuridis terjadi perdebatan pro dan kontra atas tindakan sepihak negara tersebut. Dalam skripsi ini, penulis berkeinginan untuk mempelajari bagaimana terjadi benturan kepentingan antara pengaturan dan pembatasan Right-to-Use dalam perspektif Perjanjian TRIPS, dengan juga melihat peraturan nasional dan praktik yang berkembang. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dilakukan pengumpulan data sekunder untuk mencari norma hukum dalam perjanjian internasional, doktrin ahli hukum, dan putusan lembaga. Bagaimana interpretasi peraturan, apa kaitan dengan pendaftaran, apa kategori hak, bagaimana justifikasi pembatasan, sebagai fokus akhir. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa kepentingan umum termasuk kepentingan kesehatan masyarakat memang sudah seharusnya menang. Kebijakan pembatasan Right-to-Use merek dalam bingkai ini menjadi rekomendasi bagi Indonesia dan negara lain yang ingin menciptakan perdagangan internasional yang tertib dan adil.

---

International trade is an important factor for every country towards an increasingly competitive global era. The presence of the World Trade Organization (WTO) is expected to realize order and justice in international trade. One of the elements is Intellectual Property Rights (IPR), which have been regulated by the WTO in the TRIPS Agreement. Trademark as part of IPR that have actual and significant value in business. Trademark regulation, including the Right-to-Use of trademark owners, becomes a crucial problem when there are restrictions on Right-to-Use in international trade, because the public interest is prioritized. As an example is the Indonesian lawsuit case in 2015 over the tobacco plain packaging policy in Australia which had failed in the WTO ruling in 2018. There were also other cases triggered by the states Right-to-Use of trademark restriction policy that colored international trade. This issus is interesting, because juridically there is a pro and counter debate over the unilateral actions of the country. In this paper, the author intends to study how there is a conflict of interest between the regulation and limitation of Right-to-Use in the perspective of the TRIPS Agreement, by also looking at national regulations and developing practices. By using normative legal research methods, secondary data collection is carried out to find legal norms in international agreements, legal experts doctrines, and institutional decisions. What is the interpretation of regulations, what is the connection with registration, what category of rights, how is the justification of restrictions, as the final focus. The results of the analysis show that the public interest including the interests of public health is indeed supposed to win. The Right-to-Use limitation policy in this frame is a recommendation for Indonesia and other countries that want to create orderly and fair international trade. "

"Perjanjian simulasi dapat terjadi ketika ada penyimpangan antara kehendak dan pernyataan. Penyimpangan ini memberi kesan bahwa para pihak telah melakukan suatu perbuatan hukum, padahal sebenarnya di antara keduanya diakui bahwa tidak ada akibat hukum dari perbuatan hukum yang terjadi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan akta yang di dalamnya terdapat kausa palsu dan akibat hukum bagi notaris yang terlibat dalam pembuatan perjnjian dengan kausa palsu. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder. Analisa kasus dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 166/ Pid.B/ 2016/ PT.PBR mengenai notaris yang terlibat dalam pembuatan perjanjian dengan kausa palsu yang terlarang. Simpulan dari penelitian adalah bahwa perjanjian yang mengandung kausa palsu terlarang menjadi batal demi hukum dan notaris yang terlibat dijatuhi sanksi pidana serta dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi dari organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Notaris sebaiknya bersikap professional dan paham mengenai perjanjian simulasi beserta kausanya sehingga dalam pembuatan perjanjian dapat memastikan apakah perjanjian tersebut benar dan tidak bertentangan dengan hukum.

---

Simulation agreements can occur when there is a deviation between will and statement. This deviation gives the impression that the parties have committed a legal act, even though in fact both of them are recognized that there are no legal consequences of legal actions that occured. The problems that raised in this study are about the validity of the deed in which there are fake causes and legal consequences for the notary who involved in making of deed with fake causes. This study uses the library method by collecting secondary data. Case analysis was conducted on the Decision of the Pekanbaru High Court Number 166 / Pid.B / 2016 / PT.PBR regarding the notary who involved in the making of agreement with fake causes.

The conclusion of the study is the deed that contain prohibited fake causes is null and void and the notary who involved in making of deed with prohibited fake causes get criminal sanctions and may get administrative sanctions, also sanctions from the organization of the Indonesian Notary Association (INI). Notaries should be professional and understand about the simulation agreement and the causal so can be certain in making of deed whether the deed is true and does not conflict with the law."

"Demutualisasi adalah sebuah proses dimana sebuah perusahaan yang tidak mencari keuntungan dan dimiliki oleh anggota menjadi perusahaan yang mencari keuntungan dan dimiliki oleh pemegang sahamDemutualisasi belum juga dapat dilaksanakan karena terganjal beberapa hal, yaitu: Pertama, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal belum memungkinkan untuk dilaksanakannya demutualisasi. Kedua, demutualisasi di Bursa Efek Indonesia akan menimbulkan potensi benturan kepentingan yang cukup besar karena fungsi Bursa sebagai penyedia jasa bertabrakan dengan fungsi Bursa sebagai regulator. Mengetahui fakta ini, maka muncul pertanyaan dalam benak kita mengenai apakah mungkin demutualisasi benar-benar dapat dijalankan di Indonesia dan bagaimana implikasinya. Penulis percaya bahwa tulisan ini dapat memberikan masukan atau setidaknya pencerdasan bagi masyarakat mengenai Demutualisasi Bursa Efek. Metode penelitian skripsi ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara, dimana data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan Hukum Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.

---

Demutualization is defined as a process of a non for profit company which owned by the members change into a for profit company which owned by the shareholders. Demutualization also cannot be implemented because there were various obstacles, they are: First, the legislation in force in the capital market has not been possible to implement the demutualization. Second, on the demutualization of the Indonesia Stock Exchange will give rise to a potential conflict of interest that is quite large as it functions as a provider of Exchange collided with Exchange functions as a regulator. Knowing this fact, the question arises in our minds as to whether demutualization is possible to be implemented in Indonesia and how the implications, and how foreign stock exchanges that have been successful in running demutualization concerning potential conflicts of interest that would arise. The author believes this mini thesis can provide inputs or at least the additional knowledge to public about Demutualization of the Stock Exchanges. These thesis research methods conducted with library research and interviews, in which data is obtained and analyzed qualitatively based on legislation Capital Market Law in Indonesia."