Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai tinjauan yuridis pertanggungjawaban Uni Eropa terhadap sengketa kelapa sawit yang terjadi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif yang bersifat yuridis normatif, yakni mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum atau aturan secara faktual pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Kali ini Indonesia dihadapkan dengan sengketa perdagangan Internasional dengan Uni Eropa yaitu terkait dengan produk kelapa sawit. Uni Eropa dalam kebijakan RED II akan menghentikan pemakaian minyak sawit sebagai bahan bakar nabati pada tahun 2030, karena isu pengrusakkan lingkungan. Hal ini tentu berdampak pada perdagangan Indonesia, terutama dengan adanya penurunan ekspor minyak kelapa sawit atau CPO ke Eropa secara bertahap dari tahun 2021 sampai di hilangkan pada tahun 2030. Hal ini akan mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara Indonesia, pengurangan tenaga kerja, stok yang berlebihan, pengurangan devisa negara, dan mengurangi kesejahteraan petani dan pengusaha sawit Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian Indonesia telah mengajukan gugatan ke WTO lewat badan penyelesaian sengketa WTO atas tindakan diskriminasi produk kelapa sawit. Kebijakan RED II dianggap telah membatasi akses pasar minyak sawit ke Eropa dengan regulasi dan persyaratan-persyaratannya. Berdasarkan kesimpulan penulisan tesis ini kebijakan RED II telah melanggar ketentuan dalam perjanjian perdagangan internasional, bahwa kebijakan RED II tidak sesuai dengan aturan WTO, khususnya tentang perjanjian Technical Barriers to Trade, dan GATT 1994. Hasil penelitian menyarankan perlunya merevisi atau mengubah kebijakan RED II Uni Eropa untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan liberalisasi perdagangan sesuai dengan aturan WTO, sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap produk minyak kelapa sawit dan produk produk lain kedepannya.

---

This thesis discusses the juridical review of the EU's responsibility for oil palm disputes in Indonesia. The research method used is a descriptive normative juridical study, which examines the factual implementation or implementation of legal provisions or rules on a certain legal event that occurs in society to achieve specified goals. This time Indonesia is faced with an international trade dispute with the European Union, which is related to palm oil products. The European Union in the RED II policy will stop the use of palm oil as a biofuel by 2030, due to issues of environmental destruction. This certainly has an impact on Indonesia's trade, especially with the gradual decline in exports of palm oil or CPO to Europe from 2021 until it is eliminated in 2030. This will result in losses to Indonesia's state income, reduction of labor, excessive stock, reduction of foreign exchange, and reduce the welfare of Indonesian palm oil farmers and entrepreneurs. Based on the results of the research, Indonesia has filed a lawsuit to the WTO through the WTO dispute resolution agency for discrimination against palm oil products. The RED II policy is considered to have limited market access for palm oil to Europe with its regulations and requirements. Based on the conclusion of this thesis, the RED II policy has violated the provisions in the international trade agreement, that the RED II policy is not in accordance with the WTO rules, especially regarding the Technical Barriers to Trade agreement, and GATT 1994. The results of the study suggest the need to revise or change the EU RED II policy to adapt to the development of trade liberalization in accordance with WTO rules, so as not to cause harm to palm oil products and other products in the future."

"Ketentuan hukum dari Organisasi Perdagangan Dunia yang memberikan perlindungan khusus untuk lingkungan dapat ditemukan dalam Pasal XX (b) dan (g) PUTP 1994, dan dapat ditemukan secara sempit dalam Perjanjian tentang Aplikasi Sanitasi dan Fitosanitasi Tindakan (Perjanjian SPS) dan Perjanjian tentang Hambatan Teknis untuk Perdagangan (TBTPersetujuan). Kebijakan itu bisa diterapkan oleh suatu negara di ranah perdagangan internasional ditujukan untuk melindungi lingkungan tidak dapat dilakukan semata-mata atas dasar ini tujuan. Sehubungan dengan ini, pada tahun 2011 Uni Eropa mengeluarkan Uni Eropa Peraturan No. 1169/2011 terkait dengan kebijakan kewajiban untuk melalui a proses sertifikasi standar, tetapi pihak Indonesia tidak mengajukan gugatankebijakan yang merugikan eksportir minyak sawit Indonesia melalui Penyelesaian Sengketa WTO Tubuh. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan melakukan studi literatur Peraturan Pelabelan dengan sertifikasi minyak sawit berkelanjutan Indonesia kebijakan. Pelabelan minyak kelapa sawit bertujuan untuk melindungi kesehatan dari dugaan bahaya minyak sawit untuk kesehatan manusia, melestarikan hutan dunia, dan memberikan informasi kepada konsumen produk minyak sawit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelabelan UE kebijakan produk minyak sawit Indonesia telah melanggar ketentuan GATT dan Perjanjian TBT, dan tidak dapat dibenarkan berdasarkan Pasal XX (b) atau (g) ​​PUTP 1994. Ini kebijakan dapat menimbulkan biaya dan kerugian daya saing produk minyak sawit. Ini kebijakan termasuk dalam kebijakan diskriminatif berdasarkan ketentuan GATT dan Perjanjian TBT. Pembenaran untuk hambatan terhadap perdagangan internasional harus bisa memenuhi unsur chapeau Pasal XX GATT, tidak hanya ketentuan dalam surat artikel saja.

---

Legal provisions of the World Trade Organization that provide special protection for the environment can be found in Article XX (b) and (g) PUTP 1994, and can be found in full in the Agreement on Sanitation and Phytosanitary Applications, the Agreement Signing Agreement and the Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Approval). That policy can be applied by a country in the realm of international trade aimed at protecting the environment cannot be done free of charge. In connection with this, in 2011 the European Union issued the European Union Regulation No. 1169/2011 related to policy requirements through a standard certification process, but the Indonesian side did not request a lawsuit WTO Body. This study uses a normative juridical method, by conducting a study of the Labeling Regulations literature with palm oil certification managed by Indonesia. Palm oil labeling to protect health from the suspected danger of palm oil for human health, preserve the world's forests, and provide information to consumers of palm oil products. The results of this study indicate that the EU labeling of Indonesian palm oil product policies has agreed to the provisions of the GATT and the TBT Agreement, and cannot be justified under Article XX (b) or (g) PUTP 1994. palm. This policy is included in a discrimination policy based on GATT provisions and the TBT Agreement. Article XX GATT, not only provisions in the article letter only."

"Indonesia masuk ke dalam jajaran 10 besar negara di dunia yang memiliki produksi nikel terbesar dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan produksi nikel sebesar 800.000 MT. Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia menerbitkan aturan yang melarang ekspor bijih nikel yang mulai berlaku pada bulan Januari 2020 di dalam Permen ESDM 11/2019. Kebijakan ini menjadi dasar digugatnya Indonesia oleh negara-negara Uni Eropa ke Dispute Settlement Body WTO dan diklaim bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai (inkonsisten) dengan Article XI:1 dan Article X:1 GATT 1994. Pada tanggal 30 November 2022, Panel DSB WTO telah mensirkulasikan laporan atau putusan dari sengketa DS592, yang memposisikan Indonesia sebagai pihak yang kalah. Di dalam putusannya, Panel DSB WTO menyatakan bahwa kebijakan pembatasan ekspor dan kewajiban pengolahan domestik (domestic processing requirement) telah inkonsisten terhadap Pasal XI:1 GATT 1994 karena kebijakan pembatasan ekspor merupakan bentuk pelarangan ekspor dan persyaratan pengolahan dalam negeri merupakan pembatasan yang juga berdampak membatasi ekspor. Melalui artikel ini, penulis ingin mengkaji putusan DSB WTO tersebut apakah sudah sesuai dengan tujuan perdagangan internasional, yang bertujuan untuk memberikan manfaat dan keuntungan bagi seluruh pihak, termasuk Indonesia, dan apa yang menjadi kepentingan nasional Indonesia dan juga negara-negara Uni Eropa tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan pertimbangan-pertimbangan majelis DSB pada putusan-putusan lain dengan perkara yang serupa.

---

Indonesia is included in the top 10 countries in the world that have the largest nickel production and can produce nickel production of 800,000 MT. In 2019, the Indonesian government issued a regulation banning the export of nickel ore which took effect in January 2020 under ESDM Ministry Regulation No. 11/2019. This policy became the basis for European Union countries to file their claims to the WTO Dispute Settlement Body, under which they claimed that the policy was inconsistent with Article XI:1 and Article X:1 GATT 1994. On 30 November 2022, the WTO DSB Panel has circulated the report or decision of the DS592 dispute, which positioned Indonesia as the losing party. In its decision, the WTO DSB Panel stated that the export restriction policy and domestic processing requirements (domestic processing requirements) were inconsistent with Article XI:1 GATT 1994 because the export restriction policy was a form of export ban and domestic processing requirements were restrictions which also had the effect of limiting exports. Through this article, the author wants to examine whether the WTO DSB decision is in accordance with the objectives of international trade, which aims to provide benefits for all parties, including Indonesia, and what is in the national interests of Indonesia and also the European Union countries. The research method used in this article uses a normative juridical approach, namely using library materials and the DSB council's considerations in other decisions with similar cases."

"Dalam upaya menjaga lingkungan, Uni Eropa memberlakukan peraturan Renewable Energy Directive 2018/2001 (RED II). Gagasan perubahan penggunaan lahan tidak langsung (ILUC), yang membatasi perdagangan minyak sawit mentah (CPO) sementara barang domestik setara lainnya bebas dari pengurangan tersebut, akan menjadi area utama di mana penulis menilai bagaimana RED II diskriminatif terhadap perdagangan Indonesia. dari CPO. Indonesia meminta WTO untuk menyelidiki apakah RED II sesuai dengan komitmen internasional yang digariskan dalam WTO setelah kebijakan ini diumumkan. Penulis akan mengkaji non-diskriminasi berdasarkan hukum WTO, terutama berdasarkan persyaratan Pasal 2.1, 2.2 Technical Barriers to Trade (TBT) serta Pasal I:1 dan III:4 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 bersama dengan kasus hukum WTO terkait. Dengan menggunakan data sekunder dan sumber pustaka, dalam penelitian ini digunakan teknik yuridis-normatif. Kesimpulan dari analisis ini menunjukkan bahwa RED II melanggar kewajiban non-diskriminasi berdasarkan GATT dan TBT karena memperlakukan item yang sebanding secara berbeda, yang menghasilkan perlakuan yang kurang menguntungkan dan kemungkinan persaingan yang tidak merata untuk CPO.

---

In an effort to safeguard the environment, the European Union enacted the Renewable Energy Directive 2018/2001 (RED II) regulation. The idea of indirect land use change (ILUC), which restricts trade toward crude palm oil (CPO) while other domestically equivalent goods are free from such reduction, will be the main area in which the authors assess how RED II is discriminatory toward Indonesian trade of CPO. Indonesia asked the WTO to investigate whether RED II complies with the international commitments outlined in the WTO after this policy was announced. The author will examine non-discrimination under WTO law, especially based on the requirements of Articles 2.1, 2.2, of the Technical Barriers to Trade as well as Articles I: 1 and III:4 of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994, along with pertinent WTO case law. Using secondary data and library resources, the juridical-normative technique is being used for this research. The conclusion of this analysis demonstrates that RED II does break the non-discrimination duties based on GATT and TBT since it treats comparable items differently, which results in less favorable treatment and uneven possibilities for competition for CPO."

"Tesis ini berangkat dari hipotesis penulis bahwa ruang politik Uni Eropa memfasilitasi Greenpeace untuk dapat menekan industri minyak kelapa sawit Indonesia. Tesis ini menganalisis strategi Greenpeace dalam menekan industri minyak kelapa sawit Indonesia melalui Uni Eropa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi pustaka. Analisis kajian tesis ini menggunakan penggabungan konsep transnasional advocacy networks (1998) dan konsep kesempatan politik Dellmuth dan Bloodgood (2019). Berdasarkan konsep konsep transnasional advocacy networks (1998), ada empat taktik politik. Dari keempat taktik politik, Greenpeace hanya menggunakan dua taktik politik untuk mempengaruhi Uni Eropa, yaitu taktik politik pengaruh dan akuntabilitas. Kedua taktik ini bisa dikatakan secara tidak langsung dapat dimanfaatkan Greenpeace untuk menekan industri minyak kelapa sawit. Kendati demikian, kedua taktik tersebut memiliki pengaruh terbatas kepada kebijakan Uni Eropa. Salah satu penyebab terbatasnya pengaruh Greenpeace adalah lambannya pembuatan rencana aksi Uni Eropa dalam melakukan komitmen global. Sementara itu, konsep kesempatan politik menjelaskan bahwa pengaruh politik Uni Eropa terbatas. Keterbatasan pengaruh disebabkan sempitnya ruang politik dari dalam institusi, koalisi organisasi non pemerintah dalam tidak menunjukkan peranan penting dan kompleksitas isu yang disebabkan oleh tidak realistisnya komitmen Uni Eropa. Dengan demikian, Greenpeace tidak dapat menggunakan Uni Eropa sebagai tekanan terhadap industri minyak kelapa sawit.

---

This thesis is based on hypothesis that European Union facilitates political space for Greenpeace in order to be able press the palm oil industry. This thesis analyzes the strategy of Greenpeace in pressing Indonesian palm oil industry through European Union. This qualitative research used literature research regarding palm oil and objects of analysis. Theoretical framework that uses in this research is combination between transnational advocacy networks concept (1998) and political opportunity (2019) concept. Based on transnational advocacy network concept (1998), there are four political tactics which are used by Greenpeace in running the palm oil campaign. Four political tactics are information, symbolic, leverage and accountability. From four political tactics, Greenpeace only uses two political tactics to influence European Union, namely leverage political tactic and accountability political tactic. It can be said that the two political tactics are used indirectly to press palm oil industry by Greenpeace. However, Greenpeace’s influence to European Union policy is limited. One of the reason is the slow progress of European Union in doing global commitment. Meanwhile, political opportunity concept explain that limitation caused by the narrow political space inside European Institution. Besides that, coalition between Greenpeace and other organization non-governments had not shown significant role in influencing European Union policy. The complexity of this issue also limits Greenpeace’s influence on the European Union."

"Uni Eropa memberlakukan kebijakan RED yang berkaitan dengan penerapan keberlanjutan terhadap sumber energi terbarukan dalam. Dalam kajian sebelum RED II menempatkan produk sawit sebagai salah satu penghasil emisi akibat penggunaan Indirect  Land Use Change (ILUC). Hal ini tidak hanya menimbulkan permasalahan pada kuantitas ekpor minyak sawit Indonesia, akan tetapi preseden yang ditimbulkan dari Kebijakan oleh UE tersebut terhadap minyak sawit Indonesia di pasar global. Tujuan penelitian untuk mengetahui apa saja motivasi UE dalam menerapkan kebijakan RED dari sisi sosial, politik dan lingkungan, serta strategi perdagangan Indonesia dengan menggunakan pendekatan intelijen kompetitif. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis menggunakan pendekatan intelijen kompetitif, Teori Berlian dari Porter, PESTLE dan selanjutnya dilakukan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukan bahwa motif kebijakan RED tidak hanya akibat faktor lingkungan, namun juga terkait dengan politik dan ekonomi. Dalam menghadapi RED Strategi perdagangan Internasional sawit Indonesia dapat dilakukan dengan mengembangkan jalur hilirisasi sawit dalam negeri, mengembangkan SDM, meningkatkan pengawasan dalam implementasi regulasi terkait industri sawit, selanjutnya mengedapankan industri sawit berkelanjutan sebagai counter terhadap kampanye negatif dan kebijakan RED, dengan mengusung dampak sosial yang ditimbulkan dari kebijakan RED jika ekspor sawit ke UE dihentikan, sebagai bagian dari standarisasi berkelanjutan yang memenuhi unsur ekonomi, lingkungan dan sosial. Selain itu, juga dipertimbangkan untuk mengoptimalkan pasar baru, terutama negara-negara yang mengalami peningkatan kebutuhan minyak nabati khususnya sawit, seperti India, Pakistan dan China.

---

The European Union has implemented the Renewable Energy Directive (RED) policy, which relates to the application of sustainability towards renewable energy sources. In a study prior to RED II, palm oil products were identified as one of the contributors to emissions due to the use of Indirect Land Use Change (ILUC). This not only poses problems for the quantity of Indonesian palm oil exports but also sets a precedent for the Indonesian palm oil industry in the global market due to the policy imposed by the EU. This research aims to identify the motivations of the EU in implementing the RED policy from social, political, and environmental perspectives, as well as to explore Indonesia's trading strategy using a competitive intelligence approach. This research was conducted qualitatively through data collection via interviews and literature review. The analysis utilized the competitive intelligence approach, Porter's Diamond Theory, PESTLE analysis, and SWOT analysis. The research findings indicate that the RED policy is motivated not only by environmental factors but also by political and economic considerations. In facing the RED policy, Indonesia's international palm oil trading strategy can be carried out by advancing the domestic palm oil industries, enhancing human resources, strengthening oversight in implementing regulations related to the palm oil industry, and promoting sustainable palm oil industry as a counter to negative campaigns and the RED policy. This includes highlighting the social impacts that would arise if palm oil exports to the EU were to be stopped as part of sustainable standards that fulfill economic, environmental, and social aspects. Additionally, optimizing new markets, particularly countries with increasing demand for vegetable oils, especially palm oil, such as India, Pakistan, and China need to be considered."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan akuisisi serta ketentuan pemberitahuan akuisisi dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia, Uni Eropa dan Singapura. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis dan pendalaman mengenai ketentuan pemberitahuan akuisisi sebagai suatu pengawasan yang dilakukan otoritas persaingan nasional atas akuisisi yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dalam hukum persaingan usaha Indonesia, Uni Eropa dan Singapura, dengan membandingkan ketentuan pemberitahuan akuisisi yang berlaku di Indonesia dengan ketentuan yang berlaku di Uni Eropa dan Singapura. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengacu kepada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menyarankan kepada pemerintah untuk memperbaiki dan merubah peraturan perundang-undangan terkait persaingan usaha, terutama mengenai ketentuan pemberitahuan atas akuisisi yang pada saat ini menerapkan post merger notification menjadi pre merger notification agar dapat lebih efektif dalam mencegah terjadi akuisisi yang dapat menyebabkan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.

---

This research focuses on the regulation on acquisition and provisions regarding the notification of acquisition in Indonesian, European and Singapore Competition Law. The purpose of this research is to analyze the provisions of the notification of acquisitions as a control used by national competition authority to prevent monopolization and unfair competition within one rsquo s country by comparing provisions implemented in Indonesia with provisions implemented in European Union and Singapore. The method used in this research is juridical normative, a research referring to the rules or legal norms contained in the legislation. The result of this research suggests the Indonesian government to amend the regulation on competition, especially the provision on notification of acquisition which requires the parties involved to notify the acquisition that rsquo s been implemented or known as post merger notification, to pre merger notification which requires the parties involved in the proposed acquisition to notify prior to the implementation of the acquisition. "

"ABSTRAKPengaturan penyelesaian sengketa secara daring (online dispute resolution-ODR) sudah diterapkan di beberapa negara, namun Indonesia belum memiliki pengaturan tersebut. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaturan tentang penyelesaian sengketa secara daring (ODR) di Cina, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Secara khusus, skripsi ini menjelaskan mengenai tinjauan umum electronic commerce (e-commerce), keterlibatan UMKM sebagai pelaku usaha dalam e- commerce, mekanisme jual-beli dalam e-commerce menurut UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, pengaturan e-commerce di Indonesia, alasan-alasan Indonesia memerlukan penyelesaian sengketa secara online, dan ketentuan yang perlu diatur Indonesia apabila Indonesia akan membentuk pengaturan penyelesaikan sengketa secara daring (ODR). Berdasarkan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perbandingan, skripsi ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu memiliki pengaturan tentang penyelesaian sengketa secara daring (ODR). Skripsi ini menyarankan agar Pemerintah Indonesia harus membentuk pengaturan yang secara khusus mengatur tentang penyelesaian sengketa secara daring (ODR).

---

ABSTRACTOnline dispute resolution regulations have been implemented in several countries but Indonesia does not yet have such regulations. This thesis discusses online dispute resolution (ODR) regulations in China, the United States, and the European Union. In particular, this thesis describes an overview of electronic commerce (e- commerce), the involvement of MSMEs in e-commerce, the mechanism of buying and selling in e-commerce according to the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, e-commerce regulations in Indonesia, reasons Indonesia needs an online dispute resolution regulation, and what provisions need to be regulated by Indonesia if Indonesia will establish an online dispute resolution(ODR) regulation. Based on normative juridical research, using a comparative approach, this thesis concludes that Indonesia needs to have an arrangement on online dispute resolution (ODR). This thesis suggests that the Indonesian Government must create regulation that specifically regulate online dispute resolution (ODR)."

"Kajian ini bertujuan untuk menganalisis isu Uni Eropa terkait kelapa sawit, dan implikasinya terhadap salah satu negara produsen minyak sawit terbesar, Indonesia. Mendefinisikan kelapa sawit sebagai CSA, studi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif menggunakan wawancara dan berbagai sumber sekunder. Rancangan peraturan Delegated Act yang Uni Eropa sedang coba untuk implementasikan adalah Unilateral Environmental Trade Measures (UETM) atau Tindakan Perdagangan Lingkungan Unilateral dengan tujuan kesejahteraan lingkungan. Muncul berbagai macam sentimen terhadap kebijakan tersebut karena kemungkinan implikasi ekonomi dan juga motif tersembunyi di balik rancangan peraturan tersebut. Pada akhirnya, keunggulan komparatif minyak sawit sebagai CSA milik Indonesia menghambat kebijakan Uni Eropa dalam mencapai tujuannya.

---

This study aims to analyze the issue of the European Union regarding palm oil, and its implications in regards to one of largest palm oil producer countries, Indonesia. Defining palm oil as CSA, this study was conducted using a qualitative case study approach using interviews and various secondary sources. The draft delegated act that the EU is trying to implement Unilateral Environmental Trade Measures with the objectives of environmental welfare. Sentiment against the policy emerges due to its possible economic implications and ulterior motives behind it. In the end, palm oil comparative advantage as Indonesia CSA hinder the EU policy on achieving its objectives."

"Crude Palm Oil (CPO) merupakan komoditas ekspor andalan Indonesia sehingga berhasil menempatkan Indonesia sebagai negara eksportir CPO terbesar di dunia, di mana salah satu tujuan utamanya adalah Uni Eropa. Namun demikian, Uni Eropa justru menerapkan Kebijakan Renewable Energy Directive (RED) I pada tahun 2009 dan dilanjutkan dengan RED II pada tahun 2018 yang berisikan tentang peralihan konsumsi dari energi fosil menjadi energi terbarukan, di mana energi tersebut harus diproduksi dan diolah secara berkelanjutan. Dampaknya, Uni Eropa mulai mengurangi impor CPO dari berbagai negara, termasuk Indonesia, sehingga Kebijakan RED I dan II berpotensi dapat memengaruhi ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa.

---

Crude Palm Oil (CPO) is Indonesia's main export commodity, which has led Indonesia to become the world's largest CPO exporter, where one of its main destinations is the European Union. However, the European Union implemented the Renewable Energy Directive (RED) I in 2009 and followed with RED II in 2018. These directives aim to transition consumption from fossil fuels to renewable energy sources, requiring sustainable production and processing. As a result, the European Union has started reducing CPO imports from various countries, including Indonesia. Consequently, RED I and II Policies could potentially affect Indonesia's CPO exports to the European Union."