Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 30 pegawai Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI adalah positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi mempunyai peran yang cukup dalam meningkatkan efektivitas kerja yang diharapkan.

---

The primary aim of this research is to examine the impact of organizational culture on employee performance of Public Relation at Directorate General of Corrections Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia. This research used Quantitative approach and Quantitative methode. Data collection is by spreading questioner to 28 employee at Public Relation at Directorate General of Corrections Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia. The result showed that the impact of organizational culture on employe performance of Public Relation at Directorate General of Corrections Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia is positive and significant. This showed that organizational culture had the role on improving job effectivity that have been hoped."

"Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah unsur pelaksana teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bisang pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan transformasi digital dalam menjalankan pelayanan pemasyarakatan. Transformasi digital sejalan dengan tata kelola data dan informasi yang baik dalam mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan peraturan satu data Indonesia dan sistem pemerintah berbasis elektronik menjadi pedoman instansi pemerintah dalam pertukaran data dan penggunaan sistem informasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Menurut dokumen cetak biru TI Ditjenpas belum memiliki tata kelola data yang mengakibatkan beberapa data tidak valid dan tidak sesuai yang membuat kurangnya kualitas data. Dengan adanya tata kelola data memudahkan organisasi dalam mengelola data agar mendapatkan data yang terstandar dan berkualitas untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Metode yang digunakan dalam perancangan data governance di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengacu pada Data Management Body of Knowledge (DMBOK). Pada penelitian ini melakukan pengukuran tingkat kematangan data governance untuk mengetahui peta kemampuan organisasi dalam menerapkan data governance, selanjutnya melakukan pemetaan peran, aktivitas, dan tanggungjawab, serta melakukan perancangan struktur organisasi data governance di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Perancangan data governance dapat menjadi solusi untuk mempersiapkan manajemen data governance dalam mendukung kepatuhan terhadap regulasi.

---

The Directorate General of Corrections is the technical implementing element of the Ministry of Law and Human Rights, which has the task of formulating and implementing policies and technical standardization in the correctional sector. The Directorate General of Corrections carries out digital transformation in correctional services. Digital transformation aligns with good data and information governance in achieving organizational goals. Based on the Indonesian one data regulation and an electronic-based government system, it becomes a guideline for government agencies in exchanging data and using information systems in carrying out their primary duties and functions. According to the IT blueprint document, Ditjenpas does not yet have data governance, resulting in invalid and inappropriate data and a lack of data quality. With data governance, it is easier for organizations to manage data in order to obtain standardized and quality data to solve existing problems. The method used in designing data governance at the Directorate General of Corrections refers to as the Data Management Body of Knowledge (DMBOK). In this study, to measure the maturity level of data governance to determine the map of the organization's ability to implement data governance, then to map roles, activities, and responsibilities, and to design the organizational structure of data governance at the Directorate General of Corrections. Data governance design can be a solution to prepare data governance management to support regulatory compliance."

"Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan salah satu unit eselon I di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Pemasyarakatan. Untuk melihat tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang selama ini telah dilaksanakan terhadap tugas yang diamanatkan, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja. Adapun pengukuran kinerja yang selama ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengacu pada aspek keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Hasil kedua laporan tersebut belum mampu dijadikan sebagai pedoman dalam menilai tingkat kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan secara komprehensif. Dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan pengukuran kinerja dengan metode Balanced Scorecard. Metode ini mengukur kinerja dari 4 aspek yaitu aspek pertumbuhan dan pembelajaran, aspek proses bisnis internal, aspek keuangan dan aspek pelanggan. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif, yang merupakan suatu penelitian yang analisisnya secara umum memakai analisis statistik, dimana data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Selanjutnya pengolahan data kuantitatif akan digambarkan secara deskriptis analisis. Dari hasil penghitungan keseluruhan berdasarkan metode balanced scorecard maka diperoleh skor sebesar 39. Nilai tersebut penjumlahan dari keempat perspektif pada metode balanced scorecard yang telah diukur berdasarkan perhitungan rentang skala nilai. Skor tersebut masuk kategori baik yang berada pada skala 37,43-46,23.

---

Directorate General of Corrections is one of work unit below the authority of Ministry of Law and Human Rights which have duties to conducted and implemented policy and technical standardization on Correctional. To observe the level of success on implemented program and activities which have been mandated, it is necessary to measure the organization performances. Performances measures which have been conducted by Directorate General of Corrections is refer to financial aspect and Accountability Report of Government Institution Performance (LAKIP). The result of these two reports have not been able to serve as guide in assessing level of success of Directorate General of Corrections comprehensively. In this research, writer tries to applied Balanced Scorecard method for performance measurement.

This method measures the organizations performances using 4 aspects which consist of learning and growth aspect, internal business process aspect, financial aspect and costumer aspect. This research used quantitative approach which an approach that generally analysis using statistic, research data be in the form of numbers and statistically analyze. Furthermore, data processing will be described in a descriptive quantitative analytical. From the result of the overall calculation based on balanced scorecard method obtained a score of 39. This value is the sum of the four perspectives in the balanced scorecard method which has been measured by counting scale range value. The scores are categorized either on a scale 37,43 - 46,23."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mcngctahui pengaruh Kompensasi, Kepuasan Kelja, dan Pengembangan Karir terhadap Kincija pegawai Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl. Dalam rangka pencapaian kinerja yang baik, dan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Peraturan Perudang-undangan, maka peran sumber daya manusia yang profesional, memiliki integritas moral, pribadi, serta dedikasi yang tinggi sangatlah dibutuhkan. Ha! ini dinilai sangat penting agar organisasi mampu bcradaptasi scrta bergarak cepat dalam mcnghadapi perubahan lingkungan yang begitu dinamis. Seperti halnya persaingan global yang ketat, perkcmbangan teknologi yang berubah dengan cepat, perubahan demografi, fluktuasi ekonomi dan kondisi-kondisi dinamis lainnya. Penelitian ini menggunakan Teknik Probabilily Sampling yakni dengan teknik sampling jenuh, maksudnya adalah teknik penentuan sampel bila semua anggotn populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2009 : 122), tujuan dalam penelitian ini adalah ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain dari sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Dengan demikian jumlah sampel yang diperoleh untuk penelitian ini berasal dari populasi yang benjumlah 84 orang sekaligus sebagai sampel uji coba insfrumen penclitian untuk kcperluan validitas dan reliabilitas. Data dikumpulkan dengan menggunakan kucsioner berskala linkert yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisa data juga dilakukan dcngan menggunakan alat slatislik korelasi Spearman's Rho (Supmnto, 2001: 310), yaitu memanfaatkan perangkat Statis1icaIProducf and Service Solurion (SPSS)17,0 for Windows untuk mengetahui tingkat kontribusi atau pengaruh (R2) antara variabel kompensasi, kcpuasan kerja dan pengembangan karir terhadap variabel kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi, kepuasan kerja dan pengembangan karir baik secara sendiri-sendili maupun bersama-sama, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja pegawai Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Rl. Artinya, semakin balk kompcnsasi, kepuasan kerja dan pengembangan karir, maka kinerja pegawai dapat meningkat. Sebaliknya, semakin bumk/rendah kompensasi,kepuasan kerja dan pengembangan karir, maka kinerja pegawai juga semakin rendah.menurun. Dengan demikian, Kinerja pegawai dapat ditingkatkan dengan cara memperbaiki sistem pemberian kompensasi, mcmperhatikan kcpuasan ke1ja pegawai serta pcngembangan karir yang jelas dan terarah. Berdasarkan temuan tersebut, maka dalam hal sistem pemberian kompensasi hams Icbih diperhatikan lagi baik menyangkut gaji, inscntif maupun tunjangan lainnya. Pihak manajemen perlu melakukan evaluasi secara cermat mengenai kebijakan-kebiakan kompensasi yang telah diimplementasikan, dan bila perlu melakukan studi banding dengan instansi-instansi lain agar kompensasi yang diterapkan dapat memenuhi keadilan eksternal pegawai. Begitu pula dalam hal kepuasan Icenja, apabila pam pegawai telah merasa puas dan memsa dihargai atas apa yang telah dikerjakannya, maka sudah pasti hal tersebut dapat meningkatkan kincrjanya. Selanjutnya terkait dengan pengembangan karir,organisasi perlu memperhatikan tingkat prestasi tiap-tiap pegawai dalam rangka pemenuhan hak pegawai untuk mendapatkan kesempatan ke jenjang karir yang lebih tinggi, tentunya dengan tidak mcngesampingkan syarat atau ketentuan adminisuatif yang berlaku. Serta keterbukaan atas informasi perencanaan dan pengembangan diri pegawai (terkait dengan karir) pasti akan memberikan stimulus positif kcpada para pegawai, agar mcreka termotivasi untuk berkinerja lebih baik lagi dan bcrsaing secara sehat.

---

The purpose of this study is to investigate the influence of Compensation, Job Satisfaction, and Career Development to the Performance of Directorate General of Laws and Regulations Officer of Ministry of Justice and Human Rights Affairs Republic of Indonesia. In order to achieve good performance, and to support the stable implementation of the duties and functions of the Directorate General of Laws and Regulations, the role of professional human resources, moral integrity, personality, and excellent dedication therefore are perfectly needed. This is considered very important that the organization is able to adapt and has a chance to response quickly in order to face such a dynamic environmental changes. The organization also has to deal with the tight global competition, fast technological developments, changing of demographics, economic fluctuations and others dynamic conditions.

These studies use Probability Sampling Technique i.e. with saturated sampling techniques, which meant that if all members of the population is used as a sample (Sugiyono, 2009: 122), this research aims to make generalizations with a very small error. Another term of saturated sample is census, where all members of the population are being sampled. Thus the number of samples obtained for these studies originated from a population which amounts to 84 people as well as sample testing of research instruments for the purposes of validity and reliability. Data was collected using questionaires linkext scaled that has been tested for validity and reliability. Data analysis was also carried out using Spearmatrs Rho correlation statistics (Supranto, 2001: 310), i.c. utilizing the device of Statistical Produc! and Service Solution (SPSS) 170 from Wmdows to determine the level of contributions or the influence of (R2) between the variable compensation, job satisfaction and career development of perfommance variables.

Results showed that compensation, job satisfaction and career development either individually or together, have a positive and significant intluence on the officer perfomaancc at the Directorate General of Laws and Regulations Ministry of Justice and Iluman Rights Republic of Indonesia. This means that the better circumstances of the compensation, job satisfaction and cancer development, the better it can increase employee performance. Converscly, the worse of /low compensation, job satisfaction and career development, the performance of employees would be also lower/ decreased. Therefore, employee performance can be developed by improving the compensation system, by paying attention to employee satisfaction and by a transparent and well directed career development.

Based on these Endings, it is in terms of the grant system should further be noted again both related to salary, incentives and other allowances. The management needs to do a caretirl evaluation of compensation policies that have been implemented, and if necessary conduct a comparative study with other institutions/agencies so that the compensation which is applied could meet the oficial's extemal justice. Similarly, in terms of job satisfaction, if the employee has satisfied and feel appreciated for what he has done, then surely it can improve their performance. Further associated with career development, organization needs to consider the level of achievement of each employee in the context of fulfilling the rights of employees to get the opportunity to pursue higher career, certainly with not waive the requirement or administrative provisions in force. In addition, disclosure of information of planning and employee self-development(related to his career) would provide a positive stimulus to employees, so they are motivated to perform better and compete in a healthy manner."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kompetensi komunikasi terhadap kinerja pegawai Direktorat Infokom dan untuk mengetahui dimensi komunikasi apakah yang paling berpengaruh terhadap kinerja pegawai Direktorat Infokom. Penelitian dilaksanakan di Direktorat Infokom pada bulan Mei-Juli 2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif eksplanasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi komunikasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Penelitian juga menunjukkan bahwa pengetahuan komunikasi menjadi dimensi yang paling kuat hubungannya terhadap kinerja pegawai. Untuk menghasilkan kinerja yang baik diperlukan adanya sistem perekrutan dan pelatihan untuk mendapatkan SDM yang memiliki kompetensi unggul.

---

This study was conducted to determine the extent of the effect of communication competence on employee performance and to determine whether the communication dimensions that most affect the performance of the officials at the Directorate Information and Communication. Research conducted in May-July 2013. The method used in this study is a quantitative explanation. The results of this study indicate that communication competence has positive and significant influence to performance. Research also shows that the dimension of communication knowledge have the strongest relationship to employee performance. To get good performance required a recruitment and training system to ensure human resources have superior competence."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas penerapan e-government pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. Lebih lanjut efektivitas penerapan ini mengukur dari tahapan e-government yang terdiri dari tahap emerging presence, enhanced presence, interactive presence dan transactional presence, selain itu juga mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapannya yaitu faktor sumber daya manusia, teknologi, kelembagaan serta anggaran. Hasil dari penelitian ini, efektivitas penerapan e-government pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual adalah cukup baik dengan total skor 41. Hasil pengukuran skor serta bobot untuk keseluruhan aspek sebesar 3,88 sehingga termasuk kategori efektif. Efektivitas pada tahapan e-government yang mendapat nilai paling tinggi adalah pada tahapan interaktif (interactive presence) mendapat predikat baik, selanjutnya pada tahap awal (emerging presence) mendapat nilai cukup baik, sedangkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan e-governmenz dengan nilai paling tinggi adalah pada faktor anggaran serta teknologi mendapat predikat baik, selanjutnya adalah sumber daya manusia dan yang terakhir kelembagaan mendapat nilai cukup baik. Upaya~upaya stratejik untuk meningkatkan efektivitas penerapan e-government pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada proses pentahapan, perlu dibangunnya aplikmsi online system untuk proses permohonan HKI serta memperbaiki pelayanan kepada masyarakat seoara online. Dalam memperbaiki pelayanan terhadap pengguna, perlu di perbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan c-government itu sendiri diantaranya adalah peningkatan pengetahuan pegawai dengan melakukan training pegawai serta melakukan sosialisasi mengenai tingkat ketersediaan aplikasi layanan kepada pengguna.

---

This study aims to measure the effectiveness of implementing e-government at the Directorate General of Intellectual Property Ministry of Law and Human Rights. Further measure of the effectiveness of this implementation phase of e-government, which consists of the emerging presence, enhanced presence, interactive presence and transactional presence, while also measuring the factors that influence the effectiveness of the implementation of human resource factors, technological, institutional and budget.

Results from this study, the effectiveness of implementing e-government at the Directorate General of Intellectual Property Rights is quite good with a total score of 41. The measurement results and weighted score of 3.88 for the overall aspects that were categorized as effective. The effectiveness of e-government at this stage that gets the highest value is at this stage of interactive (interactive presence) got a good predicate, then in the early stages (emerging presence) got pretty good value, while at the factors that affect the application of e-govemment-value the highest are in the budget and technological factors have both predicates, then the human resources and the latest institutional got pretty good value.

Strategic efforts to improve the effectiveness of implementing e-government at the Directorate General of Intellectual Property Rights in the phasing process, was necessary to build an online application system for IPR application process and improve service tothe community online. In improving service to users, needs to fix the factors that influence the effectiveness of implementing e-govemment it self is the increase of knowledge among employees by conducting training for employees as well as to disseminate about the level of application availability services to users."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dimensi struktur organisasi (kompleksitas, formalisasi dan sentralisasi) baik masing-masing maupun simultan terhadap efektivitas organisasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Penelitian dilaksanakan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada bulan Mei-Juni 2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif eksplanasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa formalisasi dan sentralisasi memiliki berpengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi. Sedangkan kompleksitas tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi. Penelitian juga menunjukkan bahwa formalisasi memiliki hubungan yang paling kuat dengan efektivitas organisasi. Untuk meningkatkan efektivitas organisasi, maka perlu ditingkatkan hal-hal yang berkaitan dengan formalisasi.

---

This study was conducted to determine the extent of the influence of the dimensions of organizational structure (complexity, formalization and centralization) either individually or simultaneously to organizational effectiveness Directorate General of Law Administration Affair Ministry of Law and Human Rights. Research conducted at the Directorate General of Law Administration Affair in May-June 2013. The method used in this study is a quantitative explanation.

The results of this study indicate that formalization and centralization has a significant effect on organizational effectiveness. Whereas no significant effect on the complexity of organizational effectiveness. Research also shows that formalization has the strongest relationship with organizational effectiveness. To improve the effectiveness of the organization, it needs to be improved matters relating to formalization."

"Penelitian ini berfokus pada pengukuran kinerja Direktorat Teknologi Informasi pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI dengan menggunakan pendekatan IT Balanced Scorecard. Pendekatan IT Balanced Scorecard mengukur kinerja dari 4 perspektif yaitu perspektif kontribusi organisasi, perspektif orientasi pengguna, perspektif keunggulan operasional, dan perspektif orientasi di masa depan.Hasil dari penelitian ini, kinerja Direktorat Teknologi Informasi dengan pendekatan IT Balanced Scorecard adalah cukup baik dengan total skor 45. Hasil pengukuran skor serta bobot dari para ahli untuk keseluruhan aspek sebesar 3,25 sehingga termasuk kategori kinerja cukup baik. Kinerja dengan nilai paling tinggi ada pada kinerja kontribusi organisasi mendapat predikat baik, sedangkan kinerja orientasi pengguna, kinerja keunggulan operasional, dan kinerja orientasi di masa depan mendapat nilai cukup baik.Upaya-upaya stratejik untuk meningkatkan kinerja Direktorat Teknologi Informasi harus terus dilakukan agar tingkat kinerjanya berada pada kondisi yang lebih baik/sangat baik. Dari kinerja kontribusi organisasi, perlu membangun aplikasi executive dashboard untuk mendukung manajemen eksekutif dalam mengambil keputusan.. Dalam memperbaiki pelayanan terhadap pengguna, Direktorat Teknologi Informasi perlu menyusun Service level agreement (SLA) yang merupakan kesepakatan antara Direktorat Teknologi Informasi dan pengguna mengenai tingkat layanan. Dari kineija keunggulan operasional, perlu dilakukan validasi data, pemeliharaan dan evaluasi terhadap sistem yang berjalan. Untuk kinerja orientasi masa depan, perlu peningkatan pengetahuan dan kesejahteraan pegawai.

---

This research focused on performance measurement of Directorate of Information Technology in Directorate General of Intellectual Property Rights, Ministry of Law and Human Rights by using IT Balanced Scorecard approach. IT Balanced Scorecard approach measured performance ftom 4 (four) perspectives, they are: corporate contribution, customer orientation, operation excellent and future orientation.

The result of this research were as follow: the performance of Directorate of Information Technology based on IT Balanced Scorecard approach was quiet good with total score of 45. The result of score measurement from the experts for the entire aspects was 3,25, meaning that the performance was quiet good. The performance with the highest score was on corporate contribution which was good, as for customer orientation, operation excellent and future orientation the score were quiet good.

Strategic efforts in increasing the performance of Directorate of Information Technology must be done continuously in order to be in better/best condition. For corporate contribution performance, there was a need for developing executive dashboard application to support executive management in decision making. In improving customer Service, Directorate of Information Technology had to compose Service Level Agreement (SLA), an agreement between Directorate of Information Technology and customers on level of Services. For operation excellent performance, there were needs for data validating, maintaiuing and evaluating of the on-going Systems. For future orientation, there were needs for improving knowledge and prosperity of employees."

"Tesis yang merupakan kajian interdisipliner antara kajian hukum administrasi negara dengan kajian reformasi birokrasi ini membahas penerapan sistem AHU Online sebagai perwujudan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI Penelitian ini menganalisis pengaturan dan pelaksaan AHU Online dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi di Ditjen AHU. Dalam menganalisis penerapan AHU Online tersebut, penulis menemukan bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan dalam hal pelayanan jasa hukum secara manual dan pasca diterapkannya AHU Online. Adanya pengurusan dalam pelayanan jasa hukum yang lamban, berbiaya tinggi, hingga indikasi dugaan praktik suap, pungli, menjadi permasalahan utama dalam birokrasi di Ditjen AHU sebelum diterapkannya AHU Online ini. Dengan penerapan AHU Online sebagai suatu terobosan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik oleh Ditjen AHU, persoalan tersebut dapat diatasi sebagai wujud pelayanan prima kepada masyarakat. Penerapan AHU Online diteliti melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Kedua pendekatan ini digunakan untuk mendapat jawaban atas permasalahan dalam pengurusan dan pelayanan jasa hukum di Ditjen AHU dan solusinya ketika menggunakan AHU Online. Disain pengaturan hukum terkait AHU Online baik berupa pelayanan di bidang Fidusia, pendaftaran Wasiat, pelayanan Badan Hukum maupun kenotariatan diarahkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pengurusan secara full online guna memberikan pelayanan yang cepat, efektif, efisien dan bebas pungli.

---

The thesis is an interdisciplinary study between the administrative law studies with the study is to discuss the implementation of bureaucratic reforms Online AHU system as the embodiment of bureaucratic reforms in the Directorate General of Legal Administration Kemenkumham RI. This study analyzes the setting and implementation of AHU Online in relation to the reform of the bureaucracy in Directorate General of Legal Administration (DG AHU).

In analyzing the application of the AHU Online, the authors found that there are significant differences in terms of legal services manually and post implementation AHU Online. The existence of the maintenance of the legal services that are slow, costly, until indication of alleged bribery, extortion, the main problem in the bureaucracy DG Online AHU AHU before applying this. With the implementation of AHU Online as a breakthrough bureaucratic reform in the public service by DG AHU, these issues can be addressed as a form of excellent service to peoples. Implementation of Online AHU researched approach legislation (statue approach) and the comparative approach (comparative approach).

Both approaches are used to obtain an answer to the problems in the management and legal services in DG AHU and AHU solution when using Online. Design Online AHU related legal arrangements in the form of service in the field of Fiduciary, registration Probate, Legal and notary services geared to provide convenience to the public in making arrangements for full online to provide a service that is fast, effective, efficient and free of extortion."

"Penelitian ini bertujuan menguji Pengaruh Budaya Organisasi dan Kompensasi terhadap Kepuasan Kerja Pegawai di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Dengan mengembangka nilai-nilai budaya organisasi yang merupakan pola terpadu dari tingkah Iaku individu dalam organisasi, bagaimana cara pegawai bekerja dan bertingkah laku diharapkan turut serta memberikan kepuasan kerja kepada pegawai. Demikian pula dengan kompensasi yang telah diterima oleh pegawai diharapkan dapat mewujudkan kepuasan kepuasan kerja bagi para pegawai di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Disamping itu, pendidikan terakhir, masa kerja, umur, golongan, jenis kelamin, dan status juga turut dianalisis tingkat pengaruhnya terhadap kepuasan kerja pegawai.Melalui penelitian ini dicari korelasi pengaruh budaya organisasi dan kompensasi terhadap kepuasan kerja pegawai. Karena itu hipotesis ini dibuat untuk mengetahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel- variabel bebas ; budaya organisasi dan kompensasi terhadap variabel terikat : kepuasan kerja pegawai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang bersifat deskriptif analitis. Maka dilakukan pengujian statistik untuk mengukur seberapa besar kaitan atau kekuatan hubungan di antara variabel-variabel yang diteliti dan proses perhitungan statistik Iainnya dengan menggunakan program Statistical Product and Service Solution (SPSS) for Windows.Populasi penelitian ini ialah para pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang meliputi stat dan pimpinannya, mulai dari golongan yang paling rendah sampai dengan yang tertinggi, dengan jumlah keseluruhan 372 orang. Karena banyaknya populasi tersebut, maka penelitian dilakukan dengan menarik sampel yang menggunakan teknik sampling Sratified Random Sampling.Budaya organisasi memiliki pengaruh yang positif dan sangat nyata/signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Selain itu pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berada pada kategori kuat. Kompensasi memiliki pengaruh yang positif dan sangat nyata/ signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Selain itu pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berada pada kategori kuat. Budaya organisasi dan kompensasi secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif dan sangat nyata / signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Selain itu pengaruh budaya organisasi dan kompensasi secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berada pada kategori sangat kuat.Hasil penelitian menunjukkan tingkat pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja Iebih besar daripada tingkat pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja pegawai, maka Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum perlu menerapkan kebijakan mengenai sistem kompensasi yang pada dasarnya mengatur pemberian penghargaan atas prestasi kerja pegawai, insentif yang diukur berdasarkan bobot, tingkat kesulitan, tanggung jawab dan resiko pekerjaan, sistem promosi yang terbuka dan lebih mengutamakan kompetensi Menciptakan sistem komunikasi yang baik, antara sesama bawahan maupun atasan dengan bawahan sehingga setiap aspirasi penting yang muncul dapat segera mendapatkan perhatian dan mendapatkan solusi yang memuaskan semua pegawai.

---

This research aims to examine the influence of culture of organization and compensation on employee?s job satisfaction in the General Directorate of Common Law Administration Department of Law and Human Rights Republic of Indonesia. Base on the development of cultures of organization, the way the employee?s behave is expected to give significant contribution for job satisfaction in the office.

This research is trying to find correlation of culture of organization and compensation on officer?s job satisfaction. A hypothesis of the research is there is a significant influence between dependent and independent variables. The method which is used in this research is descriptive analytics. To measure the degree of correlation between those variables SPSS for windows is used.

The population of the research is the all of the employee in the directorate, staffs and functionaries from the lowest level to the highest. Total population is xxx. Because of the amount of the population, in this research sample is determined by stratified random sampling.

Culture of organization has positive and significant influence in the directorate. Beside, the influence is categorized as strong. Compensation has positive and significant influence on job satisfaction and it is also categorized as strong. Culture of organization and compensation concurrently has strong and positive influential and it is categorized as strong.

The result of the research shows that the degree of influence of compensation is bigger than the influence of culture of organization in the office. It is suggested that the directorate applies remuneration system which is suitable for their needs. The incentive must be considered base on difficulty, responsibility, risk of the work, and open and skilfiil promotion scheme. It is also suggested to create good communication system."